Materi Kuliah Etika Administrasi Publik

1. Etika Administrasi Dalam Praktik
Referensi: Etika Administrasi Negara oleh Wahyudi Kumorotomo

2. A. Asas-asas Umum Birokrasi Pemerintahan yang Baik
1. Prinsip Demokrasi
Pada tataran makro, sistem pemerintahan demokratis suatu negara dapat
digolongkan kedalam tiga macam bentuk, yakni :
Sistem
parlementer
Sistem pemisahan
kekuasaan
Sistem
referendum

3. 2. Keadilan sosial dan Pemerataan
Dalam lingkup negara, setidak-tidaknya ada dua dimensi kepentingan yang harus
diperhatikan:
Pertama, kepentingan di antara kelompok-kelompok social yang berbeda dalam
suatu negara. Ketimpangan ini terjadi karena kesengajaan antara pendapatan
kelompok kaya dan kelompok miskin.
Kedua, ketimpangan antara wilayah-wilayah geografis dalam suatu negara atau
disebut juga ketimpangan regional. Berbagai ukuran yang menunjukkan
ketimpangan regional.

4. 3. Mengusahakan Kesejahteraan Umum
Ada dua elemen kebutuhan pokok yaitu:
Persyaratan-persyaratan minimum keluarga untuk konsumsi sendiri, seperti
sandang, pangan dan papan.
Layanan-layanan esensial yang mendasar yang sebagian besar disediakan oleh
masyarakat dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, sanitasi,
kendaraan umum, fasilitas jesehatan dan fasilitas pendidikan.

5. a. Mewujudkan Negara Hukum
Aspek pokok bagi terciptanya negara hukum
juga berarti ditaatinya Peraturan hukum dalam
segenap aktivitas negara atau pemerintah.
Unsur-unsur rule of law meliputi:
• Keutamaan aturan-aturan tidak hanya
kekuasaan yang sewenang-wenang dalam
arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum
kalau memang melanggar hukum.
• Kedudukan yang sama dihadapan hukum.
Dalil ini berlaku untuk orang biasa maupun
pejabat.
• Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh
undang-undang dasr serta keputusan-
keputusan pengadilan.
b. Dinamika dan Efisiensi
Knott dan Miller mengatakan ada empat
macam persoalan yang sering terdapat
dalam birokrasi pemerintah yaitu:
• Daur kekakuan aturan (Rigidity
Cycle)
• Pengalihan Sasaran (Goal
Displacement)
• Kurangnya “kapasitas” personil yang
terlatih (Skilled Incapacity)
• Sistem kewenangan berganda (Dual
System of Authory)

6. Asas-asas umum yang berasal dari pemikiran dan praktek adminisrasi di
negara Belanda :
Asas keseimbangan (principle of proportionality)
Asas kepastian hukum (principle of legal security)
Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality)
Asas bertindak cermat (principle of carefulness)
Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation)
Asas tidak mencampuradukkan kewenangan (principle of misuse of competence)
Asas permainan yang layak (principle of fair play)
Asas keadilan dan kewajaran (principle of reaonable or prihibition of arbitratiness)
Asas menanggapi penghargaan yang wajar (principle of meeting raised expectation)
Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequencies of annuled decision)
Asas perlindungan atas pandangan/cara hidup pribadi (principle of protecting the personal way of life)
Asas kebijaksanaan (sapientia)
Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service)

7. B.Administrasi, Nilai-Nilai Judisial, dan Norma Pengawasan
Administrasi
Pengertian Administrasi
Administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas
yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat
mencapai target/ tujuan organisasi.

8. Seorang pembuat keputusan publik harus memerhatikan nilai-nilai judisial antara
lain:
1. Penguasaan urusan-urusan publik mewajibkan bahwa para politisi dan
pejabat publik bekerja sesuai dengan keinginan publik (masyarakat) dan
bukan berdasarkan persepsi mereka tentang keinginan masyarakat tersebut.
2. Urusan – urusan publik membutuhkan institusi yang tersentralisasi.
3. Peraturan institusi-institusi pemerintah terhadap masyarakat mayoritas warga
negara bukanlah peraturan absolut.
4. Pelaksanaan urusan – urusan publik harus berakar pada hukum.
5. Pejabat-pejabat publik harus menyadari bahwa tidak semua kasus konkret
termuat dalam pasal-pasal hukum.
6. Pejabat-pejabat publik bertanggungjawab terhadap keputusan – keputusan
yang berdasarkan preferensi dan wawasannya.
Nilai – Nilai Judisial

