2.
Unsur dan keterkaitannya dalam sistem
pengendalian intern
Bab 4
Perkembangan sistem pengendalian intern
sektor publik
Bab 3
Konsepsi dan perkembangan Sistem
Pengendalian Intern
Bab 2
Pendahuluan
Bab 1
3.
A. Pengertian SPI
– Pengantar (mengapa SPI diperlukan)
– Pengertian (definisi)
B. Perkembangan SPI Sektor Korporat
C. Pengendalian Intern dan
Pengendalian Manajemen
D.Konsep dasar dan Keterbatasan SPI
4.
• Perubahan ekstern sangat memengaruhi
ketidakpastian dalam melaksanakan
kegiatan operasional dan memengaruhi
dalam mencapai tujuan yang ditetapkan
• Perubahan ini membawa pada konsekuensi
perlunya sistem pengendalian intern yang
kuat untuk meyakinkan tercapainya proses
dan hasil kegiatan seperti yang diinginkan.
4
5.
• Secara umum SPI diartikan sebagai rangkaian kegiatan,
prosedur, proses, dan aspek lain yang berkaitan dengan
pencapaian tujuan
• Karakter pengendalian intern bergeser dari hard control
menuju soft control.
COSO:
“ Proses yang dilakukan oleh manajemen dan personil lain
dalam organisasi, yang dirancang untuk mendapatkan
keyakinan yang memadair bahwa akan terdapat perbaikan
dalam pencapaian tujuan-tujuan: efektivitas dan efisiensi
operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan
terhadap peraturan yang berlaku. “
5
6.
6
•Lingkungan Pengendalian
•Sistem Akuntansi
•Prosedur Pengendalian
Proses yg
dipengaruhi
manusia
•Efektivitas & Efisiensi
•Keandalan LapKeu
•Ketaatan
AICPA (1988) - SAS 55 COSO (1992) –
GAO 2001
• Perlindungan aset
• Keandalan data akuntansi
• Deteksi fraud
7.
• Pengendalian manajemen penekanan utama
lebih pada pengendalian kegiatan (control
acitivities) dikenal OKP6
• SPI : ”... suatu proses, yang dipengaruhi oleh
entitas dewan direksi, manajemen, dan pegawai
lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan
memadai sehubungan dengan pencapaian
tujuan “
• Mempunyai makna yang sama bedanya
pergeseran karakter dari hard ke soft factor
7
8.
Konsep Dasar SPI
• SPI merupakan komponen operasi organisasi
atau kegiatan yang terpasang secara terus
menerus
• Pengendalian intern dipengaruhi oleh
manusia
• Pengendalian intern hanya memberikan
keyakinan yang memadai, bukan keyakinan
yang mutlak
8
9.
Keterbatasan SPI
• Kurang matangnya suatu pertimbangan
(judgement).
• Kesalahan dalam menerjemahkan perintah.
• Pengabaian manajemen.
• Adanya Kolusi
9
10.
Bab III. Perkembangan SPI Sektor Publik
A. Pengertian sektor publik
B. Perkembangan SPI Sektor Publik
1. di luar negeri: GAO dan Intosai
2. di Indonesia
a. Waskat
b. SPIP
PP tentang SPIP
• latar belakang
• Pengertian SPIP
• tujuan dan unsur SPIP (kotak),
• strategi implementasi (roadmap)
A. Tahapan SPIP
11.
A. PENGERTIAN SEKTOR PUBLIK
• Sektor publik bukan hanya entitas instansi
pemerintah, yaitu instansi pemerintah pusat maupun
instansi pemerintah daerah, namun sebenarnya
entitas tersebut lebih luas dari entitas pemerintahan
karena mencakup pula seluruh entitas nirlaba/non
profit making unit,
• Karakteristik entitas sektor publik:
– Mengelola kekayaan/rumah tangga negara
– Pencatatan atau sistem akuntansi atas kekayaan entitas
sektor publik menekankan pada pendapatan dan belanja
– Pemilik kekayaan adalah orang banyak (publik)
– Berkaitan dengan pengawasan oleh publik
11
12.
PENGERTIAN SEKTOR PUBLIK -lanjutan
• Administrasi pemerintahan adalah:
– semua tindakan hukum dan tindakan materi
administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh
instansi pemerintah dan Pejabat instansi pemerintah
serta badan hukum lain yang diberi wewenang untuk
melaksanakan semua fungsi atau tugas
pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan
publik terhadap masyarakat berdasarkan peraturan
per- UU-an yang berlaku.
• Instansi Pemerintah adalah
– semua lembaga pemerintah yang melaksanakan
fungsi administrasi termasuk komisi-komisi, dewan,
dan badan yang mendapatkan dana dari APBN/APBD
12
13.
PERKEMBANGAN SPI DI INDONESIA
1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun
1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat,
Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk
Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan
Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:
Unsur-unsur Waskat adalah :
13
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
14.
14
Paket Reformasi
Keuangan Negara
UU 1/2004 Perb Neg
UU 15/2004 Pemr KN
UU 17/2004 Keu Neg
LATAR BELAKANG PERLUNYA PP SPIP
Good Governance
(UU 28/99
Penyelngr
Negara bebas
KKN)
SPI
dibutuhkan
Kondisi???
