Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet Indonesia (ver. April 2014)

Draft 3.0 / April 2014 / CC-Licensed / Bahasa Indonesia
Penyusun: Donny B.U. (donnybu@ictwatch.com)
dan Tim ICT Watch (www.ictwatch.com)
Didukung oleh:

CATATAN RINGKAS TATA KELOLA & PRAKTIK INTERNET INDONESIA
2
Daftar Isi
Hal.
1. Akses ke Internet …………………………………………… 3
2. Blokir dan Penapisan …………………………………………… 8
a. Pornografi …………………………………………… 11
b. Penyebaran Kebencian …………………………………………… 13
c. Penistaan Agama …………………………………………… 14
3. Tantangan Hak Berinformasi …………………………………………… 17
4. Tanggung-Jawab Perantara …………………………………………… 22
5. Serangan Cyber …………………………………………… 23
6. Penyadapan Informasi …………………………………………… 25
7. Perlindungan Data Pribadi …………………………………………… 27
8. Teknologi dan Keterbukaan …………………………………………… 28
9. Indonesia & Tata Kelola Global …………………………………………… 29
10.Rekomendasi ICT Watch …………………………………………… 31

3
1. Akses ke Internet
Sebuah survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama
dengan Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia hingga
akhir tahun 2013 mencapai 71,19 juta orang atau 28% dari total populasi Indonesia sebanyak 248
juta jiwa1
. Jumlah Internet Service Provider (ISP) yang tergabung sebagai anggota APJII sejumlah 300
ISP2
. Menurut hasil survey APJII3
, tampak bahwa pengguna Internet di Indonesia terkonsentrasi di
wilayah barat Indonesia, khususnya pulau Jawa, dengan tingkat penetrasi Internet sebesar 36,9%
dari total penduduk pulau tersebut. Selain itu, sekitar 83,4% pengguna Internet di Indonesia
berdomisili di perkotaan4
.
Tidak mengherankan mengapa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan Internet masih
terfokus di pulau Jawa. Sebab penduduk di pulau Jawa saat ini mencapai 58% dari total populasi
nasional. Selain itu, tiga provinsi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Pendapatan
Domestik Bruto (PDB) ada di pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta sebesar 16,72%, Jawa Timur 14,87% dan
Jawa Barat 14,17%. Tiga provinsi ini total menyumbang sebesar 45,76% PDB Indonesia5
. Konsentrasi
infrastruktur di pulau Jawa tersebut, juga dapat dilihat pada indicator berikut ini:
(Persebaran Fiber Optik di Tiap Pulau di Indonesia6
)
1
Read Antara/YahooNews, APJII: Pengguna Internet 71,19 Juta 2013, 15 January 2014, available here:
http://id.berita.yahoo.com/apjii-pengguna-internet-71-19-juta-2013-074905800.html
2
http://www.apjii.or.id/v2/read/content/info-terkini/213/press-release-profil-terkini-internet-industri-ind.html
3
http://www.apjii.or.id/v2/read/article/laporan-publik/177/profil-internet-indonesia-2012.html
4
Indonesia Nettizen Survey 2013 oleh MarkPlus Insight, Markeeters Magazine, November 2013
5
http://economy.okezone.com/read/2014/02/06/20/936865/sudah-30-tahun-pertumbuhan-ekonomi-terpusat-di-pulau-jawa
6
http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/ppi/files/2013/01/ICT-White-Paper-Kominfo-2012-Eng.pdf

4
Adapun menurut Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), jumlah pelanggan seluler
(subcriber) di Indonesia telah melampaui 270 juta nomor aktif7
. Dari seluruh pelanggan seluler
tersebut, sekitar 115 juta nomor tercatat telah menggunakan layanan data8
. Tentunya, jumlah
nomor pelanggan tidak bisa menggambarkan jumlah pengguna (user) sesungguhnya karena satu
pengguna bisa memiliki lebih dari satu nomor.
Karena kondisi geografis Indonesia yang wilayahnya tersebar luas dalam bentuk ribuan pulau, maka
pembangunan infrastruktur telekomunikasi menggunakan kabel menjadi sulit dan mahal9
. Indonesia
pun lantas tergantung pada layanan/teknologi seluler atau mobile broadband10
. Sebaran
penyelenggara layanan seluler dan fixed wireless access pun masih terkonsentrasi pada wilayah
barat Indonesia, khususnya pulau Jawa, sebagaimana tergambarkan pada gambar di bawah ini:
(Tingkat Kepadatan Penyelenggara Seluler di Indonesia
11
)
(Persebaran BTS 2G dan Node 3G di Wilayah Indonesia12
)
7
Read Detikcom, Ada 30 Juta ABG Gunakan Internet, 18 January 2014, available here:
http://news.detik.com/read/2014/02/18/144011/2500934/10/ada-30-juta-abg-gunakan-internet-bagaimana-mereka-bisa-hindari-
pornografi
8
Read Indonesia Finance Today, Pelanggan Layanan Data Mobile Diestimasi Naik 40%, 13 Maret 2014, available here:
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/56818/Pelanggan-Layanan-Data-Mobile-Diestimasi-Naik-40
9
Merlyna Lim report, Crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia, op.cit., p. 5
10
http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Paparan%20Bapak%20Dirjen%20SDPPI%20Rakornas%202013.pdf
11
http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Paparan%20Bapak%20Dirjen%20SDPPI%20Rakornas%202013.pdf
12

5
Dengan masih belum meratanya penetrasi internet di Indonesia, termasuk untuk kawasan timur
Indonesia, beberapa program sudah mulai dikembangkan sebagai upaya untuk mengatasinya.
Misalnya, sejak 2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai mengembangkan
program yang bernama Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile PLIK (MPLIK)13
, atau
lebih dikenal pula sebagai Pusat Layanan Internet Kecamatan Bergerak14
. Layanan MPLIK dirancang
untuk menyediakan akses Internet secara terjangkau kepada masyarakat di pedesaan, dengan
mengandalkan koneksi satelit.
(Kondisi Sebaran Penyediaan Mobil Akses Internet di Kecamatan MPLIk per 201115
)
Pada periode 2010-2012, telah diadakan 5748 unit PLIK dan 1907 unit MPLIK16
. Program ini
kemudian memicu kritik dari berbagai pihak karena di sejumlah lokasi dianggap tidak efektif karena
kendala kurangnya sumber listrik,17
kondisi lokal yang sulit,18
dugaan korupsi dalam pengadaan,19
dan masalah dengan sosialiasi dan koordinasi di lapangan20
.
(Salah satu contoh MPLIK21
)
13
Situs PLIK; tersedia di http://mplik.com
14
Lensa Indonesia, “Program MPLIK Diharapkan Mendukung Program Broadband Ready Telkom,” 25 September 2012; tersedia di
http://www.lensaindonesia.com/2012/07/25/program-mplik-diharapkan-mendukung-program-broadband-ready-telkom.html
15
16
Presentation file, Government Role in Rural Empoerment, Ministry of Communication and Information Technology (MCIT).
17
Departemen Transportasi, Komunikasi dan Informasi, Provinsi Kalimantan Selatan, “Program Pilihan PLIK dan MPLIK Belum Optimal,” 27
Juli 2012; tersedia di http://dishubkominfo.kalselprov.go.id/?q=node/185
18
Relawan TIK, “Kondisi MPLIK/MPLIK Daerah,” 1 Oktober 2012; tersedia di http://relawan-tik.org/pengumuman-pemenang-lomba-
reportase-kondisi-plik-mplik-di-daerah
19
Neraca, “Apnatel Desak KPK Lakukan Pengusutan,” 6 September 2012; tersedia di http://www.neraca.co.id/2012/09/06/apnatel-desak-
kpk-lakukan-pengusutan
20
Liputan6, “Gubenur Gorontalo Tolak Bantuan Mobil Internet dari Jakarta,” 15 Desember 2012; tersedia di
http://news.liputan6.com/read/442259/gubenur-gorontalo-tolak-bantuan-mobil-internet-dari-jakarta
21
Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan(MPLIK): kpu-usokreatif.com)

6
DPR pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atas program PLIK dan
MPLIK tersebut22
. DPR juga meminta program tersebut ditunda hingga proses audit selesai23
. Pada
akhir 2013, Kementerian Kominfo mengatakan sedang mengevaluasi ulang24
program yang didanai
melalui Universal Service Obligation (USO)25
tersebut. Dana USO didapatkan melalui pungutan pada
seluruh operator telekomunikasi, sebesar 1,25% dari pendapatan perusahaan per tahun. Namun
demikian, kebijakan atas pungutan USO tersebut juga digugat oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia (APJII)26
. Gugatan tersebut disampaikan oleh APJII ke Mahkamah Konstitusi. APJII
merasa bahwa pungutan yang diatur hanya sebatas Peraturan Pemerintah tersebut, merugikan atau
berpotensi merugikan para ISP. Pada intinya APJII meminta agar penentuan prosentase atau nominal
dari pungutan tersebut oleh pemerintah, harus disepakati oleh DPR terlebih dahulu.
Salah satu upaya lain yang sedang diselesaikan oleh pemerintah untuk menjembatani kesenjangan
infrastruktur telekomunikasi di Indonesia adalah Proyek Palapa Ring, Proyek yang juga didanai oleh
USO terebut, melakukan pembangunan infrastruktur serat optik untuk menjangkau seluruh wilayah
Indonesia.
(Palapa Ring27
)
Infrastruktur Palapa Ring akan menjangkau ujung Sumatera hingga Papua, dengan jaringan back haul
yang menghubungkannya28
. Palapa Ring, juga disebut Nusantara Superhighway Project, diharapkan
bisa mengatasi masalah kesenjangan infrastruktur telekomunikasi dan Internet di Indonesia. Jika
proyek ini selesai, maka akan tergelar jaringan serat optik nasional yang menjadi backbone sistem
informasi dan komunikasi, meningkatkan kecepatan broadband secara signifikan serta menurunkan
biaya komunikasi dan akses online.
22
http://international.sindonews.com/read/2013/04/03/34/733926/komisi-i-dpr-minta-bpk-audit-program-plik-mplik
23
http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi1/2013/mar/18/5394/Komisi-I-Minta-Program-PLIK-dan-MPLIK-di-Moratorium-
24
Read Investor Daily, Menkominfo Evaluasi Proyek PLIK dan MPLIK, 29 December 2013, available here:
http://www.investor.co.id/home/menkominfo-evaluasi-proyek-plik-dan-mplik/74980
25
Read Lensa Indonesia, Program MPLIK Diharapkan Mendukung Program Broadband Ready Telkom, 25 July 2012, available here
http://www.lensaindonesia.com/2012/07/25/program-mplik-diharapkan-mendukung-program-broadband-ready-telkom.html
26
http://majalahict.com/berita-4201-jika-mk-kabulkan-gugatan-apjii-dan-fpi-kominfo-potensi-kehilangan-rp-13-triliun-pnbp-.html
27
28
Read Indonesia ICT Council, Palapa Ring website; available here http://detiknas.org/index.php/flagship/c/14

