Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
•
11 gostaram•3,021 visualizações
Dokumen tersebut membahas tentang revisi UU ITE dan masa depan demokrasi di Indonesia. Internet dianggap sebagai alat penting untuk transparansi pemerintahan, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Namun, beberapa pasal dalam UU ITE seperti pasal pencemaran nama baik, penyebaran kebencian, dan ancaman kekerasan dinilai dapat membatasi kebebasan berekspresi. Hal ini menjadi perhatian mengingat j
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Semelhante a Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia (20)
Mais de Damar Juniarto
Mais de Damar Juniarto (20)
Último
Último (20)
Revisi UU ITE dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia
- 1. REVISI UU ITE & MASA DEPAN DEMOKRASI DI INDONESIA
- 2. PERAN INTERNET DALAM DEMOKRASI Internet menjadi instrumen paling kuat dalam abad ke-‐21 untuk meningkatkan transparansi dalam mengawasi pemerintahan, memberi akses pada informasi, dan juga memfasilitasi warga untuk berpar;sipasi dalam membangun masyarakat yang demokra;s. Internet bukan hanya memampukan seseorang untuk menggunakan hak untuk berpendapat secara bebas, tetapi juga menyuarakan hak asasi manusia dan mendorong kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik. FRANK LA RUE Pelapor Khusus PBB untuk Kemerdekaan Ekspresi 2008-‐2014 Laporan Frank La Rue 16 Mei 2011 hKp://donnybu.com/wp-‐content/uploads/2013/12/G1113201.pdf
- 3. KERISAUAN MENGHADAPI INTERNET Internet juga berperan untuk memenuhi hak atas kebenaran. Tanpa akses ke informasi yang memadai maka gagasan akan transparansi, akuntabilitas pejabat publik, pemberantasan korupsi ataupun par;sipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan, ;dak akan pernah terwujud. Namun kemajuan peran internet telah membuat pemerintah di banyak negara risau. Kerisauan pemerintah ditunjukkan dengan berbagai ;ndakan untuk memblokir konten, memata-‐matai (surveillance) ne;zen dan mengiden;fikasi ak;vis dan mengkriminalisasi pendapat/ekspresi yang sah. FRANK LA RUE Pelapor Khusus PBB untuk Kemerdekaan Ekspresi 2008-‐2014 Laporan Frank La Rue 4 September 2013 hKp://donnybu.com/wp-‐content/uploads/2013/12/G1113201.pdf
- 4. ATURAN INTERNET DI INDONESIA Internet di Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain mengatur mengenai bisnis dan sistem informasi online, juga memuat hal-‐hal yang dipandang ilegal (cybercrime): • konten ilegal seper;: pornografi, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, penodaan agama, pengancaman (Pasal 27, 28, 29 UU ITE); • akses ilegal (Pasal 30); • intersepsi ilegal (Pasal 31); • gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE); • gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE); • penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);
- 5. PERSOALAN DALAM UU ITE Yang berbenturan langsung dengan kemerdekaan ekspresi dan opini adalah: • Pasal 27 (3) tentang penghinaan/pencemaran nama • Pasal 28 (2) tentang penyebaran kebencian berdasar SARA • Pasal 29 tentang ancaman kekerasan/menakut-‐naku; • Pasal 45 yang mengatur mengenai ancaman hukuman pidana untuk pasal 27, 28 dan 29 UU ITE. Pasal-‐pasal ini yang selanjutnya akan disebut dengan pasal-‐pasal karet di dalam UU ITE. Jumlah pengguna internet yang terjerat pasal karet UU ITE sejak tahun 2008 – November 2015: 118 ne;zen. (Update per hari ini 14 Desember 2015: 127 ne;zen)
- 6. TABULASI CATATAN KASUS Terjadi lonjakan mulai tahun 2013 dan puncaknya pada 2015, se;ap bulan ada lebih dari 4 ne;zen yang dijerat dengan pasal karet UU ITE.
