2.  Mahasiswa dapat menyebutkan dan
menjelaskan pengertian, manfaat,
penerapan Baku Mutu Lingkungan, dan
peraturan perundang-undangan yang
memuat baku mutu

3. Mengatur Kejelasan Pola Pemenafaatan
SDA antara
 Masyarakat
 Pemerintah

4.  dapat memberikan akses scr adil
 harus memberi kesempatan dan peran
serta aktif masyarakat,
 meningkatkan kemampuan masyarakat
untuk mengelola sumberdaya alam
secara berkelanjutan.

5. Peran dalam perumusan kebijakan
pengelolaan sumberdaya alam harus
dapat dioptimalkan
meningkatkan pendapatan negara melalui
mekanisme pajak, retribusi dan bagi
hasil yang jelas dan adil, serta
perlindungan dari bencana ekologis.

6.  pendelegasian secara bertahap
wewenang pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dalam pengelolaan
sumberdaya alam dimaksudkan untuk
meningkatkan peranan masyarakat lokal
dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.

7.  Peraturan perundang-undangan  harus
dapat mengurangi tumpang tindih
peraturan penguasaan dan pemanfaatan
sumberdaya alam dan keselarasan peran
antara pusat dan daerah serta antar
sektor.
 Peran serta aktif masyarakat 
melindungi hak-hak publik dan hak-hak
adat.

8.  diperlukan suatu standar sbg pedoman
thd pengelolaan lingk hidup dan sbg
upaya pencegahan dan penanggulangan
pencemaran scr konkret serta adanya
tolok ukur utk menentukan telah tjdnya
penc lingk hidup

9.  Suatu ekosistem lingkungan dikatakan
tercemar bila kualitas lingkungan itu telah
melebihi nilai ambang batas yang telah
ditetapkan dalam baku mutu lingk-nya.
 Istilah baku mutu lingk menimbulkan
pengertian ambivalen dan lebih senang dg
istilah nilai ambang batas
 Perbedaannya, baku mutu mpy karakter
diwajibkan dan selalu mrpk NAB, ttp tdk
semua NAB mrpk baku mutu lingk selama
tdk diwajibkan berdasarkan peraturan
hukum

10.  Baku mutu lingkungan hidup adalah
ukuran batas atau kadar makhluk hidup,
zat, energi, atau komponenyang ada atau
harus ada dan atau/ unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya dalam
suatu sumber daya tertentu sebagai
unsur lingkungan hidup.

11.  Baku mutu air pada sumber air, disingkat
baku mutu air, adalah batas kadar yang
diperbolehkan bagi zat atau bahan
pencemar terdapat dalam air, naun air
tetap berfungsi sesuai dengan
peruntukannya.


12.  Baku mutu limbah cair adalah batas
kadar yang diperbolehkan bagi zat atau
bahan pencemar untuk dibuang dari
sumber pencemaran ke dalam air pada
sumber air , sehingga tidak
mengakibatkan dilampauinya baku mutu
air.

13.  Baku mutu udara ambien adalah batas
kadar yang diperbolehkan bagi zat atau
bahan pencemar terdapat di udara,
namun tidak menimbulkan gangguan
terhadap makhluk hidup, tumbuh-
tumbuhan dan atau benda

14.  Baku mutu udara emisi adalah batas
kadar yang diperbolehkan bagi zat atau
bahan pencemar untuk dikeluarkan dari
sumber pencemaran ke udara, sehingga
tidak mengakibatkan dilampauinya baku
mutu udara ambien

15.  Baku mutu air laut adalah batas atau
kadar makhluk hidup, zat, energi atau
komponen lain yang ada atau harus ada ,
dan zat atau bahan pencemar yang
ditenggang adanya dalam air laut.

16.  Sarana penentuan atau pengontrolan
terjadinya pencemaran atau kerusakan
lingkungan hidup
 Pengendalian dampak lingkungan
 Mengetahui kualitas lingk hidup dan
kualitas buangan atau limbah yang
diizinkan untuk dibuang ke media lingk
hidup

17.  Di negara industri, suatu pencemaran
lingk hidup dpt diketahui dg mudah, krn
baku mutu telah diterapkan dg baik.
 Penetapan ketentuan baku mutu lebih
memudahkan baik dalam pembinaan
lingk maupun masyarakat yg menjadi
korban dpt dg mudah mengidentifikasi
pencemaran lingk yg terjadi.

18.  Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kawasan Industri  KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
RIDUP, NOMOR: KEP-
03/MENLH/l/1998

19. Dalam Kepmen ini diatur ttg
 Istilah
 Kemungkinan dibuat aturan yg lebih
ketat oleh Gubernur
 Apabila telah dibuat AMDAL dan
aturannya lebih ketat maka berlaku
aturan pada AMDAL
 Kewajiban pemilik industri
 Larangan dll

20. PARAMETER KADAR MAKSIMUM BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM
(mg/liter) (kg/hari.Hari)
BOD5 50 4.3
COD 100 8.6
TSS 200 17.2
pH 6.0 - 9.0
DEBIT LIMBAH CAIR MAKSIMUM: 1 L per detik per HA lahan kawasan yang terpakai.

21.  Pasal 14 UUPLH
1. Utk menjamin pelestarian lingk hidup, setiap
usaha dan/atau keg dilarang melanggar baku
mutu dan kriteria baku kerusakan lingk hidup.
2. Ketentuan mengenai baku mutu lingk hidup,
pencegahan dan penanggulangan penc serta
pemulihan daya tampungnya diatur oleh
peraturan pemerintah
3. Ketentuan kriteria baku kerusakan lingk,
pencegahan dan penanggulangan kerusakan
serta pemulihan daya tampungnya diatur oleh
peraturan pemerintah

22.  Kenapa dibutuhkan baku mutu
lingkungan ?
 Apa yang dimaksud baku mutu ?
 Manfaat penerapan baku mutu ?
 Bagaimana penerapan baku mutu
diantara peraturan yang lain ?