7
Sistem ini akan terdiri dari tujuh “cincin” yang saling terhubung di 33 propinsi dan 440 kecamatan
dengan panjang total 57.087 kilometer kabel serat optik, baik bawah laut maupun bawah tanah,
yang tersambung ke jaringan yang sudah ada. Pada Februari 2012, dilaporkan 46.000 km, atau
sekitar 80%, jaringan ini sudah diselesaikan29
.
Untuk keperluan Internet dan infrastruktur telekomunikasi ke jaringan global, Indonesia pada
dasarnya tidak memiliki infrastruktur yang tersentralisasi. Terdapat sejumlah link yang
menghubungkan Indonesia dengan jaringan global. Khusus yang menggunakan kabel serat optik,
jaringan tersebut terhubung ke Singapura. Singapura notabene adalah hub utama bagi sejumlah
kabel bawah laut lainnya yang melayani Asia Pasifik dan Eropa.
(Kiri: Kabel bawah laut yang menghubungkan Indonesia
30
, Kanan: Skema infrastruktur Internet di Indonesia
31
)
Adapun untuk alasan efisien trafik dan kecepatan akses dalam negeri, terdapat setidaknya 2
exchange point utama, yang saling menghubungkan ISP di Indonesia. Kedua exchange point tersebut
adalah Indonesia Internet Exchange (IIX) yang dikelola oleh APJII dan OpenIXP yang dikelola oleh
Indonesia Data Center (IDC). Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah, ISP di Indonesia hanya
boleh mengambil bandwidth dari jaringan global melalui Network Access Provider (NAP)32
. Jumlah
NAP di Indonesia sebanyak 49 penyelenggara33
.
Berdasarkan analisis di IIX, 2 ISP terbesar di Indonesia dalam utilisasi trafik adalah Telkomnet dan
Biznet34
. Hal tersebut masuk akal, karena Biznet, pada urutan kedua, 90% dari total 60 ribu
pelanggan layanan broadband-nya adalah dari kalangan korporasi35
. Sedangkan Telkomnet, yang
merupakan anak perusahaan Telkom, menguasai pangsa pasar broadband terbesar, dengan 63,5
juta pelanggan dari seluruh Indonesia36
.
29
Read Indonesia ICT Council, Pemerintah Targetkan Penetrasi Broadband 2014 Mencapai 30%, 16 April 2011; available here:
http://www.detiknas.org/index.php/flagship/c/14/106/Pemerintah-Targetkan-Penetrasi-Broadband-2014-Mencapai-30
30
http://submarinecablemap.com/#/country/indonesia
31
http://www.apjii.or.id/DOC/Presentasi15/overview-of-apjii-and-iix.pdf
32
http://dittel.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2014/01/SE-568-2012.pdf
33
http://sdppi.kominfo.go.id/?mod=news&action=view&cid=26&page_id=1937&lang=id
34
http://www.apjii.or.id/v2/upload/Artikel/AOPM_21Feb2013_Surabaya.pdf
35
http://suarapengusaha.com/2013/09/16/adi-kusma-bos-biznet-yang-sukses-mengakses-duit-lewat-internet/
36
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/24/188418

8
2. Blokir dan Penapisan
Di Indonesia, belum ada peraturan yang secara khusus menjadi acuan dalam tata laksana penapisan
(filtering) konten online. Upaya dilakukan oleh masing-masing ISP dengan kebijakan dan database
yang berbeda-beda37
. Misalnya saja ISP Indosat Mega Media (IM2) yang mengembangkan filtering
sendiri bernama NetSAFE38
. Sedangkan sejumlah ISP lainnya lebih suka menggunakan layanan pihak
ketiga (third-party), yaitu DNS Filtering yang disebut dengan DNS Nawala. DNS Nawala, yang dikelola
oleh Yayasan Nawala Nusantara, memfilter situs pornografi dan perjudian, serta situs lainnya yang
dianggap berbahaya atau melanggar hukum, misalnya situs penipuan, malware, phishing dan
proxy39
. APJII telah menandatangani kesepakatan dengan Nawala untuk menyediakan lima server
dan biaya operasional untuk mendukung server-server itu, sedangkan Nawala akan menyediakan
database domain dan konten negatif40
. Telkom juga turut memberikan dukungan infrastruktur
kepada Nawala41
.
(Perangkat Nawala untuk memproses laporan publik42
)
Selain memberikan laporan berkala di situs APJII43
tersebut, Nawala juga menyediakan alamat
kontak yang jelas44
dan juga formulir pengaduan45
bagi mereka yang ingin melaporkan situs yang
diminta diblokir ataupun dicabut pemblokirannya (bila salah blokir) oleh Nawala.
Meskipun penggunaan DNS Nawala tidak menjadi kewajiban bagi anggota APJII, namun menurut
Ketua Umum APJII, berdasarkan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) para
ISP dianggap bertanggungjawab atas konten yang melalui infrastrukturnya. Hal itu yang menjadikan
APJII kemudian bekerjasama dengan Nawala, menyediakan layanan filtering tersebut bagi para
anggotanya46
. Apalagi, setiap ISP diharuskan untuk patuh pada antara lain pada UU Telekomunikasi,
UU ITE dan UU Pornografi sebagai syarat memegang izin ISP dari Kementerian Kominfo47
.
37
http://tekno.kompas.com/read/2013/10/24/0844227/Blokir.Internet.di.Indonesia.Tidak.Konsisten
38
http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/161825-im2-resmikan-netsafe-untuk-blokir-situs-porno
39
http://www.slideshare.net/tayuang/dns-nawala
40
Read Kompas Tekno, Jumlah Situs Terblokir di Indonesia Akan Terus Ditambah, 8 August 2012, available here:
http://tekno.kompas.com/read/2012/08/08/07514375/Jumlah.Situs.Terblokir.di.Indonesia.Akan.Terus.Ditambah
41
http://telkom.net/pojok-media/siaran-pers/telkom-dukung-pemerintah-mewujudkan-internet-sehat-dan-aman-melalui-program-csr-
dns-nawala.html?lid=id
42
https://www.facebook.com/nawalaproject
43
http://www.apjii.or.id/v2/read/index-article/laporan-publik.html
44
http://www.nawala.org/tentang-nawala
45
http://www.nawala.org/form-pengaduan
46
Read Daily Social, APJII Officially Partners with Nawala, 10 August 2012, available here: http://en.dailysocial.net/post/apjii-officially-
partners-with-nawala
47
Read MCIT, Pemerintah kembali buka perizinan penyelenggara internet, 1 October 2012, available here:
http://kominfo.go.id/berita/detail/3572/Pemerintah+kembali+buka+perizinan+penyelenggara+internet

9
Apabila dianggap gagal mematuhi peraturan yang ada tersebut, Kementerian Kominfo bisa
melakukan langkah-langkah tegas, termasuk mencabut izin ISP yang bersangkutan48
. Hal ini juga
pernah ditegaskan oleh Menteri Kominfo yang mengancam akan mencabut izin ISP yang dianggap
turut menyebarkan atau memungkinkan penyebaran pornografi49
.
Kementerian Kominfo juga membangun database50
“daftar hitam” situs negatif, yang diberi nama
Trust Positif51
. Diperkirakan ada sekitar 1 juta alamat situs dalam database tersebut, berisi sejumlah
situs yang tidak boleh diakses52
. Per maret 2014, untuk kategori “pornografi internasional”, ada
744,032 domain dan 54,795 situs yang masuk dalam database tersebut53
. Berbeda dengan Nawala,
di situs Trust Positif ini tidak terdapat referensi kontak dan formulir pengaduan yang jelas jika
seseorang ingin melaporkan adanya kesalahan blokir54
. Situs tersebut hanya menyediakan email
aduankonten@depkominfo.go.id.
(Jumlah domain dan URL yang masuk dalam database Trust Positif
55
)
Walaupun tidak ada peraturan resmi yang mengharuskan ISP menggunakan database ini, namun
database tersebut sudah menjadi semacan acuan minimum untuk digunakan oleh para ISP56
.
Setidaknya 12 ISP terbesar di Indonesia dinyatakan oleh Kementerian Kominfo telah menggunakan
database tersebut57
. Bahkan Kementerian Kominfo menyediakan panduan bagi publik, untuk
menyampaikan laporan kepada “tim Trust Positif” jika ada ISP yang tidak melakukan pemblokiran58
.
48
Read Okezone, Depkominfo Cabut Izin 11 ISP, 22 July 2009, available here:
http://techno.okezone.com/read/2009/07/22/54/241035/depkominfo-cabut-izin-11-isp
49
Read Republika Online, Menkominfo Ancam Cabut Izin ISP Penyebar Pornografi, 16 July 2010, available here:
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/07/16/124904-menkominfo-ancam-cabut-izin-isp-penyebar-pornografi
50
Read Republika Online, Kominfo Telah Blokir Satu Juta Situs Porno, 11 August 2012, available here:
http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/12/08/11/m8l0yx-kominfo-telah-blokir-satu-juta-situs-porno
51
Read Republika Online, Kemkominfo Gandeng 12 ISP Blokir Situs Porno, 18 July 2012, available here:
http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/12/07/18/m7cmau-kemkominfo-gandeng-12-isp-blokir-situs-porno
52
http://trustpositif.kominfo.go.id/files/downloads/index.php?dir=database%2Fblacklist%2F
53
http://trustpositif.kominfo.go.id/#tabUtama-4
54
http://trustpositif.kominfo.go.id/#tabUtama-5
55
56
http://inet.detik.com/read/2010/08/11/163754/1418467/398/salah-blokir-karena-kominfo-terlalu-bersemangat?id771108bcj
57
http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/12/07/18/m7cmau-kemkominfo-gandeng-12-isp-blokir-situs-porno
58
http://trustpositif.kominfo.go.id/files/downloads/index.php?dir=dokumen%2F&download=Petunjuk+Melaporkan+ISP.pdf

10
(Skema Sistem Trust Positif59
)
Pada awal Maret 2014, Kementerian Kominfo mengeluarkan rilis60
tentang uji publik Rancangan
Peraturan Menteri (RPM) tentang Pemblokiran Konten Internet Negatif61
. Berdasarkan catatan dari
ICT Watch62
, RPM tersebut rentan disalahgunakan untuk melakukan kontrol informasi yang ketat
oleh negara dan dapat mencederai hak berekspresi dan berinformasi. Catatan tersebut, yang telah
disampaikan langsung kepada pihak Kementerian Kominfo, pada intinya adalah sebagai berikut:
1. Jika RPM ini diberlakukan, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemkominfo), memegang kekuasaan mutlak atas informasi di Internet yang boleh atau tidak boleh
diakses oleh masyarakat Indonesia. Sebab seluruh akses Internet di Indonesia harus lolos dari
pemblokiran sesuai daftar alamat situs (database) bermuatan negatif yang dikelola oleh Direktur
Jenderal Aplikasi Informatika (baca: pemerintah).
2. Dalam RPM ini sama sekali tidak dijelaskan tentang bagaimana mandat atas pengelolaan database
bernama “Trust Positif” bisa kemudian dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) (baca: pemerintah).
Mekanisme dalam memberikan, pemberi ataupun penerima mandat untuk mengelola database ini
tidak transparan dan akuntabel. Padahal database ini akan menjadi hal yang akan diwajibkan untuk
dipasang oleh seluruh Internet Service Provider (ISP) se-Indonesia.
3. RPM ini juga merupakan tantangan atas net-neutrality (netralitas Internet). Pada RPM tersebut,
memungkinkan ISP untuk menggunakan beragam jenis layanan pemblokiran ataupun database
blacklist yang ada di pasaran, melengkapi database Trust Positif sebagai mandatory (wajib dipakai). Ini
pada ujungnya akan berakibat masing-masing ISP akan memiliki beragam jenis database
pemblokirannya masing-masing.
59
http://trustpositif.kominfo.go.id/
60
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3879/Siaran+Pers+No.+24-PIH-KOMINFO-3-
2014+tentang+Uji+Publik+RPM+Yang+Mengatur+Tata+Cara+Pemblokiran+Konten+Internet+Negatif+/0/siaran_pers#.Uya5IM60tEM
61
http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/RPM%20Tentang%20Penanganan%20Situs%20Internet%20Bermuatan%20Negatif.pdf
62
http://ictwatch.com/internetsehat/2014/03/04/tanggapan-ict-watch-atas-rpm-konten-negatif/

