1. -salinan-
KELEMBAGAAN DAN TUGAS SERTA FUNGSI DARI
BNPB, BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, SERTA BADAN
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Disusun Oleh:
Aravika Nur Hariadi
P27820714018
PROGRAM STUDI DIV KEPERAWATAN GAWAT DARURAT
JURUSAN KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2015-2016

2. -salinan-
KELEMBAGAAN DAN TUGAS SERTA FUNGSI DARI
BNPB, BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, SERTA BADAN
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
I. UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
a. Kelembagaan
1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat
menteri. BNPB terdiri atas unsur:
a) Pengarah penanggulangan bencana
Memiliki fungsi merumuskan konsep lebijakan
penanggulangan bencana nasional, memantau, dan mengevaluasi
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
b) Pelaksana penanggulangan bencana
Merupakan kewenangan Pemerintah yang memiliki fungsi
koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Dan anggotanya terdiri atas tenaga
professional dan ahli.
2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPBD terdiri dari:
a) Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat
setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib;dan
b) Badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat
setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.
BPBD terdiri atas unsur:
a) Pengarah penanggulangan bencana
Memiliki fungsi merumuskan konsep lebijakan
penanggulangan bencana nasional, memantau, dan mengevaluasi
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
Keanggotaannya terdiri atas pejabat epemerintah daerah terkait dan
anggota masyarakat professional dan ahli.

3. -salinan-
b) Pelaksana penanggulangan bencana.
Memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam
penyelenggaraan penanggulangan pada wilayahnya. Keanggotaan
unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah terdiri atas
tenaga professional dan ahli.
b. Tugas dan Fungsi BNPB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil
dan setara;
2) Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan;
3) Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap
saat dalam kondisi darurat bencana;
5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan
nasional dan internasional;
6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan; dan
8) Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
Dan BNPB memiliki fungsi yang meliputi:
1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan
efisien; dan

4. -salinan-
2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
c. Tugas dan Fungsi BPBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan
pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara
adil dan setara;
2) Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan;
3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada
wilayahnya;
6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap
saat dalam kondisi darurat bencana;
7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.
Dan BPBD memiliki fungsi sebagai berikut:
1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien; serta
2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

5. -salinan-
d. Kesimpulan
Dalam undang undang nomor 24 tahun 2007 bencana didefinisikan
sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. ( UU No. 24
tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) )
Merujuk kepada pasal satu dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007
dijelaskan beberapa istilah atau perngertian dari bencana alam yaitu antara
lain :
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
dan tanah langsor. ( UU No. 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (2) )
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. ( UU No. 24 tahun
2007 Pasal 1 ayat (3) )
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan
teror. ( UU No. 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (4) )
5. Berdasarkan pengertian bencana alam yang terdapat di dalam Undang-
Undang No. 24 tahun 2007 di atas, maka bencana alam dapat
dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu bencana alam, bencana nonalam
dan bencana sosial.
Potensi bencana yang dapat datang kapan saja membuat
penanganannya membutuhkan keterlibatan semua pihak. Atas dasar
kondisi tersebut, BNPB dibentuk sebagai pusat koordinasi antara
berbagai institusi dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan

6. -salinan-
bencana. Namun demikian, karena luasnya cakupan tugas yang
diemban BNPB dan koordinasi antar lembaga sering kali terbentur oleh
masalah birokrasi serta aturan, maka hingga saat ini sulit untuk
berharap BNPB dapat menjadi solusi dari semua permasalahan bencana
di Indonesia. Karena itulah langkah proaktif dari elemen masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan dalam mengurangi dampak merugikan
dari bencana diharapkan dapat membantu BNPB dalam memenuhi
tugasnya

7. -salinan-
II. UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
a. Kelembagaan
Kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas pemerintah,
pemerintah daerah, pranata adat dan/atau pranata social, serta Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial.
i. Mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial:
1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat
dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya.
2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian
Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata
Sosial.
3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme
Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial memiliki kekuatan yang
mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.
4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat
dan/atau Pranata Sosial, tidak dapat diselesaikan, maka
penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial.
5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau
Pranata Sosial, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan
kelurahan/desa setempat.
ii. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial
1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial merupakan lembaga
penyelesaian Konflik yang bersifat ad hoc.
2) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik, dibentuk oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal:
a) tidak ada Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah
Konflik;

8. -salinan-
b) tidak berfungsinya Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di
daerah Konflik;
c) tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat
melalui Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial;
d) tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme
musyawarah Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; dan
e) telah ditetapkannya Status Keadaan Konflik.
Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik:
1. Keanggotaan Daerah
1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial
kabupaten/kota, terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan
masyarakat.
2) Unsur Pemerintah Daerah, terdiri atas:
a) bupati/wali kota;
b) ketua DPRD kabupaten/kota;
c) instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan kebutuhan;
d) kepala kepolisian resor;
e) komandan distrik militer/komandan satuan unsur TNI;
dan
f) kepala kejaksaan negeri.
3) Unsur masyarakat, terdiri atas:
a) tokoh agama;
b) tokoh adat;
c) tokoh masyarakat;
d) pegiat perdamaian; dan
e) wakil pihak yang berkonflik.
4) Unsur masyarakat harus memperhatikan keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).
2. Keanggotaan Provinsi