Pengabaian mgt
Perspektif tak mendukung
Kompetensi tak memadai
Praktik KKN
Perlu standar
(PP 60/2008)
15.
15
DASAR HUKUM SPIP
15
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa
pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan
telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,
Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan
pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
17.
Definisi SPIP
17
PP 60/2008
SPI adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
18.
18
Perspektif SPIP
PE MANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEGIATAN PENGENDALIAN
PENILAIAN RISIKO
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
UNIT
A
UNIT
B
KEGIATAN
1
KEGIATAN
2
19.
19
SPIP
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Lingkungan
Pengendalian
Ps. 4
Penilaian
Risiko
Ps. 13
Kegiatan
Pengendalian
Ps. 18
Informasi &
Komunikasi
Ps. 41
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Ps. 43
8 Lingkungan Pengendalian
11 Kegiatan Pengendalian
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
20.
PEMAHAMAN PEMETAAN NORMING PEMANTAUAN &EVALUASI
GOOD GOVERNANCE
Efektifitas &
Efisiensi
Penyel.
Pemrthn
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
PENILAIAN
RISIKO
KEGIATAN
PENGENDALIAN
INFORMASI &
KOMUNIKASI
PEMANTAUAN
PI
LINGKUNGAN
PENGENDALIAN
FORMING
BPKP
1. PENYUSUNAN PEDOMAN
2. SOSIALISASI
3. PENDIDIKAN & PELATIHAN
4. BIMBINGAN & KONSULTASI
5. PENINGKATAN
KOMPETENSI APIP
BAPPENAS, DEPKEU,
MENPAN, DEPDAGRI,
BPK,
SDM
DANA
SARPRAS
MULTIMEDIA
KOORDINASI
FAKTOR KUNCI
KEBERHASILAN
K/L/PEMDA
IMPLEMENTASI
SPIP
EKSTERNAL INTERNAL
PEMBINAAN PENYELGR.
SPIP
ACTION
PLAN
5
4
TA3 3
T 2
TAHUN 1
BPKP
TAHAPAN IMPLEMENTASI SPIP
CSA
Keandalan
Lap Keu
Pengamanan
Aset Negara
Ketaatan Thd
Peraturan
Per UU an
21.
Bab IV. Unsur-unsur dan Keterkaitannya dalam SPI
• Unsur-unsur SPI:
– Lingkungan Pengendalian
– Penilaian Risiko
– Kegiatan pengendalian
– Informasi & komunikasi
– Pemantauan
22.
Unsur dan Keterkaitannya dalam SPI
1. Keterkaitan Lingkungan Pengendalian - Penilaian Risiko
2. Lingkungan Pengendalian dengan Kegiatan
Pengendalian
3. Lingkungan pengendalian dengan Informasi dan
Komunikasi
4. Lingkungan Pengendalian dengan Pemantauan
5. Penilaian risiko dengan Kegiatan Pengendalian
6. Penilaian risiko dengan Informasi dan Komunikasi
7. Penilaian risiko dengan Pemantauan
8. Kegiatan Pengendalian dengan Informasi dan
Komunikasi
9. Kegiatan Pengendalian dengan Pemantauan
10. Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan
23.
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Keterkaitan Unsur-unsur SPIP
1. Integritas
& Nilai Etika
2. Komitmen
kompeten
si
3. Kepe-
mimpinan
kondusif
4. Kebijakan
dan
Praktik
SDM
5. Struktur
Org.
6. Wewenang
dan
Tanggung
jawab
7. Peran APIP
8. Hubungan
Kerja
Penilaian Risiko
Kegiatan
Pengendalian
INFOKOM
Pemantauan
24.
24
Identifikasi
Analisis
Respon / Kelola
Risiko
Tujuan
Instansi
Pemerintah
11 Sub Unsur
Kegiatan Pengendalian
25.
25
EPILOG
Patut diingat: SPIP bukan hanya upaya
membentuk mekanisme administratif
tetapi juga upaya melakukan perubahan
sikap dan perilaku. (soft factor)
PP atau Perkada SPIP bukan suatu akhir,
tapi awal
Oleh karenanya implementasi SPIP
sangat memerlukan komitmen, teladan
pimpinan dan niat baik seluruh pejabat
dan pegawai IP.
27.
Lingkungan Pengendalian
1. Penegakan Integritas dan Etika
2. Komitmen terhadap Kompetensi
3. Kepemimpinan yang Kondusif
4. Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung
Jawab
6. Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan
SDM
7. Peran APIP yang Efektif
8. Hubungan Kerja yang Baik
28.
Kegiatan Pengendalian
1. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia
3. Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
4. Pengendalian Fisik atas Aset
5. Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
6. Pemisahan Fungsi
7. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
8. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
9. Pembatasan Akses atas Sumber Daya
10. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
11. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Parece que tem um bloqueador de anúncios ativo. Ao listar o SlideShare no seu bloqueador de anúncios, está a apoiar a nossa comunidade de criadores de conteúdo.
Odeia anúncios?
Atualizámos a nossa política de privacidade.
Atualizámos a nossa política de privacidade de modo a estarmos em conformidade com os regulamentos de privacidade em constante mutação a nível mundial e para lhe fornecer uma visão sobre as formas limitadas de utilização dos seus dados.
Pode ler os detalhes abaixo. Ao aceitar, está a concordar com a política de privacidade atualizada.