1. H. Dody Zulfikar, SE, MM.
1

2. 2
Tax Offenses
upaya-upaya perlawanan dari WP baik
secara pasif maupun aktif tidak melaporkan
dan tidak membayar pajak yang terutang
sesuai dengan ketentuan Undang-undang,
baik dilakukan sendiri oleh WP maupun
bekerjasama dengan orang lain, termasuk
kolusi dengan oknum aparat pajak
pengelakan pajak secara sengaja melalui
pelaporan SPT yang isinya tidak benar,
memberikan dokumen-dokumen yang
palsu, dan pada umumnya diancam dengan
hukum pidana
Tax Fraud

3. 3
Istilah ini digunakan untuk pengelakan
pajak atau penghindaran pajak dengan
cara yang bertentangan dengan Undang-
undang Perpajakan sehingga diancam
dengan sanksi baik secara administratif,
maupun hukuman pidana
Tax Avoidance
penghindaran pajak melalui pemanfaatan
celah ketidak lengkapan peraturan
perundang-undangan pajak (Loopholes)
sehingga dianggap tidak bertentangan
dengan hukum yang berlaku

4. 4
suatu perbuatan yang melanggar
peraturan perundang-undangan pajak
yang menimbulkan kerugian keuangan
negara dimana pelakunya diancam
dengan hukuman pidana

5. 5
1. UU Perpajakan
 UU No.3/1983 jo. UU No.16/2000 ttg KUP: Psl
38, 39, 40, 41, 41A, 41B, 43
 UU No.12/1985 jo. UU No.12/1994 ttg PBB: Psl
24 & 25
 UU No.13/1985 ttg Bea Meterai: Psl 13 & 14
 UU No.10/1995 ttg Kepabeanan: Psl 102 - 111
 UU No.11/1995 ttg Cukai: Psl 50 – 51
 UU No.18/1997 jo. UU No.34/2000 ttg PDRD:
Psl 37 – 40
2. KUHP Psl 103, 253
3. KUHAP
 Psl 42 ay (1) UU PDRD
 Psl 44 ay (1) UU KUP

6. 6
(1) Wajib Pajak yg krn kealpaannya tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yg tidak benar shg merugikan
keuangan daerah dpt dipidana dng pidana kurungan
paling lama 1 th dan atau denda paling banyak 2
kali jumlah pajak yg terutang
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak yang terutang

7. 7
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah
tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu
10 th sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya
Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun
Pajak ybs.
Wajib Retribusi yg tdk melaksanakan
kewajibannya shg merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama
6 bln atau denda paling banyak 4 kali jumlah
retribusi yg terutang
Pasal 39 UU PDRD

8. 8
(1) Pejabat yg krn kealpaannya tdk memenuhi
kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dlm Ps. 36 ay (1) & (2), dipidana
dng pidana kurungan plg lama 6 bln atau
denda plg banyak Rp 2 juta.
(2) Pejabat yg dng sengaja tdk memenuhi
kewajibannya atau seseorang yg
menyebabkan tdk dipenuhinya kwj pejabat
sebagaimana dimaksud dlm Ps.36 ay (1) &
(2), dipidana dng pidana kurungan plg lama
1 th atau denda plg banyak Rp 5 juta.
(3) Penuntutan thd tindak pidana sebagaimana
dimaksud pd ay (1) & (2) hanya dilakukan
atas pengaduan org yg kerahasiannya
dilanggar

9. 9
Asas Teritorialitas (Pasal 2 KUHP)
Ketentuan-ketentuan pidana dlm perundang
–undangan Indonesia berlaku bagi setiap
orang yang melakukan sesuatu delik di
Indonesia
Asas Nasional Aktif (Pasal 5
KUHP)
WNI yang berada di Luar Negeri yang
melakukan kejahatan di bidang perpajakan
menurut perundang-undangan pajak
Indonesia, dapat dituntut dan diadili karena
melakukan tindak pidana pajak
berdasarkan hukum yang berlaku di
Indonesia

10. 10
perbuatan-perbuatan yang melanggar
larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban
yang ditentukan dalam undang-undang
perpajakan, yang secara langsung atau tidak
langsung dapat menimbulkan kerugian
keuangan negara, diancam dengan hukuman
pidana
Contoh:
 Pasal 39 ayat (1) hrf c UU KUP
 Pasal 103 hrf a UU Kepabeanan
 Pasal 37 ayat (2) UU PDRD

