Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
•Transferir como PPTX, PDF•
100 gostaram•96,901 visualizações
Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi. 2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi. 3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Semelhante a Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Semelhante a Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas (20)
Mais de Zakiah dr
Mais de Zakiah dr (20)
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
- 2. Program Indonesia Sehat Paradigma Sehat Program • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Prom prev sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat Indikator • Kota Sehat • Kecamatan Sehat Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses • Peningkatan Mutu • Regionalisasi Rujukan Indikator • Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi • Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi Jaminan Kesehatan Nasional Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu dan Kendali Biaya • Sasaran: PBI dan Non PBI Indikator: Total coverage Tanda kepesertaan KIS – Kartu BPJS 2
- 3. 7 PENGUATAN MANAJEMEN PUSKESMAS PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS MELALUI AKREDITASI PENINGKATAN KOMPOTENSI TENAGA KESEHATAN PENGUATAN SISTEM RUJUKAN MELALUI PENGUATAN PUSKESMAS, JARINGAN PUSKESMAS & JEJARING PUSKESMAS PENGUATAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS ( SP2TP) 1 2 3 KEBIJAKAN & PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PROGRAM NUSANTARA SEHAT PEMBENTUKAN POKJA PENGUATAN MANAJMEN PUSKESMAS TINGKAT PUSAT, PROV, DINKES KAB/KOTA 4
- 4. SASARAN & INDIKATOR SASARAN UTAMA RPJMN 2015 -2019 ( BUKU II RPJMN) SASARAN/INDIKATOR STATUS AWAL TARGET 2019 SASARAN MENINGKATNYA PEMERATAAN AKSES & MUTU PELAYANAN KESEHATAN IKP JUMLAH KECAMATAN YANG MEMILIKI MINIMAL SATU PUSKESMAS YANG TERSERTIFIKASI AKREDITASI 0 5600
- 5. 52 PERANPUSAT, PROVINSI & DINKESKAB/KOTA pada AKREDITASIFKTP 26 NO KEGIATAN PUSAT(Kemenkes) PROV INSI KAB/KOTA PUSKESMAS Akreditasi FKTP 1. Membentuk lembaga /komisi akreditasi 2. Operasionalisasi komisi akreditasi 3. PelatihanTOTSurveyor 4. PelatihanTOT Pendamping 34prov 5. PelatihanSurveyor 34 prov 6. PemetaanNasional 7. Membentuk Tim Surveior di Tingkt Provinsi di 34 provinsi 8. PelaksanaansurveyFKTP oleh tim SurveyAkreditasi FKTP 1. MelaksanakanPelatihan Pendamping 2. Melaksanakan Pendampingan Kab/kota oleh Tim Pendamping Prov. 3. PemetaanTingkatProvinsi 4. Mengusulkanke pusat Puskemas Prioritas 5. Menyiapkan Dana Pendampingan kekab/kota 1. PemetaanTingkatKab/kota 2. Menyiapkan DanaPendampingan dan dan Survei 3. Melakukan Pendampinganke Puskesmas oleh Tim Pendamping Kab/Kota.Terlatihakreditasi 4. MenyiapkanPuskesmas utk akreditasi 1. Lokakrya penggalangan komitmen 2. Membentuk Tim/Pokja Akreditasi 3. MenyiapkanPuskesmas utk akreditasi 4. Selfassessment secara kontinyu 9.DUKUNGAN DEKON &DAK 1. Pembentukan TimPendamping yangterlatih 2. PemetaanPuskesmas 3. MenyiapkanDana Pendampingan dan Survei1 tahun sebelumnya 4. Penyiapan Puskesmas yangakan akreditasi1 sebelumnya (SPATU) 5. Melakukanpendmpingan ke Puskesmasyangdisiapkan utk akreditasioleh tim pendamping kab/kota selama7 –9 bulan 1. Lokakarya penggalangan Kotmen 2. MembentukPokja /Tim Akreditasi 3. Penyusunan dan Penyiapan Dokumen( 3-4 bulan) 4. Penyiapan Sumberdaya sesuai standar berdasarkan kewenangannya 5. SelftAssessment secara kontinyu
- 6. KONSEP MUTU
- 7. Mutu (Kemenkes) Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan Quality planning Quality control Quality improvement Juran menjelaskan bahwa agar pelayanan kita bermutu, maka mutu perlu direncanakan, dikendalikan, dan secara berkelanjutan ditingkatkan atau disempurnakan Trilogy Juran Standar mutu (Donabedian) • Standar struktur • Standar proses • Standar outcome Menurut Donabedian: perlu dilakukan standardisasi agar pelayanan yang kita berikan bermutu. Standar meliputi: standar struktur/input, standar proses, dan standar outcome/hasil
- 8. 14 Prinsip Deming 1. Peningkatan mutu merupakan tujuan yang secara konsisten hendak dicapai 2. Menerapkan filosofi mutu 3. Mengurangi ketergantungan pada pengawasan 4. Hentikan pendapat bahwa “harga membawa nama” 5. Peningkatan yang berkesinambungan sistem pelayanan dan produksi 6. Pendidikan dan pelatihan karyawan 7. Kepemimpinan yang mempunyai komitmen thd mutu 8. Menghilangkan rasa takut dalam iklim kerja 9. Menghilangkan barier antar unit kerja 10. Membatasi slogan 11. Mengurangi penekanan pada angka pencapaian target 12. Menghilangkan hambatan thd kepuasan kerja 13. Merencanakan dan melaksanakan program diklat yang membangun 14. Melaksanakan proses perubahan
- 9. 14 langkah Crosby Komitmen manajerial 2. Pembentukan Kelompok Kerja Mutu 3. Pengukuran 4. Penetapan biaya mutu 5. Kembangkan kesadaran akan mutu 6. Lakukan tindakan koreksi 7. Perencanaan cacat nihil (zero defect) 8. Pendidikan dan pelatihan 9. Penetapan hari bebas cacat (zero defect) 10. Penetapan tujuan yang jelas 11. Hilangkan penyebab terjadinya penyimpangan 12. Penghargaan 13. Pembentukan dewan mutu 14. Lakukan sebagai kegiatan yang berkesinambungan
- 10. Akses thd pelayanan Keefektifan Efisiensi Keamanan Kelangsungan layanan Kompetensi tehnis Kenyamanan Hub. Antar manusia Dimensi Mutu (WHO)
