1. MAKALAH DASAR – DASAR PENDIDIKAN MIPA
MAHALNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA
Disusun oleh :
NAMA
: SUYONO
NIM
: RRA1C32008
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
2013

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami haturkan kepada ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah
tugas makalah ini dapat diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tugas makalah ini
berjudul “MAHALNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA”.
Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini untuk memenuhi tugas dari Dosen Mata Kuliah
yang bersangkutan. Selain itu juga, dengan makalah ini kami dapat lebih memahami tentang
mahalnya pendidikan di indonesia ini.
Kami meyadari bahwa tugas makalah ini banyak akan kekuranganya, baik cara tulisan
maupun dari isi-isi makalah yang dibuat ini. Maka dari itu kami mengharapkan adanya kritik
dan saran dari sumua pihak demi kesempurnaan tugas makalah ini.
Demikian pengantar dari kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mengucapkan
mohon maaf. Terima kasih.
Penulis,

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I
: PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang
I.2 Rumusan Masalah
I.3 Tujuan Penulisan
BAB II : MAHALNYA PENDIDIKAN
1. Sumber Biaya
2. Unsur Biaya
3. Besaran
4. Penyebab Mahalnya Pendidikan
BAB III
: ANALISIS SEBAB MAHALNYA PENDIDIKAN
BAB IV : PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu kunci kesuksesan dengan pendidikan kualitas hidup
rakyat itu dpat di lihat. Perekonomian Indonesia semakin tak menentu, Krisis multi
dimensional yang terus membelenggu negara kita tak kunjung ada ujungnya,belum nampak
adanya
tanda-tanda
Bangsa
kita
akan
terbebas
dari
krisis multidimensional ini.
Kehidupan masyarakat semakin menderita. Segala jenis kebutuhan sudah tak terjangkau
lagi oleh masyarakat miskin. Kelaparan terjadi di banyak tempat di Indonesia, masalah
kesehatan, pendidikan juga merupakan masalah bangsa ynag belum dapat ditemukan
solusinya. Biaya untuk kesehatan dan pendidikan semakin mahal. Untuk mejadikan Negara
kita sebagai Negara yang maju, berhasil dibutuhkan generasi penerus yang sehat dan
berwawasan luas.
Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak
generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Masalah disana-sini
masih sering terjadi. Namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya
pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat dikalangan bawah. Seharusnya
pendiikan merupakan hak seluruh rakyat
Indonesia
Pembukaan UUD
salah
mencerdaskan
1945
yang berbunyi
kehidupan bangsa.
satu
seperti
tujuan
yang
terdapat
Negara
kita
dalam
adalah
Ini mempunyai konsekuensi bahwa Negara harus
menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pengajaran
dan pendidikan yang layak.Maka tentu saja Negara dalam hal ini Pemerintah harus
mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan
merupakan faktor kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan. Biaya pendidikan sekarang
ini tidak murah lagi karena dilihat dari penghasilan rakyat
Indonesia setiap harinya.
Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi melainkan juga

5. biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah keatas walaupun sekarang ini
sekolah sudah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semuanya masih belum
mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pendidikan di Indonesia
masih meupakan investasi yang mahal sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta
disiapkan dana pendidikan sejak dini. Setiap keluarga harus memiliki perencanaan terhadap
keluarganya sehingga dengan adanya perencanaan keuangan sejak awal maka pendidikan
yang diberikan pada anak akan terus sehingga anak tidak akan putus sekolah. Tanggung
jawab orang tua sangatlah berat karena harus membiayai anak sejak dia lahir sampai ke
jenjang yang lebih tinggi.
Mahalnya
biaya
pendidikan sekarang ini dan banyak masyarakat yang berada
dibawah garis kemiskinan sehingga tidak begitu peduli atau memperhatikan pentingnya
pendidikan bagi sang buah hatinya, sehingga membuat anak putus sekolah, anak tersebut
hanya mendapat pendidikan sampai pada jenjang sekolah menengah pertama artau sekolah
menengah keatas. Padahal pemerintah ingin menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.
Jika masalah
ini tidak mendapat
perhatian maka program tersebut tidak akan
terealisasi. Banyak anak yang putus sekolah karena orang tua tidak mampu untuk
menyekolahkan anaknya.
B. Rumusan Masalah
Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan Makalah ini adalah:
1. Apa dampak mahalnya biaya pendidikan bagi masyarakat?
2. Bagaimana cara mengatasi dampak mahalnya biaya pendidikan?
C. Tujuan Penyusunan Makalah
Tujuan dari penulisan Makalah ini adalah untuk mengetahui mengenai:
1. Dampak mahalnya biaya pendidikan bagi masyarakat.
2. Cara mengatasi dampak mahalnya biaya pendidikan.

