Materi Kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah

2.  Data/Informasi statistik merupakan salah satu bahan evaluasi
pelaksanaan perencanaa n pembangunan daerah, serta sebagai
bahan masukkan dalam proses perumusan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31 yang
menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan
pada data/ informasi yang akurat dan dapat dipertanggung
jawabkan.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Pasal 13
ayat 1 bahwa :” Penyusunan rencana pembangunan daerah
menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah serta rencana tata ruang “. Pernyataan tersebut
merupakan hal yang sangat penting bagi pengambil kebijakan/
keputusan karena kebijakan/keputusan yang berkualitas
tergantung dari data /informasi akurat, terintegrasi dan dapat
dipertanggungjawabkan.

3.  Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan data
statistik dalam perencanaan pembangunan , perlu
adanya kegiatan Pengolahan, Updating dan
Analisis Data dalam hal ini penyusunan Analisis
Pembangunan Ekonomi (APE/ PDRB) dan
Analisis Pembangunan Sosial (APS / IPM) secara
berkesinambungan

4.  Produk Domestik Regional Bruto merupakan
salah satu indikator untuk mengetahui kondisi
ekonomi makro suatu wilayah dan biasanya akan
digunakan sebagai alat pengukur tingkat
pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah . Jika PDRB
tinggi maka diharapkan kesejahteraan ekonomi di
wilayah tersebut juga tinggi dan berlaku sebaliknya.

5.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah
indikator penting untuk mengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
dan merupakan indeks daya saing karena bisa
dibandingkan antar waktu dan antar wilayah

6. Dasar Hukum
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997
tentang Statistik
 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31 yang
menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan
didasarkan pada data/ informasi yang akurat dan dapat
dipertanggung jawabkan.
 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah Bab X pasal 274 bahwa : Perencanaan
Pembangunan Daerah didasarkan pada data /informasi
yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan
Daerah.

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun
2010 Pasal 13 ayat 1 bahwa :” Penyusunan rencana
pembangunan daerah menggunakan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah
serta rencana tata ruang “. Pernyataan tersebut
merupakan hal yang sangat penting bagi
pengambil kebijakan/ keputusan karena
kebijakan/keputusan yang berkualitas tergantung
dari data /informasi akurat, terintegrasi dan dapat
dipertanggungjawabkan.

8. Peranan Data Dalam Penyusunan
Proses Perencanaan
 Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan
statistik yang baik Ketersediaan data dan statistik
yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan
perencanaan.
 Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas
sangat membutuhkan data yang valid, akurat dan
terkini.

9. Proses peencanaan memerlukan data dan statistik
yang baik. Oleh Karena Itu ketersediaan data dan
statistik yang andal merupakan salah satu kunci
keberhasilan perencanaan.
Data
Indikator
Target
Pembangunan
Proses
Perencanaan

10. Data dan statistik yang bekualitas merupakan rujukan bagi
upaya perumusan kebijakan dalam :
 Menyusun perencanaan
 Penetapan Perencanaan
 Melakukan Pengendalian/Pemantauan/monitoring, dan
 Melakukan Evaluasi program dan sasaran yang telah
ditetapkan.
DATA
Penyusunan
Perencanaan
Penetapan
Rencana
Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana

11.  Selanjutnya untuk menunjang kebutuhan data
dalam Analisis Pembangunan Ekonomi /PDRB
dan Analisis Pembangunan Sosial/ IPM dipandang
perlu adanya sosialisasi mengenai penghitungan
PDRB dan IPM dengan metoda baru.

12. Data Dasar Yang DiPerlukan Dalam
Penyusunan Dokumen Perencanaan
 Data Dasar Indikator Makro PDRB, Laju
Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi
(Indeks Harga Konsumen), dsb.
 Data Dasar Indikator Sosial IPM, Data
Kependudukan, data Kemiskinan, Data
Ketenagakerjaan, Data Kesehatan, dsb.

13. MANFAAT PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB DAN IPM DENGAN
METODE BARU
 Manfaat adanya perubahan tahun dasar PDRB antara
lain :
1. Memberikan gambaran perekonomian regional
terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan
ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas data Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan
3. Menjadikan data PDB/ PDRB dapat
diperbandingkan secara internasional

14. Manfaat penghitungan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM ) dengan metode baru adalah
1. Menggunakan metode yang lebih tepat untuk
menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu
wilayah
2. Angka melek Huruf tidak lagi digunakan karena tidak
dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah
dengan baik
3. Capaian yang rendah pada salah satu komponen tidak
dapat ditutupi oleh komponen lain yang lebih tinggi.

15. TERIMA KASIH