11
2.1. Pornografi
Berdasarkan pemetaan sebelumnya yang dilakukan oleh ICT Watch63
, pemblokiran konten online
yang mengandung pornografi di Indonesia seringkali menggunakan dasar hukum UU ITE, UU
Telekomunikasi, UU Pornografi dan KUHP. Pada UU ITE pasal 27 ayat 1, sebagai perbuatan yang
dilarang, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian UU Pornografi pasal 1 ayat 2 dengan tegas
menyatakan bahwa Internet adalah salah satu media yang memungkinkan tersedianya layanan atau
konten pornografi yang dilarang, kemudian pasal 5 secara spesifik melarang pengunduhan
pornografi (dari Internet).
Lebih lanjut, pornografi di Internet dilarang oleh UU Telekomunikasi pasal 21, yang berbunyi,
“penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan
telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau
ketertiban umum.” Sedangkan KUHP pasal 282 menyatakan bahwa, “barang siapa menyiarkan,
mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah
diketahui isinya melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah,”. Hukuman di KUHP
tersebut dapat ditingkatkan jika pelanggasan kesusilaan tersebut dijadikan pelaku sebagai mata
pencarian atau kebiasaan.
Kasus yang sangat terkenal terkait pornografi online adalah ketika pada tahun 2010 merebak video
porno penyanyi pop Nazriel ‘Ariel’ Irham. Ariel ditahan dan terancam hukuman penjara hingga 21
tahun, setelah video rekaman kegiatan seks pribadinya tersebar ke Internet setelah laptopnya hilang
dicuri64
. Kasus tersebut segera memicu perdebatan tentang praktek penyensoran di Internet65
. Kasus
tersebut pun segera mendapatkan perhatian dari media internasional, seperti CNN66
, The New York
Times67
dan BBC News68
. Menteri Kominfo pada saat itu, Tifatul Sembiring, menjadikan kasus
tersebut contoh bahwa Internet merupakan ancaman bagi kepentingan nasional dan bertekad
mengeluarkan peraturan untuk memblokir konten negatif69
. Pada Juli 2010, Kementerian Kominfo
mengeluarkan surat edaran ke ISP untuk memblokir konten pornografi70
. Perintah yang sama
kemudian juga ditujukan kepada penyedia layanan selular71
. Pemerintah juga menekan Research In
Motion, penyedia layanan BlackBerry, untuk memblokir konten pornografi72
. Perusahaan asal
Kanada itu akhirnya menyerah dan pada Januari 2012 menyatakan akan menerapkan filter bagi
penggunanya di Indonesia73
.
63
http://kalamkata.org/ebook/indonesian/peta-tata-kelola-konten-online-indonesia.pdf
64
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazril_Irham
65
http://www.radioaustralia.net.au/international/2010-06-21/sex-tape-stirs-indonesian-internet-censorship-debate/188662
66
Read CNN, Alleged celebrity sex tape shocks modest Indonesia, 14 June 2010, available here: http://articles.cnn.com/2010-06-
14/world/indonesia.sex.tape_1_video-celebrities-indonesia?_s=PM:WORLD
67
Read The New York Times, Sex Tape Scandal Fixates Indonesia, 14 June 2010, available here:
http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14iht-sextape.html?_r=0
68
Read BBC News, Indonesian star Nazril Irham in sex tape probe, 22 June 2010, available here: http://www.bbc.co.uk/news/10373286
69
Read The Age, Internet a risk to nation, says Indonesian minister, 16 June 2010, available here:
http://news.theage.com.au/technology/internet-a-risk-to-nation-says-indonesian-minister-20100617-ygsv.html
70
Read The New York Times, Indonesia Moves to Block Pornographic Web Sites, 22 July 2010, available here:
http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23indo.html?_r=0
71
Read Kompas, Operator yang Minta Filter Pornografi di BlackBerry, 11 January 2011, available here:
http://tekno.kompas.com/read/2011/01/11/07311462/Operator.yang.Minta.Filter.Pornografi.di.BlackBerry
72
Bloomberg, “RIM Says Committed to Indonesia, Will Block Porn on Blackberrys,” 17 Januari 2011; tersedia di
http://www.bloomberg.com/news/2011-01-17/rim-says-committed-to-indonesia-will-block-porn-on-blackberrys.html
73
Read Detikcom, RIM Yakin Sudah Turuti Permintaan Pemerintah, 20 January 2011, available here:
http://inet.detik.com/read/2011/01/20/140843/1550611/328/rim-yakin-sudah-turuti-permintaan-pemerintah

12
Praktek pemfilteran konten pornografi tersebut, karena tidak dilengkapi dengan tata aturan yang
jelas, maka menimbulkan sejumlah salah blokir oleh ISP. Berdasarkan catatan74
, beberapa
diantaranya adalah:
- Agustus 2010: Sejumlah situs utama seperti Detikcom, Kompas dan Kaskus beberapa
sub-domainnya, khususnya yang terkait dengan iklan, sempat terblokir75
. Menurut salah
satu operator yang salah memblokir, Telkomsel, masalah ada pada database Trust Positif
dari Kementerian Kominfo yang digunakannya76
.
- Agustus 2011: Sebuah situs informasi anak muda MalesBanget.com sempat terblokir
oleh sejumlah ISP dan operator selular. Setelah ditelusuri, alamat situs tersebut masuk
dalam blacklist Trust Positif karena disinyalir mengandung kata “male” atau “males” dan
“bang” yang sangat mungkin dikonotasikan negatif77
.
(Situs MalesBanget.com salah masuk kategori konten negatif
78
)
- Juni 2012: Situs internasional tentang hak-hak LGBT IGLHRC.org sempat terblokir oleh
sejumlah operator selular dan ISP79
. Kemungkinan pemblokiran tersebut karena situs
tersebut mengandung kata “gay” dan “lesbian” yang mungkin dikonotasikan
mengandung konten pornografi. Menurut salah satu operator, Telkomsel, kesalahan
terletak pada daftar situs negatif yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo80
.
- Juni 2013: Situs lokal tentang hak-hak LGBT OurVoice.or.id sempat terblokir oleh
operator selular XL81
. Kemungkinan pemblokiran tersebut karena situs tersebut
mengandung kata “gay” dan “homoseksual” yang mungkin dikonotasikan mengandung
konten pornografi. Menurut jawaban resmi dari XL, pemblokiran tersebt mengacu pada
daftar situs negatif yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo82
.
74
http://www.slideshare.net/donnybu/safenet-presentation
75
http://inet.detik.com/read/2010/08/11/120930/1418078/398/filter-konten-porno-indonesia-berantakan
76
http://inet.detik.com/read/2010/08/11/155157/1418397/398/telkomsel-sempat-tak-tahu-telah-salah-blokir
77
http://malesbanget.com/2011/08/mengapa-website-malesbanget-com-terblokir/
78
http://malesbanget.com/2011/08/mengapa-website-malesbanget-com-terblokir
79
http://iglhrc.org/content/iglhrc-website-banned
80
http://www.thejakartaglobe.com/archive/indonesian-operators-ban-access-to-lgbt-advocacy-web-site/
81
http://www.suarakita.org/2013/07/kronologis-pemblokiran-website-our-voice-oleh-provider-xl
82
http://www.suarakita.org/wp-content/uploads/2013/07/xl1.png

13
- September 2013: Situs informasi CarFreeDay.com sempat tidak dapat diakses oleh
pelanggan Telkom Speedy. Yang muncul adalah landing-page internet-positif.org,
sebuah halaman yang memang ditujukan untuk pemasang iklan digital. Halaman
tersebut akan muncul ketika seseorang mengakses situs yang masuk sebagai konten
negatif sesuai anjuran Kementerian Kominfo83
. Halaman tersebut dikelola oleh
MetraNet, anak perusahaan Telkom. Saat ini tidak kurang dari 4 juta Unique Visitor (UV)
dan 25 juta Page View (PV) baik secara sengaja maupun tidak, mengakses landing-page
tersebut. Tidak ada kejelasan mengapa situs CarFreeDay.com tersebut diblokir dan
dialihkan ke landing-page tersebut. Ketika nama domain tersebut diperiksa oleh ICT
Watch menggunakan layanan http://web.archive.org, ternyata domain CarFreeDay.com
silam memang pernah digunakan untuk situs pornografi84
, kemungkinan oleh pemilik
lamanya, setidaknya hingga sebelum Agustus 2004. Untuk itulah, bisa jadi karena masa
lalunya tersebut, maka domain tersebut tanpa sengaja masuk dalam database untuk
diblokir.
2.2. Penyebaran Kebencian
Berdasarkan UU ITE pasal 28, penyebaran kebencian merupakan salah satu perbuatan yang dilarang.
Pasal tersebut berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.
Soal itu juga telah diancam melalui KUHP Pasal 156 dan 157. Di mana Pasal 156 berbunyi: Barang
siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap
suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam
pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan
suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan,
kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.
Sedangkan Pasal 157 berbunyi: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan
tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan,
kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan
maksud supaya isinya diketuhui atau lebih diketahui oleh
umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat
rupiah lima ratus rupiah.
Sebuah kasus yang diagggap sebagai bentuk penyebaran
kebencian dapat dilihat pada 12 Agustus 2012, lewat video
bertajuk 'Koboy Cina Pimpin Jakarta85
yang diunggah ke
Youtube.86
Video tersebut menyebarkan ancaman kepada WNI
keturunan Tionghoa etnis China untuk tidak memberi suara
dalam putaran kedua dan akhir pemilihan gubernur Jakarta.
83
http://metranet.co.id/news/u-ads-media-gathering.html
84
http://web.archive.org/web/20040711080104/http://www.carfreeday.com/
85
Judul dalam bahasa Inggris:“Chinese Cowboy to Lead Jakarta.”
86
Read Republika, Video Koboy Cina Pimpin Jakarta Dilihat 16000 Penonton, 23 August 2012, available here:
http://www.republika.co.id/berita/menuju-jakarta-1/news/12/08/23/m978wu-video-koboy-cina-pimpin-jakarta-dilihat-16000-penonton

14
Dalam video tersebut, seorang pria bertopeng mengatakan bahwa warga Tionghoa akan mengalami
bencana yang sama seperti kerusuhan Mei 199887
jika mereka berpartisipasi dalam pemilihan 2012.
Video tersebut terkait langsung dengan salah satu kandidat Wakil Gubernur dalam Pilkada DKI masa
itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang merupakan etnis Tionghoa. Pada akhirnya pasangan
Joko Widodo – Basuki memenangkan Pilkada DKI.88
Pemerintah telah menegaskan bahwa pelaku
dan otak di balik video itu bisa dikenai pasal 27 dan 28 dari UU ITE.89
Kementerian Kominfo pun
meminta Google mencabut video itu dari YouTube, dan pencabutan tersebut dilakukan pada 23
Agustus 201290
setelah sempat ditonton puluhan ribu kali.
Di satu sisi otoritas penegak hukum seringkali tidak segera bertindak memeriksa kasus di mana
agama dan etnis minoritas menjadi targetnya. Misalnya, pada 14 Februari 2008, Sobri Lubis, Sekjen
FPI, menyerukan kepada ratusan pengikutnya untuk membunuh anggota Jemaah Ahmadiyah dan
menghalalkan darahnya91
. Ahmadiyah adalah sebuah aliran Islam minoritas yang dinyatakan sebagai
aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah ormas Islam ternama di Indonesia92
. Video
ajakan membunuh tersebut hingga kini masih dapat ditemukan di YouTube. Akan tetapi hal tersebut
tak kunjung mendapatkan tindakan tertentu dari pemerintah.
2.3. Penistaan Agama
Terdapat dua dasar hukum yang digunakan untuk kasus-kasus penistaan agama, yaitu Perpres No
1/PNPS/1965, Pasal 1: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu
agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai
kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari
pokok-pokok ajaran agama itu; serta KUHP, Pasal 156(a): Dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang
tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kasus penistaan agama boleh dikatakan merupakan kasus awal pemblokiran internet di Indonesia.
Hal ini terjadi, misalnya, pada kasus film pendek “Fitna” yang dibuat Geert Wilders, anggota
parlemen dari Belanda dan disebarkan di Internet pada Maret 2008. Film itu menampilkan potongan
ayat-ayat Al-Qur’an dan adegan kekerasan yang menggambarkan dilakukan oleh orang Islam93
. Pada
April 2008, Pemerintah Indonesia meminta film itu dicabut dari YouTube94
. Karena permintaannya
tidak kunjung terpenuhi, Kementerian Kominfo kemudian melakukan upaya pemblokiran dengan
meminta kerjasama dari APJII.
87
Samsu R. Panggabean, “Anti-Chinese Riots in Late 20
th
Century Indonesia”, World Development 39/2 (2011), p. 231-241; tersedia di
http://www.benjaminbsmith.net/uploads/9/0/0/6/9006393/panggabean.smith.wd.pdf
88
Read Kompas, Hari Ini Jakarta Akan Punya Gubernur Baru, 15 October 2012, available here:
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/15/05184847/Hari.Ini.Jakarta.Akan.Punya.Gubernur.Baru
89
Read Kompas, Polisi Buru Penggunggah Video Koboy China, 24 August 2012, available here:
http://nasional.kompas.com/read/2012/08/24/18030579/Polisi.Buru.Pengunggah.Video.Koboy.China
90
Read Kompas, Menkominfo: Video Rasial Pilkada DKI Sudah Dicabut, 23 August 2012, available here:
http://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/20464221/Menkominfo.Video.Rasial.Pilkada.DKI.Sudah.Dicabut
91
http://www.youtube.com/watch?v=U7RLCXNdKF4
92
http://nasional.inilah.com/read/detail/1216592/mui-nu-muhammadiyah-sepakat-ahmadiyah-sesat
93
Read Detikcom, Film Anti Islam Fitna Beredar di Situs Youtube, 28 March 2008, available here:
http://inet.detik.com/read/2008/03/28/075259/914649/398/film-anti-islam-fitna-beredar-di-situs-youtube?id771108bcj
94
Read CNN, Indonesia block YouTube to protest Islam film, 08 April 2008, available here: http://articles.cnn.com/2008-04-
08/world/indonesia.youtube_1_geert-wilders-dutch-parliament-youtube?_s=PM:WORLD

