BANGSA DAN NEGARA

Bangsa
Dan
Negara
Manusia
Bangsa
M. Individu
M. Sosial
Pendapat Ahli 1. Hans Kohn
2. Ernest Renann
3. Otto Bauer, dll
Pengertian Negara Pendapat
Ahli
1. G. Jellinek
2. G.W.E Hegel
3. Kranenburg, dll
Terjadinya Negara
Unsur-unsur Terben-
tuknya Negara
1. Rakyat
2. Wilayah
3. Pem Yg Berdaulat
1. Teoritis
2. Primer & Sekunder
3. Faktual

 Setiap manusia memiliki sifat dan kepribadian yang
berbeda sehingga selalu dpt dibedakan dng orang lain.
 Orang yang dilahirkan secara kembarpun pasti memiliki
perbedaan.
1.Manusia Sebagai Makhluk Individu & Sosial
 Perbedaan yang dimiliki, karena
Tuhan telah menciptakan sifat,
watak , keinginan, kebutuhan dan
cita-cita yang berbeda.
a. Sebagai Makhluk Individu & Sosial

 Manusia sebagai makhluk Individu, mrp satu
kesatuan yang terdiri dari unsur jasmani (raga) dan
rohani (jiwa).
 Setiap manusia dibekali kemampuan (potensi) akal,
pikiran, perasaan dan keyakinan sehingga sanggup
untuk berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas
dirinya agar mampu bertahan hidup (survival).
•Dengan akal dan pikirannya, ia mampumenaklukkan alam
dan makhluklain. Dan denganperasaan sertakeyakinannya, ia
mampumembedakan manayangbaikdan buruk, benar-salah
dan menemukan Tuhannya.
Lanjutan ………….

• Kebutuhan Fisik dan Biologisnya (membentuk
keluarga, marga, dan kelompok masyarakat).
• Kebutuhan Ekonomi (membentuk usaha dagang,
pasar dan perusahaan).
• Kebutuhan Sosial (kelompok ibadah, arisan dan
perkumpulan sosial lainnya).

Dalam kehidupan tradisional,
antara lain seperti kelompok
suku-suku atau bangsa
tertentu. Sedangkan dalam
kehidupan modern, sekarang
ini kita kenal disebut ”negara”.
Aristoteles (384 -322 M), mengatakan bahwa manusia
adalah Zoon Politicon yang artinya mahluk yang
hidup berkelompok, selalu ingin bergaul dan
berkumpul dengan sesama manusia lainnya.

b. Makna Bangsa
Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki
ciri-ciri : memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur
bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa
budaya yang sama & solideritas tertentu.
Dalam pengertian sosiologis, bangsa
termasuk ”kelompok paguyuban” yang
secara kodrati ditakdirkan untuk hidup
bersama dan senasib sepenanggungan
di dalam suatu negara.

Dalam pengertian politis, bangsa merupakan
sekelompok orang dalam suatu negara. Sedangkan
masyarakat dalam arti sosiologis, merupakan
sekelompok orang dalam suatu negara.
Lanjutan …………
 Hans Kohn (Jerman) bangsa adalah
hasil tenaga hidup manusia dalam
sejarah. Suatu bangsa mrp
golongan yg beraneka ragam &
tidak bisa dirumuskan secara
eksak.

• F. Ratzel (Jerman) bangsa terbentuk karena adanya
hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa
kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya
(paham geo-politik).
 Otto Bauer (Jerman), bangsa adalah kelompok
manusia yg mempunyai kesamaan karakter/perangai
yang timbul karena kesamaan nasib.
 Karakter, sikap dan perilaku yang menjadi jatidiri
bangsa.
 Ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan
bangsa lain.
 Ernes Renan (Perancis) bangsa adalah sekelompok
manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga
merasa dirinya adalah satu.

 Jalobsen dan Lipman, bangsa adalah suatu kesatuan
budaya (cultural unity) dan kesatuan politik
(political unity).
 Bung Karno, bangsa adalah :
a. Ras, yaitu sekelompok orang yang mempunyai ciri-
ciri jasmaniah sama yang dibawa sejak lahir.
b. Volk, yaitu sekelompok orang yang sudah
mempunyai kesamaan dalam kebudayaan.
c. Natie, yaitu sekelompok orang yang sudah
mempunyai persamaan kesadaran bernegara dan
kesadaran berpolitik tanpa membedakan ras atau
volk, bahkan tidak lagi membedakan suku, agama,
ras dan antar golongan (SARA).

Kata Negara berasal dari : state (Inggris), staat
(Belanda dan Jerman), etat (Perancis), statum (Latin),
yang berarti keadaan yang tegak dan tetap.
Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat,
wilayah yang permanen, dan pemerintah yang
berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Dalam arti
luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat)
yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan
kepentingan bersama.
c. Makna Negara
Pengertian Negara

No Nama Tokoh Pendapat Yang Dikemukakan
1. George
Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari seke-
lompok manusia yang mendiami wilayah
tertentu.
2. Roger H.
Soltau
Negara adalah alat (agency) atau wewenang
(authority) yg mengatur atau mengendalikan
persoalan-persoalan bersama, atas nama
masyarakat.
3. Mr. Kranen
-burg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul
karena adanya kehendak dari suatu golongan
atau bangsa.
Pendapat Para ahli :

4. Karl Marx Negara adalah alat kelas yang berkuasa (kaum
borjuis/ kapitalis) untuk menindas atau meng-
eksploitasi kelas lain (proletariat/buruh).
5. Logemann Negara adalah organisasi kemasyarakatan
(ikatan kerja) yang mempunyai tujuan untuk
mengatur dan memelihara masyarakat tertentu
dengan kekuasaannya. Organisasi itu adalah
ikatan-ikatan fungsi atau lapangan-lapangan
kerja tetap.
6. Max
Weber
Negara adalah suatu masyarakat yang mempu-
nyai monopoli dalam penggunaan kekerasan
fisik secara sah dalam suatu wilayah.

TINJAUAN
NEGARA
ORGANISASI KEKUASAAN : J.H.A. Logeman, negara adalah suatu
organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur dan menyeleng-
garakan masyarakat dengan kekuasaan tersebut. Kranenburg, negara
adalah suatu organisasi kekuasaan yg diciptakan oleh sekelompok
manusia yg disebut bangsa.
ORGANISASI POLITIK : Robert Mc. Iver, negara adalah suatu organisasi
politik yang berbeda dengan organisasi lain, karena negara memiliki
kedaulatan tertinggi dan keanggotaannya bersifat mengikat semua
orang.
ORGANISASI KESUSILAAN : G.W.F. Hegel, negara adalah suatu
organisasi kesusilaan yang timbul dari sintesa antara kemerdekaan
universal dengan kemerdekaan individual.
INTEGRALISTIK : B. Spinoza, Adam Muller, dan Soepomo, negara mrp
suatu integritas antara pemerintah dengan rakyat. Negara mengatasi
seluruh golongan dalam masyarakat dan merupakan suatu kesatuan
yang organis.

