WAWASAN NUSANTARA
DAN OTONOMI DAERAH

DEFINISI
Secara Etimologis, Pengertian Wawasan Nusantara adalah cara pandang
terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yaitu asia dan
australia dan dua samudra yaitu samura hindia dan samudra pasifik.
Istilah wawasan nusantara berasal dari kata Wawas (Bahasa Jawa) yang artinya
"pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi", dan kemudian ditambahkan
akhiran an. Sedangkan kata Nusantara terdiri dari dua kata yaitu nusa yang
berarti "pulau atau kesatuan kepulauan" dan antara yang berarti "letak antara
dua unsur yaitu dua benua dan dua samudra“.
Secara Terminologis, pengertian wawasan nusantara menurut definisi
prof. Dr. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan
tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang
beragam.

FUNGSI
Secara umum wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman,
motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan,
keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara di pusat dan
daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Fungsi Wawasan Nusantara Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk:
1. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
Indonesia
2. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi
pembagunan nasional

Fungsi Wawasan Nusantara dapat dibedakan dalam beberapa
pandangan diantaranya seperti berikut:
1. Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional yaitu sebagai
konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan serta kewilahayan.
2. Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional yaitu meliputi
kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, kesatuan pertahanan
serta keamanan.
3. Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan yaitu
pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah
serta seluruh kekuatan negara.
4. Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan yaitu pembatasan
negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga.

Tujuan wawasan nusantara terdapat 2 hal, yaitu:
1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa
tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian
abadi dan keadilan sosial".
2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik
alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa
Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan
kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian
dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.
TUJUAN

1. Falsafah Pancasila, Pancasila adalah dasar dalam terjadinya wawasan nusantara
dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai itu diantaranya adalah
Penerapan HAM (Hak Asasi Manusia). contohnya pemberian kesempatan dalam
menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya.
Memprioritaskan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan
indivuduserta golongan.
Pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat.
2. Aspek Kewilayahan Nusantara, aspek kewilayahan nusantara dalam hal ini
terletak pada pengaruh geografi dikarenakan Indonesia kaya akan SDA serta suku
bangsa.
ASPEK

3. Aspek Sosial Budaya, aspek sosial budayadalam hal ini bisa terjadi karena Indonesia
mempunyai ratusan suku bangsa yang keseluruhannyamempunyai adat istiadat,
bahasa, agama serta kepercayaan yang berbeda-beda, dan menjadikan tata kehidupan
nasional mempunyai interaksi antara kelompok karena bisa menimbulkan masalah
yang besar dari keberagaman budaya.
4. Aspek Sejarah, acuan pada aspek sejarah dikarenakan Indonesia mempunyai banyak
pengalaman sejarah yang tak ingin terulangnya perpecahan dalam bangsa dan negara
Indonesia. Dimana kemerdekaan yang diperoleh adalah hasil semangat persatuan dan
kesatuan bangsa indonesia, sehingga harus dipertahankan untuk persatuan bangsa
serta melindungi wilayah kesatuan indonesia

KEDUDUKAN
Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan nusantara yaitu seperti berikut :
1.Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan
sebagai landasan idil.
2.UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai
landasan konstitusional.
3.Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional.
4.Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai
landasan konsepsional
5.GBHN (garis-garis besar haluan negara) sebagai politik dan strategi nasional
atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan
operasioal.

DEFINISI
Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari
kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau
undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur
sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga
sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah.
Jadi, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah.

TUJUAN
1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar
daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong pemberdayaaan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta
masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

CIRI-CIRI

1. DESENTRALISASI adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri
2. DEKONSENTRASI adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat
kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk
menyelenggarakan urusan tertentu
3. TUGAS PEMBATUAN adalah Penugasan sebagian urusan pemerintah pusat
atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten / kota untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah provinsi
ASAS

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, prinsip
penyelenggaraan otonomi daerah adalah :
1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi,
keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan
daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap
terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
PRINSIP

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah
kabupaten dan derah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di
kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi
badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan,
mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah.

6. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukan
sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah
tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
7. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah
daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan pra sarana
serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada daerah untuk
mengelola dan mendapatkan potensi sumber-sumber daya alamnya sesuai
dengan proporsi daya dukung yang dimiliki oleh daerahnya. Dengan demikian,
tidak ada kecemburuan dan ketidakadilan yang terjadi antara pemerintah pusat
dengan daerah. Sedangkan Wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan
bangsa dan keutuhan wilayah nasional.
Pandangan untuk tetap perlunya persatuan bangsa dan keutuhan
wilayah ini merupakan modal berharga dalam melaksanakan pembangunan.
Wawasan Nusantara juga mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem
ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan-keamanan dalam
lingkup negara nasional Indonesia. Cerminan dari semangat persatuan itu
diwujudkan dalam bentuk negara kesatuan.
HUBUNGAN

Namun demikian semangat perlunya kesatuan dalam berbagai aspek
kehidupan itu jangan sampai menimbulkan negara kekuasaan. Negara menguasai
segala aspek kehidupan bermasyarakat termasuk menguasai hak dan kewenangan
yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Tiap-tiap daerah sebagai wilayah (ruang
hidup) hendaknya diberi kewenangan mengatur dan mengelola sendiri urusannya
dalam rangka mendapatkan keadilan dan kemakmuran.

Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan otonomi daerah atau
dengan kata lain otonomi daerah tidak bertentangan dengan prinsip wawasan
nusantara. Otonomi dan desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih agar
penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa menciptakan
pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah tanah air.
Pengalaman penyelenggaraan bernegara yang dilakukan secara tersentralisasi
justru banyak menimbulkan ketidak adilan di daerah.

.T E R I M A K A S I H

http://warungkopi.okezone.com/thread/616344/wawasan-nusantara-pengertian-
tujuan-manfaat-fungsi-dan-asas
http://www.artikelsiana.com/2015/04/wawasan-nusantara-pengertian-fungsi-
tujuan.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara#Tujuan
http://filemongulo.blogspot.co.id/2013/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-
none_26.html
DAFTAR
PUSTAKA