O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia

Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia

  1. 1. StrategiPemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Doni Muhardiansyah Direktur Litbang KPK Peluncuran CPI 2011 L/O/G/O Kamis, 1 Desember 2011 www.themegallery.com
  2. 2. Contents1 Potret Indonesia2 Strategi Pemberantasan Korupsi oleh KPK3 Peran KPK 2004 - 20114 Kesimpulan
  3. 3. Contents1 Potret Indonesia2 Strategi Pemberantasan Korupsi oleh KPK3 Peran KPK 2004 - 20114 Kesimpulan
  4. 4. Potret Indonesia • Skor IPK 2007 (2,3), 2008 (2,6), 2009 • Bribery Index 2011: 7,1 (2,8) dan 2010 (2,8) • Skor: 0-10, semakin tinggi skor, • Persepsi Korupsi menurut pebisnis – semakin banyak suap gambaran pelayanan publik• Survei Integritas Sektor Publik : Tahun 2007 (5,53) 2008 (6,84) 2009 (6,50), 2010 Ind (5,42) dan Tahun 2011 (6,31). ones Human Development Index (HDI ) oleh UN ia  Tahun 2008 (0,588) 2009 (0,593) dan Tahun 2010 (0,600)PERC – Tahun 2010 surveiPERC menempatkan Indonesia diperingkat pertama sebagai • Doing Business (pengukurannegara terkorup dari 16 negara kemudahan berusaha)  TahunAsia Pasifik yang menjadi tujuan 2010 peringkat 122 dr 183 negarainvestasi.
  5. 5. Peta Korupsi 1. Penyalahgunaan perizinan1. Penyelewengan → Perbaikan sistem kewenangandari target → Audit 2. Tidak ada single data base 1. PenyimpanganPerencanaan → Integrated database prosedur pengadaan2. Pemerasan 3. Penyelewenangan penyetoran → Mendorong eproc,kepada wajib pajak → Perbaikan sistem penerimaan pembentukan ULP,→ Transparansi & penetapan HPS,akuntabilitas sistem pengaturan COI,pajak Penerima- Whistleblower3. Manipulasi data → system, an non transparansi danPerbaikan sistem Belanja4. Terjadi COI → Peneri- Pajak akuntabilitas sistemInisiasi UU COI maan Barang pengadaan. Pajak dan Jasa Peta1. Masuk pada KorupsiAPBD: DAU/ DAK/ 1. PenyimpanganPenyalahgunaan Bantuan peruntukanwewenang, Dekonsen- Sosial 2. Penggelapanpenggelapan trasi Pungutan 3. Fiktif2. Pelaporan tidak daerah → Perbaikanstandar sistem3. Alokasi penganggaran,penggunaan tidak Penguatantransparan 1. PERDA tak mengacu pada perUU → pengawasan DPR→ Perbaikan sistem penertiban Perda 2. Penghasilan aparat → penindakan
  6. 6. Pola Korupsi • Konven- • Pengusaha •Mafia Peradilan: Pilihan Penyidik, sional Hitam Pilihan Jaksa,, • State • Pengusaha Penguasa Pilihan Hakim, Capture ; Korup Manipulasi fakta dan hukum, Political • Didukung perubahan corruption Stakeholder konstruksi kasus o p u K P a s r l iopunKesr dan BirokrasiJi : Penegak •Mafia Pajak: M o p u d K Kleptokratif s Peradilan Pajak r i hukum, calo •Mafia SDA: Bisnis kasus, Kebijakan Cukong •Mafia Politik: kasus, Ahli Proses politik, tukang, legislasi kebijakan Aktor politik  Koruptif dan Pelemahan wewenang
  7. 7. Contents1 Potret Indonesia2 Strategi Pemberantasan Korupsi oleh KPK3 Peran KPK 2004 - 20114 Kesimpulan
  8. 8. Perspektif BerkurangnyaStakeholder Preventif Korupsi Represif Membangun Mendorong Mendapatkan Mendorong Kepercayaan Catching penegakan Budaya Anti Reformasi Perspektif Korupsi Sektor Publik Publik Big Fish hukumPertumbuh- an danPembelajar- Sosialisasi, Perbaikan Pengkajian/ reviu Operasi/kerj Lid Dik yang Supervisi & an komunikasi, peraturan sistem, kuat & proaktif asama dg Koordinasi pendidikan per-UUan rekomendasi instansi lain Dumas, penelaahan, dan pemeriksaan Tingkat PERSPEKTIF Tim Kerja Dukungan KEUANGAN Trans- SDM Produk- Multi Infras- paransi yang tivitas Disiplin truktur & Tepat yang Ilmu Teknologi tepatPerspektif Anggaran Internal yg Efisien Terciptanya & Efektif Budaya KPK Produk- Collective Rekrutmen Training yang Unik tivitas leadership
  9. 9. Strategi Pencegahan KorupsiINTERVENSI