Suku
• Golongan sosial yang bersifat askriptif (memiliki ciri
fisik yang sama)
• Karena adanya persamaan sejarah, kepentingan
Bangsa
• Persekutuan hidup yang merasa satu kesatuan;
• Karena memerlukan bentuk pemerintahan yang
berdaulat berdasarkan hukum
Negara
• Organisasi tertinggi dalam suatu masyarakat yang
memiliki cita – cita untuk hidup di daerah tertentu dan
memiliki pemerintah yang berdaulat.

Sifat
Hakikat
Negara
1. Sifat Memaksa (negara memiliki mempunyai
kekuatan fisik secara legal, alat itu seperti tentara,
polisi dan hukum lainnya. Harapannya semua perUU
yg berlaku akan ditaati).
2. Sifat Monopoli (yaitu dalam menetap-kan tujuan
bersama masyarakat. Yakni dengan menentukan
mana yang boleh dan mana yg tidak boleh karena
bertentangan dengan tujuan suatu negara dan masy)
3. Sifat Mencakup Semua (All-Embracing), yaitu
semua peraturan perundang-undangan yg berlaku
adalah untuk semua orang tanpa kecuali.
Sifat Hakekat negara berkaitan erat dgn dasar-dasar terbentuk-
nya negara, norma dasar (fundamental norm) yg menjadi tujuan,
falsafah hidup yang ingin diwujudkan, perjalanan sejarah dan tata
nilai sosial-budaya yang telah berkembang di dalam negara.

Secara Teoritis :
• Teori Ketuhanan (F. J. Stahl, Agustinus, Jean Bodin),
bahwa negara terjadi atas kehendak Tuhan.
• Teori Perjanjian (Thomas Hobbes, John Locke, J.J.
Rouseau, Montesquieu), bahwa negara terbentuk atas
perjanjian antar manusia atau masyarakat (du
Contracts social).
• Teori Kekuasaan (H.J. Laski, Leon Duguit, Karl Marx),
bahwa negara dibentuk oleh kekuasaan yg memaksa,
monopoli dan mencakup semua.
Terjadinya Negara

4. Teori Kedaulatan :
a. Kedaulatan Negara (P. Laband, G. Jellinek), bahwa
kekuasaan tertinggi ada pada negara dan negaralah
yg menciptakan hukum.
b. Kedaulatan Hukum (Krabbe), bahwa hkm memegang
peranan penting dalam negara.
5. Teori Hukum Alam (Plato, Aristoteles, Agustinus, T.
Aquinas), bahwa hukum alam berlaku abadi, universal,
tidak berubah, berlaku untuk suatu waktu dan tempat.
Negara terjadi secara alamiah atas dasar manusia sbg
mahluk sosial (Zoon Politicon and social being).
Teori Hukum Murni, bahwa negara merupakan suatu
kesatuan tata hukum yg bersifat memaksa/overmacht
(wille das staates).

Teori Ketuhanan
(Frederich J Stahl, Thomas Aquinas)
Negara adalah ciptaan Tuhan
Raja adalah pemimpin negara yang
ditunjuk Tuhan
Raja/pemimpin negara bertanggung
jawab pada Tuhan

Penaklukan kelompok kuat
terhadap kelompok yang lemah
Terbentuklah negara

A. Thommas Hobbes
• Homo Homini Lupus : Manusia yang satu memangsa
yang lain;
• Bellum Omnium Contra Omnes : Perang semua
melawan semua (antar kelompok);
• Manusia mengalami Resultante : kesadaran demi
kelanjutan hidup;
• Pactum Subjectionees : Perjanjian antara penguasa
dengan rakyat, dimana rakyat menyerahkan hak –
haknya kepada penguasa;
• Leviathan : Negara berkuasa penuh;
• Non est Potestas Super Terram quae Comparatur ei :
Tiada kekuasaan yang dapat menandingi kekuasaan
negara.

B. John Locke
• Homo Socius : Manusia sebagai makhluk sosial;
• Melalui law of reason : hukum akal;
• Pactum Unioness : perjanjian antar individu dalam suatu
masyarakat;
• Perjanjian pembentukan negara dan perjanjian untuk
melindungi HAM;
• Tercipta negara Konstitusional.

C. Jean Jacques Rousseau
• Manusia bebas dan sederajat;
• Mengadakan contract social atau perjanjian masyarakat;
• Terciptalah Negara;
• Yang bertugas melindungi;
• General will/ kehendak umum dan Particular will atau
kehendak khusus.

• Susunan masyarakat yang begitu erat antara satu sama
lain;
• Persatuan masyarakat yang organis, dimana negara
tidak memihak kepada golongan yang paling besar atau
paling kuat;
• Negara tidak menganggap kepentingan seseorang
sebagai pusat;
• Melainkan negara menjamin keselamatan hidup bangsa
seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah –
pisahkan.

Terjadinya negara menurut pakar sejarah meliputi
primer dan sekunder. Secara Primer meliputi : Suku –
Kerajaan – Negara (Staat) – Negara Demokrasi (ideal).
Sedangkan secara Sekunder, yaitu meliputi de fakto
dan de jure.
Suku/Persekutuan
Masyarakat (genootschaft)
Kerajaan
(Rijk)
Negara
Nasional
Negara
Demokrasi
Pertumbuhan Primer dan Sekunder

 Pendudukan (Occupatie)
 Peleburan (Fusi)
 Penyerahan (Cessie)
 Penaikan (Accesie)
 Penguasaan/ Pencaplokan (Anexatie)
 Proklamasi (Proclamation)
 Pembentukan baru (Innovation)
 Pemisahan (Separatisme)
Pendekatan Faktual negara

• Sebuah daerah bebas diduduki oleh suatu
bangsa yang selanjutnya mendirikan negara di
daerah tersebut;
• Contohnya : Liberia diduduki oleh budak budak
Negro dan dimerdekakan pada Tahun 1947
atau Amerika serikat.

