Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

1. Pemeriksaan dengan
Tujuan Tertentu
Seminar Pemeriksaan Keuangan Negara
9 C Reguler

2. Kelompok VI
ARIEF RAHMAN S.
MARYSA NOVEGASARI
NURUL AINUZZAHRAH
1
2
3
4 TRI NUR RAMADHANI

3. Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu

4. Jenis Pemeriksaan
Memberikan opini atas
kewajaran penyajian LK
Pemeriksaan
Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan
tujuan tertentu

5. Jenis Pemeriksaan
Menilai kinerja suatu
organisasi, program, atau
kegiatan yang meliputi
audit atas aspek
EKONOMI, EFISIENSI,
EFEKTIVITAS
Pemeriksaan
Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan
tujuan tertentu

6. Jenis Pemeriksaan
bertujuan untuk
memberikan simpulan atas
suatu hal yang diperiksa.
Pemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu dapat
bersifat eksaminasi, reviu,
atau prosedur yang
disepakati.
Pemeriksaan
Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan
tujuan tertentu

7. CONTENT
1 Gambaran Umum PDTT
2 Perbedaan PDTT dengan Pemeriksaan Lain
3 PDTT berdasarkan SPKN
4 PDTT berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan
5 Resume Hasil PDTT BPK Semester I 2013

8. 1 Gambaran Umum PDTT
• Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit
yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar
audit keuangan dan audit kinerja.
• bertujuan untuk memberikan simpulan atas
suatu hal yang diperiksa.
• menurut ISSAI, lingkup pemeriksaan meliputi
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Audit dengan tujuan tertentu merupakan
bagian/irisan dari kedua pemeriksaan tersebut.

9. 1 Gambaran Umum PDTT
Sifat PDTT
eksaminasi
review
Prosedur yang disepakati

10. pengujian yang memadai
untuk menyatakan
simpulan dengan tingkat
keyakinan positif bahwa
suatu pokok masalah telah
sesuai atau telah disajikan
secara wajar dalam semua
hal yang material sesuai
dengan kriteria.
1 Gambaran Umum PDTT
eksaminasi
review
Prosedur yang
disepakati

11. 1 Gambaran Umum PDTT
• pengujian yang memadai untuk
menyatakan simpulan dengan
tingkat keyakinan negatif bahwa
tidak ada informasi yang
diperoleh pemeriksa dari
pekerjaan yang dilaksanakan
menunjukkan bahwa pokok
masalah tidak sesuai dengan
kriteria dalam semua hal yang
material.
eksaminasi
review
Prosedur yang
disepakati

12. 1 Gambaran Umum PDTT
• pengujian yang memadai
untuk menyatakan
simpulan atas hasil
pelaksanaan prosedur
tertentu yang disepakati
dengan pemberi tugas
terhadap pokok
masalah.
eksaminasi
review
Prosedur yang
disepakati

13. 1 Gambaran Umum PDTT
Meliputi:
1.Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan
2.audit investigatif
3.audit atas sistem pengendalian intern

14. 1 Gambaran Umum PDTT
Contoh PDTT:
· Pemeriksaan atas subsidi pangan program raskin yang
bertujuan untuk menilai ketepatan penghitungan dan
pembebanan;
· Pemeriksaan atas belanja barang/modal yang bertujuan
untuk menilai kepatuhan terhadap Keppres 80 Tahun 2003;
· Pemeriksaan atas manajemen utang yang bertujuan untuk
menilai SPI dan kepatuhan terhadap loan agreement;

15. 1 Gambaran Umum PDTT
• Dalam PDTT, Pemeriksa tidak harus
memberikan rekomendasi, bahkan dalam
beberapa kasus, Pemeriksa tidak boleh
memberikan rekomendasi.
• Penentuan sifat PDTT yang akan dilakukan
pemeriksa harus mempertimbangkan
prosedur yang akan dijalankan dan tingkat
keyakinan yang diinginkan pengguna.