  10. 10. Survei Integritas 2011Tujuan  Mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator integritas dalam layanan publik  Melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga publik dengan mensurvei pengguna langsung layanan publik (dari sudut pandang pengguna layanan, bukan pemberi layanan)  Memberi bahan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsiWaktu Pengumpulan Data: April – Oktober 2011Jumlah responden:89 instansi pusat/vertikal/daerah, jumlah unit layanan 507 unit layanan, jumlah responden 15.540( rata-rata 30 responden per unit layanan).Indeks Integritas 2011 Integritas Tingkat Indeks IntegritasIndeks Integritas Nasional (Pusat+Vertikal+Daerah) 6.31Indeks Integritas Pusat 7.07Indeks Integritas Vertikal 6.40Indeks Integritas Daerah 6.00Indeks Integritas Total Pusat (Pusat + Vertikal) 6.49Indeks Integritas Total Daerah (Daerah + Vertikal) 6.24
  11. 11. Survei Integritas 2011 Integritas   Variabel   Indikator   Sub-Indikator   Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) 5.87 Pengalaman Korupsi 6.56 Frekwensi Pemberian Gratifikasi (0.550) 6.92 Pengalaman (0.250) Integritas 6.48 Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240) 6.33 (0.667) Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) 7.01 Cara Pandang Terhadap 6.45 Korupsi (0.750) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750) 6.26 Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) 6.03 Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) 9.01 Lingkungan Kerja 7.04 Keterlibatan Calo (0.221) 7.01 (0.127)Integritas Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) 7.53 6.31Total Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) 7.28 Potensi Kepraktisan SOP (0.281) 6.45 Integritas 5.97 Sistem Administrasi (0.333) 6.25 Keterbukaan Informasi (0.584) 6.34 (0.280) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135) 5.46 Keadilan dalam Layanan (0.413) 7.06 Perilaku Individu 6.57 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327) 6.50 (0.280) Perilaku Pengguna Layanan (0.260) 5.88 Pencegahan Korupsi Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750) 4.73 4.75 (0.313) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250) 4.79
  12. 12. CPI 2011• CPI 2011 merupakan indeks gabungan, kombinasi dari 17 sumber data (survei, jejak pendapat) yang dilakukan oleh 13 lembaga di seluruh dunia.• CPI Indonesia didapatkan dari indeks gabungan 12 sumber data (BF_TI, EIU_CRR, GI, CRR, IMD 2010, Catatan terkait CPI IMD 2011, PERC 2010, PERC 2011, PRS_ICRG, (Fredrik Galtung -2005) TI_BPI, WEF 2010, WEF 2011 dan WJP_ROL) 1. Hanya menilai persepsi• Skor Indonesia pada CPI 2011 menunjukkan korupsi negara penerima kenaikan dari CPI 2010 dari 2.8 menjadi 3.00. 2. Negara yang diukur tidak tetap, berubah-ubah. 4. Definisi korupsi yang digunakan sempit. 5. Tidak dapat mengukur tren, sehingga tak dapat memberikan reward kepada negara yang reformis.
  13. 13. Contents1 Potret Indonesia2 Strategi Pemberantasan Korupsi oleh KPK3 Peran KPK 2004 - 20114 Kesimpulan
  14. 14. Penyelamatan potensiKerugian Negara Selama KPK bekerja, telah menyelamatkan minimal Rp. 155,3Trilyun. Jumlah yang cukup untuk:1. Memberikan 2 juta rumah sederhana gratis, atau2. Membangun jalan nasional sepanjang 700 kilometer, atau3. Mencukupi kebutuhan beras 23 juta penduduk setahun4. Memberikan sekolah gratis kepada 64 juta anak hingga lulus SD, atau5. Membangun 1,2 juta unit ruang kelas Sekolah Dasar, atau6. Membangun 1,1 juta unit ruang kelas Sekolah Menengah Pertama,
  15. 15. Perkara yang ditangani oleh KPK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 68 417 Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 33 229 Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 36 196 *Data per Inkracht 0 5 17 23 23 37 34 30 169 Oktober 2011 Eksekusi 0 4 12 23 23 39 38 32 171JENIS PERKARA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 JUMLAHPengadaan 2 12 8 14 18 16 16 10 96Barang/JasaPerijinan 5 1 3 1 0 10Penyuapan 7 2 4 13 12 19 19 76Pungutan 7 2 3 0 12Penyalahgunaan 5 3 10 8 5 3 34Anggaran JUMLAH 2 19 27 24 47 37 40 32 228