- 11. 8 Prinsip dasar peningkatan mutu Pusat perhatian pada pelanggan (client centered) Kepemimpinan Keterlibatan personil Pendekatan proses Pendekatan sistem untuk pengelolaan Peningkatan berkesinambungan Pembuatan keputusan berdasarkan fakta Kepedulian timbal balik dengan mitra/pihak ketiga (pihak-pihak yang diajak kerjasama dlm pelayanan)
- 13. Penyebab masalah mutu: Variasi Proses Proses tidak diukur dg baik1 Proses tidak dimonitor dg baik2 Proses tidak dikendalikan dg baik3 Proses tidak dipelihara dg baik4 Proses tidak disempurnakan5 Proses tidak didokumentasikan dg baik6
- 14. • Mereduksi dan meminimalkan tindakan yang tidak aman dalam sistem pelayanan kesehatan sebisa mungkin melalui pratik yang terbaik untuk mencapai luaran klinis yang optimum. (The Canadian Patient Safety Dictionary, October 2003) Keselamatan Pasien di Fasilitas Kesehatan:
- 15. Beberapa definisi KTD =Adverse event (Kejadian Tidak Diharapkan=KTD) Cedera yang diakibatkan oleh pengelolaan klinis bukan oleh kondisi pasien. KTC = Kejadian Tidak Cedera (KTC): terjadi error dalam pengelolaan klinis tetapi tidak terjadi cedera KNC = Near miss (Kejadian Nyaris Cedera): suatu kejadian atau situasi yang sebenarnya dapat menimbulkan kecelakaan, trauma atau penyakit tetapi belum terjadi karena secara kebetulan diketahui atau upaya pencegahan segera dilakukan KPC = Kondisi Potensial Cedera (KPC): suatu keadaan yang mempunyai potensi menimbulkan cedera
- 16. Penyebab terjadinya kejadian tidak diharapkan (KTD=Adverse event) (Reason, 1997) • a. Human error: • Slips: error sebagai akibat kurang/teralihnya perhatian atau salah persepsi) • Lapses: error yang terkait dengan kegagalan memori lupa/tdk ingat) • Mistakes: Kesalahan yang terkait dengan proses mental dalam assessment informasi yang tersedia, kesalahan dalam merencanakan asuhan, kesalahan dalam menetapkan tujuan, kesalahan dalam mengambil keputusan klinis • b. Violation (pelanggaran) • c. Sabotage (sabotase) 1. Tindakan yang tidak aman (unsafe act): • Sistem yang kurang tertata yang menjadi predisposisi terjadinya error • Sumber daya yang tidak memenuhi persyaratan 2. Kondisi laten (latent condition):
- 17. MANAJEMEN PUSKESMAS P1 – P2 – P3 AKREDITASI PUSKESMAS SESUAI DENGAN STANDAR PERENCANAAN OPERASIONAL ,meliputi : - Dasar perencanaan - SDM - Tata kelola Sarana dan Prasarana - Keuangan - Alat - Lingkungan - Data - Mutu dan Kinerja PENGGERAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN - Pengorganisasian, pengelolaan - Komunikasi dan Koordinasi - Monitoring PEMANTAUAN , PENGENDALIAN, PENILAIAN - Evaluasi Kinerja Puskesmas dan Perbaikan Mutu - Rencana Tindak Lanjut PLAN – DO – CHECK -- ACTION BAB 1 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Bab 2 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas Bab 3 Peningkatan Mutu Puskesmas Bab 4 Upaya Kesehatan Masyarakat yg Berorientasi Sasarsn Bab 5 Kepemimpinan dan Manajemen UKM Bab 6 Sasaran Kinerja UKM Bab 7 Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien Bab 8 Manajemen Penunjang Layanan Klinis Bab 9 Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien
- 19. PUSKESMAS Instrumen Akreditasi KONSEP DASAR AKREDITASI PUSKESMAS Badan Akreditasi Survei Akreditasi Puskesmas SERTIFIKAT 12 5 4 3 6 Memenuhi / Menerapkan / Comply UU 29 / 2004 : Praktik Kedokteran UU 36 / 2009 : Kesehatan PP. 65/ 2005 : P edoman dan Penerapan SPM Permenkes 741/2008 : SPM Bid. Kes Kab/kota Kep menkes 128/2004, : Kebijakan Dasar PKM Kep menkes 374/2009 : SKN 2009 STANDAR Dimodifikasi dari Nico A. Lumenta UU 29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERN UU 36/2009 : KESEHATAN PP 65/2005 : PEDOMAN DAN PENERAPAN SPM PERPRES 72/2012 : SKN PERMENKES 741/2008 : SPM Bid KES Kab/Kota KEPMENKES 128/2004 : KEBIJAKAN DASAR PKM UU29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERAN UU36/2009 : KESEHATAN PP65/2005 : PEDOMAN & PENERAPAN SPM PERPRES 72/2012 : SKN PERPRES 12/ 2013 : JKN PERMENKES741/2008 : SPM BID. KES KEPMENKES128/2004 : KEBIJAKANDASAR PKM KONSEP DASAR AKREDITASI FASYANKES PRIMER UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah UU RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ; Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019 Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Kepmenkes HK.02.02/52/2015 tentang Renstra Kemenkes 2015 -2019 Permenkes 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, & DPM
- 20. BAGI DINKES PROV & KAB/KOTA : Sebagai WAHANA PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko BAGI BPJS KESEHATAN : Sebagai syarat recredensialing FKTP BAGI FKTP : 1.Memberikan keunggulan kompetitif 2.Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas . 3.Meningkatkan pendidikan pada staf 4.Meningkatkan pengelolaan risiko 5.Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf 6.Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja 7.Meningkatkan keamanan dalam bekerja. BAGI MASYARAKAT ( PENGGUNA JASA) 1. Memperkuat kepercayaan masyarakat 2. Adanya Jaminan Kualitas MANFAAT AKREDITASI FKTP 20
- 21. Kepala Manajemen Mutu PJ POKJA ADMEN SEKRETARIS TIM MUTU TIM AUDIT INTERNAL PJ POKJA UKM SEKRETARIS TIM MUTU TIM AUDIT INTERNAL PJ POKJA UKP SEKRETARIS TIM MUTU TIM AUDIT INTERNAL Wakil Manajemen Mutu SEKRETARIS TIM MUTU
- 22. TOP MANAJEMEN KOORDINATOR AUDIT INTERNAL & anggota Koordinator Unit Koordinator Unit KOORDINATOR SURVEY KEPUASAAN PELANGGAN & Anggota Koordinator Unit Koordinator Unit MANAJER REPRESENTATIF SEKRETARIS ISO