15
Semua ISP di Indonesia diminta untuk memblokir akses ke situs maupun blog yang menampilkan film
tersebut95
. Ancamannya, jika ISP menolak memblokir, adalah pencabutan izin usaha96
. Ancaman ini
sepertinya membuat sejumlah ISP panik dan memutuskan memblokir total YouTube, Multiply dan
MySpace97
. Namun setelah mendapatkan protes yang keras dari pengguna Internet di Indonesia,
beberapa hari setelah blokir total itu dilakukan, ISP hanya memblokir secara selektif alamat url/link
yang mengandung film tersebut98
.
Kasus lain di rentang waktu yang tak
terlalu jauh adalah blog yang
menampilkan kartun Nabi
Muhammad yang dianggap menghina
Islam. Sama seperti kasus video Fitna,
Kementerian Kominfo meminta
Wordpress untuk memblokir blog
yang beralamat di
http://lapotuak.wordpress.com itu99
.
Majelis Ulama Indonesia (MUI), selaku
pengampu kepentingan umat islam di
Indonesia, juga mengutuk blogger di
balik blog itu100
. Wordpress pada
akhirnya menutup akun itu101
dengan
alasan “pelanggaran terms of service".
Namun kartun serupa muncul lagi di
2009, lewat blog http://komiknabimuhammad.com.blogspot.com dan di 2010 lewat halaman
Facebook berjudul ‘Everybody Draw Mohammed Day (EDMD)’ 102
. Kementerian Kominfo meminta
ISP di Indonesia untuk memblokir blog103
dan juga halaman Facebook tersebut.
Kasus lain adalah ketika tersebar luasnya film “Innocence of Muslims”104
pada tahun 2012. Tak
kurang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk film tersebut105
. Pemerintah Indonesia lantas
memerintahkan ISP untuk memblokir akses ke trailer film yang dinyatakan sebagai anti-Islam
tersebut106
. Pada 13 November 2012, Kemkominfo mengumumkan bahwa YouTube telah memblokir
enam belas alamat link ke video tersebut107
.
95
The order was made by circular letter No. 84/M.KOMINFO/04/08.
96
Read Detikcom, Ditjen Postel: Tak Blokir Fitna, Izin Penyelenggaraan Dicabut!, 7 April 2008, available here:
http://inet.detik.com/read/2008/04/07/084559/919153/399/ditjen-postel-tak-blokir-fitna-izin-penyelenggaraan-dicabut?id771108bcj
97
http://uk.reuters.com/article/2008/04/11/oukin-uk-indonesia-youtube-idUKJAK17047820080411?sp=true
98
Read Global Advocacy Online, Indonesia blocks YouTube over ‘Fitna’ movie, 5 September 2008, available here:
http://advocacy.globalvoicesonline.org/2008/04/05/indonesia-blocks-youtube-over-fitna-the-movie/
99
Read Detikcom, Depkominfo Minta Wordpress Blokir Komik Nabi Muhammad, 19 November 2008, available here:
http://news.detik.com/read/2008/11/19/105942/1039427/10/depkominfo-minta-wordpress-blokir-komik-nabi-muhammad
100
Read Detikcom, MUI Minta Komik Nabi Muhammad versi Indonesia Ditutup, 19 November 2008, available here:
http://news.detik.com/read/2008/11/19/101624/1039385/10/mui-minta-komik-nabi-muhammad-versi-indonesia-ditutup
101
Read Detikcom, Wordpress Tutup Blog Komik Nabu Muhammad, 20 November 2008, available here:
http://news.detik.com/read/2008/11/20/055904/1039945/10/wordpress-tutup-blog-komik-nabi-muhammad
102
Read Okezone, Menkominfo ajak awari dan isp blokir everybody draw mohammed day, 20 Mei 2010, available here:
http://news.okezone.com/read/2010/05/20/55/334539/menkominfo-ajak-awari-isp-blokir-everybody-draw-mohammed-day
103
The request was made by letter no. 600/M.KOMINFO/11/2009.
104
http://en.wikipedia.org/wiki/Innocence_of_Muslims
105
http://www.tempo.co/read/news/2012/09/14/078429443/Ulama-Indonesia-Kutuk-Film-Innocence-of-Muslims
106
Detikcom, “Menko Polhukam Minta Tifatul Blokir Film Anti Islam di YouTube,” 13 September 2012; tersedia di
http://inet.detik.com/read/2012/09/13/150236/2017527/398/menko-polhukam-minta-tifatul-blokir-film-anti-islam-di-
youtube?id771108bcj
107
Detikcom, “16 Video 'Innocence of Muslims' Diblokir di YouTube,” September 2012; tersedia
dihttp://inet.detik.com/read/2012/09/13/171756/2017970/398/16-video-innocence-of-muslims-diblokir-di-youtube

16
Meski demikian, perintah pemblokiran dari pemerintah justru membangkitkan rasa penasaran
masyarakat. Misalnya, pada kasus film Fitna, pada hari yang sama ketika Pemerintah Indonesia
meminta YouTube untuk menghapus Innocence of the Muslims, pencarian film tersebut di Internet
justru meningkat drastis.108
Di tingkat lokal, kasus yang dinyatakan sebagai penistaan agama juga terjadi. Pada tahun 2012,
Alexander Aan109
, seorang PNS di Bappeda Kota Dharmasraya, Sumatera Barat, dituntut dengan
KUHP dan Pasal 28 UU ITE karena dianggap menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan /
atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA),
melalui grup facebook dan fan page berjudul Ateis Minang yang ia kelola. Fan page tersebut dibuat
sebagai ruang untuk memfasilitasi
komunikasi di kalangan ateis yang tinggal di
Sumatra Barat110
. Pada tanggal 14 Juni 2012,
pengadilan menyatakan Alexander bersalah
karena dinyatakan melakukan penyebaran
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan
kebencian dan permusuhan berdasarkan
suku, agama, ras dan antar golongan,
sebagaimana tercantum pada Pasal 28 Ayat
(2) UU ITE111
. Aan kemudian dijatuhi
hukuman penjara dua setengah tahun dan
denda 100 juta rupiah (yang dapat diganti
dengan hukuman 3 bulan penjara)112
.
108
See Google Trends for 2012, keyword search: “Innocence of Muslims”, tersedia di:
http://www.google.com/trends/explore#q=innocence%20of%20muslims&geo=ID&date=1%2F2012%2012m&cmpt=q
109
http://id.wikipedia.org/wiki/Alexander_Aan
110
Jakarta Post, “Atheists, Commies Welcome,” 12 Juli 2012; tersedia di http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/12/atheists-
commies-welcome.html
111
http://www.setara-institute.org/id/content/vonis-alexander-ciderai-kebebasan-berpendapat
112
http://www.tempo.co/read/news/2012/10/12/058435212/PNS-Atheis-Dihukum-25-Tahun-Penjara

17
3. Tantangan Hak Berinformasi
“Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat
universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak
boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”, demikian kutipan dari bagian awal
Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun di dalam pasal
14 pada UU tersebut, dinyatakan bahwa:
1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang
diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang
tersedia”.
Jelas bahwa, pasal tersebut sejatinya tunduk dan mengacu pada UUD 1945 Indonesia pasal 28 F
(Amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
PBB113
.
Pada pasal 28F, UUD 1945, dinyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Sedangkan pada pasal 19, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 10
Desember 1948 tersebut ditegaskan bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan
berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu
tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan
ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”.
Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat, berinformasi dan berekspresi, pelaksanaan hak
tersebut tidaklah tak terbatas. Yang membatasinya adalah pada pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang
sama, berbunyi, “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus
tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan
kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.
Pasal pada DUHAM PBB tersebut kemudian diperkuat pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16
Desember 1966, melalui pasal 19 di dalam Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik114
. Pasal 19 pada kesepakatan tersebut tertulis sebagai berikut:
1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari,
menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-
pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media
lain sesuai dengan pilihannya.
113
http://www.un.org/en/documents/udhr/
114
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en

18
3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban
dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal
(pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan
untuk:
a. Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain
b. Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral
umum/publik.”
Indonesia meratifikasi kesepakatan internasional ini pada 23 Februari 2006115
.
Namun demikian, salah satu tantangan yang cukup signifikan atas kebebasan berpendapat di
Indonesia, khususnya melalui Internet, adalah pada UU ITE pasal 27 ayat 3. Sejak UU ITE
diundangkan pertama kali pada April 2008 pasal ini telah digunakan untuk menjerat 32 kasus
pencemaran nama baik116
. Selain UU ITE, KUHP juga mengkriminalkan tindakan penghinaan atau
pencemaran nama baik yang juga digunakan untuk ucapan/ujaran di Internet.
Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
UU ITE, Pasal 27, Ayat 3: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik.
KUHP, Pasal 310, Ayat 1: Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
KUHP, Pasal 311, Ayat 1: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran
tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak
membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka
dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Yang menjadi tantangan nyata bagi kebebasan berinformasi di Indonesia adalah pada UU ITE pasal
27 ayat 3, karena memiliki ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara. Pasal ini kerap
digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat di Internet, karena kepolisian atau kejaksaan
berhak menahan tersangka yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih selama pemeriksanaan
(interogasi), dengan alasan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan
barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana117
.
Adapun jangka waktu penahanan di tingkat penyidik atau kepolisian paling lama adalah 20 hari, dan
dapat diperpanjang oleh penuntut umum atau kejaksaan paling lama 40 hari lagi. Untuk itulah maka
pasal pada UU ITE ini kemudian ampuh untuk meredam kebebasan berpendapat dan memenjarakan
yang berekspresi atau berbeda pendapat di Internet118
.
115
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf
116
http://www.elsam.or.id/article.php?id=2816&cid=101#.Uyge7M60tEM
117
http://pphp.deptan.go.id/download/regulasi/undang-undang/uu_8_1981.pdf
118
http://id.safenetvoice.org/2014/02/pernyataan-sikap-hentikan-segera-praktik-pembungkaman-berpendapat-di-dunia-maya/