16. Perbedaan 2 PDTT dengan Pemeriksaan Lain UMUM
Aspek Rik. Kinerja Rik. Keuangan PDTT
Tujuan Menilai apakah auditee telah
mencapai tujuan atau
harapan yang telah
ditetapkan
Menilai apakah akun-akun
disajikan secara wajar
memberikan simpulan atas
suatu hal yang diperiksa
Fokus Program dan kegiatan
organisasi
Sistem Akuntansi dan sistem
manajemen
Bermacam-macam
tergantung pada penugasan
Dasar Akademik Ekonomi, Ilmu Poitik,
Sosiologi, dan lain-lain
Akuntansi Ekonomi, Ilmu Poitik,
Sosiologi, dan lain-lain
Metode Bervariasi antara satu
proyek/program/kegiatan
dan
proyek/program/kegiatan
lainnya
Kurang lebih telah terstandar
Manajemen hutan
Isasi
Bervariasi
Kriteria Penilaian Terdapat Kriteria yang unik
untuk masing-masing
pemeriksaan
Kriteria yang sama untuk
semua kegiatan audit
Terdapat Kriteria yang unik
untuk masing-masing
pemeriksaan
Laporan -.Struktur dan isi laporan
bervariasi
- Dipublikasikan secara
tidak tetap
- Bentuk laporan kurang lebih
terstandarisasi
- Dipublikasikan secara
berkala
-.Struktur dan isi laporan
bervariasi
-.Dipublikasikan secara
tidak tetap

17. No. Hal Audit Kinerja Audit Keuangan PDTT
1. Pernyataan Standar
Pemeriksaan
SPKN menetapkan empat standar
pelaksanaan
SPKN memberlakukan tiga
pernyataan standar pekerjaan
lapangan SPAP IAI dan menetapkan
lima standar pelaksanaan tambahan
SPKN memberlakukan dua
pernyataan standar pekerjaan
lapangan SPSP IAI dan menetapkan
lima standar pelaksanaan tambahan
2. Pengendalian Internal Apabila PI berpengaruh signifikan
terhadap tujuan audit, PI bisa
menjadi salah satu tujuan akhir
yang diperiksa dan diberikan
rekomendasi.
Untuk menentukan kedalaman
pengujian substantive yang akan
dilakukan
Dilakukan apabila PDTT berupa
eksaminasi
3. Istilah yang digunakan
untuk menunjuk pada
materialitas/signifikansi
Signifikansi Materialitas Materialitas
4. Bukti Audit - Pernyataan standar pekerjaan
lapangan ketiga
- Menekankan pada kecukupan,
kompetensi, dan relevansi bukti.
- Merupakan dasar bagi temuan
dan rekomendasi pemeriksa.
- Pernyataan standar pekerjaan
lapangan ketiga SPAP-IAI
- Menekankan pada kompetensi
bukti
- Merupakan dasar untuk
menyatakan pendapat atas
laporan keuangan
- Pernyataan standar pekerjaan
lapangan kedua SPAP-IAI.
- Menekankan pada kecukupan bukti
- Merupakan dasar bagi simpulan
5. Kriteria Tidak dijelaskan dalam standar - Spesifik untuk setiap penugasan
audit
- Bagian dari standar pelaksanaan
pertama tentang perencanaan
- Prinsip akuntansi
yang berlaku umum (GAAP)
- Tidak dijelaskan dalam
standar
Perbedaan 2 PDTT dengan Pemeriksaan Lain
STANDAR
PELAKSANAAN

18. STANDAR
PELAPORAN
Perbedaan 2 PDTT dengan Pemeriksaan Lain
No. Hal Audit Kinerja Audit Keuangan PDTT
1. Isi Laporan Di luar standar pelaporan SPAP-IAI
laporan memuat:
a..Pernyataan pemeriksaan
dilakukan sesuai standar
pemeriksaan
b. Tujuan, lingkup, dan metodologi
pemeriksaan
c..Hasil pemeriksaan berupa
temuan, simpulan, dan
rekomendasi;
d..Pelaporan tanggapan dari
pejabat yang bertanggung jawab
Di luar standar pelaporan SPAP-IAI
laporan memuat:
a..Pernyataan kepatuhan terhadap
standar pemeriksaan
b. Pelaporan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundangan
c..Pelaporan tentang pengendalian
internal
d..Hasil pemeriksaan berupa opini;
e..Pelaporan tanggapan dari pejabat
yang bertanggung jawab
f..Pelaporan Informasi Rahasia
Di luar standar pelaporan SPAP-IAI
laporan memuat:
a..Pernyataan kepatuhan
terhadap standar pemeriksaan
b..Pelaporan tentang kelemahan
pengendalian internal,
kecurangan, penyimpangan, serta
ketidakpatutan;
c..Hasil pemeriksaan berupa
simpulan;
d..Pelaporan tanggapan dari
pejabat yang bertanggung jawab
e. Pelaporan Informasi Rahasia
2. Tujuan, Lingkup,
dan metodologi
Harus dimuat dalam laporan
karena tujuan, lingkup, dan
metodologi setiap pemeriksaan
belum tentu sama
Tidak diatur dalam pernyataan
standar karena tujuannya sudah
jelas yaitumemberikan opini atas
laporan keuangan
Tidak diatur dalam pernyataan
standar karena tema
pemeriksaan yang bervariasi
3. Unsur Mutu
laporan
Tepat waktu, lengkap, akurat,
objektif, meyakinkan, jelas, dan
ringkas.
Tidak diatur dalam pernyataan
standar
Tidak diatur dalam pernyataan
standar