• Suatu daerah yang semula termasuk daerah –
daerah negara kemudian melepaskan dirinya
dan menyatakan dirinya sebagai sebuah negara;
• Contohnya : bangladesh terhadap pakistan
tahun 1971;
• Contohnya : Timor Leste terhadap Indonesia
tahun 1999;
• Contohynya : Belgia terhadap Belanda tahun
1939;

• Sebuah daerah yang tadinya merupakan tanah
jajahan dari negara lain kemudian menyatakan
kemerdekaannya;
• Contohnya : Indonesia atas Belanda dan Jepang
pada tanggal 17 Agustus 1945

• Munculnya sebuah negara baru di atas wilayah sebuah
negara yang pecah dan lenyap karena suatu hal;
• Contohnya : lenyapnya negara Uni Soviet kemudian di
negara tersebut muncul negara baru seperti Rusia dan
Uzbekistan;
• Contohnya : negara kolombia yang pecah dan lenyap,
kemudian wilayah negara itu muncul negara baru yakni
Venezuela dan Colombia baru.

• Suatu wilayah diserahkan kepada negara lain
karena perjanjian tertentu;
• Contohnya Inggris yang membebaskan daerah
jajahannya yakni australia dengan syarat
menjadi negara persemakmuran inggris:

• Beberapa negara mengadakan peleburan dan
menjadi satu negara baru;
• Contohnya jerman barat dan jerman timur
bersatu menjadi Jerman pada 3 Oktober 1990;
• Contoh lain Uni Emirat Arab

• Suatu wilayah terbentuk akibat adanya penaikan
lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta);
• kemudian wilayah tersebut dihuni oleh
sekelompok orang sehingga terbentuklah
negara;
• Contohnya wilayah negara mesir yang terbentuk
dari delta sungai nil.

• Sebuah negara berdiri disebuah wilayah yang
dikuasai atau dicaplok dari bangsa lain tanpa
reaksi yang berarti;
• Contohnya ketika pembentukan negara Israel
pada tahun 1948 wilayahnya banyak mencaplok
daerah Palestina, Suriah, Yordania dan Mesir.
• Contoh lainnya Singapore yang muncul bekas
jajahan Inggris

Menurut Friedrich Hertz (Jerman), ada 4 unsur yg berpe-
ngaruh dalam terbentuknya suatu bangsa :
 Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional.
 Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan
kebebasan nasional sepenuhnya.
 Keinginan akan kemandirian, keunggulan,
individualitas, keaslian atau kekhasan yang mandiri.
 Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara
bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan,
pengaruh dan prestise.
2.Unsur-unsur Terbentuknya Negara
a. Unsur-unsur Terbentuknya Bangsa

UNSUR-UNSUR
TERBENTUKNYA
NEGARA
DEKLARATIF
DE FACTO DE JURE
TIDAK
MUTLAK
KONSTITUTIF
RAKYAT WILAYAH PEMERINTAH
BERDAULAT
MUTLAK
b. Unsur-unsur Terbentuknya Negara

Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht, suatu negara
harus memenuhi syarat: rakyat yg bersatu, wilayah,
pemerintah yg berdaulat & pengakuan dari negara lain.
Lanjutan ……………….
Menurut Konvensi Montevideo 1933, negara harus
mempunyai empat unsur konstitutif :
1. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga
negara) atau bangsa (staatsvolk) ;
2. Harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan;
3. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yg
berdaulat) atau pemerintahan yang berdaulat; dan
4. Kesanggupan berhubungan dgn negara-negara lain.

RAKYAT
BUKAN
PENDUDUK
PENDUDUK
WARGA NEGARA
BUKAN WARGA
NEGARA
Rakyat
Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia
yang dipersatukan oleh rasa persamaan, dan yang
bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
Secara hukum, rakyat mrp warga negara dlm suatu
negara yg memiliki ikatan hukum dgn pemerintah.

Warga negara & bukan warga memiliki
hak dan kewajiban yang berbeda.
Tinjauan Umum Tentang Rakyat :
• Secara politis, rakyat adalah semua orang yang berada
dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni
negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu.
• Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia
yang dipersatukan oleh rasa persamaan, dan yang
bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
• Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam
suatu negara yg memiliki ikatan hukum dgn pemerintah.

Daratan Indonesia = 35 % terdiri dari  17508 pulau
besar & kecil, luas = 2.028.087 km2.
Batas wilayah daratan suatu negara, dapat berupa :
1) Batas Alamiah, dalam bentuk : sungai, danau,
pegunungan, lembah, dan hutan.
2) Batas Buatan, dalam bentuk : pagar tembok, kawat
berduri, tiang tembok, pos penjagaan dan patok.
3) Batas secara Geografis, adanya garis lintang & bujur
dalam bola dunia. Misalnya letak negara Indonesia
secara geografis berada pd lintang 60 LU, 110 LS,
950 BB – 1410 BT.
Wilayah Daratan

 Wilayah lautan berupa : samudra, laut, selat, danau &
sungai dalam batas wilayah negara.
 Berpedoman pd Hasil Konferensi Hukum Laut Internasio-
nal III 1982 di Montigo By oleh PBB, yaitu UNCLOS
(United Nations conference on The Law of The Sea).
 Ditandatangani tgl 10 Des 1982 oleh 119 negara peserta
(117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia).
 Sejak 16 Nov 1993 telah diratifikasi oleh 60 negara &
menjadi hukum positif sejak 16 Nov 1994.
Negara yg tidak memiliki lautan (land locked).
Negara yang memiliki wilayah lautan dengan
pulau-pulau di dalamnya (archipelago state).
Wilayah Lautan

Negara Republik Indonesia memiliki luas wilayah
laut 65% dan panjang pantai 81.000 Km.
Perjuangan Wilayah Laut Indonesia :
 Sejak Proklamasi, 3 mil laut yaitu Territoriale Zee En
Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO 1939).
 Deklarasi Djuanda 13 Des 1957 (12 mil laut). UU No.
4/Prp Tahun 1960.
 Konferensi PBB tentang hukum laut tahun 1958. Ta-
hun 1982, dicantumkan asas negara kepulauan da-
lam UNCLOS 82 (United Nations Conference on The
Law of The Sea) Indonesia meratifikasi melalui UU
No. 17 Tahun 1985 – 31 Des 1985.