  16. 16. Perkara yang ditangani oleh KPK JABATAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 JUMLAHAnggota DPR dan 2 7 8 27 2 46DPRDKepala Lembaga/ 1 1 1 1 2 6KementerianDuta Besar 2 1 1 4Komisioner 3 2 1 1 7Gubernur 1 2 2 2 1 8Walikota/Bupati 3 7 5 5 4 4 28dan WakilEselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 7 91Hakim 1 2 3Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 54Lain-lain 6 1 2 4 4 9 4 30JUMLAH 4 23 29 27 55 45 65 29 277
  17. 17. Zona Integritas Zona Integritas• Zona Integritas pada sektor layanan publik merupakan wilayah terkecil dari island of integrity Langkah- langkah yang menandai adanya tekad dan wujud nyata perubahan untuk menjadi lebih baik, khususnya • Identifikasi dna pemetaan: Survey Integritas Layanan dalam upaya pencegahan korupsi. Publik, PIAK dan SPM• Zona Integritas terdiri dari 3 pilar pemberantasan korupsi yang pondasinya dibangun melalu • Intervensi pada sistem birokasi: Kajian sistem, Pelaporan pendidikan ani korupsi, perbaikan layanan publik LHKPN, Pelaporan Gratifikasi, corruption impact dan pembentukan komunitas anti korupsi. assesment, dll • Intervensi pada individu: program pendidikan anti korupsi setiap jenjang pendidikan, sosialisasi dan kampanye pemberantasan korupsi Zona Integritas • Pemantauan, koordinasi dan supervisi layanan publik. 2011 Denpasar  Zona Integritas: Padang  Sumatera: Palembang, Padang, Lampung. Makassar  Jawa: Bandung, Semarang, Surabaya Kalimantan: Samarinda Mataram  NTB: Mataram, Lombok Tengah Sulawesi: Makassar
  18. 18. Monitoring 2011No DEVELOPMENT RECOMMENDATIONS % 1 Forestry Management 17 9.4% 2 Immigration - Directorate General 8 4.4% 3 Immigration - Regional Office 15 8.3% 4 Penitentiary - Regional Office 5 2.8% 5 Penitentiary - Directorate General 7 3.9% 6 Customs 10 5.5% 7 Migrant Workers Management 9 5.0% 8 Hajj Management - Mo Religious Affairs 39 21.5% 9 Hajj Management - Mo Health 4 2.2%10 Hajj Fund Management 8 4.4%11 Tax Management 6 3.3%12 Special State Budget for Education 3 1.7%13 National Road Management 19 10.5%14 Social Fund Management 10 5.5%15 Sport Fund Management 3 1.7%16 Public Services at Mo Communication & Information 4 2.2%17 Public Services at Mo Industry 14 7.7% TOTAL RECOMMENDATIONS 2011 181
  19. 19. Perubahan nyata!
  20. 20. Perubahan nyata!
  21. 21. Perubahan nyata!
  22. 22. Contents1 Potret Indonesia2 Strategi Pemberantasan Korupsi oleh KPK3 Peran KPK 2004 - 20114 Kesimpulan
  23. 23. Kesimpulan• Peningkatan CPI Indonesia pada tahun 2011 merupakan output dari kerja keras pemberantasan korupsi dari semua pihak.• Korupsi adalah kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan berkesinambungan.• Pentingnya pelibatan semua pihak dalam pemberantasan korupsi, dimana KPK menempatkan diri sebagai pemicu dan pendorong dalam pemberantasan korupsi• Pemberantasan korupsi mengedepankan upaya preemtif (penangkalan/menangani hulu permasalahan) dan preventif (pencegahan) sehingga mampu menekan kebocoran keuangan negara. Upaya represif untuk menimbulkan efek jera dan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal.
  24. 24. Thank You! L/O/G/OKomisi Pemberantasan Korupsi www.themegallery.com

    Seja o primeiro a comentar

    Entre para ver os comentários

  • 4W4N9

    Sep. 23, 2013
  • ridwanngali

    Feb. 22, 2014
  • agungjayae

    Aug. 24, 2015
  • xhinp

    Aug. 24, 2015
  • syifanisrina

    Apr. 9, 2016
  • DANILARVIYAN

    Sep. 1, 2018

Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Vistos

Vistos totais

8.805

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

320

Ações

Baixados

826

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

6

×