- 23. SASARAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS ADIMINISTRASI MANAJEMEN UKM LAYANAN KLINIS DPM ADIMINISTRASI MANAJEMEN LAYANAN KLINIS KLINIK ADIMINISTRASI MANAJEMEN LAYANAN KLINIS KOMPONEN PENILAIAN
- 24. 24
- 25. 25
- 26. PEMBERITAHUAN KELULUSAN YA TAHAPAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI ( SURVEI & PENETAPAN ) DINKES KAB DINKES PROV KOMISI AKREDITASI KOORDINATOR SURVEIOR DI PROVINSI MEMBENTUK TIM SURVEI FKTP TIM SURVEIOR MELAKUKAN SURVEI/PENILAIAN 1 3 4 5 6 10 ALUR PENETAPAN ALUR SURVEI TIM SURVEIOR MENYERAHKAN REKOMENDASI HASIL SURVEI MENGUSULKANN PERMOHONAN AKREDITASI MENERUSKAN PERMOHONAN AKREDITASI KOMISI MEMERINTAHKAN KOORDINATOR SURVEIOR UNTUK MEMBENTUK TIM SURVEI SYARAT TERPENUHI PERMOHONAN AKREDITASI DINKES KAB/KOTA MELAKUKAN VERIFIKASI DOKUMEN & LAPANGAN TIDAK MELAKUKANPERBAIKAN 2 KOMISI MELAKUKAN RAPAT PENETAPAN KELULUSAN BERDASARKAN REKOMENDASI 8 7 9 MENERUSKAN PEMBERITAHUAN KELULUSAN KE KAB/KOTA 11
- 27. PENETAPAN AKREDITASI 27 IDEAL LEMBAGA AKREDITASI FKTP YANG INDEPENDENT TRANSISI KOMISI AKREDITASI FKTP • Mempersiapkan terbentuknya lembaga akreditasi yang independent. • Menetapkan akreditasi sebelum terbentuk lembaga akreditasi independent
- 28. 28 BAB I. Penyelenggaraan Pelayanan Pukesmas BAB II. Kepemimipinan dan Manajemen Puskesmas BAB III. Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko BAB IV. UKM yang berorientasi sasaran BAB V. Kepemimpinan dan Manajemen UKM BAB VI . Sasaran Kinerja UKM BAB VII. Layanan Klinis yang berorientasi Pasien BAB VIII. Manajmen Penunjang Layayanan Klinis BAB IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien
- 29. KATEGORI KELULUSAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS PARIPURNA UTAMA MADYA DASAR TIDAK TERAKREDITASI KLINIKPRATAMA PARIPURNA MADYA DASAR TIDAK TERAKREDITASI Dokter/Drg TERAKREDITASI TIDAK TERAKREDITASI 1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN 2. UKM 3. LAYANAN KLINIS 776 EP 1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN 2. LAYANAN KLINIS 503 EP 1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN 2. LAYANAN KLINIS 234 EP
- 30. 30
- 31. AKREDITASI PUSKESMAS ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN BAB I,II,III 10 STANDAR, 212 EP UKM BAB IV,V,VI 11 STANDAR, 183 EP UKP BAB VII,VIII,IX 21 STANDAR, 381 EP JUMLAH 9 BAB 42 STANDAR, 776 EP 31
- 32. STRUKTUR STANDAR AKREDITASI Standar akreditasi terdiri dari Bab, setiap bab akan diuraikan dalam Standar, tiap standar akan diuraikan dalam Kriteria, tiap kriteria diuraikan dalam Elemen Penilaian untuk menilai pencapaian kriteria tersebut. BAB STANDAR KRITERIA ELEMEN PENILAIAN POKOK PIKIRAN
- 33. Cara penilaian • Tiap pembuktian pada elemen diberikan nilai: – 0 = jika belum ada sama sekali atau baru sebagian kecil ada ( 0% – ≤20 %) – 5 = jika sebagian besar sudah dilaksanakan (>20 – 79 %) – 10 = jika sudah dilaksanakan (80 – 100 %)
- 35. DOKUMEN AKREDITASI berdasar sumber Eksternal (UU, pedoman yg diberlakukan ol Kemenkes, Dinkes Prop, Dinkes Kab/Kota & organisasi Profesi) Internal (disusun & ditetapkan oleh FKTP)
- 36. Dokumen Terkendali (didistribusikan ke unit sbg acuan pelaksanaan pekerjaan, tercatat, berstempel “TERKENDALI) DOKUMEN AKREDITASI berdasarkan Jenis Dokumen Induk (Asli disahkan olek Ka FKTP) Dokumen Tidak terkendali (didistribusikan ke luar utk keperluan insidentil, tercatat, berstempel “TIDAK TERKENDALI) Dokumen Kadaluwarsa sudah tidak berlaku, berstempel “KEDALUWARSA
- 37. Dokumen yang perlu disiapkan (Puskesmas) DokumenUKM(Pedoman,RencanaTahunan,KAK)disiapkanuntukmasing-masingUKMygdijalankan,baik esensialmaupunpengembangan Admen Kebijakan Kepala Puskesmas Rencana 5 tahunan Puskesmas Manual Mutu Pedoman teknis terkait Admen SOP PTP (RUK, RPK) Kerangka Acuan Kegiatan UKM Kebijakan Kepala Puskesmas Pedoman SOP Rencana tahunan Kerangka acuan Kegiatan UKP Kebijakan Kepala Puskesmas (pelayanan klinis) Pedoman Pelayanan Klinis SOP Kerangka AcuanKegiatan Yan Klinis dan PMKP
- 38. MANAJEMEN 1. Kebijakan Ka Pusk 2. Rencana Lima Tahunan 3. Pedoman/manual mutu 4. Pedoman/panduan tehnis yang terkait dengan manajemen 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) 6. Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)= RUK, RPK 7. Kerangka Acuan
- 39. UKM 1.Kebijakan/SK 2.Pedoman masing-masing UKM 3.SOP 4.Rencana Tahunan UKM 5.Kerangka Acuan kegiatan pada tiap-tiap UKM
- 40. UKP 1. Kebijakan tentang pelayanan klinis 2. Pedoman Pelayanan Klinis 3. SOP klinis 4. Kerangka Acuan terkait dengan Program/kegiatan pelayanan klinis dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien
- 41. Dokumen apa saja yang perlu disediakan oleh di Klinik Pratama & Praktik Dokter/Drg? 1. Rencana strategis/rencana lima tahunan 2. Rancana Tahunan 3. Kebijakan Ka FKTP 4. Pedoman/panduan mutu 5. SOP 6. Panduan-panduan tehnis 7. Kerangka Acuan kegiatan
- 42. Dokumen apalagi yg perlu disiapkan? • Rekam Implementasi (bukti tertulis kegiatan yang dilaksanakan) • Dokumen pendukung lain (fc ijazah, sertifikat pelatihan, sertifikat kalibrasi dll)
- 44. Nakes : 1 dokter umum dan 2 nakes lain minimal D3 Kompeten bidang manajemen kesehatan, UKP dan UKM di Puskesmas ) Sertifikat lulus pelatihan pendamping akreditasi FKTP Pernyataan siap jadi pendamping selama 3 tahun Ditetapkan oleh Kadinkes Kab/Kota 44
- 45. 2 Tahap Pendampingan Pendampingan Pra Akreditasi Pendampingan Pasca Akreditasi