Traktat multilateral tentang batas laut : Laut
Teritorial (LT)12 mil, Zona Bersebelahan (ZB) 24
mil, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil & Landas
Benua (LB) 400 mil.
DARATAN
NEGARA
(B)
LAUT
12 Mil 200 Mil12 Mil
200 M
≥ 200 Mil
(LANDAS KONTINEN)
(ZEE)
(LB)(LT) (ZB)

 Pasal 1 Konvensi Paris 1919 menyatakan bahwa
negara-negara merdeka dan berdaulat berhak
mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wila-
yah udaranya.
 Konvensi Chicago 1944 (Pasal 1) ” Bahwa setiap
negara mempunyai kedaulatan yg utuh dan
ekslusif di ruang udara di atas wilayahnya”.
 Berdasarkan UU Negara Indonesia No. 20 Tahun
1982, batas wilayah kedaulatan dirgantara ter-
masuk orbit geo-stationer setinggi 35.671 km.
Wilayah Udara

Dua Teori Tentang Konsepsi Wilayah Udara, yaitu :
1. Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory)
a. Kebebasan ruang udara tanpa batas (wilayah
udara dapat digunakan oleh siapa pun).
b. Kebebasan udara terbatas (setiap negara berhak
mengambil tindakan tertentu untuk keamanan
dan keselamatannya.
Pada negara kolong hanya mempunyai hak atas wilayah/ zona teritorial.

2. Teori Negara Berdaulat di Udara (The Air
Sovereagnty)
a. Teori Keamanan (suatu negara mempunyai
kedaulatan yg diperlukan untuk menjaga
keamanannya.
b. Teori Pengawasan Cooper (Cooper’s Control
Theory), bahwa kedaulatan negara ditentukan
oleh kemampuan negara ybs untuk mengawasi
wilayah diatasnya secara fisik dan ilmiah.
c. Teori Udara (Schacter), bahwa wilayah udara itu
haruslah smp suatu ketinggian di mana udara
masih cukup mampu mengangkat /mengapung-
kan balon dan pesawat udara.

Daerah ekstrateritorial mencakup :
 Daerah perwakilan diplomatik di suatu
negara.
 Kapal yang berlayar di bawah bendera
suatu negara.
Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu
negara yang berada di luar wilayah negara itu.
Dasar Konggres Wina (1815) dan Kongres Aachen
(1818).
Wilayah Ekstrateritorial

1. Kedaulatan adalah, kekuasaan tertinggi dalam
suatu negara yang berlaku terhadap seluruh
wilayah dan segenap rakyat negara itu.
2. Pemerintah berdaulat adalah pemerintah yang
memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur
rakyat dan negaranya baik secara internal
maupun eksternal.
Kata kedaulatan atau “daulat” berasal dari kata daulah
(Arab) sovereignity (Inggris), souvereiniteit (Perancis),
supremus (Latin), dan souvranita ((Italia), yang berarti
“kekuasaan tertinggi”.
Pemerintah Yang Berdaulat

Menurut Jean Bodin(1500-1596), bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi
untuk menentukan hukum dalam suatu negara.
Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok :
 Asli tidak berasal dari kekuasaan lain.
 Permanen kekuasaan tetap ada selama
negara itu berdiri.
 Tunggal merupakan satu-satunya kekuasaan
tertinggi dalam negara yang tidak dibagi-bagikan.
 Tidak terbatas tidak dibatasi oleh kekuasaan
lain.

Kedaulatan pemerintah dapat
dibedakan :
 Kedaulatan ke dalam.
 Kedaulatan ke luar.
Lanjutan ……………
Pemerintah adalah lembaga, atau orang yang bertugas
mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya.
 Pemerintah dalam arti sempit, (eksekutif)
 Pemerintah dalam arti luas, adalah keseluruhan alat
perlengkapan negara.

Beberapa teori tentang kedaulatan oleh para ahli :
1. Kedaulatan Tuhan (Agustinus, T. Aquinas, Marsillius), bahwa raja
atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan.
2. Kedaulatan Raja (N. Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes),
Kedaulatan negara terletak di tangan raja sebagai penjelmaan
kehendak Tuhan.
3. Kedaulatan Negara (George Jellinek, Paul Laband), bahwa
kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara.
4. Kedaulatan Hukum (Krabbe, Immanuel Kant, Kranenburg), bahwa
kekuasaan hkm merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara.
5. Kedaulatan Rakyat (John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau),
bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh individu-
individu melalui perjanjian masyarakat (social contract).

Dasar Pertimbangan :
1. Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidupnya.
2. Ketentuan hukum alam.
PENGAKUAN DARI
NEGARA LAIN
DE FACTO DE JURE
BERSIFAT
SEMENTARA
BERSIFAT TETAP
BERSIFAT TETAP
BERSIFAT PENUH
UNSUR
DEKLARATIF
Pengakuan Dari Negara Lain

Waktu : 2 x 45 Menit
Standar
Kompetensi :
Memahami HakiKat Bangsa
dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)
Kompetensi Dasar :
1.2. Mendeskripsikan hakikat
negara dan bentuk-bentuk
kenegaraan

• Menguraikan sifat hakikat negara
• Mendeskripsikan fungsi dan tujuan negara
• Menganalisis bentuk negara dan bentuk kenegaraan

Fungsi Dan Tujuan Negara 1. Fungsi Negara
2. Tujuan Negara
3. Faham Tentang
Tujuan Negara
Bentuk Negara
Bentuk Kenegaraan
1. Koloni
2. Protektorat
3. Mandat
4. Trustee
5. Dominion
6. Uni
1. Kesatuan
2. Serikat
Negara &
Bentuk
Kenegaraan

Fungsi negara (minimal)
1. Sebagai Stabilisator (law and order),
2. Mengusahakan kesejahteraan & kemakmuran rakyatnya;
3. Mengusahakan Pertahanan & menjaga serangan dr luar;
4. Menegakkan keadilan.
Menurut Charles E. Merriam,
1. Keamanan ekstern;
2. Ketertiban intern;
3. Keadilan;
4. Kesejehateraan umum;
5. Kebebasan.
3.Hakikat Negara & Bentuk-bentuk Kenegaraan
a. Fungsi Negara

Montesquieu, fungsi negara
mencakup tiga tugas pokok
“Trias Politica” :
1. Fungsi Legislatif.
2. Fungsi Eksekutif.
3. Fungsi Yudikatif.
Menurut Para Ahli
Goodnow, fungsi
negara ada dua :
1. Policy Making.
2. Policy Executing.
Mohammad Kusnardi, S.H., fungsi negara ada dua :
1. Menjamin ketertiban (law and order).
2. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat.

Pandangan Lain Tentang Tugas Negara, yaitu :
1. Mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan
sosial yang bertentangan satu dengan lainnya agar
tidak membahayakan.
2. Mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan
manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan
dari masyarakat seluruhnya.
Tugas Negara Secara Umum :
1. Tugas Esensial.
2. Tugas Fakultatif.