6. BAB II
PEMBAHASAN
1. SUMBER PENDIDIKAN
Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.
Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh
lembaga dari setiap sumber dana. Besarnya, dalam pembahasan pembiayaan pendidikan,
sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan, yaitu pemerintah, masyarakat,
orang tua dan sumber-sumber lain (Nanang Fattah 2006: 48).
Dalam penetapan biaya pendidikan, pengeluaran biaya atas dasar keterangan yang
diperoleh dari sumber-sumber dibawah ini:
(1) Sumber dari pemerintah
Sumber anggaran penyelenggaranan sekolah adalah tersedianya degan jelas
sumber anggaran sekolah yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sumber utama biaya pendidikan di sekolah adalah pajak yang dimasukan dalam bentuk
APBN dan APBD. John dan Morphet (1979) mengatakan: “Bentuk pajak yang
diperuntukan untuk membiayai pendidikan antara lain pajak kekayaan, pajak penghasilan
perorangan, pajak pendapatan penjualan, pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya”.
Biaya pendidikan dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN dan APBD, anggaran
yang bersumber dari pemerintah pusat dialokasikan dalam APBN secara nasional yang
didistribusikan keseluruhan daefah tingkat 1. APBN rutin adalah anggaran dari pemeritah
pusat untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK).
APBN Pembangunan adalah anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai kegitan
pembangunan yang tercantum dalam Daftra Isian Proyek (DIP). Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan

7. tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peratuan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (UU Otonomi Daerah 1999:97).
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan
kepada pemerintah propinsi dan kabupaten kota dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi (UU Otonomi Daerah: 98). Dengan diberlakukannya UU No
22 tahun 1999 dan UUNo. 25 tahun 1999 maka setiap daerah punya kewajiban untuk
mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan pendidikan disetiap daerah, dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Dana yang diperoleh sekolah direalisakan dalam bentuk
SBPP (Sumbangan Bantuan Pembinaan Pendidikan). DBO (Dana Bantuan Oprasional),
OPF (Operasional pembanguna dan Fasilitas). Dana penunjang pendidikan yaitu dana
yang diterima oleh sekolah dari Pemerintah daerah tingkat I yang merupakan bagian
setoran SPP yang dikembalikan.
Anggaran ini terdapat di SLTP dan SLTA, tetapi mulai tahun 1994 dengan
diberlakukanya wajar diknas 9 tahun maka SPP untuk tingkat SLTP dihapuskan diganti
dengan dana DPP. Pada dasarnya dana penunjang dari Dinas Pendidikan ini sebenarnya
berasal dari kekuatan orang tua siswa unfnk mendukung program kegiatan pendidikan
yang dianggap amat penting, karena orang tua terlibat langsung terhadap program
pendidikan di sekolah dimana sekolah itu berada. Karena orang tua berkepentingan untuk
mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya.
Sejak Juli 2005 anggaran dari dana DPP diganti dengan BOS (Bantuan Operasinal
Sekolah) melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
(PKPS-BBM) bidang pendidikan. Cita-cita luhur dari pemerintah dan DPR untuk
mengimplementasikan pasal 34 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang
berbunyi bahwa "Pemerintah dan pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib
belajar
minimal
pada
jenjang
pendidikan
dasar
tanpa
memungut
biaya".
(2) Sumber dari Masyarakat
Sumber dana dari masyarakat adalah biaya yang diperoleh dari masyarakat
melalui iuran komite sekolah. Bantuan komite sekolah dibebankan kepada anak yang
masih mengikuti pelajaran di sekolah yang ditetapkan besarnya setiap siswa, digunakan
untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah.