9. Norma Pengawasan
Salah satu norma umum pengawasan dapat dilihat dari Keputusan Mendagri No.
116 tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan Umum di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri yang disebutkan sebagai berikut:
a. Pengawasan tidak mencari – cari kesalahan
b. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut
c. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi
yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang
ditemukan
d. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis

10. C. Kepentingan Umum Antara Konsep dan Praktik
Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, para
pembuat keputusan tidak akan terlepas dari kepentingan umum
dalam pengertian normatif maupun praktis. Untuk membahas
kepentingan umum dalam konteks etika kebijakan publik, kita
harus membahas etika individual maupun etika sosietal (societal
ethisc). Etika individual menyangkut standar perilaku profesional
bagi birokrat atau administrator. Sedangkan etika sosietal
merujuk pada tujuan-tujuan yang yang di cita-citakan oleh
masyarakat yang merupakan pedoman bagi arah kebijakan
publik. Pada tataran generalisasi yang tertinggi, kita dapat
mengatakan keputusan-keputusan publik harus memaksimalkan
manfaat sosietal dan meminimalkan budaya sosietal.

11. Tiga subkriteria yang pertama dapat disingkat
sebagai 3E dan berasosiasi dengan nilai-nilai
ekonomis
• Effectiveness (daya guna/efektivitas)
• Efficiency (hasilguna/efisiensi) dan
• Equity (keadilan)

12. Tiga subkriteria lain barasosiasi dengan nilai-
nilai politis dan disingkat dengan 3P :
• Public participation (partisipasi masyarakat)
• Predictability (kepastian layanan)
• Procedural due process (keadilan prosedural)

13. Tiga Implikasi Bagi Kinerja Dalam Jajaran
Pemerintah
• (a) Bahwa setiap setiap warga negara harus
dilayani secara sama dan tidak memihak
• (b) Bahwa itu semua harus dicapai dengan
menghormati dan berlandaskan pada lembaga-
lembvaga perwakilan dan
• (c) Bahwa administrasi internal di dalam
lembaga-lembaga pemerintah harus konsisten
dengan layanaan tersebut.

14. Kepentingan umum menjadi landasan yang
kokoh bagi perilaku administrasi negara
karena sesungguhnya kepentingan inilah
yang merupakan sarana terbaik untuk
menjaga eksistensi negara.

15. Bagaimana kaidah dan praktik
pelaksanaan kepentingan umum di
Indonesia?

16. D. Kearifan dalam Kebijakan
1. Optimisme
2. Keberanian
3. Keadilan yang berwatak kemurahan hati

17. Membuat keputusan – keputusan yang tepat seorang pejabat
harus memiliki kepastian intelektual yang memadai yang
berdasarkan empat hal berikut ini :
1. Pengetahuan tentang alternative – alternative tindakan
2. Pengetahuan tentang konsekuensi
3. Pengetahuan preferensi yang konsisten
4. Aturan keputusan

18. E. Etos Kerja
 Etos kerja berasal dari bahasa Yunani (etos) yang memberikan arti
sikap kepribadian serta keyakinan atas sesuat, sikap ini tidak saja
dimiliki oleh individu tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat
sedanngkan kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk
usaha yang dilakukan manusia baik dalam hal materi, intelektual
dan fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia maupun
keakhiratan
 Dalam kamus besar bahasa Indonesia etos kerja adalah semangat
yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu
kelompok.

19. Etos kerja Menurut Geertz
• Etos adalah adalah aspek evaluatif, yang
bersifat menilai
• Etos juga merupakan landasan ide, cita atau
pikiran yang akan menentukan sistem
tindakan

20. Sumber-Sumber Etos kerja
keyakinan religious
nilai-nilai budaya
serta sikap hidup
suatu masyarakat

21. Ada tiga pokok yang perlu diupayakan oleh setiap pejabat atau
pegawai pemerintah dalam pelaksanaan etos kerja
pengembangan diri (self-development)
peningkatan diri (self-improvement)
rasa cinta kepada pekerjaan

22. F. Kode Etik Sebagai Pedoman

23. Apasih kode etik itu ?
Manfaat dari kode
etik sebagai pedoman
itu apa ya ?

24. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979
tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil

25. Prestasi kerja
Tanggung jawab
Kesetiaan
Kepemimpinan
Prakarsa Ketaatan
Kerjasama
Kejujuran