19. 3 PDTT berdasarkan SPKN
PDTT dilaksanakan berdasarkan 3 pernyataan standar pemeriksaan, yaitu:
PSP 01 Standar Umum Pemeriksaan
PSP 06 Standar Pelaksanaan PDTT
PSP 07 Standar Pelaporan PDTT

20. PSP 01
PSP 06
PSP 07
Terdapat 4 pernyataan standar umum:
Persyaratan kemampuan/keahlian
independensi
Penggunaan kemahiran profesional secara
cermat dan seksama
Pengendalian mutu
3 PDTT berdasarkan SPKN

21. 3 PDTT berdasarkan SPKN
PSP 01
PSP 06
PSP 07
Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu,
Standar Pemeriksaan memberlakukan dua
pernyataan standar pekerjaan lapangan
perikatan/penugasan atestasi SPAP yang
ditetapkan IAI berikut ini :
a.Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya
dan jika digunakan asisten harus
disupervisi dengan semestinya.
b. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk
memberikan dasar rasional bagi simpulan
yang dinyatakan dalam laporan.

22. PSP 01
PSP 06
PSP 07
Terdapat 5 standar pelaksanaan tambahan:
Komunikasi pemeriksa
Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan
sebelumnya
Pengendalian intern
Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan
dari ketentuan peraturan perundang-undangan; kecurangan (fraud),
serta ketidakpatutan (abuse).
Dokumentasi pemeriksaan
3 PDTT berdasarkan SPKN

23. 3 PDTT berdasarkan SPKN
PSP 01
PSP 06
PSP 07
Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Standar
Pemeriksaan memberlakukan empat pernyataan standar
pelaporan perikatan/penugasan atestasi dalam SPAP yang
ditetapkan IAI sebagai berikut :
a.Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan
menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan.
b.Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai
apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat
pengukur.
c.Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang
signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi.
d.Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi
yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau
berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur
yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang
keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak
yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.

24. PSP 01
PSP 06
PSP 07
Terdapat 5 standar pelaporan tambahan:
Pernyataan kepatuhan terhadap Standar
Pemeriksaan
Pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, kecurangan,
penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan
serta ketidakpatutan.
Pelaporan tanggapan dari pejabat yang
bertanggung jawab
Pelaporan informasi rahasia
Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil
pemeriksaan
3 PDTT berdasarkan SPKN

25. PDTT berdasarkan 4 Petunjuk Pelaksanaan

26. PDTT berdasarkan 4 Petunjuk Pelaksanaan
Perencanaan Pemeriksaan
Terdiri dari 5 tahap:
Pemahaman tujuan dan harapan penugasan
pemahaman entitas
penilaian risiko dan SPI
penetapan kriteria pemeriksaan
penyusunan program pemeriksaan (P2) dan program kerja
perorangan (PKP).

27. PDTT berdasarkan 4 Petunjuk Pelaksanaan
Perencanaan Pemeriksaan

28. PDTT berdasarkan 4 Petunjuk Pelaksanaan
Pelaksanaan Pemeriksaaan
Pengumpulan dan
Analisis Bukti
Penyusunan Temuan
Pemeriksaan (TP)
Penyampaian TP kepada
Entitas yang Diperiksa

29. PDTT berdasarkan 4 Petunjuk Pelaksanaan
Langkah-langkah yang
dilakukan dalam
pengumpulan dan analisis
bukti meliputi pengumpulan
bukti pemeriksaan, analisis
bukti pemeriksaan, dan
penyusunan Kertas Kerja
Pemeriksaan (KKP). Kriteria
bukti pemeriksaan adalah
cukup, kompeten dan relevan
Pengumpulan dan
Analisis Bukti
Penyusunan Temuan
Pemeriksaan (TP)
Penyampaian TP kepada
Entitas yang Diperiksa