- 46. TAHAP I : PENDAMPINGAN PRA AKREDITASI MEMINTA PENDAMPINGAN DARI DINKES KOTA LOKAKARYA PELATIHAN PEMAHAMAN STANDAR & INSTRUMEN AKREDITASI &PERSIAPAN SA PENYUSUNAN DOKUMEN YG DIPERSYARATKAN DAN PERBAIKAN SISTEM MANAJENEN , SISTEM PENYELENGGARAAN UKM DAN UKP IMPLEMENTASI PENILAIAN PRA SURVEI PERMOHONAN PENGAJUAN UNTUK DISURVEI
- 47. Lokakarya 2 Hari Efektif Kebijakan Akreditasi, Menggalang komitmen Pemahaman tentang Akreditasi, Standar dan Instrument Akreditasi Pembentukan Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas Pembentukan Kelompok Kerja : Admen, Upaya (UKM) dan Klinis (UKP)
- 48. Pelatihan pemahaman standar dan instrumen 2 Hari Efektif Diikuti seluruh karyawan Pemahaman secara rinci Standar dan Instrument Akreditasi Persiapan Self Assesment
- 49. Pelaksanaan self assesment Pelaksanaan self assesment oleh staf puskesmas (lintas POKJA) dan dipandu pendamping Pembahasan hasil self assesment Penyusunan rencana aksi persiapan akreditasi
- 50. Penyiapan Dokumen Akreditasi Identifikasi dokumen Penyiapan tata naskah penulisan dokumen Penyiapan dokumen: Dokumen Internal/Eksternal, Pengendalian Dokumen 4 bulan, (3 -5 kali pendampingan @ 2 hari)
- 52. Implementasi Pelaksanaan kegiatan sesuai standar akreditasi dan dipandu oleh regulasi internal Memastikan rekam proses dan hasil kegiatan Audit internal Rapat Tinjauan Manajemen 5 Waktu 5-6 bulan, dgn pendampingan 3-5 kali @ 2 hari
- 53. Penilaian Pra Survei Penilaian pra survei oleh tim pendamping Dinkes kab/kota Rekomendasi hasil pra survei
- 54. TAHAP KEGIATAN PERAN PENDAMPING I 1. Pendampingan tentang lokakarya 2. Pelatihan pemahaman standar dan akreditasi 1. Membangun komitmen mutu 2. Memahamkan standar dan instrumen 3. Pembentukan tim Akreditasi II Self Assesment 1. Membahas bersama hasil self asssement dengan memeriksa dan menelusuri dokumen 2. Memberikan saran dan rekomendasi 3. Menyusun bersama rencana aksi persiapan akreditasi III Penyiapan Dokumen 1. Membuat cek list kelengkapan dokumen dan rekam implementasi 2. Mengoreksi dan mengarahkan untuk kelengkapan dokumen
- 55. TAHAP KEGIATAN PERAN PENDAMPING IV Implementasi mutu dan kinerja puskesmas 1. Memastikan apakah kegiatan di Puskesmas sudah di implementasikan sesuai dokumen yang telah ditetapkan 2. Pembuktian dokumen dengan cek compliance rate (tingkat kepatuhan terhadap SOP) 3. Observasi terhadap pelaksanaan kegiatan 4. Menanyakan faktor penghambat 5. Memberikan saran pemecahan 6. Mengevaluasi 7. Perbaikan V Penilaian Pra survei 1. Melaksanakan penilaian pra survei 2. Menganalisis hasil pra survei 3. Menentukan keputusan siap untuk disurvei atau tidak 4. Bila siap disurvei, menyiapkan surat rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota
- 56. Pendampingan Pasca Akreditasi Susun rencana dan jadual pendampingan Pendampingan dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi tim surveior (1 tahun sekali) Melaporkan hasil pendampingan Puskesmas yang belum lulus didampingi sesuai kebutuhan dan bila sudah siap diajukan untuk penilaian ulang
- 57. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN • Pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodic untuk meninjau kinerja system manajemen mutu, dan kinerja pelayanan/upaya Puskesmas untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas system manajemen mutu dan system pelayanan DEFINISI • oleh Wakil Manajemen Mutu (Penanggung jawab Manajemen Mutu) DIPIMPIN • Berkala • Direncanakan dengan baik • Didokumentasikan dengan baik • Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu dan kinerja • Membahas perubahan yang perlu dilakukan • Hasil pertemuan ditindak lanjuti • Tindak lanjut dipantau pelaksanaannya • Pihak manajemen dan pelaksana yang terkait diundang dalam rapat • Pertemuan diawali dengan pembahasan hasil dan tindak lanjut pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya • Dilaksankan dengan agenda yang jelas • Menghasilkan luaran: • Rencana perbaikan • Rencana peningkatan kepuasan pelanggan • Rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan • Rencana perubahan-perubahan untuk mengakomodasi persyaratan produk/layanan/pelanggan KARAKTERISTIK
- 58. TINJAUAN MANAJEMEN INPUT Hasil audit internal Umpan balik pelanggan Kinerja proses Pencapaian sasaran-sasaran mutu/indikator-indikator kinerja Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan Tindak lanjut tehadap hasil tinjauan manajemen yang lalu Kebijakan mutu dan kebijakan pelayanan/upaya Puskesmas Perubahan yang perlu dilakukan terhadap system manajemen mutu dan system pelayanan/penyelenggaraan upaya Puskesmas OUTPUT Keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan: •peningkatan efektivitas system manajemen mutu dan system pelayanan •peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan pelanggan, •identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan baik pada system manajemen mutu maupun system pelayanan •penyediaan sumber daya yang perlu dilakukan agar SMM dan system pelayanan efektif
- 59. AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN • Pembukaan oleh Wakil Manajemen Mutu • Arahan dari Kepala Puskesmas • Tinjauan terhadap pertemuan tinjauan manajemen yang lalu • Pembahasan hasil audit internal • Permbahasan umpan balik/keluhan pelanggan • Hasil penilaian kepuasan pelanggan • Hasil penilaian kinerja • Masalah-masalah operasional yang terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu, penyelenggaraan pelayanan (klinis dan UKM) • Rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan (klinis dan UKM) • Rekomendasi untuk perbaikan • Penutup
