Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Pancasila sebagai etika politik
1.
2. Pengertian Etika
Pengertian Nilai, Norma dan Moral
Nilai Dasar,
Instrumental & Praksis
Etika
Politik
Hubungan Nilai,
Norma dan Moral
Pengertian
Politik
Dimensi Politis
Manusia
Nilai Pancasila Sebagai
Sumber Etika Politik
4. Etika adalah suatu
ilmu yang membahas
tentang bagaimana
dan mengapa kita
mengikuti suatu ajaran
moral tertentu atau
bagaimana kita harus
mengambil sikap yang
bertanggung jawab
berhadapan dengan
berbagai ajaran moral
(Suseno, 1987 ) .
Etika berkaitan dengan
berbagai masalah nilai
karena etika pada
pokoknya
membicarakan
masalah-masalah yg
berkaitan dengan
predikat nilai “SUSILA”
dan “TIDAK
SUSILA”, “baik” dan
“buruk”.
Sebenarnya etika lebih
banyak bersangkutan
dengan prinsip-prinsip
dasar pembenaran dlm
hubungan dengan
tingkah laku manusia
(Kattsoff, 1986).
5. B. Pengertian Nilai, Norma, dan Moral
1. Pengertian Nilai
Nilai atau Value termasuk bidang filsafat. Didalam Dictionary of
Sosciology and Related Sciences dikemukakan bahwa nilai
adalah
kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk
memuaskan manusia.
Menilai = Menimbang
Keputusan
Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga,
berguna, benar, indah, baik, dan lain sebagainya.
6. 2. Hierarkhi Nilai
Max Sceler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang
ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya.
Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat
dikelompokan dalam empat tingkatan yaitu :
1. Nilai-nilai kenikmatan
2. Nilai-nilai kehidupan
3. Nilai-nilai kejiwaan
4. Nilai-nilai kerohanian
7. Walter G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusiawi
kedalam 8 kelompok yaitu :
1. Nilai-nilai ekonomis
2. Nilai-nilai kejasmanian
3. Nilai-nilai hiburan
4. Nilai-nilai sosial
5. Nilai-nilai watak
6. Nilai-nilai estetis
7. Nilai-nilai intelektual
8. Nilai-nilai keagamaan.
8. Notonagoro membagi nilai menjadi 3 macam
, yaitu :
1. Nilai material, berguna bagi jasmani
manusia
2. Nilai vital, berguna bagi untuk aktivitas
manusia
3. Nilai kerokhanian, berguna bagi rohani
manusia
Nilai dapat dibedakan menjadi 4 macam ,
yaitu :
1. Nilai kebenaran , bersumber pd akal
2. Nilai keindahan, bersumber pd unsur
perasaan
3. Nilai kebaikan atau moral , bersumber pd
unsur kehendak
4. Nilai religius, bersumber pd kepercayaan
atau
keyakinan.
9. Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai
Praksis
A) Nilai Dasar
Nilai dasar merupakan hakikat, esensi, intisari atau
makna yg terdalam dr nilai-nilai tersebut. Nila dasar
dapat juga disebut sebagai sumber norma yang
pada gilirannya dijabarkan atau direalisasikan dlm
suatu kehidupan yg bersifat praksis.
B) Nilai Instrumental
Nilai instrumental merupakan suatu pedoman yang
dapat diukur dan dapat diarahkan. Bilamana nilai
instrumental tsb berkaitan dgn tingkah laku manusia
dlm kehidupan sehari-hari maka hal itu akan
merupakan suatu norma moral.
10. C) Nilai Praksis
Nilai Praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih
lanjut dari nilai instrumental dlm suatu kehidupan yg nyata.
Sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai
instrumental itu. Nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis
merupakan suatu sistem perwujudannya tidak boleh
menyimpang dari sistem tersebut.
11. 3. Hubungan Nilai , Norma, dan Moral
Wujud yg lebih kongkrit dari nilai adalah merupakan
suatu norma karena norma hukumlah yg paling kuat
keberlakuannya. Selanjutnya nilai dan norma
senantiasa berkaitan dengan moral dan etika.
Etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan
tentang kesusilaan. Adapun yg dimaksud
dgn
kesusilaan adalah identik dengan pengertian
moral, sehingga etika pd hakikatnya adalah sebagai
ilmu pengetahuan yg membahas tentang prinsipprinsip moralitas. Dalam etika seseorang dapat
mengerti mengapa, dan atas dasar apa manusia
harus hidup menurut norma-norma tertentu.
