Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintahan yang optimal. 2. Transparansi pemerintah daerah perlu ditingkatkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang berbagai program dan pencapaian pemerintah. 3. Pemberdayaan aparat pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan tang

1. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN KONTROL
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh : Rustan A.1
Abstrak
Performance optimizing of local government can be measured through the high
community participation in the role as the control of local government
performance. Of course, the control community is very dependent on the pattern
of management that is applied by local government, if management pattern
applied close management so public communications space available was
minimal and tended to the various distortions that lead to corruption, collusion,
and nepotism. Thus, the transparency of local government as the embodiment of
the implementation of procedures that good governance form of management
should be encouraged through publicity pledge to the people in the law to make
social control, and inform the various programs / activities, achievements,
constraints, and transparency agenda of the local government to the public. On
the other hand, the quality of preferences of the community that provide input or
control also need to know each other in order to optimize performance of
government
Key Words : community participation, control, performance of government
1. Pendahuluan
Dalam setiap Peraturan Perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aspek
peran serta atau keterlibatan masyarakat pastilah ada dan menjadi bagian yang
selalu tidak terpisahkan dari seluruh peraturan tersebut. Berakhirnya masa orde
baru menuju masa yang betul-betul demokratis pancasilais saat ini, aspek
keterlibatan masyarakat tersebut dapat dikatakan sangat terbuka lebar.
Pemerintahan yang menerapkan manajemen tertutup (close management),
penyelenggaraan negara yang terlepas dari kontrol sosial dan kontrol politik
suprastruktur dan infrastruktur politik, serta ideologi pembangunanisme yang
tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan, berimplikasi luas pada praktek-praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam tubuh pemerintahan. oleh
karenanya, upaya untuk memerangi KKN tersebut tidak akan berhasil tanpa
adanya peran aktif masyarakat.
Pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target dan
ukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan, serta sarana
dan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketentraman
rakyat. Dari segi manajemen, “pasar pemerintahan (demokratis) adalah
masyarakat luas yang merasa mendapatkan nilai atau manfaat dari keberadaan
1
Pelaksana Bidang Kajian PKP2A III LAN Samarinda

2. pemerintah, baik karena kebijakan (produk) maupun karena pelayanannya (jasa)”
(Abeng, 2006).
Pemerintah bertugas menyediakan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas
lainnya, sarana kesehatan, pendidikan yang memadai dan mampu mempersiapkan
generasi berikutnya untuk hidup sukses dalam menghadapi kompetisi global.
Selain itu, pemerintah juga bertugas memproduksi dan menjalankan kebijakan
demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman, dan
tenteram. Diperlukan upaya serius, keberanian, ketegasan, serta komitmen dan
konsistensi untuk memenuhi harapan itu. Untuk itu, individu pejabat dan PNS
harus disiapkan betul sehingga tidak terjadi misuse atau penyalahgunaan jabatan
untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang mengakibatkan kerugian
bagi kepentingan umum. Kemaslahatan umum menjadi tugas utama pemerintah.
Ketika infrastruktur sudah tersedia dengan baik, swasta juga mempunyai peran
besar dalam kemitraan dengan pemerintah untuk mewujudkan good governance.
Disinilah peran masyarakat dalam memberikan perhatian terhadap
penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai pada track yang ada
(Qodri, 2007).
Suhirman2 mengatakan bahwa masih besarnya dominasi pemerintah dalam
proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengganggaran,
penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan aset
daerah. Dalam banyak kasus, proses-proses penyelenggaraan pemerintah juga
ditandai oleh adanya „patron-klien‟ antara pemerintah, pejabat, dan pihak-pihak
yang ingin memanfaatkan keputusan dan sumber daya lokal untuk kepentingan
pribadi atau kelompoknya. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal
sebagai bentuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status
aspirasi mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen
peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan.
Lebih lanjut suhirman (2007) mengatakan terbentang hambatan struktural
bagi partisipasi masyarakat yang murni (genuine) dan substantif sebagai salah satu
tujuan desentralisasi dengan pelaksanaannya. Partisipasi yang dikembangkan baru
sebatas partisipasi simbolik (degree of tokenism), bahkan masih ditemukan
partisipasi yang bersifat manipulatif sehingga tidak layak disebut sebagai
partisipasi. Hal ini disebabkan banyak Pemerintah Daerah masih memandang
bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan,
perencanaan dan penganggaran karena sudah terwakili di DPRD. Klaim ini
menyebabkan tidak ada kewajiban dan keinginan yang kuat (terutama dalam level
institusional dan operasional) untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan
secara sungguh-sungguh keingginan dan harapan masyarakat dalam proses-proses
kepemerintahan. Atas dasar temuan tersebut, sangat dibutuhkan instrumen
kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk
menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan,
perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik
dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan, aspirasi dan harapan
masyarakat.
2
http://www.drsp-usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=226
Page | 1

3. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang
mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai
Penyelenggaraan Negara, maka pemerintah telah mengeluarkan PP No. 68 Tahun
1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak
dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara
berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan
hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan
informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut
haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian
yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang
diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Karakter Demokrasi
Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dengan kekuasaan
tertinggi dipegang oleh rakyat. Oleh karenanya rakyatlah yang pada dasarnya
menentukan arah bangsa ini melalui media-media demokratis yang tersedia.
Pemilihan langsung kepala daerah melalui tahapan pemilu, dimana masyarakat
bebas untuk menyalurkan suaranya kepada calon yang menurut mereka telah
dapat merepresentasikan harapan dan keinginan mereka atau sama sekali tidak
memberikan suaranya adalah merupakan bukti konkrit suatu karakter demokrasi
yang secara kontinyu terbangun di negara ini.
Demokrasi memerlukan prasyarat karakter atau perilaku dasar tertentu
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang hakikatnya adalah:
menghormati sesama manusia sama dan sederajat dengan hak dan kewajiban yang
sama, memiliki keterbukaan hati dan pikiran, menyelesaikan semua masalah
bersama melalui dialog tanpa kekerasan dan menghormati hasil yang disepakati,
memiliki jiwa yang jujur dan semangat yang sportif. Keempat karakter atau
perilaku dasar tersebut di atas walaupun sederhana, namun realisasinya
memerlukan dukungan pendidikan yang cukup tinggi, karena memerlukan
landasan rasionalitas yang tinggi. Berdialog dan berdiskusi secara santun dan
nalar hanya dapat dilakukan apabila para pesertanya sama-sama memiliki
kemampuan bernalar yang baik. Tidak itu saja, karena sebuah dialog yang terbuka
dan berhasil baik hanya dapat dilakukan apabila masing masing peserta juga
berjiwa yang jujur dan bersemangat yang sportif, yaitu berani menerima kelebihan
lawan dan mengakui kekurangan sendiri (Wahyono SK, 2008).
Budaya dasar Bangsa Indonesia dicerminkan dalam kelima sila Pancasila.
Oleh karena itu dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
diamanatkan agar pemerintahan negara dibentuk berdasarkan Pancasila. Jadi
dalam menegakkan budaya dasar bangsa Indonesia yang pertama-tama harus
diwujudkan adalah pemerintahan negara yang benar benar melaksanakan
ketentuan sila-sila Pancasila, yang secara nyata ditampakkan dalam sistem
pemerintahan negara, dalam struktur dan kulturnya, dalam pelayanan publiknya
dan dalam perilaku para pejabatnya.
Page | 2

4. Negara Indonesia telah mengalami banyak simulasi metode dan konsep
kepemerintahan yang akhirnya berujung pada demokrasi pancasila. Demokrasi
pancasila dengan mengedepankan kesatuan pendapat serta pemecahan masalah
secara musyawarah, mendorong perlunya keterbukaan diantara semua pihak.
Keterbukaan yang berorientasi pada tindakan konstruktif demi pencapaian
kesejahteraan masyarakat secara umum dan merata perlu dikembangkan secara
lebih optimal (Wahyono SK, 2008)
Membangkitkan integrasi nasional dalam wujud nasional untuk
menghilangkan rasa kedaerahan, kesukuan dan kelompok keagamaan, serta
mengasosiasikan diri sebagai satu bangsa Indonesia haruslah senantiasa
dihidupkan dalam jiwa bangsa Indonesia dan menjadi bagian utama membangun
karakter bangsa yang demokratis. Character building termasuk menanamkan
disiplin dan etos kerja yang tinggi, serta menunjukkan hasil kerja yang optimal
dalam membangun bangsa dan negara. Harapan kita terhadap pemerintah, selain
tercapainya rekonsiliasi dan konsolidasi nasional serta bangkitnya kembali
ekonomi, adalah terwujudnya demokrasi yang berakar dalam budaya masyarakat
Indonesia dan dengan aparatur pemerintahan yang benar–benar menjunjung tinggi
dan melaksanakan asas-asas Pancasila dalam perilakunya mengabdi rakyat
(Wahyono SK, 2008)
3. Pemberdayaan Pemerintah Daerah
Fadjar Ari Dewanto (2009)3 mengatakan, pemberdayaan kepada aparat
pemerintah daerah pada dasarnya adalah merupakan upaya-upaya untuk
menumbuhkan kembali tanggungjawab aparat pemerintah agar dapat bekerja
sesuai dengan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah pemerintahannya (akuntabilitas).
Pemberdayaan kepada aparat pemerintah daerah diarahkan untuk
memperkuat fungsi dan peran aparat pemerintah sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan aparat diperlukan untuk
mengembangkan kapasitas aparat. Komponen kegiatan pengembangan kapasitas
aparat mencakup: (1) bantuan untuk pusat penyuluhan dan pendampingan; (2)
bantuan untuk pusat penyedia informasi; (3) bantuan untuk pusat inovasi dan
teknologi; (4) bantuan untuk perumusan regulasi; dan (5) bantuan
penyelenggaraan kegiatan pemantauan dan evaluasi program (Gunawan
Sumodiningrat, 1996).
Lebih lanjut Fadjar Ari Dewanto (2009) mengatakan, pemberdayaan bagi
pemerintah meliputi tiga hal, pertama, ditujukan bagi terbangunnya desentralisasi
kekuasaan (power) dari birokrasi pemerintah kepada masyarakat, dimana
masyarakat dilibatkan dalam penatalaksanaan negara sesuai dengan peran dan
fungsinya. Masyarakat dalam pengertian ini adalah masyarakat secara luas
meliputi individu dan komponen-komponen kelembagaan masyarakat yang ada
diwilayahnya, seperti perhimpunan petani, perhimpunan buruh, LSM, asosiasi
profesi dan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan setempat, dengan
3
http://beritadaerah.com/column.php?pg=column_national&id=155&sub=column&page=1
Page | 3