9. -salinan-
1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial
provinsi, terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan
masyarakat.
2) Unsur Pemerintah terdiri atas:
a) gubernur;
b) ketua DPRD provinsi;
c) instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja pemerintah
daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan;
d) kepala kepolisian daerah;
e) panglima daerah militer/komandan satuan unsur TNI;
f) kepala kejaksaan tinggi; dan
g) unsur Pemerintah Daerah pada Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.
3) Unsur masyarakat terdiri atas:
a) tokoh agama;
b) tokoh adat;
c) tokoh masyarakat;
d) pegiat perdamaian; dan
e) wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.
4) Unsur masyarakat harus memperhatikan keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).
3. Keanggotaan Nasional
1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial
skala nasional, terdiri atas unsur Pemerintah dan
masyarakat.
2) Unsur Pemerintah, terdiri atas:
a) kementerian yang membidangi koordinasi urusan
politik, hukum, dan keamanan;
b) kementerian yang membidangi koordinasi urusan
kesejahteraan rakyat;

10. -salinan-
c) kementerian yang membidangi urusan dalam negeri;
d) kementerian yang membidangi urusan pertahanan;
e) kementerian yang membidangi urusan keuangan
negara;
f) kementerian yang membidangi urusan kesehatan;
g) kementerian yang membidangi urusan sosial;
h) kementerian yang membidangi urusan agama;
i) Polri;
j) TNI;
k) Kejaksaan Agung;
l) Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
m) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
n) unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi yang
berkonflik; dan
o) instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
3) Unsur masyarakat, terdiri atas:
a) tokoh agama;
b) tokoh adat;
c) tokoh masyarakat;
d) pegiat perdamaian;
e) wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas
Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi; dan
f) lembaga masyarakat lain yang terkait sesuai dengan
kebutuhan.
4) Unsur masyarakat, harus memperhatikan keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
b. Tugas dan Fungsi
1) Mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial:
2) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

11. -salinan-
Tugas dan fungsi Satuan Penyelesaian Konflik Sosial antara lain:
1. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas menyelesaikan
Konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Penyelesaian Konflik melalui musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi kelompok
masyarakat yang terlibat dalam Konflik.
3. Dalam hal penyelesaian Konflik tidak tercapai, penyelesaiannya
dilakukan melalui pengadilan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penyelesaian
Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi:
1. pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang
berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya
Konflik;
2. pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau
swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
3. koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan
pelindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang
bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. perumusan opsi yang dapat disepakati dengan
mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik;
5. perumusan kesepakatan yang telah dicapai;
6. penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi,
rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi;
7. penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi dan Pemulihan
Pascakonflik; dan
8. penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan
Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada
Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada
DPR/DPRD.

12. -salinan-
c. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan
pembahasan, maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari
pembahasan tentang peranan Intelkam, TNI dalam mengantisipasi Konflik
Sosial.
a. Peranan yang dilakukan oleh pihak Intelijen dan Keamanan TNI
dalam mengantisipasi Konflik Sosial adalah berdasarkan Pasal 6 Undang-
Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu
meliputi memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan
sistem penyelesaian konflik secara damai, meredam potensi konflik, dan
membangun sistem peringatan dini.
Dalam mengantisipasi konflik sosial,TNI telah melakukan inovasi
berupa Rembuk Pekon yang merupakan cara penyelesaian masalah dari
tingkatan terendah masyarakat secara musyawarah untuk mufakat tanpa
harus adanya proses hukum secara litigasi.
Ketika terjadinya konflik, bukanlah dikarenakan adanya tindakan
indisipliner dan kealpaan dari Intelkam TNI, melainkan karena
perkembangan konflik berjalan dengan sangat cepat dan masyarakat yang
terlibat cukup banyak serta tidak lagi memikirkan dampak sosial dan
dampak hukum yang akan dihadapi.
b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Intelkam TNI dalam
mengantisipasi Konflik Sosial yaitu:
1. Faktor Personil
Faktor personil yang hanya mencapai 50% dari komposisi
ideal di tingkatan TNI sudah tentu mengganggu kinerja Intelkam
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjaga dan