Pada umumnya, suatu negara didirikan dengan
tujuan untuk :
 Menciptakan kesejahteraan
 Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman.
Semua rakyat yang menjadi bagiannya.
b. Tujuan Negara
Tujuan masing-masing negara sangat
dipengaruhi oleh tata nilai sosial
budaya, kondisi geografis, sejarah
terbentuknya, serta politik dari
penguasa yang bersangkutan.

1. Ajaran Plato, negara bertujuan utk memajukan kesusilaan
manusia, sbg perseorangan (individu) & sbg makhluk sosial.
2. Ajaran Negara Kekuasaan (Machiavelli dan Shang Yang),
negara bertujuan utk memperluas kekuasaan semata-mata.
3. Ajaran Theokratis (Kedaulatan Tuhan), tujuan negara untuk
men-capai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram
dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan (T.
Aquinas, Agustinus).
4. Ajaran Negara Hukum, negara bertujuan untuk menyeleng-
garakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpe-
doman kepada hukum (Immanuel Kant).
5. Negara kesejahteraan (welfare state), tujuan negara adalah
mewujudkan kesejahteraan umum (Mr. R. Kranenburg).
Pandangan Para Ahli Tentang Tujuan Negara

Pandangan Fasisme :
 Negara bukan ciptaan rakyat melainkan ciptaan
orang kuat.
 Negara wajib ”menggembleng” dan mengisi jiwa
rakyat secara totaliter, diktatorial, dan
nasionalisme.
Teori Fasisme
Kata fasisme berasal dari kata “fascio” = “kelompok
politik”. Muncul istilah Fascio de Combattimento atau
“Barisan Tempur”, yg dipraktikkan di Italia pada zaman
B. Mussolini (1883-1945).

Ciri-ciri Negara Fasis :
a. Ditandai oleh kediktatoran satu partai yang kaku;
b. Adanya penindasan terhadap oposisi;
c. Menganut paham nasionalisme yang sempit;
d. Seluruh aspek kehidupan warga negara diatur, dikontrol, dan
dikendlikan secara ketat oleh pemerintah fasis yang
sentralistis;
e. Moralitas sering diabaikan demi mencapai tujuan negara fasis;
f. Pengaturan perekonomian sangat sentralistis;
g. Tujuan negara fasis adalah “Imperium Dunia”. Pemimpin
bercita-cita untuk mempersatukan semua bangsa di dunia
menjadi satu negara atau kekuatan bersama.

Teori Individualisme
Individualisme dalam arti luas adalah
perjuangan menuju kebebasan atau liberalisme.
Negara hanya berfungsi sebagai “Penjaga
Malam”.
Dalam arti ekonomis, bahwa
kebebasan dalam kehidupan
ekonomi tidak boleh dibatasi oleh
pemerintah atau masyarakat.
Dalam arti politis,
Negara ada untuk individu, bukan
individu untuk negara.

Teori Sosialisme
Sosialisme menentang kemutlakan milik pribadi dan
menyokong pemakaian milik pribadi tersebut untuk
kesejahteraan umum.
Sosialisme sebagai tahap transisi
menuju komunisme.
Pada tahap komunisme, hak milik
pribadi, kelas-kelas, dan negara benar-
benar dihapus;
Sarana-sarana produksi dimiliki secara
bersama-sama negara tanpa kelas.

Persamaan dan perbedaan antara Sosialisme dan
Komunisme
Persamaan Sosialisme
dan Komunisme
Perbedaan
Sosialisme Komunisme
Negara mempunyai hak
campur tangan dalam
berbagai segi kehidupan
masyarakat. Hal ini
dilakukan demi terca-
painya tujuan negara,
yaitu memberi Kebaha-
giaan yang sebesar-
besarnya dan merata
bagi setiap anggota
masyarakat.
a. Negara masih
mengakui hak milik
pribadi atas alat
produksi terbatas.
b. Untuk menciptakan
kesejahteraan
bersama, negara
menggunakan cara-
cara damai.
c. Keberadaan negara
diperlukan untuk
selama-lamanya.
a. Negara melakukan
hak milik pribadi
atas alat produksi.
b. Untuk menciptakan
kesejahteraan ber-
sama secara revolu-
sioner, negara
menghalalkan segala
cara.
c. Keberadaan negara
hanya sementara
waktu diperlukan.

Teori Integralistik
Paham Integralistik, beranggapan bahwa negara didiri-kan
bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan
tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh
masyarakat negara yang bersangkutan.
Paham integralistik Indonesia pertama kali
dikemukakan oleh Prof. Dr. Soepomo.
Merupakan aliran pemikiran yg paling sesuai dengan
karakteristik bangsa Indonesia yg kekeluargaan.
Gagasan ini kemudian menjadi dasar terbentuknya
Tujuan Negara Republik Indonesia, seperti termaktub
dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

4.Bentuk Negara Dan Bentuk Kenegaraan
Jika ditinjau dari sifat hubungan dan cara
pengelolaan suatu negara baik ke dalam maupun ke
luar, maka dapat dibedakan antara “Bentuk Negara”
dengan “Bentuk Kenegaraan”.
Perihal Pengertian Contoh
Bentuk
Negara
Apabila hubungan atau ikatan itu
“merupakan suatu negara”
 Negara Kesatuan
 Negara Serikat
Bentuk
Kenegaraan
Apabila hubungan atau ikatan itu
“tidak merupakan suatu negara”
 Perserikatan Negara
 Daerah Mandat, dll.
Bentuk Negara

BENTUK
NEGARA
NEGARA
KESATUAN
NEGARA
SERIKAT
Negara Kesatuan, adlh
negara merdeka dan
berdaulat yg pemerinta-
hannya diatur oleh pe-
merintah pusat. Negara
Kesatuan ada sentra-
lisasi & desentralisasi.
Negara Serikat, mrp bentuk gabungan
beberapa negara bagian (tidak berdau-
lat) yg menyerahkan sebagian urusannya
kepada pemerintah pusat yg menyang-
kut kepentingan bersama dlm beberapa
urusan.