5. demikian proses pembangunan dilaksanakan secara partisipatif. Kedua, ditujukan
bagi tumbuhnya birokrasi pemerintah yang responsif terhadap berbagai tuntutan
masyarakat. Birokrasi yang responsif ditandai dengan terbangunnya dialog-dialog
dengan elemen kelembagaan masyarakat, mengakomodasi tuntutan masyarakat,
terlepas dari apakah keuangan daerah tersedia atau belum untuk melaksanakan
tuntutan masyarakat tersebut. Respons birokrasi pemerintah juga akan nampak
melalui berbagai kebijakan-kebijakan daerah yang telah diputuskannya untuk
kepentingan masyarakat umum. Ketiga, ditujukan untuk terbangunnya
transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah daerah, yakni terbangunnya
keterbukaan (transparansi), dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) birokrasi
pemerintah atas program-program pembangunan yang telah atau sedang
dilaksanakan, disamping itu terbangunnya kontrol masyarakat (publik) terhadap
pemerintah dan pemerintah daerah.
Pada dasarnya pemberdayaan bagi birokrasi pemerintah daerah, sebagai
salah satu upaya untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik (good
governance) yaitu terdapat citra pemerintahan yang demokratis. Terbangunnya
kontrol terhadap pemerintah merupakan wujud daripada demokrasi, dan atau
pemerintah bisa bertindak demokratis, bila peran kontrol yang dijalankan oleh
rakyat dilakukan secara maksimal, proporsional, konstitusional, dan bertanggung
jawab. Di dalam pemerintahan yang modern hampir tidak mungkin manajemen
birokrasi pemerintahannya bisa dijalankan tanpa kontrol rakyat. Di dalam negara
yang pemerintahannya dijalankan secara demokratis, meletakan para pejabatnya
bisa dikontrol oleh rakyat melalui pemilihan.
United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan istilah
governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi dan
administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya
(UNDP, 1977) istilah governance menunjukan suatu proses dimana rakyat bisa
mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya, tidak
hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi,
integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya.
Pada akhirnya tujuan pemberdayaan adalah tumbuhnya kesetaraan (equal)
antara rakyat (citizen) atau civil society dan pemerintah sesuai dengan peran dan
fungsinya masing-masing. Dalam era globalisasi persaingan akan semakin ketat
sehingga untuk mengantisipasi masalah ini, pendekatan pemberdayaan baik
individu maupun kelompok masyarakat (to empower people) merupakan prasyarat
pembanguanan sosial. Sehingga kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan
dalam program pembangunan sektoral, regional, dan program-program khusus,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dirancang untuk memecahkan tiga
masalah utama pembangunan, yakni pengangguran, ketimpangan distribusi
pendapatan dan kemiskinan.
4. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
PP No. 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, dijelaskan bahwa peran serta
masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan
Page | 4

6. Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
yang dilaksankaan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku
dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara
diwajibkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, dan memberikan data
atau mengenai informasi penyelenggaraan negara, dan hak menyampaikan saran
dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan
negara.
Maksud peran serta masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak dan
tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Di
samping itu, diharapkan pula peran serta tersebut lebih menggairahkan
masyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap Penyelenggara Negara.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sesuai PP No. 68 Tahun 1999
untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam
bentuk:
1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai
penyelenggaraan negara;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara
Negara;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap
kebijakan Penyelenggara Negara; dan
4. Hak memperoleh perlindungan hukum
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah saat ini tidak lagi hanya
mengandalkan kekuasaan yang dimilikinya semata dengan pendekatan sanksi.
Tetapi pemerintah daerah harus mampu membangun jaring-jaring interaksi
simbiosis mutualisme antar berbagai pihak/stakeholders baik itu masyarakat,
DPRD, Partai Politik, LSM, akademisi, maupun para pelaku usaha. Dengan
interaksi yang dinamis diharapkan terjadi komunikasi yang harmonis dan
hubungan positif antar semua pihak untuk bertukar informasi dan mengedepankan
pendekatan persuasif di dalam menghadap kompleksitas masalah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah4.
Maria Ahdiati http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-
kontrol-masyarakat.htm mengemukakan, dalam mengaktifkan peran serta
masyarakat dapat diartikan sebagai upaya ekspansi dari aset dan kapasitas
masyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi,
mengkontrol kebijakan dan membangun akuntabilitas institusi-institusi publik
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dilihat dari sisi dimensinya,
pemberdayaan publik ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu pertama
upaya memperluas kekuatan sosial, termasuk di dalamnya upaya memberikan
akses kepada basis-basis produksi yang berpengaruh pada kesejahteraan publik,
kedua upaya memperkuat kekuatan politik, termasuk di dalamnya upaya
menciptakan akses publik untuk mempengaruhi proses penyusunan kebijakan, dan
ketiga Upaya memperluas kekuatan psikologis publik, termasuk di dalamnya
upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan potensi yang ada dalam
kelompok-kelompok masyarakat untuk berkembang.
4
http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-kontrol-masyarakat.htm
Page | 5