13. -salinan-
memelihara keamanan ketertiban serta mengantisipasi terjadinya
konflik sosial dalam masyarakat.
2. Faktor Sarana dan Prasarana
Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Intelkam
merupakan salah satu faktor penghambat. Luasnya wilayah
hukum Intelkam TNI memiliki sarana dan prasarana yag sudah
tentu harus mumpuni. Hal ini dikarenakan agar informasi yang
didapat cepat dilaporkan dan dengan cepat juga dapat dilakukan
tindakan menjawab dinamika yang berkembang. Selain itu, faktor
pendanaan sering dianggap sebagai alasan kurang logis dari
anggota TNI ketika kinerja yang dilakukan tidaklah maksimal,
akan tetapi faktor ini secara tidak langsung juga mempengaruhi
tingkat kinerja Intelkam dalam kerja sehari-hari yang
mengharuskan aparat berinteraksi langsung kepada masyarakat.
3. Faktor Adat Budaya
Perbedaan adat budaya dari masing-masing suku yang
mendiami suatu daerah tersebut. Hal ini memerlukan kejelian dari
Intelkam dalam memelihara kondisi keamanan dan ketertiban
dalam masyarakat.

14. -salinan-
III. UU No. 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan
a. Kelembagaan
Pemerintah membentuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan
Pertolongan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan
lembaga pemerintah non kementerian. Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendirikan kantor/pos
Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan dan wilayah tanggung
jawab penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
b. Tugas dan Fungsi
1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, bertugas:
a) menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria,
serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan
Pencarian dan Pertolongan;
b) memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan
Pencarian dan Pertolongan;
c) menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
Pencarian dan Pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d) melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
e) menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;
f) menyampaikan informasi penyelenggaraan Pencarian dan
Pertolongan kepada masyarakat;
g) menyampaikan informasi penyelenggaraan Operasi Pencarian
dan Pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa
penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada
masyarakat;
h) melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan

15. -salinan-
i) melakukan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.
2) Selain melaksanakan tugas tersebut, Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3) Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan memiliki kewenangan untuk mengerahkan personel
dan peralatan yang dibutuhkan dari Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan Operasi
Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Kesimpulan
BNPP sebagaimana dimaksud merupakan lembaga pemerintah
nonkementerian, yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada
Presiden, dengan bunyi Pasal 47 Ayat (1,2) UU tersebut.
Adapun tugas NPP di antaranya adalah:
a. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta
persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan Pencarian
dan Pertolongan
b. Memberikan pedoman dan pengarahan dalam penelenggaraan Pencarian
dan Pertolongan
c. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Pencarian
dan Pertolongan dan,
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BNPP memiliki
kewenangan untuk mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan
dari TNI dan Polri untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan
Pertolongan. "BNPP mendirikan kantor/pos Pencarian dan Pertolongan
sesuai dengan kebutuhan dan wilayah tanggung jawab penyelenggaraan
Pencarian dan Pertolongan," bunyi Pasal 49 UU itu.

16. -salinan-
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas,
wewenang, struktur organisasi, dan tata kerja BNPP akan diatur dengan
Peraturan Presiden. Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 84 disebutkan,
Badan SAR Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 99 Tahun 2007 tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya sampai terbentuknya BNPP berdasarkan UU ini.
RUU Pencarian dan Pertolongan, mengtakan, definisi dari UU ini adalah
usaha untuk menolong dan menyelamatkan manusia yang mengalami
keadaan darurat, dan tujuannya adalah untuk melakukan pencarian secara
tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi oleh suatu badan yang memiliki
kompetensi dan profesional.. Dalam UU ini disebutkan, bahwa
penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bertujuan di antaranya untuk:
a. Melakukan pencarian serta memberikan pertolongan, penyelamatan,
dan Evakuasi Korban secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi;
dan
b. Mencegah dan mengurangi kefatalan dalam Kecelakaan.
Disebutkan dalam UU ini, bahwa penyelenggaraan Pencarian dan
Pertolongan dilakukan terhadap:
a. Kecelakaan;
b. Bencana; dan/atau
c. Kondisi membahayakan manusia.
Terkait dengan hal itu, UU ini mengamanatkan adanya Rencana Induk
Pencarian dan Pertolongan yang disusun untuk jangka wkatu 20 (dua
puluh) tahun, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Menurut UU ini, penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
dilakukan terhadap:
a. Kecelakaan kapal dan pesawat udara;
b. Kecelakaan dengan penanganan khusus;
c. Bencana pada tahap tanggap darurat; dan/atau
d.Kondisi Membahayakan Manusia

17. -salinan-
"Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui:
a. Siaga Pencarian dan Pertolongan;
b. Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
c. Pelibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan,
sesuai bunyi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014
Adapun penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, menurut UU
ini, menjadi tugas dan tanggung jawab BNPP. Namun dalam hal
kecelakaan tidak membutuhkan penanganan khusus, maka
penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan oleh aparat
yang berwajib dan/atau masyarakat.. UU ini menegaskan, bahwa BNPP
membantu Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan:
a. Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan Pesawat
Udara militer dan Kapal militer;
b. Kapolri atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan Pesawat Udara
kepolisian dan Kapal kepolisian;
c. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keantariksaan pada bandar antariksa; dan/atau
d. Pejabat yang berwenang pada kawasan terlarang lainnya.