19
Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut sebenarnya pernah diajukan pengujian (judicial review) ke
Mahkamah Konstitusi (MK). Namun MK berpendapat bahwa pasal penghinaan yang diatur dalam
KUHP adalah khusus untuk aktifitas offline, tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan
pencemaran nama baik yang dilakukan di Internet119
. Serta norma pasal tersebut adalah
konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-
prinsip negara hukum120
. Maka, judicial review atas pasal tersebut kandas.
Berikut ini adalah 3 (tiga) dari sekian kasus yang menonjol terkait dengan penerapan pasal 27 ayat 3
UU ITE. Kasus pertama, adalah yang menimpa Prita Mulyasari pada 2009. Ibu dengan dua balita dan
satu bayi ini ditahan dengan berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Prita sempat ditahan di penjara
khusus wanita, Tangerang, selama tiga minggu121
karena emailnya yang mengeluhkan layanan buruk
dari dokter dan rumah sakit swasta Omni International di Tangerang122
. Inti dari isi email tersebut
menjelaskan bagaimana ia mengalami salah diagnosis serta perawatan lanjutan yang tidak
memuaskan, dan tanpa persetujuan dirinya. Ia juga mengeluhkan layanan pelanggan yang
diterimanya123
. Email tersebut kemudian diteruskan dan diedarkan oleh melalui mailing-list
elektronik dan diposting online. Para direktur rumah sakit Omni kemudian menuntut Prita atas
tuduhan penistaan/pencemaran nama baik124
. Prita juga dituntut secara pidana di bawah Pasal 27(3)
UU ITE serta Pasal 310 dan 311 KUHP.
Setelah proses hukum yang
panjang dan berlarut-larut,
pada September 2012 Prita
akhirnya dinyatakan bebas oleh
Mahkamah Agung. Email yang
dikirimnya pun dinyatakan
tidak mengandung unsur
pencemaran nama baik seperti
yang dituduhkan Omni.125
Pembela HAM dan praktisi
hukum di Indonesia kerap
menyebut kasus ini sebagai
contoh kelemahan Pasal 27
Ayat 3 dari UU ITE serta Pasal 310 dari KUHP. Pasal-pasal tersebut dianggap gagal memenuhi
persyaratan kepastian hukum dan proporsionalitas seperti dimandatkan Pasal 19 Kesepakatan
Internasional Hak Politik dan Sipil (International Covenant on Civil and Political Rights)126
. Apalagi,
sebagai konsumen, Prita dianggap berhak untuk menyampaikan keluhannya, dan tanpa maksud
untuk melakukan pencemaran nama baik.127
119
http://www.elsam.or.id/downloads/926585_Repressing_Expression_Case_Study.pdf
120
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21918/dua-permohonan-pengujian-uu-ite-kandas
121
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/63162-prita_tak_henti_hentinya_menangis_di_penjara
122
Read Jakarta Globe, Prita Mulyasari Cleared in Internet Defamation Case, 25 June 2012, available here:
http://thejakartaglobe.com/home/prita-mulyasari-cleared-in-internet-defamation-case/314339
123
Read Hukum Online, Supreme Court Declared Prita Mulyasari Not Guilty as Charged, 19 September 2012, available here:
http://en.hukumonline.com/pages/lt5059b650db100/supreme-court-declared-prita-mulyasari-not-guilty-as-charged
124
Firdaus Cahyadi, “Online Activism: Perlu Terobosan Baru!”, Satudunia Foundation (2011); tersedia di
http://www.satudunia.net/content/indepth-report-online-activism-perlu-terobosan-baru
125
Read Detikcom, MA Kabulkan PK, Prita Bebas!, 17 September 2012, available here:
http://news.detik.com/read/2012/09/17/173038/2022750/10/ma-kabulkan-pk-prita-bebas
126
Read ELSAM, Amicus Curiae: Prita Mulyasari Vs. Indonesia Republic, available here:
http://elsam.or.id/?act=view&id=204&cat=c/302&lang=en
127
Read Kompas, YLKI: Perkara Prita, Ada Pelanggaran Hak Konsumen, 29 October 2009, available here:
http://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/28/15305233/YLKI.Perkara.Prita.Ada.Pelanggaran.Hak.Konsumen

20
Dalam perjalanan proses hukum pada awalnya, pihak pengadilan menetapkan Prita bersalah dalam
kasus perdata128
. Pada awal Desember 2009, pengadilan memerintahkan Prita untuk membayar Rp
204 juta rugi kepada Omni Internasional129
. Masyarakat luas kemudian melakukan kampanye
pengumpulan dana berjudul “Koin untuk Prita” untuk membantunya membayar denda tersebut, dan
terkumpulah Rp 825 juta pada minggu ketiga, Desember 2009130
.
Kasus kedua yang belum lama berselang
keputusan pengadilannya adalah yang
menimpa Benny Handoko, pemilik akun
@benhan di Twitter. Lewat akun tersebut,
Benny menyatakan bahwa politisi Mukhamad
Misbakhun adalah “perampok” Bank Century.
Hal ini mengaju pada referensi Benhan atas
kasus Bank Century yang sempat
mendudukkan Misbakhun sebagai
tersangka131
. Benhan lantas diadukan ke polisi
oleh politisi Misbakhun pada 10 Desember
2012, dengan alasan twit yang disampaikan
Benny lewat akun @benhan merupakan
penghinaan dan pencemaran nama baik132
. Pada Mei 2013, Benhan resmi dinyatakan sebagai
tersangka atas pencemaran nama baik133
dan mulai ditahan pada 5 September 2013134
di Lembaga
Pemasyarakatan Cipinang. Di tahanan, Benny sempat mengalami penggundulan paksa. Penahanan
itu akhirnya ditangguhkan pada 7 September 2013 menyusul protes dari publik135
. Kemudian pada 5
Februari 2014, Benny divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun oleh majelis
hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan136
.
Adapun kasus ketiga, yang ketika laporan ini ditulis persidangan
atas kasus tersebut sedang berjalan, adalah yang menimpa
Muhammad Arsyad seorang aktifis anti korupsi di Makassar.
Arsyad menuliskan di status Blackberry Messenger (BBM) miliknya,
“No Fear Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!”.
Arsyad kemudian dilaporkan oleh Abdul Wahad, anggota DPRD
Kota Makassar dari Partai Golkar sekaligus orang dekat Nurdin
Halid pada 9 Juli 2013137
. Kemudian Arsyad menjadi tersangka
kasus pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE pasal 27 ayat 3,
sejak 13 Agustus 2013.
128
Merlyna Lim, “@crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia”, diterbitkan bersama oleh Participatory Media
Lab dan Ford Foundation (2011), hal. 19; tersedia di http://participatorymedia.lab.asu.edu/files/Lim_Media_Ford_2011.pdf
129
http://news.detik.com/read/2009/12/02/202508/1252971/10/gugatan-banding-rs-omni-dikabulkan-prita-harus-bayar-rp-204-juta
130
http://news.okezone.com/read/2009/12/21/338/286733/redirect
131
Read Yahoo, Skandal Bailout Bank Century, Misbakhun: SBY Tidak Bisa Lagi Mengelak, 13 August 2012, available here:
http://id.berita.yahoo.com/skandal-bailout-bank-century-misbakhun-sby-tak-bisa-183100749.html
132
Read Okezone, Merasa Dihina di Twitter Misbakhun Laporkan Benhan ke Polisi, 10 December 2012, available here:
http://news.okezone.com/read/2012/12/10/339/730078/merasa-dihina-di-twitter-misbakhun-laporkan-benhan-ke-polisi
133
Read Tempo, Pemilik Akun Benhan Jadi Tersangka, 24 May 2013, available here:
http://www.tempo.co/read/news/2013/05/24/063483064/Pemilik-Akun-benhan-Jadi-Tersangka
134
Read Kompas, Benny Handoko Pemilik Akun Benhan Ditahan, available here:
http://nasional.kompas.com/read/2013/09/05/2350121/Benny.Handoko.Pemilik.Akun.benhan.Ditahan
135
Read Detikcom, Penahanan Ditangguhkan, Benhan Keluar dari Cipinang Malam Ini, available here:
http://news.detik.com/read/2013/09/06/222834/2351954/10/?nd772204topnews
136
Read Liputan6, Ngetwit Soal Misbakhun, @benhan Dibui 6 Bulan, 1 Tahun Percobaan, available here:
http://news.liputan6.com/read/818844/ngetwit-soal-misbakhun-benhan-dibui-6-bulan-1-tahun-percobaan#sthash.bQjMkL8E.dpuf
137
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52366f3992610/ditahan-gara-gara-status-iblackberry-messenger-i

21
Saat pemeriksaan polisi, Arsyad sempat mendekam di penjara Polda Sulsel selama 7 hari138
.
Kemudian dia mendapat penangguhan penahanan139
setelah kasusnya menjadi sorotan media dan
dirpotes oleh sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa140
. Saat ini Arsyad kembali ditahan di
rumah tahanan Makassar oleh pihak kejaksaan141
dan menjalani persidangan perdana pada 13 Maret
2013142
. Arsyad dijerat dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 310 KUHP.
Melihat sejumlah contoh kasus di atas, ICT Watch
berpendapat bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah pasal
'melankolis', yaitu pasal yang disediakan negara bagi
mereka yang ingin memanjakan egonya. Sebab yang terjadi
di lapangan, justru pasal tersebut berulang kali digunakan
oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk menekan
pihak lain yang tak sepaham143
dan dalam posisi yang
relatif lebih lemah. Hal ini dapat menyebabkan chilling
effect, yaitu kekhawatiran untuk berekspresi dan/atau
berbeda pendapat di internet karena adanya ancaman
sanksi hukum dari Negara. ICT Watch dan South East Asa
Freedom of Expression Network (SAFENET) pun menuntut
UU ITE tersebut, khususnya pasal 27 ayat 3 untuk
direvisi144
. Desakan untuk merevisi juga datang dari
sejumlah masyarakat sipil lainnya seperti LBH Pers, ICW,
ELSAM, ICJR dan AJI145
.
Sebenarnya dari pihak Kementerian Kominfo, telah
menyambut baik desakan dari sejumlah elemen
masyarakat sipil tersebut dan telah menyiapkan sejumlah
usulan revisi146
. Salah satu usulannya adalah mengubah
ancaman hukuman pidana dari 6 (enam) tahun menjadi 3
(tiga) tahun147
, dan telah disampaikan untuk dapat masuk
dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2014 DPR148
.
Namun berdasarkan daftar di Prolegnas 2014149
, usulan
revisi tersebut gagal masuk dalam agenda pembahasan di
DPR. Untuk itulah maka ICT Watch bersama sejumlah
elemen masyarakat sipil lainnya seperti SAFENET, ELSAM
dan ID-CONFIG kini terus mendorong agar revisi UU ITE
dapat masuk dalam Prolegnas 2014-2019150
, dengan
komposisi anggota DPR yang baru usai Pemilu 2014151
.
138
http://www.koran-sindo.com/node/330695
139
http://id.safenetvoice.org/2013/09/kasus-muhammad-arsyad/
140
http://www.sinarharapan.co/news/read/24739/mahasiswa-makassar-kecam-penahanan-arsyad
141
http://id.berita.yahoo.com/kasus-penghinaan-nurdin-halid-dilimpahkan-ke-kejaksaan-112337477.html
142
http://makassar.tribunnews.com/2014/03/14/karena-status-bbm-arsyad-didakwa-6-tahun
143
http://tekno.kompas.com/read/2014/02/05/1548528/Kerap.Jerat.Netter.Indonesia.UU.ITE.Diminta.Direvisi
144
http://inet.detik.com/read/2014/02/05/142038/2488031/399/1/sudah-jerat-30-korban-uu-ite-didesak-untuk-direvisi
145
http://www.jurnas.com/news/107197/Bungkam_Hak_Berpendapat_Koalisi_Minta_UU_ITE_direvisi__2013/1/Nasional/Hukum
146
http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2937302_4215.html
147
http://www.tempo.co/read/news/2013/10/23/072524142/Pemerintah-Revisi-Ancaman-Sanksi-UU-ITE
148
2013+tentang+Laporan+Akhir+Tahun+2013+Kementerian+Kominfo+/0/siaran_pers#.UyhZts60tEO
149
http://www.dpr.go.id/id/baleg/prolegnas/490/PROGRAM-LEGISLASI-NASIONAL-RANCANGAN-UNDANG-UNDANG-PRIORITAS-TAHUN-
2014
150
http://www.kabar3.com/news/2014/02/revisi-uu-ite-harus-masuk-prolegnas-20142019#.Uyhcic60tEM
151
http://tekno.liputan6.com/read/819150/banyak-makan-korban-uu-ite-diminta-untuk-diperbaiki