- 7. PASAL-‐PASAL KARET UU ITE Pasal 27 ayat 3 UU ITE “Se-ap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Persoalan • Definisi mendistribusikan terlalu luas; ;dak membedakan mana komunikasi privat dan mana komunikasi publik, semua disamaratakan. • Kata mentransmisikan itu berar; melibatkan pihak telco dan pengembang • Tidak semua penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menjadi urusan negara lewat pidana (pasal 310 KUHP ada 6 macam penghinaan) • Terjadi duplikasi hukum dengan pasal 310 dan 311 KUHP sehingga muncul ke;dakpas;an hukum.
- 8. PASAL-‐PASAL KARET UU ITE Pasal 28 ayat 2 UU ITE "Se;ap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Persoalan • Definisi informasi terlalu luas; harusnya bisa dirinci lewat media pamflet, berita, pidato ataupun siaran yang berisi kebencian. • Duplikasi hukum dengan pasal 156 KUHP dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. • Pasal ini malah digunakan untuk menjerat orang yang berbeda keyakinan dan agama dengan anggapan pernyataannya merupakan kebencian kepada agama tertentu.
- 9. PASAL-‐PASAL KARET UU ITE Pasal 29 UU ITE “Se;ap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-‐naku; yang ditujukan secara pribadi.” Persoalan Sifat subyek;f tafsiran dari ancaman kekerasan dan menakut-‐naku; yang bisa menimbulkan ke;dakpas;an hukum.
- 10. PASAL-‐PASAL KARET UU ITE Pasal 45 UU ITE “se;ap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” Persoalan • Tidak hadirnya pengacara saat pemeriksaan, padahal seseorang yang diancam pidana di atas 5 tahun penjara, wajib mendapat bantuan hukum. • Karena ancaman pidana di atas 5 tahun penjara, maka sesuai Pasal 1 angka 21 KUHAP seorang tersangka bisa ditahan karena memenuhi syarat obyek;f dan syarat subjek;f; ditahan bisa mencapai 100 hari. • Ancaman pidana dan denda KUHP karena pencemaran diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 11. RINCIAN CATATAN KASUS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pornografi 0 0 0 0 0 0 0 1 Somasi 0 0 0 0 0 1 1 3 Ancaman 0 0 0 0 0 1 0 0 Penodaan 0 0 0 0 1 0 2 3 Defamasi 2 2 1 3 6 18 38 37 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Jumlah Kasus 2008 – NOV 2015
- 12. PERSENTASE PASAL KARET Defamasi, 107 Penodaan, 6 Ancaman, 1 Somasi, 5 Pornografi, 1 Other, 6 90% 5% 5%
- 13. STATUS KASUS PASAL KARET 40% 11% 5% 8% 32% 4% 2008 – NOV 2015 Mediasi Bersalah Bebas Sidang Tidak Jelas Somasi Mediasi 46 Bersalah 13 Bebas 6 Sidang 10 Tidak Jelas 38 Somasi 5
- 15. FENOMENA DEMOKRASI KEBABLASAN? Banyaknya yang terjerat bukan demokrasi kebablasan. Namun memperlihatkan sekarang ini masyarakat sedang menggunakan internet untuk melakukan counter-‐power, kontestasi kekuasaan dengan negara, agama, dan oligark. Kekuasaan, dalam pandangan Manuel Castells (2012), diejawantahkan melalui kekuatan paksa atau alat koersi berupa monopoli kekerasan melalui kontrol negara dan melalui konstruksi makna dalam pikiran masyarakat melalui manipulasi simbolik. Internet secara langsung mempengaruhi konstruksi makna dan produksi relasi-‐relasi kekuasaan. Dengan internet terjadi “mass self-‐ communica;on” – penggunaan Internet dan jaringan wireless sebagai plajorm dari komunikasi digital – sehingga produksi pesan dilakukan secara otonom dan sulit dikontrol oleh pemerintah atau korporasi.