7. Lebih lanjut Maria Ahdiati mengatakan, diharapkan dengan adanya
pemberdayaan publik untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, fokus pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
melalui pendekatan demand side yang dipadukan dengan visi pemerintah daerah
melalui jabaran program-program dalam pendekatan supply side. Dengan itu
diharapkan terjadi penguatan kekuasaan dan legitimasi penyelenggaraan
pemerintahan yang berasal dari keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan,
implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.
5. Ruang Komunikasi Publik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
Kontrol Perwakilan masyarakat di parlemen sesuai dengan salah satu
tupoksinya, saat ini masih dirasakan kurang mampu mewakili aspirasi masyarakat,
terlebih dengan banyaknya kasus dan penyimpangan di dalam tubuh parlemen itu
sendiri, menjadikan masyarakat perlu secara aktif melakukan kontrol publik
terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Mengingat pentingnya peran
masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah, maka masyarakat
memerlukan adanya jaminan dan kepastian terhadap peran tersebut secara hukum.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dinyatakan bahwa masyarakat dapat
secara bebas berpendapat dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan ataupun lisan
merupakan landasan pentingnya masyarakat berperan dalam memberikan
pandangan terhadap penyelenggaraaan pemerintahan.
Masih sedikitnya akses dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat
untuk mempersoalkan kinerja pemerintah daerah. Dalam banyak penelitian yang
dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi dan LSM, di hampir di semua daerah
tidak ditemukan mekanisme dan prosedur terlembaga yang memungkinkan
masyarakat mengontrol kinerja pemerintahan. Pemerintah daerah belum memiliki
mekanisme menampung, menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan (complaint
mechanism). Keluhan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintahan
daerah nyaris tidak pernah diketahui hasilnya. Karena tidak ada kepastian
mekanisme dan hasil yang akan didapat, maka masyarakat juga menjadi enggan
untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik kepada pemerintah. Di hampir
semua kabupaten/kota tidak ditemukan payung hukum bagi kontrol masyarakat
terhadap kinerja pemerintahan daerah. Kontrol masyarakat dilakukan secara
spontan dengan cara-cara konvensional yang tidak terlembaga, serta tidak
memiliki dampak bagi perubahan kinerja yang lebih baik. Dengan kondisi ini
maka kinerja pelayanan yang diklaim pemerintah merupakan klaim yang semu
karena tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada masyarakat (Suhirman, 2007)
Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
negara, maka ruang komunikasi publik perlu disediakan. Melalui media ini
penyelenggara negara diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi
pula dengan kesempatan Penyelenggara Negara menggunakan hak jawab berupa
bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat. Sebaliknya
masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang
Page | 6

8. penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Suhirman5 mengatakan, dalam pelembagaan partisipasi, pemerintah daerah
seringkali hanya mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok organisasi
masyarakat sipil yang berbadan hukum formal. Hal ini menyebabkan organisasi
masyarakat di tingkat lokal dan atau organisasi yang tidak berbadan hukum
misalnya, asosiasi petani lokal, subak (asosiasi warga pengelola irigasi),
kelompok nelayan, kelompok kesenian lokal, dan asosiasi masyarakat adat tidak
dilibatkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran,
pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah. Padahal
peran mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat kongkrit dan
berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial
maupun budaya.
Hampir di seluruh daerah tidak ditemukan peraturan daerah yang mengatur
tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Padahal Peraturan Daerah
merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan
masyarakat dalam pemerintahan. Dalam konteks partisipasi, peraturan daerah juga
penting ditetapkan terutama yang berkaitan dengan pelembagaan partisipasi di
tingkat daerah. Karena karakteristik sosial dan budaya daerah beragam, maka
tidak mungkin ketentuan pelembagaan publik ini ditetapkan di tingkat pusat.
Secara umum, ruang bagi publik untuk berpartisipasi saat ini lebih bersifat
spontan melalui beberapa wahana. Diantara wahana utama yang sering
dipergunakan sebagai media partisipasi adalah dengar pendapat publik (public
hearing) di DPRD, pengaduan di kotak-kotak saran, dan melalui lembaga-
lembaga resmi lainnya di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun
demikian keterlibatan masyarakat tidak sampai pada tingkatan pengambilan
keputusan bersama dan kontrol oleh warga, melainkan hanya sampai pada tingkat
informasi dan konsultasi.
Seringkali pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban untuk
melibatkan warga dalam proses-proses kepemerintahan karena tidak adanya
insentif dan dis-insentif dari pemerintah pusat untuk menjalankan hal tersebut.
Karena itu kewajiban untuk menjalankan proses kepemerintahan yang partisipatif
wajib didorong melalui mekanisme insentif dan dis-insentif oleh pemerintah
pusat. Mekanisme insentif dan dis-insentif harus dilakukan baik terhadap
kelembagaan maupun terhadap pejabat publik yang mendorong atau menghambat
partisipasi masyarakat.
Syafuan Rozi dalam http://kebijakanpublik.multiply.com/journal/item/1
mengatakan bahwa dalam suatu negara yang masyarakatnya ingin maju
berkembang, adanya transparansi kebijakan dan terbukanya ruang publik untuk
mengakses informasi seperti layaknya sang ikan yang butuh air untuk hidup.
Prinsip yang mengatur agar dibukanya akses publik untuk memperoleh aneka
informasi dan regulasi, sanksi dan reward, kejelasan biaya dan waktu pengurusan/
perizinan/ aneka dokumen, tersedianya berbagai temuan/ paper ilmiah untuk
diakses lewat situs internet dan aneka informasi lain yang berguna, jelas, lagi
5
http://www.drsp-usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=226
Page | 7

9. bermutu adalah merupakan keperluan yang sebenarnya merupakan hak setiap
warga negara yang selama ini terabaikan, walaupun mereka telah membayar
aneka macam pajak dan retribusi kepada negara.
Informasi yang tertulis hitam di atas putih yang disajikan lewat bilboard,
papan pengumuman, media cetak, dan internet dapat dipakai sebagai acuan dan
akses kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintah. Transparansi dan hak
masyarakat memperoleh informasi akan mendorong lahirnya pemerintahan yang
baik atau good governance. Kebebasan memperoleh informasi disamping mampu
menciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance), mampu mencegah
KKN, juga dapat untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam
perumusan kebijakan publik, dan meningkatkan kualitas pengawasan publik.
Pemerintahan umumnya masih sangat tertutup dan hak masyarakat untuk
memperoleh informasi masih minim dibuka oleh pemerintah. Hal seperti
keterbukaan informasi itulah yang dimaksud, antara lain, sebagai prinsip
akuntabilitas yang wajib ditegakkan oleh pemerintah dan DPRD. Kalau eksekutif
dan legislatif berperilaku baik dan tidak ada kecurangan yang dilakukan, tentunya
tidak ada pihak yang akan dirugikan. Malah dukungan publik dan kepercayaan
akan bertambah kepada para wakil rakyat dan pelaksana pemerintahan daerah.
Syafuan Rozi dalam http://kebijakanpublik.multiply.com/journal/item/1
mengatakan ruang komunikasi perlu dibuka juga karena masyarakat memerlukan
DPRD yang bertanggungjawab kepada konstituennya. Kita tahu kalau eksekutif
pemda selama ini bertanggung jawab ke DPRD, kemudian kita juga bertanya, lalu
DPRD kemudian bertanggung jawab kepada siapa? Sampai sekarang secara
praktis tidak ada pertanggungjawaban dari DPRD kepada konstituennya.
Penerapan jaringan internet berupa website/ homepage dan Email-DPRD daerah
pada saat yang akan datang akan menjadi prasyarat yang penting dalam
membangun komunikasi politik antara anggota DPRD dan institusinya dengan
para konstituennya. Hal ini akan merupakan suatu langkah good governance yang
akan signifikan dalam rangka memberi ruang/media untuk peningkatan partisipasi
konstituen (para pemilih). Bagi Dewan media ini akan menjadi sarana sosialisasi
dan media penyampaian informasi politik yang bisa diakses kapan dan dimana
saja. Hal itu akan membuktikan dan mendorong adanya proses transparansi dan
akuntabilitas di institusi DPRD.
Diakui, saat ini masyarakat masih dirugikan oleh pemegang informasi
publik, karena ketidakjelasan informasi yang diberikan. Padahal, hak masyarakat
mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik tidak boleh
dihambat atau diabaikan begitu saja karena mereka pemagang mandat sah
(stakeholder) negeri ini. Masyarakat berhak tahu rancangan dan ketetapan APBN,
APBD beserta alokasi dan pihak yang mengelolanya secara rinci lewat pelaporan
di salah satu situs resmi di internet yang bisa diakses publik 24 jam. Begitu juga
kriteria dan tolok ukur apa yang dipakai untuk menerima atau menolak suatu
Laporan Pertanggung Jawaban seorang Kepala Daerah/ Kepala Pemerintahan.
Beberapa kasus yang merugikan masyarakat terjadi akibat tidak adanya
jaminan ketersediaan dan konsistensi atas informasi publik. Misalnya, kasus
kenaikan tarif dasar listrik yang tertutup sehingga kenaikan yang sebenarnya
dengan kenaikan yang diumumkan berbeda. Ini jelas merugikan dan
Page | 8