8. Dengan berlakunya otonomi daerah yang akan berdampak pada otonomi pendidikan
maka peran masyarakat dalam berpartisifasi dalam pengelolaan dan pembiayaan
pendidikan. Ikut sertanya masyarakat dalam dunia pendidikan baik di dalam pengelolaan
maupun dalam pembiayaan harus disadari adanya kesadaran bahwa pendidikan
merupakan investasi jangka panjang sehingga akan memotivasi masyarakat untuk
memberikan bantuan terhadap pendidikan tanpa adanya praduga bahwa pendidikan
adalah
pemborosan
yang
harus
dibayar
dengan
harga
yang
sangat
mahal.
(3) Sumber-sumber lain
Pembiayaan pendidikan bisa juga diperoleh dari dana Bantuan Luar Negeri
(BLN) adalah semua bantuan yang berupa pinjaman (Loan Credit), atau pemberian
(Grand/hibah) dari Negara asing yang diterima oleh pemerintah sebagai bantuan yang
dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.
Dana pengelolaan sekolah tidak akan dapat dikelola jika sumbangannya tidak jelas, oleh
karena itu untuk dapat menyusun suatu rencana kerjaan memperoleh hasil kerja yang
bermutu tentu saja sumber-sumber dana harus jelas, sehingga dapat dilakukan prediksi
untuk menentukan target dan tujuan yang akan dicapai. Untuk itu diperlukan strategi
mencari sumber dana program sekolah, strategi yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan,
antara lain;
1). Mengadakan ekstrakurikuler yang berkualitas, contohnya Lomba karya Ilmiah untuik
memperoleh sponsorship untuk pendaan sekolah.
2). Menyelenggarakan kursus luar sekolah misalnya menyelenggarakan kursus computer,
kursus bahasa Inggris, kursus akuntansi, Pesertanya bukan siswa sendiri juga masyarakat
yang ditarik iuran
3). Membuat koperasi sekolah yang modalnya berasal dari sisiwa, guru dan pemerintah
dan dikelola secara profesionla. Koperasi yang dibentuk di sekolah merupakan suatu unit
usaha yang diharapkan akan berdampak positif baik ditinjau dari segi bisnis, karena
menurut salah seorang pengurus koperasi guru dan koperasi siswa sebenamya kalau

9. koperasi diurus secara baik dan dioptimalkan akan mamapu memberikan sumbangan
sebagai contoh dikemukakan bahwa anak-anak yang titip barang saja sudah mampu
membiayai sekolahnya, hanya sampai sekarang belum terpikirkan kalau koperasi bisa
menunjang dana KBM. Koperasi disisi lain akan dapat dijadikan tempat latihan siswa
memeproleh ketrampilan dikaitkan dengan kurikulum berbasisi kompetensi. Koperasi
sekolah akan memberi dampak positif kepada orang tua, karena siswa sebagai pemilik
modal akan mendapat pelayanan belajar dengan baik melalui sisa hasil usaha dari
koperasi. Sebagai gambaram salah satu koperasi yang ada sekarang mampu memberikan
sisa hasil usaha kepada setiap guru rata-rata antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 350.000,juga memberikan sisa hasil usaha kepada siswa, kalau dana ini dihimpun untuk
meningkatkan KBM, doharapkan orang tua akan lebih puas dibanding dengan hanya
sekedar menerima sisa hasil usaha yang dibcrikan pada saat anak meninggalkan sekolah.
4). Pada saat ini mencari dana tambahan untuk meningkatkan KBM melalui kopperasi,
adalah hal yang paling mungkin mengingat hampir setiap sekolah mempunyai koperasi,
tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga kurang sesuai dengan tujuan
pembentukannya
2.Unsur-unsur biaya pendidikan
Ketentuan
pembiayaan
pendidikan
perlu
didasarkan
atas
kebutuhan
biaya
penyelenggaraan pendidikan setiap daerah yang berdasarkan atas biaya yang sama, juga
alokasi setiap daerah ditetapkan berdasarkan jumlah sekolah, kelas, murid, dan pegawai
sekolah. Penentuan biaya unit baku (standar unit cost) berdasarkan kecenderungan harga
standar hanya merupakan perkiraan kasar dari biaya sesungguhnya. Anggaran didasarkan
pada biaya operasional yang nyata. Permasalahan yang dihadapi dalam penentuan biaya
menyangkut perubahan dalam upah dan harga yang menentukan analisis yang terperinci
dari setiap unit-unit operasional. Masalah lain yang terjadi dalam pembiayaan pendidikan,
yaitu tujuan maupun skala prioritas suatu program yang sudah ditetapkan seringkali
mengalami perubahan kebijakan.Unsur-unsur biaya pendidikannya antara lain:
Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
Hampir seluruh univ ersitas meminta kepada mahasiswa-mahaiswinya untuk
membayar BOP setiap semester. Besarnyabiaya BOP ditentukan oleh jumlah SKS (Sistem

