1. NASKAH AKADEMIK
RANPERDA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA TANJUNGPINANG
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2015

2. DAMPAK
BENCANA
KORBAN JIWA
MANUSIA
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
KERUGIAN HARTA
BENDA DAN DAMPAK
PSIKOLOGIS
KEJADIAN BENCANA
LATAR BELAKANG

3. TANJUNGPINANG
DI KELILINGI OLEH LAUT
POTENSI BENCANA
GELOMBANG TINGGI, ABRASI, BANJIR ROB,
ANGIN PUTING BELIUNG DAN KEBAKARAN
PEMUKIMAN PENDUDUK

4. IDENTIFIKASI MASALAH
PENYELANGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA CENDERUNG MASIH BERSIFAT
TANGGAP DARURAT.
BELUM DIATURNYA TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DI KOTA TANJUNGPINANG
PARADIGMA
KINERJA

5. TUJUAN DAN KEGUNAAN
TUJUAN
SEBAGAI LANDASAN ILMIAH YANG MEMEBERIKAN ARAH, DAN
MENETAPKAN RUANG LINGKUP BAGI PENYUSUNAN RANPERDA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
KEGUNAAN
SEBAGAI BAHAN DASAR BAGI PEMBENTUKAN RANPERDA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

6. METODE PENYUSUNAN
INVENTARISASI DATA
KAJIAN ILMIAH
PENYUSUNAN RANPERDA

7. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS
KONSEP BENCANA
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis (UU RI No.24 Tahun 2007)
Berdasarkan faktor penyebabnya, bencana
dibedakan menjadi tiga yaitu bencana alam,
bencana non alam, serta bencana sosial

8. KONSEPSI PENGURANGAN RESIKO BENCANA
PARADIGMA KONVENSIONAL
Menganggap bencana itu suatu peristiwa atau kejadian yang tak terelakkan dan
korban harus segera mendapatkan pertolongan, sehingga fokus dari
penanggulangan bencana lebih bersifat bantuan (relief) dan kedaruratan (emergency)
PARADIGMA MITIGASI
Tujuannya lebih diarahkan pada identifikasi daerah‐daerah rawan bencana, mengenali
pola‐pola yang dapat menimbulkan kerawanan, dan melakukan kegiatan-kegiatan
mitigasi yang bersifat struktural (seperti membangun konstruksi) maupun non-
struktural seperti penataan ruang, building code dan sebagainya
PARADIGMA MITIGASI
Tujuannya lebih diarahkan pada identifikasi daerah‐daerah rawan bencana, mengenali
pola‐pola yang dapat menimbulkan kerawanan, dan melakukan kegiatan-kegiatan
mitigasi yang bersifat struktural (seperti membangun konstruksi) maupun non-
struktural seperti penataan ruang, building code dan sebagainya
PARADIGMA PENGURANGAN RESIKO BENCANA
Pendekatan ini merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan
perhatian kepada factor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam perencanaan
pengurangan bencana

9. BAHAYA
KERENTANAN
RESIKO
BENCANA BENCANA
PEMICU
Paradigma Pengurangan Risiko merupakan jawaban yang tepat untuk
melakukan upaya penanggulangan bencana pada era otonomi daerah. Dalam
paradigma ini, setiap individu, masyarakat di daerah diperkenalkan dengan
berbagai ancaman yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi
ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta
meningkatkan kemampuan (capacity) masyarakat dalam menghadapi setiap
ancaman. Secara skematis, hubungan antara ancaman, kerentanan, risiko dan
kejadian bencana:

10. POTENSI DAN JENIS
BENCANA DI WILAYAH
KOTA TANJUNGPINANG
Sumber: Laporan Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kota Tanjungpinang, 2013

11. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.

12. Tidak ada Bencana
Perencanaan PB
Pengurangan risiko
Pencegahan
Pemaduan ke dlm Pembangunan
Pensyaratan analisis risiko bencana
Perencanaan tata ruang
Pemulihan
- Rehabilitasi
Rekonstruksi
Kesiapsiagaan
Mitigasi
Kesiapan
Peringatan Dini
Pada Saat Darurat
Kajian kilat
Penetapan keadaan
bencana
Pemenuhan kebutuhan
dasar
Perlindungan kelompok
rentan
Pemulihan sarana kunci
dll.
Koordinasi
Pelaksana
Koordinasi
Komando
Pelaksana
KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BPBD

13. MENDUKUNG DALAM
UPAYA PENGUATAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
PENGURANGAN ANCAMAN
DAN RESIKO BENCANA
PENGURANGAN
PENDERITAAN KORBAN
BENCANA
MEMBANTU MEMPERCEPAT
PEMULIHAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT
PERAN SERTA LEMBAGA NON PEMERINTAH DAN LEMBAGA USAHA DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
PARTISIPASI DAN
KEMITRAAAN

14. PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, telah
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
yang mengatur beberapa hal penting, antara lain sumber,
alokasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahap
prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 63
dan 69 ayat (4) mengamanatkan perlunya
mengatur tentang mekanisme pengelolaan
dana dan tata cara pemberian dan besarnya
bantuan penanggulangan bencana.

15. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
UUD 1945
Mengamanatkan
bahwa tujuan
pembentukan Negara
Republik Indonesia
adalah, antara lain,
melindungi segenap
bangsa dan seluruh
tumpah darah
Indonesia
UU RI NO 24 TH.2007
1. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PEMERINTAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA
2. TUPOKSI LEMBAGA (BNPB DAN BPBD)
3. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
4. PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA (PRA
BENCANA, SAAT TERJADI DAN PASCA
BENCANA)
5. PENDANAAN (APBN DAN APBD) (DANA
SIAP PAKAI)
6. PENGAWASAN
7. KEWENANGAN DAERAH UNTUK
MENGATUR PENYELENGGARAAN PB
DALAM PERDA

16. LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS
LANDASAN FILOSOFIS
PANCASILA DAN
PEMBUKAAN UUD 1945
NILAI-NILAI KEADILAN, KETERTIBAN DAN KESEJAHTERAAN
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

17. LANDASAN
YURIDIS
MEMPERHATIKAN BEBERAPA HUKUM POSITIF YANG BERLAKU
SEHINGGA SUBSTANSI RANPERDA TIDAK AKAN
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan
Bencana
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

18. LANDASAN
SOSIOLOGIS
PEMBUATAN KEBIJAKAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG BERSIFAT EMPIRIS DAN
BERBASISKAN MASALAH PUBLIK
PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PB

19. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
Diarahkan agar penanggulangan bencana dapat
diselenggarakan secara terpadu, terarah,
tersistematis dan terkoordinasi, sehingga
penanganganan dan pengambilan tindakan
terutama pada saat terjadi bencana dapat
berjalan dengan baik.
Jangkauan pembentukan Peraturan Daerah ini
adalah untuk memberikan pedoman kepada
penyelenggara penanggulangan bencana dalam
rangka melakukan tindakan penanggulangan
bencana baik yang bersifat preventif maupun
kuratif. Juga dapat dijadikan acuan oleh
masyarakat dan lembaga swasta serta lembaga
non-pemerintah dalam ikut serta
menyelenggarakan penanggulangan bencana di
Kota Tanjungpinang
RANPERDA
PENYELENGG
ARAAN
PB

20. Menjamin terselenggaranya pelaksanaan
penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam
rangka memberikan perlindungan kepada
masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak
bencana
TUJUAN PEMBENTUKAN
RANPERDA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

21. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
1. Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan
aksi pra bencana, aksi tanggap darurat dan aksi pasca
bencana yang dikoordinasi, dikomando dan dikendalikan oleh
BPBD;
2. Mekanisme pengelolaan serta penggunaan yang tepat asas
dari segala sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dan
masyarakat;
3. Pengidentifikasian macam-macam bencana dan cara
mengantisipasi risikonya;
4. Hak dan kewajiban masyarakat serta tanggung jawab mutlak
korporasi;
5. Mobilisasi masyarakat guna membangun budaya
kewaspadaan dini terhadap bencana; dan
6. Hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan publik
secara optimal.

22. KESIMPULAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana yang akan dibentuk di Kota Tanjungpinang melalui naskah
akademik ini merupakan:
1. Upaya untuk menciptakan kepastian hukum mengingat hingga kini
belum ada peraturan perundang-undangan sebagai produk legislasi
daerah di Kota Tanjungpinang yang secara khusus mengatur tentang
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Wujud komitmen dan konsistensi DPRD dan Pemerintah Kota
Tanjungpinang di bidang legislasi daerah untuk menindaklanjuti
amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana.
3. Instrumen yang dapat memberikan pedoman Pemerintah Kota
Tanjungpinang, Lembaga Non-Pemerintah, Lembaga Usaha/Swasta dan
masyarakat pada umum dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
penyelenggaraan penanggulangan bencana agar dapat terlaksana
secara terpadu, tersistematis, terarah dan terkoordinasi.