- 60. Langkah langkah pertemuan tinjauan manajemen • Penanggung jawab manajemen mutu bersama Kepala FKTP mempersiapkan pertemuan tinjauan manajemen: rencana waktu, tempat, agenda, dan siapa saja yang akan diundang • Penanggung jawab manajemen mutu mengundang peserte pertemuan • Penanggung jawab manajemen mutu memimpin pertemuan tinjauan manajamen: melaksanakan sesuai agenda, memimpin proses paparan/diskusi selama pertemuan berlangsung • Penanggung jawab manajemen mutu memberikan umpan balik/simpulan rapat tinjauan manajemen • Penanggung jawab manajemen mutu melakukan pemantauan perbaikan sesudah pertemuan tinjauan manajemen
- 61. AUDIT
- 62. Perencanaan audit internal Tujuan audit internal : Instrument bagi manajemen utk membantu mencapai visi,misi, & tujuan Puskesmas Lingkup audit: seluruh aspek manajemen Puskesmas yang telah dikembangkan dan diimplementasikan: komitmen, strategi, tujuan, kebijakan, sasaran mutu/ kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen dasar, telusur, dan termuat dalam daftar induk dokumen Objek audit: menjelaskan apa saja yang perlu diaudit Alokasi waktu: berapa lama akan dilakukan & jadwal Metoda audit: komunikasi internaksi secara langsung, metoda survei, dsb Persiapan audit: persiapan auditor, kriteria, instrumennya
- 63. Auditor handal 9 Bab.Akreditasi Puskesmas Standard/pedoman/ SPO, yang berlaku Peraturan-peraturan Yang terkait Lingkup audit
- 64. Rencana audit 1 Unit yang akan diaudit BP puskesmas ……… 2 Lingkup audit Proses pelayanan pasien rawat jalan di BP 3 Tujuan audit Identifikasi kesesuaian pelayanan pasien rawat jalan thd standar pelayanan 4 Auditor 5 Auditee 6 Metoda audit Wawncara, observasi, peninjauan dokumen dan rekaman 7 Waktu 8 Instrumen audit Check list setiap bab/ kriteria, survei pasien rawat jalan, SPO Rawat jalan
- 65. • Upaya perbaikan mutu dan kinerja perlu dievaluasi apakah mencapai sasaran- sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan. Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab manajemen mutu, Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. • TUJUAN : Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data , hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan • MANFAAT : Pengambilan keputusan untuk perbaikan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi organisasi MAKSUD & TUJUAN • Audit eksternal: dilakukan oleh auditor eksternal dari pihak eksternal/institusi independen • Audit internal: dilakukan di dalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga karyawan organisasi sendiri, untuk kepentingan internal organisasi sendiri. Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab hukum kepada publik atas apa yang dilakukan dan dilaporkannya sebagai termuan. • Auditor internal bisa berbentuk unit, orang, atau panitia JENIS AUDIT
- 66. 10 Esensi dari audit: Adalah proses interaktif Adalah kegiatan sistematis: direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efisien Dilakukan dengan azas manfaat Dilakukan secara objektif Berpijak pada fakta dan kebenaran Melibatkan proses analisis/evaluasi/penilaian/pengujian Bermuara pada pengambilan keputusan Dilaksanakan berdasar azas/standar/kriteria tertentu Merupakan kegiatan berulang Menghasilkan laporan
- 67. Tujuan Audit Internal Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi, terutama ditinjau dari perspektif mutu dan kepuasan pelanggan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara umum DEFINISI AUDIT INTERNAL Proses pengukuran, penelusuran dan penilaian secara sistematik, objektif, dan terdokumentasi yang dilakukan oleh auditor internal untuk memastikan bahawa kegiatan manajemen mutu telah sesuai dengan pengaturan- pengaturan atau sistem yang telah dikembangkan dan hasilnya efektif sesuai dengan komitmen, kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang telah direncanakan atau ditetapkan AKTIVITAS AUDIT Memastikan (konfirmasi dan verifikasi) Menilai (mengevaluasi dan mengukur), menelusur, Merekomendasi (memberikan saran/masukan)
- 68. Kegiatan yang biasa dilakukan auditor Telaah dokumen Observasi Meminta penjelasan dari auditee Meminta peragaan dilakukan oleh auditee Membandingkan kenyataan dengan stadar/kriteria, Menelusuri proses yan.dasa dasar doc.dasar. Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas Pemeriksaan silang (cross-check) Mengakses catatan yang disimpan auditee Mewawancarai auditee Menyampaikan angket survey Menganalisis data laporan
- 69. •Referensi dalam membuat keputusan: mengambil atau merubah kebijakan mutu agar lebih sesuai dengan perencanaan organisasi jangka panjang Pucuk Pimpinan •Mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang ada dalam organisasi secara keseluruhan ataupun secara spesifik pada unit operasional sehingga dapat mengambil langkah langkah perbaikanBagi unit operasional •Membatu pengendalian mekanisme jaminan mutu baik pada tahap input, proses, maupun output untuk inflow maupun outflow produk Bagi unit pengelola mutu •Proses pembelajaran dan pertumbuhan serta pembangunan budaya organisasi: budaya mutu, budaya taat prosedur, budaya perbaikan, budaya kerja sistematis Bagi karyawan •Proses pembelajaran dan pertumbuhan Manfaat bagi auditor •Audit mutu internal merupakan proses pendeteksian segala kemungkinan yang dapat menciptakan ketidak puasan pelanggan dan dilanjutkan dengan tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga komitmen untuk memberikan kepuasan pada pelanggan benar- benar tercapai Bagi pelanggan Manfaat Audit Internal