Pada negara
serikat, jabatan
Kepala Negara
bagian antara
lain : Gubernur
(AS, Australia).
Negara
Indonesia
Serikat (27 Des
1949 s.d. 17 Ags
1950).
NEGARA
BAGIAN
A
NEGARA
BAGIAN
B
NEGARA
BAGIAN
C
NEGARA SERIKAT
Pemerintah Pusat Negara Serikat :
- Pemegang Kedaulatan ke luar
- Berperan thd negara bagian

Konfederasi, mrp
gabungan beberapa
negara yg
anggotanya masing-
masing berdaulat
penuh baik ke
dalam/ke luar.
Ikatan tsb dibuat
atas dasar
perjanjian baik
tentang politik LN,
pertahanan dsb.
NEGARA
ANGGOTA
A
NEGARA
ANGGOTA
B
NEGARA
ANGGOTA
C
PERSERIKATAN NEGARA
Pemerintah Pusat
Perserikatan Negara :
- Kurang berperan thd negara anggota
- Hanya merupakan lambang
Bentuk Kenegaraan

Bentuk-
bentuk
Kenegaraan
Pada
Umumnya :
1. Koloni
2. Protektorat
3. Mandat
4. Trustee (Perwalian)
5. Dominion
6. Uni
a. Uni Personil;
b. Uni Riil;
c. Uni Zui Generalis.

• Merupakan klasifikasi negara yang dilihat dari model
penyatuan masyarakatnya dan hubungan pusat dan
daerah. Antara lain:
1. Negara Kesatuan : negara yang model masyarakatnya
tidak mengenal adanya kekuasaan diluar kekuasaan
pemerintah pusat. Di dalam negara kesatuan,
kekuasaan daerah pada dasarnya adalah pemberian
atau residu dari kekuasaan pemerintah pusat.
Contohnya negara kesatuan Indonesia;
2. Negara Federal ; negara yang model hubungan antara
pusat dan daerah didasarkan pada dualisme
kekuasaan. Namun kekuasaan yang paling awal adalah
kekuasaan dari daerah. Dalam negara federal
pemerintah pusat pada dasarnya adalah bentukan
kesepakatan dari daerah – daerah.

• Negara konfederasi : merupakan bentukan dari
beberapa negara berdaulat untuk merumuskan
sebuah pemerintahan bersama. Perbedaannya
antara negara federal dan konfederasi adalah
pada persoalan kedaulatan negara yang
tergabung di dalamnya. Negara federal tidak
terbentuk dari gabungan negara – negara yang
berdaulat, sedangkan negara konfederasi
terbentuk dari gabungan negara – negara yang
berdaulat. Maka keputusan negara konfederasi
tidak mengikat seluruh warga negaranya.
Contohnya adalah Swiss.

Koloni
• negara jajahan dari negara lain. Dalam negara koloni, urusan
politik, hukum, dan pemerintahan masih tergantung pada
negara yang menjajahnya.
• Contoh : Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama 3
½ abad
Perwakilan
• Wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang
dalam perang dunia II dan berada di bawah naungan Dewan
Perwalian PBB serta negara yang menang perang
• Contohnya Papua New Guinea bekas jajahan Inggris berada
di bawah naungan PBB sampai dengan tahun 1975

Mandat
• merupakan suatu negara yang tadinya merupakan jajahan dari negara-negara
yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu
negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga
Bangsa-Bangsa
• Contoh : Negara Kamerun bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis.
Protektorat
• merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang
kuat. Biasanya negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat.
Hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri dan pertahanan negara
diserahkan kepada negara pelindungnya (suzeren).
• Negara Tunisia, Maroko, Uni Indo cina (Kamboja, Laos, Vietnam) sebelum
merdeka merupakan protektorat dari Prancis.
Contoh :Mesir semasa protektorat Turki tahun 1917, Zanzibar semasa
protektorat Inggris tahun 1890 dan Albania semasa protektorat Italia tahun 1936

Dominion
• merupakan suatu negara yang tadinya merupakan jajahan Inggris yang telah
merdeka dan berdaulat serta mengakui Raja Inggris sebagai rajanya (sebagai
lambang persatuan). Negara-negara dominion tergabung dalam The British
Commonwealth of Nation (negara-negara persekemakmuran)Dominion
merupakan bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris
mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan penuh dalam mengurus praktik-
praktik urusan kenegaraan baik ke dalam maupun ke luar.
• Negara Kanada, Australia, Selandia Baru dan Afrika Selatan
Uni
• merupakan gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan
satu kepala negara yang samaUni dapat dibedakan menjadi beberapa bagian:

• Uni Personil (Personele Unie), merupakan gabungan dua atau
lebih negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama
sebagai kepala negara. Sementara itu segala urusan dalam
negeri dan luar negeri diurus oleh negara masing-masing.
Contoh : Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg) yang
tergabung dalam uni personil tahun 1839-1890. dan Inggris –
Scotlandia tahun 1603-1707
• Uni Riil (Reele Unie), merupakan gabungan dua negara atau
lebih yang berdasarkan suatu traktat mengadakan ikatan yang
dikepalai oleh seorang raja dan membentuk alat kelengkapan uni
guna mengatur kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu
umumnya berupa persoalan-persoalan yang menyangkut politik
luar negeri
Contoh : Uni Austria-Hongaria tahun 1867-1919, dan Uni
Swedia-Norwegia tahun 1815-1905
• Uni Zui Generalis, merupakan gabungan dua negara atau lebih
yang mempunyai kelengkapan bersama untuk mengurus
kepentingan luar negeri, setelah ada kesepakan lewat perjanjian.
Contoh : Uni Indonesia-Belanda tahun 1949-195

• Selain bentuk kenegaraan tersebut di atas ada juga
istilah lain seperti Serikat Negara (Konfederasi).
Perserikatan ini berdasarkan perjanjian dengan maksud
tertentu.
Misalnya : yang menyangkut bidang politik luar negeri
dan pertahanan bersama. Untuk menyelenggarakan
kepentingan serikat dalam perjanjian dibentuklah badan
pemerintahan secara kolektif. Dalam konfederasi,
kedaulatan negara anggota tetap utuh.Konfederasi
(serikat negara) dalam hukum internasional bukanlah
negara, karena masing-masing negara yang membentuk
konfederasi tetap memiliki kedudukan internasional.
Contoh : Perserikatan Amerika Utara (1776-1778)

1. Ajaran plato (249 – 347 SM)
Plato mengemukakan lima bentuk pemerintahan negara. Kelima
bentuk itu menurut Plato harus sesuai dengan sifat – sifat
tertentu manusia. Adapun kelima bentuk itu sebagai berikut.
• Aristrokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipengang oleh
kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran
keadilan,
• Timokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
orang – orang yang ingin mencapai kemashuran dan
kehormatan,
• Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
golongan hartawan,
• Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
rakyat jelata,
• Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang

2. Ajaran Aristoteles (384 – 322 SM)
Aristoteles membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan dua
kriteria pokok, yaitu jumlah orang memegang pucuk pemerintahan
dan kualitas pemerintahannya. Berdasarkan dua kriteria tersebut,
perbedaan bentuk pemerintahan adalah sebagai berikut.
• Monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh satu
orang demi kepentigan umum, sifat pemerintahan ini baik dan
ideal.
• Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh saru
orang demi kepentingan pribadi, bentuk pemerintahan ini buruk
dan kemerosotan.
• Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknya.
Bentuk pemerintahan ini merupakan pemerosotan dan buruk.
• Politea, yaitu bentuk pemerintahan yang dianggap oleh seluruh
rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik
dan ideal.
• Demokrasi, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang

• Ajaran polybios (204 – 122 M)
• Ajaran polybios yang dikenal dengan teori Siklus, sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut
dari Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal politea
dan demokrasi.
• Monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya mendirikan kekuasaan atas nama rakyat
dengan baik dan dapat dipercaya. Namun pada perkembangannya, para penguasa dalam hal ini
adalah raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung
sewenang – wenang dan menindas rakyat. Bentuk pemerintahan monarki bergeser menjadi tirani.
•
Dalam situasi pemerintahan tirani yang sewenang – wenang, mumcullah kaum bengsawan yang
bersekongkol untuk melawan. Mereka bersatu untuk mengadakan pemberontakan sehingga
kekuasaan beralih kepada mereka. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh beberapa orang dan
memperhatikan kepentingan umum. Pemerintahan pun berubah dari tirani menjadi aristokrasi.
•
Aristokrasi yang semula baik dan memperhatikan kepentingan umum, pada perkembangan tidak lagi
menjalankan keadilan dan hanya mementingkan diri sendiri. Keadaan itu mengakibatkan
pemerintahan Aristokrasi bergeser ke Oligarki.
•
Dalam pemerinyahan Oligarki yang tidak memiliki keadilan rakyat mengambil alih kekuasaan untuk
memperbaiki nasib lewat pemberontakan. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan
rakyat. Akibatnya, pemerintahan bergeser menjadi demokrasi. Namun, pemerintahan demokrasi yang
awalnya baik lama kelamaan banyak diwarnai kekacauan, kebobrokan, dan korupsi sehingga hukum
sulit ditegakkan. Akibatnya pemerintahan berubah menjadi okhlokrasi. Dari pemerintahan okhlokrasi
ini kemudian muncul seorang yang kuat dan berani yang dengan kekerasan dapat memegang
pemeritahan. Dengan demikian, pemerintahan dipengang oleh satu tangan lagi dalam bentuk
monarki.
• Perjalanan siklus pemerintahan diatas memperlihatkan kepada kita adanya hubungan kausal (sebab –
sebab) antara bentuk pemerintahan yang satu dengan yang lain. Itulah sebabnya polybios
beranggapan bahwa lahirnya pemerintahan yang satu dengan yang lain merupakan akibat dari
pemerintahan yang sebelumnya telah ada.

• Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit
Constitutional membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki
dan republik. Perbedaan antara bentuk pemerintahan “monarki”
dan “republik” menurut Leon Duguit, adalah ada pada kepala
negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun – temurun, maka
kita berhadapan dengan Monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk
tidak berdasarkan turun – temurun tetapi dipilih, maka kita
berhadapan dengan Republik.
• Dalam praktik – praktik ketatanegaraan, bentuk pemerintahan
monarki dan republik dapat dibedakan atas:
• Monarki absolut
• Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara
yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu,, syah, atau kaisar) yang
kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja
merupakan wewenang yang hrus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri
raja terdapat kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang
menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh Perancis
semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat

• Monarki konstitusional
• Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara
yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi undang –
undang dasar (konstitusi). Proses monarki kontitusional adalah sebagai
berikut:
• Ada kalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri
karena takut dikudeta. Contohnya: negara Jepang dengan hak octroon.
• Ada kalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya
revolusi rakyat terhadap raja. Contohnya: inggris yang melahirkan Bill of
Rights I tahun 1689, Yordania, Denmark, Aarab Saudi, Brunei
Darussalam.
•
Monarki parlementer
• Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara
yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR)
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer,
kekuasaan, eksekutif dipegang oleh kabinet (perdanan menteri) dan
bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagain kepala
negara (simbol kekeuasaan) yang kedudukannya ridak dapat diganggu
gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap

• Republik absolut
• Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa
ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi
dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik.
Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidak
berfungsi.
• Republik konstitusional
• Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang
kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun,
kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu,
pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.
• Republik parlementer
• Dalam sistem republik palementer, presiden hanya berfungsi
sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu –
gutat. Sedangkan kepala pemerintah berada di tangan perdana
menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem
ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif.

• Sistem Pemerintahan Parlementer;
• Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang
mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam
pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen yang
duduk di pemerintahan berhak/memiliki wewenang untuk mengangkat
perdana mentri sekaligus menjatuhkan permerintahan yang sedang
memimpin negara melalui beberapa macam cara seperti salah satunya
mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang
berkuasa.
• Sistem Pemerintahan Presidensial;
• sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang
kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden. Dalam sistem
pemerintahan ini, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan tertinggi
yang berhak mengambil berbagai macam keputusan atau pun kebijakan
yang berkaitan dengan negara.
• Sistem Pemerintahan Komunis;
• Sistem pemerintahan komunis merupakan sistem pemerintahan yang
menganut asas komunisme (tidak mengakui keberadaan Tuhan). Dalam
pemerintahan komunis, setiap orang harus hidup sama rata dan setara,

• Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal;
• Sistem pemerintahan demokrasi liberal merupakan sistem
pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan demokrasi
dan sistem pemerintahan liberal. Dalam sistem pemerintahan ini,
pengendalian kekuasaan dilakukan oleh kepala pemerintahan
yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
• Sistem Pemerintahan Liberal;
• Sistem pemerintahan liberal merupakan sistem pemerintahan yang
menganut asas kebebasan sebagai landasan penetapan
kebijakannya. Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah tidak
begitu banyak menetapkan kebijakan, dan mayoritas aktivitas di
dalam negara dijalankan oleh pihak swasta.
• Sistem Pemerintahan Semi Presidensial;
• Sistem pemerintahan semi presidensial merupakan sistem
pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer
dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem
pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi ada di dua pihak yaitu di
tangan presiden (sebagai pemimpin negara) dan di tangan
parlemen (sebagai wakil rakyat).

Waktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Memahami HakiKat Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Kompetensi Dasar :
1.3. Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan
NKRI
1.4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasio-
nalisme dan patriotisme dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

• Menguraikan pengertian Negara Kesatuan Republik
Indonesia
• Mendeskripsikan fungsi Negara Kesatuan Negara
Republik Indonesia
• Menganalisis tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
• Mendeskripsikan semangat kebangsaan,
nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengertian NKRI
Fungsi & Tujuan NKRI
NEGARA
KESATUAN
REPUBLIK
INDONESIA
Fungsi
Tujuan
Semangat Kebangsaan
Nasionalisme
Patriotisme

NKRI adalah negara kepulauan yang terbentang pada
06.080 Lintang Utara (LU) – 11.150 Lintang Selatan (LS)
dan 94.450 – 141.050 Bujur Timur (BT) yang diapit oleh dua
benua (Asia dan Australia) serta dua samudra (Indonesia
dan Pasifik).
5.Pengertian NKRI
Tonggak sejarah berdirinya NKRI :
• Berdirinya Budi Utomo (1908) sbg tonggak perintis.
• Lahirnya Konggres Pemuda II pada tanggal 28
Oktober 1928 sebagai tonggak penegas.
• Diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia tgl 17
Agustus 1945 sebagai tonggak pendobrak.

Berdirinya NKRI,
memiliki fungsi
yaitu, sebagai
pengatur
kehidupan
dalam negara
untuk
menciptakan
tujuan-tujuan
negara.
6. Fungsi Dan Tujuan NKRI
Fungsi-fungsi negara scr
umum mencakup :
• Sebagai Stabilisator.
• Mengusahakan
kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat.
• Mengusahakan pertahanan
untuk menangkal kemung-
kinan serangan dari luar.
• Menegakkan keadilan.

Tujuan negara, ditujukan utk mengarahkan segala kegiatan dan
sekaligus menjadi pedoman dlm penyusunan & pengen-dalian
alat kelengkapan negara serta kehidupan rakyatnya.
Fungsi dan sekaligus tujuan NKRI
yaitu mencakup :
• Melindungi Segenap Bangsa
Indonesia dan Seluruh Tumpah
Darah Indonesia,
• Memajukan Kesejahteraan Umum,
• Mencerdaskan Kehidupan Bangsa,
• Ikut Melaksanakan Ketertiban
Dunia yang Berdasarkan
Kemerdekaan, Perdamaian Abadi,
dan Keadilan Sosial.
Bagi NKRI,
bahwa fungsi
negara
sekaligus mrp
tujuan negara
yang ingin
dicapai sesuai
Pembukaan
UUD 1945.

7.Semangat Nasionalisme dan Patriotisme
Nasionalisme adalah faham kebangsaan yg tumbuh
karena ;
 Adanya persamaan nasib dan sejarah serta
kepentingan untuk hidup bersama,
 Sbg suatu bangsa yg merdeka, bersatu, berdaulat,
demokratis, dan maju di dalam suatu kesatuan
bangsa dan negara, serta
 Cita-cita bersama guna mencapai, memelihara,
dan mengabdikan identitas, persatuan,
kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan
negara bangsa yang bersangkutan.
a. Nasionalisme

Manifestasi Faham Nasionalisme :
1. Kesadaran Seseorang Bahwa Dirinya Merupakan
Anggota Atau Warga Negara Bangsanya;
2. Kebanggaan Seseorang Akan Negara Bangsanya;
3. Kecintaan Seseorang Akan Negara Bangsanya;
4. Kesetiaan & Ketaatan Seseorang Thd Negara
Bangsanya;
5. Perjuangan Seseorang Bagi Kepentingan Negara
Bangsanya;
6. Kerelaan Berkorban Bagi Nagara Bangsanya

Nasionalisme :
Dalam arti sempit, yaitu perasaan kebangsaan atau
cinta terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebih-
lebihan, shg memandang bangsa lain lebih rendah
(Chauvinisme).
Dalam arti luas, yaitu perasaan cinta atau bangga
thd tanah air & bangsanya sendiri dgn tetap
menghormati bangsa lain karena merasa sebagai
bagian dari bangsa lain di dunia.

Mrp semangat/sikap yang bersumber dari
perasaan cinta kepada tanah air dan
bangsa sehingga menimbulkan sikap
gagah berani, pantang menyerah dan rela
berkorban demi bangsa dan negaranya.
Implementasi Patriotisme Dapat
Dilaksanakan :
Pada Masa Darurat (Perang), perjuangan
melawan penjajah dalam mewujudkan
kemerdekaan & kedaulatan.
Pada Masa Damai (Paska Kemerdekaan),
mampu meningkatkan kemampuan diri,
memelihara persatuan, dan lain-lain.
b. Semangat Nasionalisme

Mrp kesadaran budi yang mendorong orang rela
menyerahkan kesetiaan tertinggi kepada bangsa
dan atau negara bangsa.
Di Indonesia, awal semangat kebangsaan
dipelopori antara lain Dr. Soetomo, Dr. Wahidin
Sudirohusodo, yang ditandai lahirnya (Boedi
Oetomo) dengan tujuan mencerdaskan bangsa
berdasarkan kesadaran, tekad, dan upaya untuk
maju atas dasar falsafah dan wawasan yang
bersumber pada kepribadian nusantara.
c. Penerapan Semangat
Kebangsaan

Semangat kebangsaan antara lain dapat diterapkan
dengan cara :
1. Keteladanan, merupakan sikap dan perilaku yang
patut dicontoh karena perkataan & perbuatan.
2. Pewarisan, mrp cara atau proses dalam menu-
runkan, memberikan sesuatu kepada pihak lain.
3. Ketokohan, mrp sosok yg terkenal dan disegani
krn pangaruhnya sangat besar di masyarakat.
Semangat kebangsaan adalah kekuatan yang
terpokok dari setiap ideologi yang ada di dunia

Cara Menanamkan Semangat Kebangsaan
1. Menyampaikan Sejarah Para Pahlawan Dalam
Mempertahankan Negara Bangsanya Atau Dalam
Memperjuangkan Eksistensi Negara Bangsanya.
2. Menyampaikan Gambaran Tentang Kebolehan &
Kehebatan Negara Bangsa Indonesia.
3. Menyampaikan Berbagai Tantangan Negara
Bangsa Yang Perlu Diwaspadai Dan Diantisipasi
Dengan Tindakan-tindakan Tertentu.

BANGSA DAN NEGARA

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a BANGSA DAN NEGARA

Semelhante a BANGSA DAN NEGARA (20)

Mais de dionteguhpratomo

Mais de dionteguhpratomo (20)

Último

Último (14)

BANGSA DAN NEGARA