10. Kredir per Semester) yang kamu ambil. Sebagai contoh, di UGM pada tahun ini satu SKS
biayanya adalah Rp60.000,00, sehingga jika kamu mengambil 20 SKS dalam satu semester
maka kamu harus membayar sebesar Rp1.200.000,00.
Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP)
Spp adalah biaya yang harus kamu bayar tiap semester, selain biaya BOP. Besarnya
SPP ditiap universitas berbeda-beda. Sebagai contoh SPP di UGM pada tahun 2010 adalah
sebesar Rp500.000,00 per semester.
Biaya awal ketika masuk pertama kali
Biaya awal ketika masuk pertama kali biasanya cukup besar akan tetapi hanya
dibayarkan sekali dan mencakup sumbangan pengembangan pendidikan, pendaftaran
asuransi kesehatan, pembelian jaket almamater dll. Besarnya biaya awal ini sangat tergantung
dengan universitas dan bidang studi yang kamu pilih. Untuk lebih jelasnya akan lebih baik
jika kamu mengecek website universitas yang kamu inginkan untuk mengetahui detail biaya
yang perlu kamu persiapkan.
3. BESARAN BIAYA PENDIDIKAN
Besaran biaya pendidikan untuk SD dan SMP melalui dana bos
Pada tahun 2012, pemerintah menaikkan anggaran Dana BOS sebesar 43,75%, dari
Rp 16 triliun menjadi Rp 23 triliun (Rp 23.594.800.000.000). Jumlah tersebut
diperuntukan bagi 36.579.003 siswa secara nasional yang terdiri dari 27.153.667
siswa SD dan 9.425.336 siswa SMP. Besar untuk siswa SD dari Rp 397.000 menjadi
Rp 580.000/siswa/tahun (naik 46,10%). Sementara untuk siswa SMP dari Rp
570.000 menjadi Rp 710.000/siswa/tahun (naik 24,56%). Kenaikan yang cukup
drastis ini adalah konsekuensi dari kenaikan biaya operasional sekolah untuk
memenuhi Standar Pelayanan Minimum. Selain itu, pemerintah ingin memastikan
program “Wajib Belajar 9 Tahun” dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
Besaran biaya SMALampiran I. Daftar Besaran Biaya Pendidikan Program Magister (S-2)
Pascasarjana (Semester Pebruari - Juli 2012 atau Agustus 2012 - Januari 2013)

11. No. Program Studi SPP/ semester BPI/semester Matrikulasi
(dalam rupiah) (dalam rupiah) (dalam rupiah)
Smt I Smt I Smt II Smt III Smt IV
1. Linguistik 3 .500.000 2.000.000 500.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000
3.500.000
2. Pendidikan Bahasa Indonesia 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000
5.500.000 3.500.000
3. Ilmu Komunikasi 3 .500.000 3.700.000 570.000 7.770.000 7.200.000 7.200.000 3.500.000
4. Pendidikan Sejarah 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000
3.500.000
5. Ilmu Hukum 3 .500.000 3.500.000 1.000.000 570.000 7.570.000 7.000.000 7.000.000
3.500.000
6. Magister Administrasi Publik 3 .500.000 2.500.000 500.000 570.000 6.570.000 6.000.000
6.000.000 3.500.000
7. Kajian Budaya 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000 3.500.000
8. Sosiologi 3 .500.000 2.000.000 1.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000
3.500.000
9. Agribisnis 3 .500.000 2.500.000 500.000 570.000 6.570.000 6.000.000 6.000.000
3.500.000
10. Penyuluhan Pembangunan 3 .500.000 2.500.000 1.000.000 570.000 6.570.000 6.000.000
6.000.000 3.500.000
11. a. Ilmu Lingkungan: Reguler 3 .500.000 2.000.000 500.000 605.000 6.105.000 5.500.000
5.500.000 3.500.000
b. Ilmu Lingkungan: Eksekutif 4 .500.000 2.000.000 1.000.000 605.000 7.105.000 6.500.000
6.500.000 4.500.000
12. Pendidikan Ekonomi 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000
3.500.000
13. Pendidikan Bahasa Inggris 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000
3.500.000
14. Pendidikan Kependudukan dan 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000
5.500.000 3.500.000
15. Teknologi Pendidikan 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000
3.500.000