30. PDTT berdasarkan 4 Petunjuk Pelaksanaan
Langkah-langkah dalam penyusunan temuan
pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1. Melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk
mengidentifikasi adanya perbedaan (gap) yang
signifikan antara kondisi dan kriteria.
2. Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari
perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab
dari perbedaan tersebut, apabila terdapat
perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan
kriteria.
3. Menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan
dari temuan tersebut sehingga menjadi suatu
temuan pemeriksaan.
Pengumpulan dan
Analisis Bukti
Penyusunan Temuan
Pemeriksaan (TP)
Penyampaian TP kepada
Entitas yang Diperiksa

31. PDTT berdasarkan 4 Petunjuk Pelaksanaan
Konsep TP yang telah mendapatkan
persetujuan dari Ketua Tim
disampaikan oleh Ketua Tim
Pemeriksa kepada pimpinan entitas
atau penanggung jawab kegiatan
entitas yang bersangkutan.
Dalam tahap ini, TP belum merupakan
laporan pemeriksaan melainkan
berupa kumpulan permasalahan yang
ditemukan selama pelaksanaan
pemeriksaan.
Permasalahan ini akan dianalisa untuk
memperoleh simpulan yang memadai
atas hal yang diperiksa.
Pengumpulan dan
Analisis Bukti
Penyusunan Temuan
Pemeriksaan (TP)
Penyampaian TP kepada
Entitas yang Diperiksa

32. PDTT berdasarkan 4 Petunjuk Pelaksanaan
Pelaporan Pemeriksaaan
Penyusunan Konsep LHP
Perolehan Tanggapan dan Tindakan
Perbaikan yang Direncanakan
Penyusunan Konsep Akhir
dan Penyampaian LHP

33. PDTT berdasarkan 4 Petunjuk Pelaksanaan
Konsep LHP disusun oleh Ketua Tim
Pemeriksa dan disupervisi oleh
pengendali teknis. Konsep LHP disusun
berdasarkan temuan pemeriksaan yang
merupakan jawaban dari tujuan
pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Dengan Tujuan Tertentu terdiri
dari:
• Simpulan hasil pemeriksaan atas hal yang
diuji dan temuan Pemeriksa atas pengujian
bukti-bukti selama pelaksanaan
pemeriksaan
• Temuan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundangan yang akan
mempengaruhi simpulan pemeriksaan.
• Simpulan mengenai kelemahan Sistem
Pengendalian Intern yang ditemukan
selama proses pemeriksaan.
Penyusunan
Konsep LHP
Perolehan Tanggapan dan
Tindakan Perbaikan yang
Direncanakan
Penyusunan Konsep Akhir
dan Penyampaian LHP

34. PDTT berdasarkan 4 Petunjuk Pelaksanaan
Konsep Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) yang
telah disetujui penanggung
jawab selanjutnya dibahas
bersama dengan manajemen
entitas yang diperiksa untuk
memperoleh tanggapan dan
rencana perbaikan yang akan
dilakukan.
Penyusunan
Konsep LHP
Perolehan Tanggapan dan
Tindakan Perbaikan yang
Direncanakan
Penyusunan Konsep Akhir
dan Penyampaian LHP

35. PDTT berdasarkan 4 Petunjuk Pelaksanaan
Pemeriksa mengevaluasi tanggapan yang
diberikan oleh entitas secara seimbang.
LHP final yang telah disusun kemudian
direviu dan ditandatangani oleh
penanggung jawab.
LHP Final harus dilengkapi dengan
tanggapan yang berupa tindakan
perbaikan yang direncanakan dari pejabat
entitas yang bertanggung jawab.
LHP Final yang telah ditandatangani oleh
penanggung jawab didistribusikan kepada
pihak yang secara resmi berkepentingan
atau pihak yang telah disepakati sebagai
penerima laporan
Penyusunan
Konsep LHP
Perolehan Tanggapan dan
Tindakan Perbaikan yang
Direncanakan
Penyusunan Konsep Akhir
dan Penyampaian LHP

36. Resume Hasil 5 PDTT BPK Semester 1 2013

37. Resume Hasil 5 PDTT BPK Semester 1 2013
Hasil pemeriksaan dikelompokkan dalam 6 tema
pengelolaan pendapatan
dan pelaksanaan belanja
pengelolaan Program
Perluasan Akses dan
Peningkatan Mutu SMP
penyelenggaraan ujian
nasional tingkat pendidikan
dasar dan pendidikan
menengah 2012 dan 2013
pengelolaan dana PON
XVIII Tahun 2012
pelaksanaan subsidi dan
operasional BUMN
pemeriksaan dengan
tujuan tertentu lainnya