22
4. Tanggung Jawab Perantara (Aspek Hukum)
Pada awal Februari 2010, Kementerian Kominfo pernah meluncurkan Rancangan Peraturan Menteri
(RPM) tentang Konten Multimedia152
. RPM tersebut, pada intinya mewajibkan penyelenggara jasa
multimedia turut bertanggungjawab atas konten yang terdapat di jasa layanannya, termasuk yang
dibuat atau disampaikan oleh pengguna jasanya. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai
penyelenggara jasa multimedia dalam RPM tersebut antara lain adalah ISP dan penyedia layanan
online seperti portal, blog dan forum. Tanggungjawab yang dibebankan oleh RPM tersebut selain
pengawasan konten, juga melakukan pemblokiran konten yang dianggap negatif. Juga
penyelenggara tersebut diminta untuk mengharuskan penggunanya memberikan identitas dan
kontak yang asli dan akurat saat mendaftar layanannya.
Kementerian Kominfo menjelaskan bahwa tujuan RPM tersebut untuk memberikan pedoman bagi
penyelenggara jasa multimedia untuk bertindak secara patut, teliti dan hati-hati dalam
menyelenggarakan kegiatan usahanya yang terkait dengan konten multimedia153
. Meskipun Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menjelaskan bahwa RPM tersebut tujuannya adalah untuk
mengatur tema sensitif yang dimuat di Internet sehingga merugikan kalangan tertentu, namun
protes tehadap RPM tersebut justru menguat154
. Tak kurang dari Dewan Pers mengatakan RPM ini
bertentangan dengan UU 1945, UU Pers dan UU Penyiaran155
. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
meminta RPM tersebut dicabut secara resmi karena dapat membungkam pers156
. ICT Watch
mengatakan bahwa RPM ini rentan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi di
Internet157
.
APJII pun menolak keberadaan RPM tersebut, karena akan menghilangkan hak privasi dalam
menggunakan Internet dan ISP seakan diberi wewenang seperti polisi dalam urusan konten158
.
Sejumlah penyelenggara layanan forum diskusi online di Indonesia pun menolak RPM tersebut
karena pada prakteknya pemerintah memberatkan para penyelenggara tersebut159
. DPR pun
meminta Kementerian Kominfo untuk mengkaji ulang RPM tersebut160
.
Mendapat desakan dari masyarakat, akhirnya Kementerian Kominfo memutuskan untuk menunda
pembahasan lebih lanjut RPM tersebut161
pada minggu ke-3 Februari 2010. Namun pada Juli 2010,
kini DPR yang meminta Kementerian Kominfo untuk membahas kembali RPM tersebut, dipicu
dengan maraknya penyebaran video pornografi di Internet162
. Namun hal tersebut tak kunjung
terlaksana hingga saat ini. Pada prakteknya, memang ISP terus mendapatkan desakan dari
Kementerian Kominfo untuk turut bertanggungjawab, atau setidaknya dapat diminta untuk
melakukan pemblokiran konten negatif. Hal ini karena perijinan ISP dikeluarkan oleh kementerian
tersebut, dan ISP diharuskan patuh pada sejumlah undang-undang dan peraturan yang berlaku.
152
http://www.postel.go.id/content/ID/regulasi/telekomunikasi/kepmen/rpm%20konten%20multimedia.doc
153
http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_1075.htm
154
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/02/100218_sbykonten.shtml
155
http://tekno.kompas.com/read/2010/02/16/09465252/RPM.Konten.Bertentangan.dengan.UU
156
http://techno.okezone.com/read/2010/03/12/55/311984/aji-minta-rpm-konten-dicabut-secara-resmi
157
http://ictwatch.com/internetsehat/2010/02/14/7-poin-sikap-internet-sehat-ict-watch-atas-rpm-konten-multimedia/
158
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/02/19/104365-apjii-tolak-rpm-konten-multimedia
159
http://www.tempo.co/read/news/2010/02/17/063226538/Pengelola-Situs-Berita-Tolak-RPM-Konten-Multimedia
160160160
http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi1/2010/feb/25/1381/dewan-minta-menkominfo-kaji-ulang-rpm-konten-multimedia
161
http://news.detik.com/read/2010/02/24/122226/1305812/10/tifatul-rpm-konten-multimedia-cooling-down-dulu?nd771104bcj
162
http://news.detik.com/read/2010/06/16/151234/1379506/10/akibat-video-porno-dpr-pemerintah-bahas-ulang-rpm-konten-media

23
Terkait dengan konten yang dihasilkan oleh pembaca (user-generated content) suatu media online,
pada Februari 2012 Dewan Pers meluncurkan Pedoman Pemberitaan Media Siber163
. Yang dimaksud
dengan user-generated content dalam pedoman tersebut adalah, “segala isi yang dibuat dan atau
dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan
berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca
atau pemirsa, dan bentuk lain.”
Secara etika, media online bertanggung jawab untuk mengelola komentar pembaca agar tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik. Itu dilakukan antara lain
dengan mencantumkan syarat dan ketentuan serta mewajibkan registrasi. Media online juga berhak
mengedit komentar, menghapus komentar yang tidak memenuhi syarat, serta melakukan koreksi
jika ada pengaduan. Pedoman ini juga menjadi salah satu materi kompetensi kunci dalam Uji
Kompetensi Jurnalis AJI164
.
Pedoman ini dilahirkan dalam rangka menunjukkan kesediaan media online untuk
bertanggungjawab terhadap user-generated content yang ada di medianya. Pedoman tersebut
untuk juga untuk melengkapi UU Pers, sehingga media tak dikorbankan atau dipidanakan ketika
menjalankan perannya. Dalam pedoman tersebut, terkait dengan user-generated content, peran
media adalah sebagai pihak yang memfasilitasi, sementara tanggung-jawab tetap pada user-nya. Jika
ada pihak yang merasa dirugikan karena konten yang dibuat oleh pembaca sebuah media online,
maka pengelola media tersebut akan bertindak sebagaimana disepakati dalam pedoman. Adapun
tanggungjawab atas konten tersebut adalah dari user atau pembuat konten tersebut165
.
5. Serangan Cyber
Sepanjang kuartal ke-3 2013, Indonesia tercatat sebagai negara urutan kedua sumber serangan
cyber global, sebesar 20% dari total serangan166
. Angka tersebut, menurut Akamai, tidak serta-merta
menunjukkan tingginya pelaku kejahatan cyber yang berdomisili di Indonesia. Karena bisa jadi, walau
asal trafik serangan berasal dari nomor Internet Protocol (IP) di Indonesia, namun para pelakunya
dari negara lain yang memanfaatkan kelemahan keamanan jaringan komputer di Indonesia.
(Negara Sumber Serangan Cyber Global, Kuartal 3 – 2013
167
)
163
http://inside.kompas.com/pedoman
164
http://www.scribd.com/doc/200323392/Materi-Kompetensi-Kunci-UKJ-AJI
165
http://tekno.kompas.com/read/2012/02/03/19304040/komentar.di.media.quotonlinequot.tanggung.jawab.siapa
166
Read Akamai Report, State of the Internet” 3
rd
Quarter Report, Volume 6, Number 3 (2013), available here
http://www.akamai.com/stateoftheinternet/
167
Ibid.

24
Namun di sisi lain, sepanjang November 2013, kelompok peretas yang menyebut diri sebagai
Anonymous Indonesia mengklaim telah menyerang lebih dari 170 situs di Australia168
. Aksi ini
sebagai reaksi atas adanya
laporan kegiatan
penyadapan dan mata-
mata yang dilakukan
Australia terhadap
Indonesia, berdasarkan
dokumen National
Security Agency, Amerika
Serikat, yang dibocorkan
oleh Edward Snowden169
.
Beberapa situs penting
Australia menjadi korban
serangan cyber dari
kelompok ini, baik dalam
bentuk distributed denial
of service (DDOS) ataupun penggantian tampilan situs (deface). Situs tersebut misalnya milik
Australian Secret Intelligence Service (ASIS)170
, AFP dan Reserve Bank171
, serta situs milik Polisi
Australia172
. Salah satu media informasi yang digunakan oleh Anonymous Indonesia adalah twitter,
yang kini sudah memiliki follower lebih dari 45 ribu173
.
Untuk serangan ke infrastruktur
Indonesia, berdasarkan data dari
Indonesia Security Incident Response
Team on Internet Infrastructure (ID-
SIRTII)174
, dari Januari hingga September
2013 terdapat 39,9 juta serangan, atau
rata-rata 110 ribu serangan per hari. 3
jenis serangan tertinggi yang terjadi
adalah SQL 37,96%, Malware-CNC 33,1%
dan Server MS-SQL 25,05%. 3 negara
tertinggi sumber serangan adalah China,
Indonesia dan Brazil. Sedangkan 3
negara tertinggi target serangan adalah
Indonesia, Amerika dan China.
(Jumlah Situs Indonesia Kena Deface Jan – Sep 2013175
)
168
Read BBC, 'Anonymous Indonesia' attacks Australian websites, 4 November 2013, available Here: http://www.bbc.com/news/world-
asia-24802593
169
http://www.bbc.com/news/world-asia-25029261
170
http://www.zdnet.com/au/indonesian-hackers-crash-australian-intelligence-agencys-site-7000023026/
171
http://www.theguardian.com/technology/2013/nov/21/afp-website-hacked-indonesian-claims-responsibility-on-twitter
172
http://www.theguardian.com/technology/2013/nov/26/indonesian-hackers-target-australian-police-websites-as-payback-for-spying
173
https://twitter.com/anon_indonesia
174
http://folder.idsirtii.or.id/pdf/Kebijakan_Keamanan_Informasi.pdf
175
Ibid.