10. memperdayakan masyarakat. Ketidakpastian biaya juga dialami oleh anggota
masyarakat yang mengurus SIM/ STNK/ BPKB, mengurus IMB, Akte Tanah,
Pasport, skema kompensasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM),
kerahasiaan bank yang melindungi kejahatan hasil korupsi dan pencucian uang
(money loundring).
Namun, ketentuan perundangan perlu mengatur informasi mana yang
bebas untuk dapat diakses oleh masyarakat serta informasi mana yang dapat
dikecualikan secara ketat. Informasi yang bila dibuka bisa menghambat proses
penegakan hukum, bisa mengganggu hak atas kekayaan intelektual, perlindungan
dari persaingan usaha tidak sehat, dapat merugikan strategi pertahanan dan
keamanan nasional, bisa mengancam keselamatan perorangan boleh saja tidak
dibuka kepada publik. Untuk itu perlu disusun peraturan perundangan yang
mengatur tentang rahasia negara, sampai kapan suatu hal menjadi rahasia dan
kapan wajib dibuka untuk publik. Dengan demikian, ada batasan yang tegas
tentang rahasia negara dan informasi publik.Tetapi, informasi publik semestinya
terbuka.
Maria Ahdiati6 juga mengatakan, bahwa dalam tingkatan teknis,
pemberdayaan publik harus dilakukan pada semua tingkatan proses kegiatan
pembangunan, baik dalam proses perumusan kegiatan, dalam pelaksanaan
kegiatan maupun dalam evaluasi kegiatan. Pemberdayaan ini dilakukan dalam
bentuk membuka saluran partisipatif warga baik dalam perumusan maupun upaya
kontrol publik dalam keseluruhan proses. Pada proses perumusan kegiatan,
masyarakat diikutsertakan bersama stakeholders yang lain untuk merumuskan
bentuk kegiatan yang tepat untuk dilakukan. Dengan upaya ini maka perumusan
kegiatan tidak hanya akan melihat dari sisi pemerintah saja namun akan
mempertimbangkan sisi demand dari pihak yang akan menerima atau menikmati
outcome dari kegiatan tersebut.
Mekanisme perumusan pembangunan di tingkat kelurahan, kabupaten/
kota sampai propinsi misalnya merupakan upaya untuk membuka ruang
partisipasi dan kontrol masyarakat. Ruang tersebut harus betul-betul dimanfaatkan
oleh publik untuk ikut serta secara aktif memperjuangkan gagasan-gagasan di
tingkat bawah untuk dapat dimasukkan sebagai kegiatan pemda. Dari sisi pemda
sendiri upaya penciptaan ruang ini jangan hanya sebagai mekanisme seremonial
saja untuk menjustifikasi sudah partisipatif dan akuntabelnya program Pemda di
mata publik. Akan tetapi harus betuk-betul dimanfaatkan untuk memperkaya
masukkan, ide dan pemikiran akan sisi demand menjadi pertimbangan yang utuh
dan dominan dalam perumusan kegiatan.
Publik sendiri juga harus membangun jaring-jaring komunikasi di internal
mereka, melalui para wakil-wakil yang ada di DPRD. Lembaga perwakilan publik
ini harus dimanfaatkan betul sebagai media untuk men-support dan menjaga
proses perumusan sampai nantinya ditetapkan dalam APBD untuk dibiayai
sebagai program pembangunan.
Dalam tingkatan pelaksanaan kegiatan, setelah APBD ditetapkan dan
dapat berjalan, publik diikutsertakan dalam pelaksanaan APBD sekaligus
6
http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-kontrol-masyarakat.htm
Page | 9