11. 11
Orang, badan, atau siapa yang
dapat dipertanggungjawabkan atas
pelanggaran hukum pidana pajak
dan terhadapnya dapat dijatuhi
hukuman pidana
 Wajib Pajak/Penanggung Pajak
 Bukan Wajib Pajak/Penanggung
Pajak

12. 12
a. Orang Pribadi sebagai Individu ⇒
Ps. 37 ay (2) UU PDRD
b. Seseorang sebagai pengurus dari
suatu badan hukum perdata atau
badan lainnya ⇒ Ps. 37 ay (2) UU
PDRD
c. Badan hukum perdata atau badan
hukum lainnya ⇒ Ps. 108 ay (4) UU
No.10/1995

13. a. Pejabat Pajak ⇒ Ps. 34 & 41 UU
KUP, Ps. 36 & 40 UU PDRD
b. Pihak Ketiga ⇒ Ps 41A UU KUP
c. Penyertaan Tindak Pidana Pajak ⇒
Ps. 43 ay (1) UU KUP
13

14. Yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen
plegen, middelijke dader)
Yang turut melakukan perbuatan
(medeplagen, mededader)
Yang membantu perbuatan (medeplichtige)
Yang menganjurkan supaya perbuatan
dilakukan (uitlokker)
14

15. Pidana pokok berupa:
a. Pidana penjara;
b. Pidana kurungan;
c. Pidana denda;
d. Pidana tambahan, berupa:
 Pencabutan hak-hak tertentu;
 Perampasan barang-barang tertentu;
 Pengumuman putusan hakim
15

16. 1. Perumusan spesifik
Pasal 108 ayat (4) UU No.10/1995
2. Perumusan alternatif
Pasal 25 ayat (1) hrf b UU No.12/1994
3. Perumusan kumulatif
Pasal 37 ayat (2) UU PDRD
4. Perumusan campuran
Pasal 103 hrf d UU No.10/1995
16

17. Penyidik adalah:
a. Pejabat Polisi negara Republik
Indonesia
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang
17

18. Pasal 1 butir 1 UU No.8 tahun 1981 ttg
Hukum Acara Pidana
18
Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau Pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-
undang untuk melakukan penyidikan

19. 19
 Pasal 42 ayat (1) UU PDRD
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemda diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku
 Pasal 42 ayat (3) UU PDRD
Penyidik sebagaimana dimaksud pd ay (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan &
menyampaikan hasil penyidikannya kpd Penuntut
Umum, sesuai dng ketentuan yg diatur dlm UU No.8
Th 1981 ttg Hukum Acara Pidana

20.  menerima, mencari, mengumpulkan & meneliti ket./laporan
berkenaan dgn tindak pidana di bid. Perpajakan
 meneliti, mencari & mengumpulkan ket. mengenai OP/Bdn ttg
kebenaran perbuatan yg dilakukan sehub. dgn tindak pidana di bid.
Perpajakan
 meminta ket. & bahan bukti dari OP/Bdn
 memeriksa buku2, catatan2, dokumen lain berkaitan dgn tindak
pidana perpajakan
 melakukan penggledahan & penyitaan bahan bukti
 meminta bantuan tenaga ahli
 menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan pd saat pemeriksaan sedang berlangsung
 memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
 memanggil saksi & meminta bantuan tenaga ahli
 menghentikan penyidikan
 Melakukan tindakan lain yg perlu utk kelancaran penyidikan
20
Ps. 44 UU KUP; Ps. 42 UU PDRD
Tdk diatur wewenang penyidik utk melakukan
penangkapan & atau penahanan
⇒ Ps. 21 KUHAP

21. 21
 SE Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-
006/J.A/7/1985 tanggal 19 Juli 1985;
 SE Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor
POL: B/5401/IX/1986 tanggal 1 September 1986
 SE Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-
01/PJ.7/1997 tanggal 28 Januari 1997
 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor: M.PW.07.03-762 tanggal 15 Juli
1986 tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 44
ayat (3) UU No.6 Tahun 1983
 Fatwa Ketua MA RI Nomor: KMA/114/IV/1990
tanggal 7 April 1990 tentang Penyerahan Hasil
Penyidikan PPMS kepada Penuntut Umum

22. Kelemahan aturan ketentuan pidana pajak
Terbatasnya SDM penyidik pajak dan
penegak hukum
Kurangnya sosialisasi hukum pidana pajak
22

23. 23