- 70. FASILITATOR PENDAMPINGAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
- 71. www.themegallery.com PENGERTIAN Proses membuat orang lain (dlm kelompok) agar mudah untuk melakukan sesuatu Proses pembimbingan (yg dilakukan dgn sadar) thd klpk/org utk mencapai keberhasilan dlm melaksanakan tugas melalui fungsi sbg klpk (Braakman, Lydia, 2002) Proses untuk mendukung terjadinya komunikasi dalam kelompok melalui tehnik komunikasi yang akan membantu kelompok untuk mencapai serangkaian sasaran bersama (Gerster, 2006) FASILITASI Orang yang mampu melakukan fasilitasi, membuat orang lain (dlm kelompok) mudah untuk melakukan sesuatu dgn menyediakan dukungan atau membantu untuk memperoleh dukungan yang dibutuhkan dlm mengerjakan sesuatu FASILITASI FASILITATOR
- 72. www.themegallery.com Faktor-faktor organisasi yang berkait dengan kebutuhan pelatihan/fasilitasi • Perubahan regulasi dan peraturan • Perumusan kebijakan/peraturan • Perubahan organisasi • Penerapan tehnologi, sistem, prosedur yang baru • Kebutuhan untuk peningkatan kinerja • Pemecahan masalah • Membuka pasar baru/bisnis baru • Problem keselamatan kerja • Promosi • Karyawan baru
- 73. www.themegallery.com Mengapa fasilitator dibutuhkan ? • Terhadap individu karyawan: – Mempercepat proses pembelajaran – Meningkatkan efektifitas kinerja – Membantu menyediakan sarana dan prasarana pedukung proses pembelajaran dan pemahaman terhadap sesuatu – Membantu membangun komitmen dalam kerja tim – Membantu dalam proses pemecahan masalah – Membantu dalam melakukan monitoring dan evaluasi – Memberikan dukungan dalam peningkatan mutu pelayanan dan kinerja – Menjadi tempat untuk berkonsultasi • Terhadap perubahan sistem dalam organisasi – Membantu mempercepat perubahan dalam organisasi – Membantu mengidentifikasi permasalahan pada sistem dan memfasilitasi proses perubahan atau disain ulang • Adanya perubahan peraturan, kebijakan pemerintah dalam pembangunan kesehatan: – Membantu memperkuat Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan baik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, maupun dalam menyediakan pelayanan kesehatan
- 74. www.themegallery.com Tujuan fasilitasi • Fasilitasi terhadap pembelajaran individu/kelompok: – Membantu orang lain/kelompok untuk meningkatkan Pengetahuan, Sikap, dan Kemampuan – Membantu orang/kelompok agar mampu meningkatkan kinerja individu/kelompok – Membantu orang/kelompok untuk belajar • Fasilitasi terhadap sistem organisasi/pelayanan: – Mengidentifikasi permasalahan pada sistem dan memfasilitasi perbaikan/perubahan sistem – Membantu organisasi agar berkinerja tinggi – Membantu kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran dalam organisasi agar berkinerja lebih baik ?
- 75. www.themegallery.com PRINSIP Add Your Text Facilitate learning not teaching Focus on performance (tujuan : P↑ kinerja & proses belajar) Focus on learning kaitan konsep yg dipelajari dg pengalaman Be prepared persiapan diri yg matang Deliver effectively (gunakan metoda fasilitasi yg tepat) Get learners involved: peranserta klien=mutlak Prinsip training and facilitating (Goad, 1997) Improve continuously tingkatkan skill sbg fasilitator Give and Get feedback (mintalah umpan balik)
- 76. www.themegallery.com Catatan –Fasilitator bukan instruktur dan bukan dosen/pengajar, (he is not an expert familiar with the “essentials”) –Fasilitator harus mempunyai jiwa kepemimpinan: good leader is not good in leading but good in serving (Peter Drucker, 2005), but (s)he is not the boss
- 77. www.themegallery.com Perform leadership but not as a boss Teacher: transfer of knowledge, skills, ability tetapi tidak menggurui Member of the group: bukan outsider Add Your Title Audience: mendengar & memberi feed- back (communication specialist) Create a favorable working atmosphere Intiating (group) work Steering and monitoring group dynamics Facilitator roles (Roger, 1996)
- 79. www.themegallery.com Basic competency dari facilitator (Gerster, 2006) • (Facilitating) Methodological competency • Personal competency
- 80. www.themegallery.com Attitude dan skills yang harus dimiliki oleh Fasilitator yang efektif • Dilaksanakan sebelum survei pendahuluan (3-day training program): – Foundation: Basic attitude (1 hari): • Openess • Sensitivity • Empathy • Interest – First floor: Personal communication skills (2 hari): • Observing and listening • Asking and answering questions • Probing • Paraphrasing • Encouraging dialogue • Tehnik advokasi (Sumber: Lydia Braakman & Karen Edwards, RECOFTC, 2001)
- 81. www.themegallery.com • Dilaksanakan sebelum koordinisasi awal (3-day training program): – Second floor: group centered skills (3 hari): • Trust and confidence building • Provide and receive feedback • Encourage full participation • Building group dynamics and teamwork • Monitoring group roles and stages • Promoting mutual understanding • Fostering inclusive solutions • Support problem and conflict solving
- 82. www.themegallery.com • Dilaksanakan pada saat penyusunan plan of action dan persiapan implementasi (2-day training program): – Third floor: Action centered skills (2 hari): • Assist in realistic agenda setting • Encourage reflection • Support analysis and adaptive action • Support action planning • Support self monitoring and evaluation