12. 16. Ilmu Keolahragaan 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000
3.500.000
17. Pendidikan Sains 3 .500.000 2.000.000 605.000 6.105.000 5.500.000 5.500.000
3.500.000
18. Pendidikan Matematika 3 .500.000 2.000.000 570.000 6.070.000 5.500.000 5.500.000
3.500.000
19. Agronomi 3 .500.000 1.000.000 605.000 5.105.000 4.500.000 4.500.000 3.500.000
20. a. Kedokteran Keluarga: Pel. Profesi 3 .500.000 2.500.000 605.000 6.605.000 6.000.000
6.000.000 3.500.000
Biaya lain-lain
(dalam rupiah) (*)
Jumlah total yang harus dibayar per Semester
(**)
b. Kedokteran Keluarga: Pend. 3 .500.000 2.000.000 605.000 6.105.000 5.500.000 5.500.000
3.500.000
c. Kedokteran Keluarga: Ilmu 10.500.000 7.500.000 605.000 18.605.000 - - 21. a. Ilmu Gizi: Human Nutrition 3 .500.000 2.500.000 605.000 6.605.000 6.000.000
6.000.000 3.500.000
b. Ilmu Gizi: Clinical Nutrition 3 .500.000 3.500.000 605.000 7.605.000 7.000.000 7.000.000
3.500.000
22. Biosains 3 .500.000 2.500.000 500.000 605.000 6.605.000 6.000.000 6.000.000
3.500.000
23. Teknik Sipil 3 .500.000 2.500.000 605.000 6.605.000 6.000.000 6.000.000 3.500.000
24. Ilmu Fisika 3 .500.000 2.000.000 605.000 6.105.000 5.500.000 5.500.000 3.500.000
25. Teknik Mesin 3 .500.000 3.500.000 1.500.000 605.000 7.605.000 7.000.000 7.000.000
3.500.000
26. Magister Manajemen (Reguler I) 2 .000.000 4.500.000 500.000 400.000 6.900.000
4.500.000 4.500.000 4.500.000
Magister Manajemen (Reguler II) 2 .000.000 5.500.000 500.000 400.000 7.900.000
5.500.000 5.500.000 5.500.000
27. Magister Akuntansi (Reguler I) 2 .000.000 3.000.000 750.000 400.000 5.400.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Magister Akuntansi (Reguler II) 2 .000.000 3.750.000 750.000 400.000 6.150.000 5.750.000
5.750.000 5.750.000

13. 28. Magister Ek.& Studi. Pemb. (Reguler I) 2 .000.000 2.000.000 400.000 4.400.000
4.000.000 4.000.000 4.000.000
Magister Ek.& Studi. Pemb. (Reguler II) 2 .000.000 2.500.000 400.000 4.900.000 4.500.000
4.500.000 4.500.000
Keterangan :
1. Apabila sampai Semester IV, hanya membayar SPP saja, kecuali MM, MAKSI, dan MESP
Surakarta,13 Februari 2012
2. Untuk semester V dan selanjutnya apabila belum lulus dikenakan 50% dari SPP saja.
Rektor,
*)
Buku
Pedoman
PPs,
Jaket,
Kartu
mahasiswa,
Pengembangan
Perpustakaan,
Pengembangan Fasilitas Belajar, Dana Kasih mhs, Langganan Bandwidth/Internet.
**) Belum termasuk matrikulasi Prof.Dr.Ravik Karsidi, MS.
Penyebab mahalnya biaya pendidikan
1. Lemahnya Sumber Daya Manusia
Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM) di Indonesia adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini memberikan
peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas dan standar SDM di Indonesia
untuk membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya. Sebagai salah satu
entity atau elemen yang terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan, pelajar
merupakan pihak yang paling merasakan seluruh dampak dari perubahan yang
terjadi pada sektor pendidikan di Indonesia. Tak peduli apakah dampak tersebut
baik atau buruk. Permasalahan yang ikut membawa dampak sangat besar pada
pelajar adalah permasalahan mengenai mahalnya biaya pendidikan di Indonesia.
Permasalahan
ini dinilai
sebagai permasalahan klasik yang
terus muncul
kepermukaan dan belum selesai hingga sekarang. Padahal, tingginya biaya pendidikan
saat ini tidak sesuai dengan mutu atau kualitas serta output pendidikan itu
sendiri.
Kenyataan
tersebut
dapat
dilihat
dari
masih tingginya persentase
pengangguran terdidik (Sarjana) yaitu sekitar 1,1 juta orang (Data BPS - 2009).
Penyebab banyaknya pengangguran terdidik ini terlihat
semakin
ironis
jika
dilihat
beragam
dan menjadi
dari mahalnya seorang pelajar (terdidik)
membayar uang kuliah atau uang sekolahmereka.
telah