25
6. Penyadapan Informasi
Setidaknya terdapat 16 ketentuan perundang‐undangan yang membenarkan adanya tindakan
penyadapan di Indonesia. 12 diantaranya dalam bentuk undang‐undang, antara lain UU
Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pemberantasan Terorisme, UU
Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika, dan UU Intelijen Negara176
. Namun demikian, terdapat
kelemahan mendasar dalam penyadapan ini, yaitu tak adanya prosedur standar dan pengaturan
yang seragam mengenai syarat dan ketentuan penyadapan. Selain itu, proses penyadapan yang saat
ini dibenarkan dalam berbagai ketentuan perundangan tersebut tidak dilengkapi dengan mekanisme
kontrol terhadap otoritas yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan177
.
Khusus pada UU Telekomunikasi178
pasal 42 ayat 2, ditegaskan bahwa penyelenggara jasa
telekomunikasi penyadapan (merekam informasi yang dikirim dan atau diterima) jika diperlukan atas
permintaan tertulis Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian RI untuk proses peradilan suatu tindak
pidana tertentu sesuai UU yang berlaku. Pada ayat 3, tertulis bahwa ketentuan mengenai tata cara
permintaan dan pemberikan rekaman informasi diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Kemudian pada UU ITE179
pasal 31 ayat 3, dikatakan bahwa penyadapan (intersepsi) dapat dilakukan
dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak
hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU yang berlaku. Kemudian pada ayat 4, tertulis bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyadapan tersebut diatur dengan PP.
Namun Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2011 memutuskan bahwa prosedur penyadapan
tidak bisa diatur pada tingkat PP, tetapi harus pada tingkat UU180
. PP, menurut MK, tidak dapat
mengatur penyadapan karena fungsinya hanya merupakan peraturan administratif dan tidak
memiliki kewenangan untuk menampung pembatasan atas hak asasi manusia181
.
Belum adanya aturan yang kuat mengatur penyadapan di Indonesia, seiring dengan munculnya
indikasi praktek penyadapan yang diduga ilegal. Pada Maret 2013, aplikasi FinFisher terindikasi
terpasang setidaknya pada infrastruktur 2 ISP terbesar di Indonesia182
. ISP tersebut adalah Telkom
dan BizNet. FinFisher adalah produk untuk penyadapan yang dikembangkan oleh Gamma Group di
Inggris. FinFisher memiliki kemampuan untuk melakukan penyadapan berbagai media komunikasi di
Internet, termasuk yang melalui Blackberry Messenger183
.
(Beberapa IP dan ISP yang Terdeteksi Terpasang FinFisher184
)
176
http://www.elsam.or.id/article.php?id=1448&lang=in#.Uy5QV84bOHN
177
http://elsam.or.id/article.php?act=content&id=2653&cid=405&lang=in#.Uy3WD84bOHM
178
http://dittel.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2013/06/36-TAHUN-1999.pdf
179
http://folder.idsirtii.or.id/pdf/uu-ite-11-2008.pdf
180
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d666444e12c9/aturan-penyadapan-harus-undangundang
181
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/11/02/24/166065-mk-batalkan-pasal-penyadapan-di-uu-ite
182
https://citizenlab.org/2013/03/you-only-click-twice-finfishers-global-proliferation-2/
183
https://wikileaks.org/spyfiles/list/tags/gamma-finfisher-trojan.html
184
http://m.merdeka.com/teknologi/2-kali-039kepergok039-biznet-bantah-mereka-gunakan-finfisher.html

26
(Finfisher Terdeteksi Di Sejumlah Negara, Termasuk di Indonesia185
)
Pihak Kementerian Kominfo menegaskan akan mengambil tindakan tegas, apabila terbukti kedua ISP
tersebut melakukan penyadapan dan melanggar privasi, sebagaimana diatur oleh UU
Telekomunikasi186
. Pihak Telkom dan Biznet langsung membantah pihaknya yang memasang aplikasi
penyadapan tersebut pada infrastruktur yang dikelolanya187
. Selain dari bantahan tersebut, tidak ada
tindakan lebih lanjut dari pihak pemerintah ataupun ISP terkait untuk melakukan pendalaman dan
menjelaskan kepada publik tentang adanya temuan tersebut.
Jika memang bukan pihak Telkom atau BizNet yang dengan sengaja memasang FinFisher pada
jaringannya, maka tentu ini justru makin menguatirkan. Karena siapapun kemudian dapat memasang
aplikasi tersebut di infrastruktur Internet Indonesia, untuk melakukan aktifitas penyadapan yang
ilegal. Dirut Telkom pun menegaskan bahwa IP yang dideteksi terpasang FinFisher adalah milik
pelanggan yang transit di jaringan Telkom188
. Sedangkan Presdir BizNet mengatakan akan mencari
tahu tentang IP di jaringannya yang dideteksi terpasang FinFisher189
.
Gamma Group sendiri telah dikategorikan sebagai “corporate enemies of the Internet”, karena
menjual teknologi penyensoran, pengawasan dan penyadapan pada sejumlah pemerintah negara
otoriter190
, untuk memata-matai lawan politik dan pegiat hak asasi manusia191
.
Dan pada September 2013, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
melakukan transaksi sebesar USD 6,7 juta dengan Gamma Group untuk membeli aplikasi
penyadapan192
. Sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) di Indonesia menegaskan bahwa dengan
minimnya regulasi di Indonesia yang mengatur penggunaan alat sadap, maka potensi pelanggaran
hak asasi manusia sangat rentan terjadi karena penggunaan alat sadap ini yang dibeli oleh
Kemenhan193
. DPR pun telah menyampaikan kerisauannya, terkait dengan rencana penggunaan
aplikasi penyadapan tersebut, apalagi jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu 2014194
.
185
https://citizenlab.org/2013/03/you-only-click-twice-finfishers-global-proliferation-2/
186
http://inet.detik.com/read/2013/03/18/133752/2196750/328/jika-terbukti-intai-pengguna-telkom--biznet-terancam-15-tahun-penjara
187
http://tekno.kompas.com/read/2013/03/18/13373618/Telkom.dan.Biznet.Bantah.Intai.Pengguna.Internet
188
http://www.antaranews.com/print/364013/dirut-telkom-bantah-pasang-piranti-mata-mata-server
189
http://inet.detik.com/read/2013/03/18/155146/2196987/328/bantah-memata-matai-biznet-klaim-data-pelanggan-aman
190
http://news.cnet.com/8301-13578_3-57573707-38/meet-the-corporate-enemies-of-the-internet-for-2013/
191
http://www.nytimes.com/2012/08/31/technology/finspy-software-is-tracking-political-dissidents.html?_r=1&
192
http://www.thejakartaglobe.com/news/tni-surveillance-purchase-triggers-concern-in-indonesia/
193
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52441ff12f4ea/lsm-kecam-pembelian-alat-sadap-oleh-kemhan
194
http://keamanan.rmol.co/read/2013/10/29/131181/DPR-Akan-Panggil-Menhan-dan-Panglima-TNI-Terkait-Pembelian-FinFisher-

27
Pihak Kemenhan, di satu sisi, lebih menyebut aplikasi yang dibelinya dari Gamma Group sebagai
peralatan Anti Sadap195
. Peralatan Anti Sadap tersebut direncanakan untuk memperkuat intelejen
pertahanan di Badan Intelijen Strategis (BAIS)196
. Disampaikan pula bahwa alat tersebut tidak
digunakan untuk menyadap rakyat, tetapi untuk menjaga pertukaran informasi antara kantor BAIS
dengan kantor Atase Pertahan RI di seluruh dunia tidak disadap pihak lain.
Pada Februari 2014, operator selular Indosat dan Telkomsel diberitakan terlibat dalam aksi
penyadapan yang dilakukan oleh National Security Agency, berdasarkan bocoran dokumen dari
Edward Snowden197
. Kementerian Kominfo langsung melakukan investigasi atas dua operator
tersebut198
. Baik pihak Indosat maupun Telkomsel kemudian menyangkal keterlibatan pihaknya
dalam aksi penyadapan tersebut199
.
7. Perlindungan Data Pribadi
Saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi.
Walaupun begitu di UU Telekomunikasi pasal 42, telah disebutkan bahwa, “penyelenggara jasa
telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa
telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang
diselenggarakannya.”
Kemudian pada UU ITE pasal 26, disebutkan bahwa, “penggunaan setiap informasi melalui media
elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang
bersangkutan.”
Sedangkan yang dimaksud dengan “data pribadi”, secara spesifik yaitu “data pribadi penduduk”
dapat ditemui pada UU Administrasi Kependudukan200
. Pada pasal 84 UU tersebut, dikatakan bahwa
data pribadi penduduk yang harus dilindungi yaitu: nomor kartu keluarga, nomor induk
kependudukan (nik), tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental,
nik ibu kandung, nik ayah, dan beberapa catatan isi peristiwa penting.
Namun, UU Administrasi Kependudukan tersebut dianggap belum cukup melindungi data pribadi
seseorang201
. Selain itu, meskipun ketentuan perlindungan data pribadi tersebar juga di UU
Dokumen Perusahaan, UU Rahasia Perbankan, UU Keterbukaan Informasi dan juga UU Kesehatan,
namun sudut pandangnya sektoral dan pengaturannya masih bersifat umum202
. Sehingga, notabene
belum ada regulasi yang memadai untuk melindungi data-data pribadi, khususnya yang bersifat
digital dan/atau diunggah ke dunia maya203
. Kementerian Kominfo pun sedang mengkaji rencana
regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi tersebut204
.
195
http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=1203
196
http://www.suarapembaruan.com/home/kemhan-beli-alat-sadap-rp-70-miliar-kpk-tak-mau-kalah/42420
197
http://www.nytimes.com/2014/02/16/us/eavesdropping-ensnared-american-law-firm.html
198
http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/19/minister-launch-new-telkomsel-indosat-investigation.html
199
http://m.news.viva.co.id/news/read/481738-telkomsel-dan-indosat-soal-penyadapan--kami-selalu-patuhi-uu
200
http://produk-hukum.kemenag.go.id/downloads/31c4f21b8e795022db6edfb6b7146d23.pdf
201
http://www.menpan.go.id/berita-terkini/982-perlukah-undang-undang-perlindungan-data-pribadi
202
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1337/Sesditjen+IKP+%3A+Perlu+segera+UU+Perlindungan+Data+Pribadi/0/berita_satker#.
UzJUNKK0tEM
203
http://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/13/03/01/mizish-tata-kelola-internet-indonesia-masih-terabaikan
204
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/43792/Pemerintah-Kaji-Regulasi-Perlindungan-Data-Pribadi

28
8. Teknologi dan Keterbukaan (Aspek Informasi)
UU Keterbukaan Informasi Publik205
telah diundangkan pada April 2008. Pada intinya UU ini
mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk
mendapatkan informasi publik. Dengan demikian publik dapat terlibat dalam proses pengambilan
kebijakan dalam rangka mewujudkan tata kelola negara yang transparan dan akuntabel. Indonesia
juga sudah memiliki Komisi Informasi yang memiliki tugas antara lain membuat prosedur
pelaksanaan penyelesaian sengketa serta melakukan mediasi terkait dengan sengketa informasi
publik206
. Di tingkat propinsi, sudah berdiri 23 Komisi Informasi Daerah.
Terkait dengan implementasi UU tersebut, salah satu sengketa yang didaftarkan ke Komisi Informasi
yaitu pada Desember 2013 terkait dengan program Universal Service Obligation (USO) yang dikelola
oleh Kementerian Kominfo207
. Dalam sengketa tersebut, Komisi Informasi pada Februari 2014
memenangkan tuntutan publik atas permintaan informasi penetapan dan pemenang tender
pekerjaan USO yang ditandatangani oleh Menteri Kominfo208
.
Sejumlah gagasan untuk memfasilitasi partisipasi publik
dan mendorong keterbukaan atau transparansi dalam
proses yang terkait dengan kepentingan publik, semakin
bermunculan dan menguat di Indonesia. Semisal untuk
pemantauan Pemilu 2014 oleh publik, Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) Jakarta dan ICT Laboratory for Social
Changes (iLab), meluncurkan aplikasi pemantauan
berbasis web dan telepon genggam bernama MataMassa
(matamassa.org), pada November 2013209
. Informasi
yang dihimpun dan diproses oleh tim MataMassa ini pun
menjadi salah satu rujukan resmi Badan Pengawas
Pemilu (Banwaslu)210
, untuk wilayah Jabodetabek
Sebelumnya, pada Oktober 2013, Kementerian
Kesehatan meluncurkan aplikasi web dan telepon
genggam AIDS Digital (aidsdigital.net)211
. Aplikasi
yang dirancang bekerjasama dengan Indonesia
AIDS Coalition (IAC) ini mendorong ketersediaan
informasi tentang segala hal terkait dengan
pelayanan kesehatan bagi penyandang HIV/AIDS di
Indonesia. Aplikasi tersebut menjadi medium
Informasi tersebut semisal lokasi layanan tes HIV
dan ketersediaan obat-obatan bagi penyandang
HIV/AIDS di berbagai rumah sakit rujukan di sejumlah kota212
. Aplikasi ini dinyatakan sebagai aplikasi
pertama di tingkat regional Asia Pacific yang dibangun oleh penyandang HIV/AIDS213
.
205
http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/uu-nomor-14-tahun-2008-3
206
http://www.komisiinformasi.go.id/category/profil/tugas-dan-fungsi
207
2014+tentang+Sidang+Ajudikasi+Dalam+Persengketaan+Informasi+Yang+Menempatkan+Kominfo+Sebagai+Termohon+Mengenai+Data+D
esa+Berdering+Program+USO+/0/siaran_pers#.UzJuU6K0tEM
208
http://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-edy-sunyoto-dengan-kementerian-
komunikasi-dan-informatika
209
http://www.tempo.co/read/news/2013/11/25/072532132/MataMassa-Aplikasi-Pemantau-Pemilu
210
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/18/aji-jakarta-dan-bawaslu-teken-kerja-sama-pemantauan-pemilu
211
http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=SNR.13100016
212
http://inet.detik.com/read/2013/10/31/171801/2400877/398/aids-digital-aplikasi-untuk-semua-hal-tentang-hiv
213
Op.Cit.