12. Etika Politik
Pengelompokan etika dibedakan :
1. Etika Umum
membahas prinsip-prinsip dasar bagi
segenap
tindakan manusia.
2. Etika khusus
membahas prinsip-prinsip itu dalam
hubungannya dengan kewajiban manusia dalam berbagai
lingkup
kehidupannya. Aktualisasi etika politik harus senantiasa
mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia
sebagai manusia (Suseno, 1987 : 15).
13. 1. Pengertian Politik
Secara operasional bidang politik menyangkut konsepkonsep
pokok yg berkaitan dgn negara (state), kekuasaan (power),
pengambilan keputusan (decisionmaking), kebijaksanaan
(policy), pembagian (distribution), serta alokasi (allocation)
(Budiardjo, 1981 : 8,9). Bidang politik lebih banyak
berkaitan
dengan para pelaksana pemerintah negara, lembagalembaga
tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para Pejabat
birokrat dlm pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.
14. 2. Dimensi Politis Manusia
a) Manusia Sebagai Makhluk IndividuSosial
Manusia di pandang sebagai sekedar
sarana bagi masyarakat. Segala hak dan
kewajiban baik moral maupun
hukum, dalam hubungan
masyarakat, bangsa dan negara
senantiasa diukur berdasarkan filosofi
manusia sebagai makhluk sosial. Manusia
sebagai makhluk yang
berbudaya, kebebasan sebagai individu
dan segala aktivitas dan kreativitas dalam
hidupnya senantiasa tergantung pada
orang lain, hal ini di karenakan manusia
sebagai warga masyarakat atau sebagai
makhluk sosial .
15. b. Dimensi Politis Kehidupan Manusia
Dimensi politis manusia berkaitan dengan
kehidupan negara dan hukum, sehingga
senantiasa berkaitan dengan kehidupan
masyarakat
secara
keseluruhan.
Dengan
demikian dimensi politis manusia dapat
ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia
akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat
.
Dimensi politis manusia ini memiliki dua
segi fundmental, yaitu pengertian dan kehendak
untuk bertindak. Sehingga dua segi fundamental
itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan
manusia. Dua aspek ini yang senantiasa
berhadapan dengan tindakkan moral manusia .
16. 4. NILAI PANCASILA SEBAGAI SUMBER ETIKA
POLITIK
a) Ketuhanan Yang Maha Esa
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, harus
berdasarkan legitimasi moral religius.
b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sila ke II
juga
merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan
negara.
c) Persatuan Indonesia
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup bersama
dalam
suatu cita-cita serta prinsip yang sama demi kesejahteraan
bersama.
17. d) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat, Kebijaksanaan, dalam
Permusyawaratan Perwakilan.
Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan
kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat,oleh karena itu
rakyat adalah merupakan asal mula kekuasan negara.
e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
merupakan tujuan dalam kehidupan negara. oleh karena itu dalam
pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan,
kekuasaan,
kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas
hukum yang berlaku.
18. Kesimpulan
1) Pancasila adalah sebagai suatu sistem filsafat yang pada hakikatnya
merupakan nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran
norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan
lainnya.
2) Suatu pemikiran filsafat tidak seccara langsung menyajikan norma –
norma yang merupakan pedoman dakam suatu tindakan atau aspek
praktis melainkan nilai–nilai yang bersifat mendasar.
3) Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang prinsip–prinsip yang
berlaku bagi setiap tindakan manusia yang membicarakan masalah–
masalah yang berkaitan dengan predikat “susila” dan “tindak
susila”, “baik” dan “buruk”.
4) Hubungan sistematik antara nilai, norma dan moral tersebut terwujud
dalam suatu tingkah laku praktis dalam kehidupan manusia.
5) Etika politik adalah termasuk lingkup etika sosial manusia yang secara
harfiah berkaitan dengan bidang kehidupan politik.
19. Oleh Kelompok 5 :
1.
2.
3.
4.
Citra Dara Rahmadani (130741607070)
Denok Amelia Santi (130741516794)
Denny Rahmanto
(130741607098)
Nur Indah Amalia
(130741615798)
20. Pertanyaan Sesi 1
Iis : Maksud dari pancasila sebagai etika politik
berasas
legalitas?
Ela :Apa penyebab dan solusi para anggota DPR
tidak
mempunyai etika contohnya ketika rapat
mereka telfon,
atau tidur?
Yana : Bagaimana cara meniadakan politik uang?