- 83. www.themegallery.com PROSES FASILITASI dalam PENDAMPINGAN AKREDITASI FKTP (1) WORKSHOP SELF ASSESSMENT LOKAKARYA Membangun komitmen Pimpinan & staf Puskesmas Pemahaman thd Kebijakan & konsep akreditasi Puskesmas Pembentukan Panitia & Pokja Tindak Lanjut : SK Panitia & Tim Jadwal kegiatan Pelatihan / Workshop : Standar & instrumen akreditasi Penyusunan Dokumen Audit Internal Pasien safety & K3 Tindak lanjut : mapping dok. Pembagian Tim utk SA Menganalisis kondisi awal Puskesmas Menemukan fakta- fakta & rekomendasi untuk perbaikan terkait kelengkapan persyaratan akreditasi Tindak Lanjut : Pembahasan Pokja Penyusunan Rencana aksi Permintaan Pendampingan dari Puskesmas
- 84. www.themegallery.com PROSES FASILITASI dalam PENDAMPINGAN AKREDITASI FKTP (2) IMPLEMENTASI PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN PRA-SURVEI Mengetahui kesiapan Puskesmas untuk diusulkan akreditasi Mengetahui upaya perbaikan&peningkatan mutu pelayanan Tindak Lanjut : Pembahasan hasil pra survei Pengajuan usulan Persiapan Survei Sosialisasi standar Pelaksanaan kegiatan sesuai Standar Berjalannya Monitoring proses & evaluasi Tindak lanjut : Penjadwalan AI - RTM secara rutin Tindakan perbaikan & pencegahan Inovasi pelayanan Menganalisis kondisi awal Puskesmas Menemukan fakta- fakta & rekomendasi untuk perbaikan terkait kelengkapan persyaratan akreditasi Tindak Lanjut : Pembahasan Pokja Penyusunan Rencana aksi Pengajuan akreditasi ke Dinkes dari Puskesmas
- 85. www.themegallery.com PROBING & Teknik Bertanya • seni dalam mencari informasi tambahan dengan cara menggali informasi lebih mendalam. • Hal-hal yang harus dihindari saat probing : – kesan yang memojokkan responden, jangan bernada interrograsi seperti polisi menginterrograsi pencuri – mencecar dengan pertanyaan bertubi-tubi : situasi probing berlangsung secara rileks, interaktif, komunikatif dan akrab Teknik : a.Mengulangi pertanyaan responden tidak mendengar pertanyaan secara utuh atau kehilangan titik dari pertanyaan. terlalu cepat saat membacakan pertanyaan. b.Mengulangi jawaban responden • Terkadang dengan mengulangi jawaban dari responden dapat merangsang pemikiran lebih jauh dari responden sehingga mendapat jawaban yang sesuai dengan tujuan pertanyaan. c.Menggunakan pertanyaan pancingan yang netral • Seperti ‘bagaimana”, Apa yang anda maksud”, “mengapa seperti itu” atau pertanyaan lainnya.
- 86. www.themegallery.com PROBING d.Mohon penjelasan • Pewawancara boleh menyatakan belum memahami jawaban dari responden, maka meminta responden menjelaskan kembali. e.Jangan tergesa-gesa pindah ke pertanyaan lain. f.Menghadapi jawaban “saya tidak tahu” Jawaban tersebut dapat berarti salah satu dari berikut: • Responden tidak mengerti apa yang ditanyakan • Responden sedang memikirkan pertanyaan itu dan mengatakan saya tidak tahu untuk mengisi kesunyian dan guna memperoleh waktu untuk berpikir. • Responden berusaha menghindari pertanyaan karena ia takut salah menjawab atau ragu atau karena pertanyaan itu menyinggung perasaan. • Responden bisa jadi tidak tahu atau ia tidak memiliki pendapat. Penggunaan beberapa teknik mungkin membantu pewawancara untuk menentukan kenyataan dan kesungguhan bahwa responden tidak tahu.
- 87. KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
- 88. Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Fungsi : perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembimbingan, pelatihan dan monitoring evaluasi akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia Masa Tugas : Sejak penetapan keputusan Menteri Kesehatan hingga terbentuknya Lembaga Independen Akreditasi yang paling lambat dibentuk pada tahun 2019 Komisi Bertanggung jawab dan wajib lapor berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Dirjen BUK
- 89. Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tugas : • Melaksanakan survei akreditasi FKTP • Menetapkan status akreditasi FKTP • Mengangkat dan memberhentikan surveior akreditasi FKTP • Mempersiapkan pembentukan lembaga akreditasi independen penyelenggara akreditasi FKTP • Menyusun peraturan internal • Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan pembimbingan serta pengembangan di bidang akreditasi dan mutu layanan FKTP • Membina kerjasama dengan institusi yang berkaitan dengan bidang akreditasi dan peningkatan mutu layanan FKTP • Melakukan sosialisasi dan promosi kesehatan akreditasi FKTP • Melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi FKTP • Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan akreditasi FKTP
- 90. Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Ketua I Ketua II Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Survei Akreditasi Sekretariat Surveior
- 91. Surveior Fungsi : melakukan survey akreditasi, Tugas: 1). Memahami Standard an Instrumen Akreditasi 2). Melaksanakan Survei akreditasi: a). Mempersiapkan rencana survei akreditasi. b). Konfirmasi lokasi dan jadwal survei akreditasi. c). Melakukan survei akreditasi sesuai jadual yang ditetapkan. d). Mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi secara objektif. 3). Menyampaikan hasil penilaian akreditasi kepada Komisioner Akreditasi melalui Koordinator Surveior untuk ditetapkan status akreditasi. 4). Melaporkan hasil survei secara tertulis kepada Komisioner Akreditasi.