- 16. KEMUNCULAN DEMOKRASI DIGITAL Karena media massa dikontrol oleh pemerintah dan korporasi media, dalam masyarakat jejaring (network society) komunikasi otonom terjadi dalam jaringan Internet (Internet network) dan dalam plajorm-‐plajorm komunikasi wireless. Terjadi perluasan ruang publik-‐sosial poli;k ke cyberspace (dari wilayah offline meluas ke wilayah online) Internet memberikan kesempatan setara bagi warga untuk terlibat dan berpar;sipasi. Ada ;ga dimensi keterlibatan warga: 1. pengetahuan poli;k 2. kepercayaan poli;k 3. par;sipasi poli;k
- 17. ANCAMAN DEMOKRASI DIGITAL Defamasi/ Penodaan/ Ancaman/ Pornografi Balas Dendam/ Barter Kasus An;-‐Demokrasi: Membungkam Kri;k/Shock Therapy
- 18. KRIMINALISASI EKSPRESI YANG LEGAL Yang diadukan: Ar;s, Ak;vis, Pegawai Negeri Sipil, Ibu Rumah Tangga, Mo;vator, Mahasiswa, Advokat, Budayawan, Sosiolog, Karyawan, Poli;si, Penulis, Sastrawan, Perawat, Wartawan, Ustad, Tukang Sate, Pengamat, Jurnalis Yang mengadu: 1. Pejabat publik (Kepala daerah, kepala instansi / departemen) 2. Kalangan profesi (dokter, jaksa, poli;si) 3. Kalangan berpunya (pemilik perusahaan, pimpinan/ manajer) 4. Sesama warga (statusnya setara)
- 19. POLA PEMIDANAAN PASAL KARET Dari pencatatan Safenet dan monitoring persidangan yang diiku; oleh Safenet, paling ;dak ada 4 macam pola yang ditemukan, yaitu: 1. Balas Dendam 2. Barter Kasus Hukum Lain 3. Membungkam Kri;k 4. Shock Therapy
- 20. TARGET INCARAN PASAL KARET 1. An;-‐Corrup;on ac;vist: Emerson Yuntho 2. Vocal Person: Asep Komaruddin, Ezki Suyanto 3. Opposi;on Leader: Shamsi Ali, Ahmad Sahal 4. Media Journalist: Donny Iswandono 5. Whistle blower: Apung Widadi, Rudy Lombok, Ronny Maryanto
- 21. DAMPAK PASAL KARET Efek Jeri Siapapun yang pernah merasakan terjerat UU ITE akan mengalami efek jeri/chilling effect yang berakibat dirinya merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya lagi. Krisis Narasumber Kri;s Di Makassar sejak 2013 terindikasi krisis yang melanda narasumber kri;s karena mereka memilih menolak bicara di media lagi. Penutupan Media & Kekerasan Jurnalis Di Aceh awal tahun 2015, media tandingan memilih untuk menghen;kan kegiatannya setelah dituntut oleh gubernurnya sendiri.
- 22. KASUS DONNY ISWANDONO Awal September 2013, Donny Iswandono, penggerak dan pemimpin redaksi media online Nias-‐Bangkit.com (NBC) dituntut pencemaran nama terkait pemberitaan korupsi di Nias Selatan oleh Idealisman Dachi. Menurut Donny, NBC sudah mencoba dan berusaha mengkonfirmasi ke Bupa; Nias Selatan atas adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan di KPK, tetapi ;dak mendapatkan respon. Pihak Nias Bangkit juga sudah berupaya meminta konfirmasi kepada Bupa;, tetapi tak pernah mendapat tanggapan.
- 23. VIDEO TESTIMONI
- 24. UPDATE REVISI UU ITE
- 27. TENGGAT PROLEGNAS 2015 Hingga Senin, 14 Desember 2015, naskah revisi UU ITE versi pemerintah ini belum masuk ke Baleg DPR karena masih menunggu Supres Presiden. Hari Jumat, 18 Desember 2015, DPR sudah reses lagi. Meskipun belum masuk Baleg DPR dan dibahas, namun jelas dalam dapar Prolegnas 2016, pembahasan Revisi UU ITE belum ada. Isi revisi UU ITE versi pemerintah masih jauh dari harapan karena mempertahankan pasal-‐pasal karet UU ITE yang an;-‐demokrasi.
- 28. Damar Juniarto Pendiri Forum Demokrasi Digital www.demokrasidigital.net Mobile/Whatsapp: 08990066000 E-‐mail: damar.juniarto@gmail.com