38. Resume Hasil 5 PDTT BPK Semester 1 2013
pengelolaan pendapatan
dan pelaksanaan belanja
pengelolaan Program
Perluasan Akses dan
Peningkatan Mutu SMP
penyelenggaraan ujian
nasional tingkat pendidikan
dasar dan pendidikan
menengah 2012 dan 2013
Pemeriksaan dilakukan pada 7
kementerian/lembaga yang meliputi 12 objek
pemeriksaan.
Cakupan senilai Rp12,91 triliun dari realisasi
anggaran belanja senilai Rp32,92 triliun.
Total temuan pemeriksaan adalah 190 kasus senilai
Rp214,48 miliar merupakan temuan kerugian
negara, potensi kerugian negara, kekurangan
penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan dan
ketidakefektifan, serta termasuk temuan kelemahan
SPI dan penyimpangan administrasi yang tidak
berdampak finansial.

39. Resume Hasil 5 PDTT BPK Semester 1 2013
pengelolaan pendapatan
dan pelaksanaan belanja
pengelolaan Program
Perluasan Akses dan
Peningkatan Mutu SMP
penyelenggaraan ujian
nasional tingkat pendidikan
dasar dan pendidikan
menengah 2012 dan 2013
Cakupan pemeriksaannya:
realisasi anggaran program perluasan akses
dan peningkatan mutu Tahun 2010 dan
2011
Hasil pemeriksaannya:
adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan
yang dapat mengakibatkan kerugian negara,
kekurangan penerimaan, penyimpangan
administrasi, dan ketidakefektifan

40. Resume Hasil 5 PDTT BPK Semester 1 2013
pengelolaan pendapatan
dan pelaksanaan belanja
pengelolaan Program
Perluasan Akses dan
Peningkatan Mutu SMP
penyelenggaraan ujian
nasional tingkat pendidikan
dasar dan pendidikan
menengah 2012 dan 2013
Cakupan Pemeriksaannya:
pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja
penyelenggaraan UN yang bersumber dari APBN TA 2012
dan 2013
Hasil Pemeriksaannya:
adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan
kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah,
kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi,
ketidakefisienan dan ketidakefektifan
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerugian negara
sebanyak 14 kasus senilai Rp37.559,59 juta, di antaranya
terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai
Rp13.213,81 juta.

41. Resume Hasil 5 PDTT BPK Semester 1 2013
pengelolaan dana PON
XVIII Tahun 2012
pelaksanaan subsidi dan
operasional BUMN
pemeriksaan dengan
tujuan tertentu lainnya
Cakupan Pemeriksaan:
realisasi anggaran pembangunan sarana dan
prasarana penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012
oleh Pemerintah Provinsi Riau, penyelenggaraan
kegiatan pada PB PON XVIII Tahun 2012 dan Sub PB
PON XVIII Tahun 2012
Hasil Pemeriksaan:
adanya 1 kasus kelemahan SPI berupa kelemahan
sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja dan 78 kasus
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
senilai Rp31.429,74 juta

42. Resume Hasil 5 PDTT BPK Semester 1 2013
pengelolaan dana PON
XVIII Tahun 2012
pelaksanaan subsidi dan
operasional BUMN
pemeriksaan dengan
tujuan tertentu lainnya
Terdiri atas 3 sub tema:
Pelaksanaan subsidi/KPU  10 BUMN,
temuan sebanyak 165 kasus senilai Rp45,48T
Operasional BUMN  6 objek pemeriksaan
pada 5 entitas BUMN, terdiri dari pengelolaan
kredit dan manajemen aset
Pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi
serta dana PKBL  5 BUMN, atas 2 subtema
yaitu pengelolaan pendapatan, biaya, dan
investasi; pengelolaan dana PKBL

43. Resume Hasil 5 PDTT BPK Semester 1 2013
pengelolaan dana PON
XVIII Tahun 2012
pelaksanaan subsidi dan
operasional BUMN
pemeriksaan dengan
tujuan tertentu lainnya
Pemeriksaan pada:
16 objek pemeriksaan yaitu 11 objek pemeriksaan pada 8
entitas di lingkungan pemerintah pusat dan 5 objek
pemeriksaan pada 5 entitas di lingkungan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD).

44. Terima kasih