- 92. Kode Etik Surveior 1. Bersikap ramah, santun dan terbuka. 2. Bersikap jujur dan tidak memihak. 3. Sadar akan kedudukannya, hak dan kewajibannya sebagai surveyor. 4. Menampilkan diri sebagai penasehat dan pembimbing. 5. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya. 6. Menjaga kondisi kesehatan dan menghilangkan kebiasaan tidak sehat. 7. Patuh terhadap ketentuan setempat di Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 8. Menjaga penampilan dalam hal berpakaian. 9. Menguasai dan mengikuti perkembangan IPTEK, dalam bidang keahliannya terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, praktek klinis, manajemen Puskesmas dan Fasiltias Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan instrumen akreditasi. 10. Bekerja sesuai pedoman dan kode etik yang ditetapkan oleh Tim. 11. Tidak menggunakan Tim untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau melakukan promosi diri dengan tujuan memperoleh imbalan.
- 93. Surveior Tidak Boleh : • Berwajah sangar, supaya kelihatan berwibawa • Menyatakan kelulusan atau ketidak lulusan selama survei • Menakut-nakuti seolah olah tak lulus saat exit conference • Membentak-bentak staf Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama karena berbagai sebab (misal staf lambat dalam me-nyiapkan dokumen dll) • Meminta fasilitas di luar bidang akreditasi • Meminta fasilitas untuk mengajak keluarga • Meminta fasilitas hotel, restoran dan transportasi yang berlebihan diluar kemampuan Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama • Menyalahkan tanpa dasar dan tak memberi solusi
- 94. Surveior Tidak Boleh : • Merokok (semua surveior harus memberikan contoh larangan merokok) selama kegiatan survei • Minum minuman keras • Memakai baju seksi /seronok /tidak sopan/baju casual/jeans pada saat penilaian • Menawarkan diri atau menjadi pembimbing diluar ketentuan Tim • Meminta oleh-oleh • Memangkas jumlah hari survei • Meninggalkan Puskesmas/Fasiltias Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama disaat jam kerja • Menjanjikan kelulusan • Meminta fasilitas yang tidak dimungkinkan oleh Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama • Memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau surveior lain • Menerima uang dan/atau hadiah dari Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dinilai
- 96. KEGIATAN PERSIAPAN • ADA YANG BERPERAN SEPERTI SURVEYOR • EVALUASI DAN PERBAIKAN H-3 : GLADI : • PRESENTASI KAPUS (1JAM) • TELAAH DOKUMEN : ADMEN – UKM – UKP : (3 JAM) • TELUSUR DOKUMEN (PEMBUKTIAN TERHADAP ADA DALAM DOKUMEN) 2 HARI • PEMERIKSAAN FASILITAS ½ HARI KEGIATAN SURVEI (3 HARI)
- 97. PRESENTASI KAPUS • Isi : • Visi, Misi dan Tata Nilai • Data Umum (Demografi, Geografi) • SDM (kompetensi, jumlah dan status) • Kegiatan/upaya • capaian program, • Upaya Peningkatan Mutu Puskesmas • Pendukung Presentasi (komputer, laptop, kursi, meja dll) • Persiapan Ruangan TELAAH DOKUMEN • FOKUS PENATAAN : • Inventarisasi Dokumen (Buat Rekap/Daftar) • Pengelompokan dokumen per bab • Dokumen pasien rajal/ranap TELUSUR • DOKUMEN : • Dokumen ada dimasing- masing bagian • Kemudahan telusur : daftar dokumen,master,duplikat program/bagian • KEGIATAN / PELAYANAN : (DALAM DAN LUAR GEDUNG) • UPAYA YANG DILAKSANAKAN, SIAPA PELAKSANA, KESESUAIAN DENGAN SPO, ALAT PENDUKUNGNYA DST • PELAKSANA :Audetee (seluruh staff Puskesmas) mengerti dan tahu dokumen apa yang dimiliki dan mengerti implementasinya • SASARAN : TOMA / PASIEN (menyiapkan TOMA/PASIEN) PEMERIKSAAN FASILITAS • SARANA : (BANGUNAN) : SESUAI DENGAN STANDAR TATA GRAHA 5 R • PRASARANA : (LISTRIK, AIR DLL) • ALAT KESEHATAN : SESUAI STANDAR KEGIATAN AKREDITASI
Notas do Editor
- Program Indonesia Sehat terdiri atas : 1) Paradigma Sehat 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer 3) Jaminan Kesehatan Paradigma Sehat dan Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung terlaksananya Jaminan Kesehatan Nasional Ketiga hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada paparan ini.
- PROVINSI SEBAGAI KEPANJANGAN TANGAN PUSAT, BERPERAN TURUT MENSOSIALISASIKAN DAN MENGADVOKASI PEMDA KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI. PROVINSI BERPERAN PULA DALAM MELAKUKAN PEMETAAN WILAYAH SASARAN/TARGET AKREDITASI SEBELUM MELAKUKAN PENETAPAN INDIKATOR CAPAIAN DAERAH DAN RANCANGAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN AKREDITASI DALAM PENYEDIAAN SDM KOMPETEN, PROVINSI BERPERAN DALAM PENETAPAN TIM AKREDITASI PROVINSI YANG SESUAI DENGAN KRITERIA PADA PEDOMAN AKREDITASI, UNTUK DILATIHKAN SEBAGAI TIM PELATIH BAGI PELATIHAN PENDAMPING AKREDITASI FKTP. OLEH KARENA ITU PROVINSI BERPERAN DALAM MENYELENGGARAKAN PELATIHAN PENDAMPING BAGI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH MEMBUTUHKAN PEMBINAAN/PEMBIMBINGAN, PROVINSI DAPAT BERPERAN AKTIF UNTUK HAL HAL YANG DIBUTUHKAN DAERAH.
- Tim Pendamping Akreditasi yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/Kota, beranggotakan minimal 3 orang dengan kriteria sebagai berikut: Merupakan tenaga kesehatan, terdiri dari satu orang dokter umum dan dua orang tenaga kesahatan lain dengan jenjang pendidikan minimal D3 Memiliki kompetensi dalam bidang manajemen kesehatan, pelayanan klinis dan penyelenggaraan upaya kesehatan di Puskesmas Memiliki sertifikat kelulusan Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Membuat pernyatan kesediaan melaksanakan tugas pendampingan selama 3 tahun masa kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Kadinkes Kab/Kota.