14. 2. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat
Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas pertumbuhan ekonomi.
Tyler mengungkapkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja
seseorang,
yang
kemudia
akanmeningkatakan pendapatannya.
Peningkatan
pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang
bersangkutan, untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup
masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu Jones melihat pendidikan
sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat
dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jones
melihat,
bahwa
pendidikan memiliki suatu kemampuan untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga
kerja potensial, dan menjadi lebih siap latih dalam pekerjaannya yang akan memacu
tingkat produktivitas tenaga kerja, yang secara langsung akan meningkatakan
pendapatan nasional. Menurutnya, korelasi antara pendidikan dengan pendapatan
tampak lebih signifikan di negara yang sedang membangun. Sementara itu
Vaizey melihat pendidikan menjdi sumber utama bakat-bakat terampil dan
terampil. Pendidikan memegang peran penting dalam penyediddan tenaga kerja. Ini
harus menjadi dasar untuk perencanaan pendidikan, karena pranata ekonomi
membutuhkan tenaga- tenaga terdidik dan terlatih. Permasalahan yang dihadapai
adalah jarang ada ekuivalensi yang kuat antara pekerjaan dan pendidikan yang
dibutuhkan yang mengakibatkan munculnya pengangguran terdidik dant erlatih.
Oleh
karena
itu, pendidikan perlu mengantisipasi kebutuhan. Ia harus mampu
memprediksi dan mengantisipasi kualifikasi pengetahuan dan keterampilan tenaga
kerja. Prediksi ketenagakerjaan sebagai dasar dalam perencanaan pendidikan
harus mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada kaitannya dengan kebijaksanaan
sosial ekonomi dari pemerintah.

15. BAB III
ANALISIS SEBAB MAHALNYA PENDIDIKAN
Dari rendahnya mutu pendidikan memicu timbulnya masalah baru di dunia pendidikan di
indonesia yakni mahalnya pendidikan yang menjadi persoalan yang sangat rumit di
indonesia menurut analisis kami selain mutu pendidikan yang tidak mendukung ada
penyebab lain yakni:
1. Lemahnya Sumber Daya Manusia
2. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat
Penduduk Indonesia saat ini bermutu rendah karena kurangnya kesadaran dari pihak
pemerintah yang masih kurang memperhatikan rakyat miskin Dalam UU Nomor 20/2003
tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak
yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang
memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh
pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta
masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi
mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan
mulai dari TK hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak mempunyai pilihan
lain keculi tidak bersekolah. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah atau
gratis. Pemerintahlah yang sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setaiap warganya
memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan

16. pendidikan bermutu. Akan tetapi kenyataannya pemerintah jutru ingin berkilah dari tanggung
jawab padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan pemerintah untuk “cuci tangan”
Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah
daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga
negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
Untuk mengatasi masalah biaya pendidikan langkah awal pemerintah adalah
mencerdaskan Sesuai dengan visi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.

17. BAB IV
PENUTUP
1. Kesimpulan
Lemahnya pendidikan saat ini di sebabkan oleh lemahnya sumber daya
manusia sekaligus lemahnya ekonomi ,pemerintah berusaha untuk mengurangi atau
mencoba mengatasi permasalahan diatas dengan mengeluarkan bantuan dana
operasional sekolah. Namun saat ini bantuan tersbut belum bisa menjadi solusi tapi
sebagai bangsa yang dasarnya pancasila maka pendidikan itu tanggung jawab kita
semua biaya di tanggung kita bersama apalagi bagi mereka yang mampu, di dalam
islampun juga sudah di terangkan untuk setiap manusia saling tolong-menolong
dalam kebaikan. Biaya pendidikan di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan,
seharusnya upaya pemerintah tidak menaikkan biaya pendidikan tapi memperbaiki
mutu pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga
pendidik yang berkualitas, karena pendidikan bukan hanya di peruntukan untuk
kalangan orang kaya saja, tetapi pendidikan itu berlaku untuk semua kalangan.
2. Saran
Demikian makalah yang kami susun dan masih banyak kekurangannya.
Penulis yakin bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak
kesalahan oleh karenanya saran dan kritik anda yang membangun dan masukan buat
kami yang akan menjadikan makalah ini akan lebih baik. Amin.

18. DAFTAR PUSTAKA
http://pendidikansekolah.web.id
http://www.slideshare.net/BosBesar/mahalnya-pendidikan
http://amrtabhuana.blogspot.com/2013/01/mahalnya-biaya-pendidikan-mahalnyabiaya_21.html