11. mengawal dan mengawasi jalannya program-program pembangunan yang telah
dirumuskan dalam APBD. Untuk itu mekanisme komunikasi publik melalui
kemudahan akses untuk mendapatkan data dan informasi dari APBD dan instansi
terkait penting kiranya untuk terus diperkuat. Saat ini publik dapat melihat ribuan
program pembangunan dengan mengakses website Bappeda. Dalam website
tersebut setidaknya dapat menjadi acuan publik untuk mengawal dan mengawasi
jalannya kegiatan tersebut.
Diharapkan dengan mekanisme dua arah baik dari jalur publik untuk
ikutserta secara proaktif dalam perumusan maupun kontrol publik terhadap
kegiatan pemerintah daerah. Dari sisi eksekutif maupun legislatif melakukan
sosialisasi dan memperkuat mekanisme partisipatif untuk menyerap dan
memberikan informasi kepada publik agar terjadi pemberdayaan publik yang lebih
kuat dan luas lagi.
6. Manajemen Publisitas
Masyarakat tentunya berkeinginan dapat mengetahui sampai sejauh mana
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dijalankan oleh pemerintah secara baik dan
konsisten. Oleh karenanya, prinsip transparansi sebagai salah satu dari 14 pilar
good governance perlu untuk dikembangkan secara optimal. Keterbukaan oleh
pemerintahan daerah juga dapat membangun opini publik yang positif yang
tentunya dapat mendorong profesionalisme dan peningkatan kinerja aparat
pemerintah. Manajemen publikatif perlu dilakukan oleh pemerintah guna
memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa banyak terlibat dalam
menentukan arah perubahan dan perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah agar
sesuai dengan harapan.
Saat ini konsep manajemen publikatif dapat dilakukan dengan membuka
ruang opini publik baik di media massa maupun dengan membuka jalur hotline
pengaduan masyarakat di media eletronik secara online. Dalam setiap kebijakan
yang akan dikeluarkan pun perlu disampaikan kepada masyarakat luas (uji publik)
untuk menggali saran-saran dan pemikiran terhadap kebijakan tersebut apabila
diterapkan nantinya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah
daerah juga perlu untuk disampaikan secara terbuka untuk kemudian ditanggapi
oleh masyarakat (social control).
Menyampaikan keberhasilan-keberhasilan ataupun hambatan-hambatan
pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunan
daerah secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui
dan merayakan keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah, maupun dapat
memahami kondisi dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Masyarakatpun
dapat kemudian memberikan masukan dan pemikiran yang kontruktif guna
mengatasi problematika yang dihadapi tersebut dengan memperhitungkan secara
cermat ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah.
Dalam manajemen publikatif ini pemerintah daerah memberikan informasi
secara terbuka kepada masyarakat, menyampaikan kondisi kekinian pemerintah
daerah, serta membuka ruang komunikasi dua arah antara masyarakat dan
pemerintah daerah dalam memberikan masukan dan pemikiran. Pembangunan
Page | 10

12. situs-situs internet instansi pelayanan publik, Lembaga Penelitan dan Universitas/
Institut perlu dioptimalkan. Selanjutnya ada keharusan semua hasil rapat, seminar,
workshop, simposium, yang menyajikan paper dan kertas kerja atau semacamnya
wajib diakses kedalam situs tersebut agar bisa diakses untuk dimanfaatkan oleh
publik.
Dokumen publik seperti peraturan daerah, dokumen perencanaan,
anggaran, sumber daya alam dan aset daerah perlu diinformasikan secara luas dan
terbuka kepada masyarakat melalui media komunikasi yang tersedia secara
optimal. Masyarakat harus diberikan ruang akses yang sama dan adil terhadap
informasi tersebut, selain itu aparatur pemerintah daerah wajib untuk melayani
dan memberikan informasi, serta terus memperbaharui data, bahan, serta
informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat, efektif, dan
proporsional.
Guna mewujudkan hal ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan
peran sertanya dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah
daerah dikarenakan ruang untuk itu telah dibuka dan diberikan jaminan atas
kontrol tersebut secara hukum. Namun, kualitas dan preferensi masyarakat yang
memberikan input tersebut juga perlu untuk diperhatikan dan diketahui agar
pemerintah daerah dapat memperhitungkan rencana tindak yang lebih baik dan
tepat dengan tetap mengedepankan koridor aturan perundangan yang berlaku.
Pemerintahan yang buruk, salah satu cirinya adalah pemerintahan yang
ditandai dengan ketertutupan informasi, tidak terkontrol (tidak bersedia dikontrol-
tidak accountable), senang bersikap elitis, cenderung kruang produktif, belum
punya standar prosedur penanganan bencana, belum memiliki sistem yang jelas,
terlalu birokratis atau bertele-tele, sentralistis (terpusat) serta tidak efektif, boros
dan tidak profesional.
Kini di era informasi, masyarakat harus memperoleh informasi sebanyak
banyaknya, sehingga rakyat dapat melakukan kontrol dan dapat mengawasi
pelaksanaan pemerintahan dan lembaga lainnya secara baik dan benar. Ada
kekhawatiran memang ketika terjadi benturan dikarenakan bisa saja pihak-pihak
lain akan atas nama transparansi bisa mempergunakan kebebasan informasi untuk
tujuan tujuan yang melanggar hak azasi manusia karena itu rancangan undang
undang tentang kebebasan memperoleh informasi publik dapat dijadikan acuan
bila terjadi benturan pihak pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan
kebebasan informasi publik
Agenda dan jadwal pejabat pemerintah pun perlu disampaikan kepada
masyarakat melalui media yang tersedia, baik media eletronik maupun media
massa. Dengan begini, masyarakat yang ingin menemui pejabat pemerintah dapat
mengetahui secara jelas waktu yang tepat serta tidak perlu membuang-buang
waktu untuk menunggu. Semakin terpublikasinya program/ kegiatan, agenda,
pencapaian dan masalah yang dihadapi pemerintah menjadikan masyarakat
mengetahui serta merasa menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Agar dapat memberikan jaminan hukum untuk kebebasan memperoleh
informasi, maka sebaiknya diatur pula Sanksi Pidana penjara serta denda bagi
setiap orang yang dengan sengaja atau karena kealpaannya tidak memenuhi
Page | 11