29
Salah satu contoh pemanfaatan teknologi untuk transparansi kebijakan publik, adalah yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui salurannya di YouTube214
. Saluran
tersebut digunakan oleh pihak
humas pemerintah Jakarta untuk
menayangkan sejumlah acara atau
rapat terbuka yang dilakukan oleh
Gubernur dan Wakil Gubernur
Jakarta215
. Langkah pemerintah
Jakarta tersebut dianggap sebagai
cerminan dari transparansi dan
akuntabilitas pemerintahan. Selain
itu, publik juga diharapkan dapat
dicerdaskan sehingga akan mampu
mengawal proses penyusunan
kebijakan yang lebih baik216
.
Berdasarkan risalah rapat pada 8 April 2014 tentang Program Open Data yang juga diunggah di
YouTube217
, Pemprov DKI tampaknya terus mendorong proses transparansi dan akuntabilitas
tersebut dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan publik. Sebuah kegiatan yang bertajuk
#HackJakarta (Hackaton Jakarta) dinisiasi bersama dengan Southeast Asia Technology and
Transparency Initiative (SEATTI.org). Kegiatan tersebut pada intinya mengundang dan memfasilitasi
sejumlah “hacker” Indonesia (programmer, web developer, web designer) untuk membuat aplikasi
yang dapat memanfaatkan data dari Pemprov DKI. Untuk gelaran tersebut, data yang disediakan
untuk diolah adalah tentang Budget DKI 2014 dan Data Trayek Transportasi Umum DKI. Melalui
aplikasi tersebut, sebagaimana tercermin dalam risalah rapat tersebut, akan dapat menjadi contoh
tentang partisipasi masayrakat dalam pengawasan implementasi kebijakan dan layanan publik.
9. Indonesia dan Tata Kelola Global (Aspek Internet)
Dalam kerangka telekomunikasi, Indonesia terlibat cukup aktif dalam International
Telecommunication Union (ITU). Salah satu indikatornya adalah ketika Indonesia terpilih kembali
untuk duduk dalam Dewan ITU pada Oktober 2010 di Meksiko, untuk periode 2010-2014218
.
Kemudian melalui sidang World Conference on International Telecommunications 2012 (WCIT-12),
Desember 2012 di Dubai, Indonesia memperkenalkan konsep kerangka perjanjian tentang cyber
security yang tidak hanya menyangkut masalah keamanan jaringan tetapi juga perlindungan dan
keamanan masyarakat di suatu negara. Indonesia pun menyatakan satu pandangan dan upaya yang
sama dengan Iran, Cina, Rusia dan Arab Saudi yang menginginkan isu tentang cyber security diatur
dalam International Telecommunication Regulations (ITR)219
.
214
http://www.youtube.com/user/PemprovDKI
215
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/23/11595362/From.A.to.Z.Akun.YouTube.Pemprov.DKI
216
http://www.tempo.co/read/news/2012/11/14/231441694/Ahok-Dipuji-Karena-Izinkan-Unggah-Video-Rapat-ke-You-Tube
217
www.youtube.com/watch?v=pp2IC3ikRIo
218
http://www.kemlu.go.id/mexicocity/Documents/Indonesia%20Menangkan%20Kursi%20Dewan%20International%20Telecommunication%
20Union%20Pada%20Pemilihan%20di%20Guadalajara%20Mexico.doc
219
Read MCIT, Siaran Pers No. 94/PIH/KOMINFO/12/2012 tentang Sidang World Conference on International Telecommunication Tahun
2012 (WCIT-12) di Dubai, Uni Emirat Arab, 12 December 2012, available here:
http://m.kominfo.go.id/berita/detail/3719/Siaran+Pers+No.+94-PIH-KOMINFO-12-
2012+tentang+Sidang+World+Conference+on+International+Telecommunication+Tahun+2012+%28WCIT-
12%29+di+Dubai%2C+Uni+Emirat+Arab

30
Indonesia juga aktif pula dalam sidang World Summit on
the Information Society (WSIS). Bahkan untuk sidang
WSIS yang pertama di Jenewa pada Desember 2003,
tercatat ada 30 orang dari Indonesia sebagai anggota
delegasi220
. Dalam sidang tersebut, sejumlah target yang
telah ditetapkan dalam dokumen “Geneva Plan of
Action”221
selalu menjadi perhatian serius dari Indonesia
untuk dipenuhi222
. Salah satu program yang dimandatkan
untuk mengakselerasi pemenuhan target WSIS tersebut
adalah Internet Governance Forum (IGF)223
.
Indonesia, pada Oktober 2013
menjadi tuan rumah IGF ke-8
di Bali. Persiapan IGF ke-8
tersebut dinyatakan oleh
Kementerian Kominfo sebagai
salah satu bentuk komitmen
pemerintah bersama para
pemangku kepentingan
majemuk (multi-stakeholder)
Indonesia sebagai poros penting tata kelola Internet di
tingkat global224
. Pelaksanaan IGF 2013 yang merupakan
kerjasama pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil
tersebut225
, mendapat pernyataan sebagai the best
ever226
. Laporan narasi IGF 2013 tersedia di situs
www.igf2013.or.id dan www.intgovforum.org227
.
(ID-IGF Multi-Stakeholder Organizing Committee, IGF 2013228
)
220
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/summit_participants.pdf
221
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html
222
http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_1313.htm
223
https://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
224
2013+tentang+Indonesia+Bersama+Komunitas+Internet+Multi-Stakeholder+Global+Siap+Menjadi+Tuan+Rumah+IGF+2013+-
+Bali/0/siaran_pers#.UzKwJKK0tEM
225
http://www.intgovforum.org/cms/2013/igf2013-narrativereport.pdf
226
http://www.intgovforum.org/cms/2013-bali/igf-2013-transcripts/1458-closing-ceremony
227
http://www.intgovforum.org/cms/2013/igf2013-narrativereport.pdf
228
http://igf2013.or.id

31
10. Rekomendasi ICT Watch (Untuk Pemerintah dan DPR)
Jakarta, 10 April 2014
5 (Lima) Rekomendasi Menuju Tata Kelola Internet Indonesia yang Lebih Baik
Tata kelola Internet secara global kini sudah mulai mengusung semangat multi-stakeholder
(pemangku kepentingan majemuk). Maknanya, penyusunan, implementasi dan pengawasan atas
penegakan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan penggunaan Internet, adalah menjadi
tanggung-jawab bersama antara pemerintah, sektor bisnis dan organisasi masyarakat sipil (Civil
Society Organization / CSO). Hal tersebut tercermin dalam sejumlah konsensus ataupun kesepakatan
global dengan Indonesia, semisal pada World Summit on Information Society (WSIS)229
, Internet
Governance Forum (IGF)230
, dan NETmundial231
.
Untuk itulah maka ICT Watch mendukung penuh CSO Indonesia, melalui jejaring Indonesia Civil
Society Network for Internet Governance (ID-CONFIG) ataupun Indonesia Internet Governance
Forum (ID-IGF), untuk secara berkelanjutan membangun kapasitas dirinya dan meluaskan jejaring,
sehingga CSO akan dapat terlibat proaktif dalam dialog tata kelola Internet di Indonesia bersama
stakeholder lainnya dari unsur pemerintah dan bisnis. Dialog tersebut tentu saja dimulai sejak hulu
ketika regulasi dan kebijakan dirancang, lantas disepakati bersama oleh para pemangku
kepentingan, hingga pada tahapan hilirnya ketika diimplementasikan dan dievaluasi.
Kemudian terkait pula pada informasi di dalam Catatan Ringkas Tata-Kelola & Praktik Internet Indonesia, ICT
Watch menyampaikan 5 (lima) rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR sebagai berikut:
1. Penyusunan regulasi/kebijakan Internet di Indonesia hendaknya secara serius dan terus-menerus
mengedepankan semangat dan pelibatan multi-stakeholder, dengan proses yang inklusif, setara dan
kolaboratif demi mewujudkan tata kelola Internet Indonesia yang transparan, akuntabel dan egaliter
tanpa ada satu atau segelintir pihak tertentu yang mendominasi proses tersebut. Arah dan posisi
Indonesia dalam konteks regional maupun global, hendaknya dirumuskan dan disuarakan bersama oleh
multi-stakeholder, dengan menghormati keberagaman sudut pandang dan kepentingan masing-masing.
Dengan demikian multi-stakeholder di Indonesia dapat membangun kapasitas dirinya sehingga dapat
proaktif terlibat dalam dialog tata-kelola regional/global yang relevan seperti Internet Governance Forum.
229
https://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html
230
http://www.intgovforum.org/cms/aboutigf
231
http://netmundial.br/about/

32
2. Revisi atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hendaknya menjadi prioritas
program kerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) yang baru, setelah terpilih dan dilantik usai proses Pemilu 2014. Pasal 27 ayat 3 UU ITE (tentang
pencemaran nama baik di Internet) terbukti selama ini lebih digunakan untuk membungkam kebebasan
berekspresi, dengan langsung memenjarakan orang yang menggunakan haknya untuk berinformasi232
.
3. Terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Pengendalian Konten Negatif
233
,
ICT Watch telah memberikan tanggapan dan masukan secara resmi
234
kepada Kominfo. Hal paling
mendasar untuk direvisi dalam RPM tersebut pelibatan peran multi-stakeholder secara inklusif, setara dan
kolaboratif dalam kewenangan dan proses penentuan kriteria situs negatif di dalam database Trust Positif.
RPM tersebut juga hendaknya dilengkapi dengan informasi dan/atau jaminan atas proses tata kelola yang
transparan, akuntabel dan profesional, sehingga dapat memberikan perlindungan memadai atas hak
berinformasi sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945 pasal 28 F yang berbunyi, “setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
4. Perlu ada keseriusan dan kesinambungan seluruh pihak untuk membangun infrastruktur telekomunikasi,
informasi dan Internet di kawasan timur Indonesia. Pembangunan tersebut tidak hanya bersifat perluasan
jaringan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas konten yang dapat memberdayakan masyarakat.
5. Pelaksanaan penyadapan dan pengawasan informasi (surveillance) harus dilengkapi dan mematuhi tata-
kelola yang memadai serta dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu disegerakan
lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin keamanan privasi setiap warga negara Indonesia.
Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, dengan tujuan agar secara bersama dapat kita wujudkan
tata kelola Internet Indonesia yang lebih baik.
Hormat kami,
Ttd.
Donny B.U.
ICT Watch – Indonesia
donnybu@ictwatch.com | +62818930932
232
Dapat dibaca di “Catatan Ringkas Tata-Kelola & Praktik Internet Indonesia” (hardcopy/softcopy)
233
2014+tentang+Uji+Publik+RPM+Yang+Mengatur+Tata+Cara+Pemblokiran+Konten+Internet+Negatif+/0/siaran_pers#.U0WGvqK06HM
234
http://ictwatch.com/internetsehat/2014/03/04/tanggapan-ict-watch-atas-rpm-konten-negatif/

Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet Indonesia (ver. April 2014)

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet Indonesia (ver. April 2014)

Similar to Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet Indonesia (ver. April 2014) (20)

More from ICT Watch - Indonesia

More from ICT Watch - Indonesia (20)

Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet Indonesia (ver. April 2014)