13. panggilan, menghalang-halangi pemeriksaan, memberikan keterangan palsu,
menghancurkan informasi sehingga tidak dapat dipakai lagi, membuat informasi
yang tidak benar sehingga menyesatkan, disamping itu juga perlu diberikan sanksi
kepada pejabat publik yang tidak mengikuti kewajibannya untuk
mendokumentasikan informasi sesuai dengan kewajibannya, tidak
menginformasikan tentang potensi bencana yang akan terjadi atau keharusan
bertindak menurut langkah-langkah tertentu pada saat-saat yang mendesak.
Hal lain yang merupakan bagian dari bundel manajemen publisitas ini
adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan kedudukannya dalam
kebijakan perundangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sosialisasi akan
fungsi dan peran mereka, tata cara pengawasan, bentuk kerjasama, hingga
mekanisme keterlibatan mereka diupayakan seoptimal mungkin dapat dipahami
oleh masyarakat.
7. Penutup
Kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat
diperlukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta
tanggungjawab pemerintah daerah. Ketentuan perundang-undangan juga secara
tegas mengatur peran serta masyarakat sebagai social control dengan optimal.
Pemerintah daerah, guna mendorong hal tersebut perlu menerapkan manajemen
publisitas, dimana setiap informasi, kebijakan, program dan kegiatan, serta tingkat
pencapaian yang diraih perlu disampaikan kepada publik. Hal ini tentunya
merupakan langkah untuk mewujudkan good governance pada tataran
aplikasinya.
Manajemen Publisitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Transparansi
1. Profesionalisme Daerah
Pemda
2. Peningkatan kinerja
Pemda Optimalisasi
3. Mendorong Kontrol Masyarakat
partisipasi bersama
dalam Dampak
penyelenggaraan
tugas-tugas
pemerintahan
daerah
Upaya membangun citra positif dimata masyarakat melalui penerapan
prinsip transparansi tersebut, perlu dibarengi dengan penerapan standar pelayanan
prima yang terstandarkan. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang
Page | 12

14. menyangkut penyelenggaraan pemerintahan menjadi bagian didalam standar
pelayanan prima tersebut. Standar pelayanan prima terkait peningkatan kontrol
masyarakat tersebut menurut Suhirman (2007) yaitu :
1. Pemerintahan daerah perlu untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam
mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sekurang-
kurangnya terkait dengan peraturan daerah, perencanaan pembangunan
daerah, anggaran dan keuangan daerah, pengelolaan aset/sumber daya alam,
dan pelayanan publik.
2. Pemerintahan Daerah juga perlu untuk memberikan akses dan melibatkan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya terkait
dengan penyusunan peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah,
penganggaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik.
Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahanan sekurang-
kurangnya dalam bentuk konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah,
kemitraan, pembuatan keputusan bersama, penyusunan rencana bersama,
pelaksanaan dan pengawasan oleh masyarakat. Pemerintahan Daerah wajib
memberikan keterangan kepada masyarakat tentang hasil dari keterlibatan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pemerintah Daerah perlu untuk menyediakan mekanisme pengaduan
masyarakat. Mekanisme pengaduan masyarakat harus mencantumkan hak-hak
masyarakat, perlindungan bagi pelapor, pihak pemerintah daerah yang
menyelesaikan pengaduan, proses dan batas waktu penyelesaian pengaduan,
proses mengolah laporan dan informasi mengenai status pengaduan kepada
pelapor.
4. Perlunya pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah mengenai tata
cara memperoleh informasi publik, partisipasi, mekanisme pengaduan, dan
penjaminan terhadap organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Untuk mengoptimalkan peran masyarakat secara nasional, pemerintah
pusat dapat memberikan sanksi kepada daerah yang tidak melaksanakan proses-
proses pemerintahan secara partisipatif sesuai peraturan perundangan yang
berlaku. Selanjutnya, Pemerintah pusat dapat menstimulus daerah dengan
memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki indeks partisipasi
masyarakat yang baik. Yang dimaksud dengan indeks partisipasi masyarakat
adalah tingkatan yang menunjukkan kemajuan daerah dalam mendorong
partisipasi masyarakat.
Page | 13

15. DAFTAR PUSTAKA
Qodri, Azizi, A., 2007, Change Management Dalam Reformasi Birokrasi.
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Abeng, Tanri, 2006, Profesi Manajemen. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.
Fadjar Ari Dewanto, 2009, Pemberdayaan Bagi Aparat Pemerintah Daerah,
available on
http://beritadaerah.com/column.php?pg=column_national&id=155&sub=c
olumn&page=1
Maria Ahdiati dalam http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-
kontrol-masyarakat.htm
Syafuan Rozi dalam http://kebijakanpublik.multiply.com/journal/item/1
Suhirman, 2007, Partisipasi Warga dan Tata Pemerintahan Daerah, available on
http://www.drsp-
usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=226
Page | 14