2. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
> atau dengan kata lain tempat usaha tersebut bersifat
permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia.

3. Mulai Berakhir
 Saat menjalankan usaha  Saat tidak lagi
atau melakukan kegiatan menjalankan usaha atau
melalui BUT di Indonesia melakukan kegiatan melalui
BUT di Indonesia

4. BUT Fasilitas Fisik
Keberadaan BUT di Indonesia akan timbul apabila
perusahaan asing tersebut memiliki fasilitas fisik
sebagai tempat untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Fasilitas
fisik tersebut merupakan milik sendiri atau disewa dari
pihak lain.

5. Contoh fasilitas fisik antara lain adalah:
 tempat kedudukan manajemen (a place of management);
 suatu cabang (a branch);
 suatu kantor (an office);
 suatu pabrik (a factory);
 suatu bengkel (a workshop);
 suatu gudang atau tempat penyimpanan barang sebagai
tempat penjualan (a warehouse or promises used as sales
outlet);
 suatu tambang, sumur minyak atau gas, suatu tempat
penggalian atau ekplorasi atau eksploitasi sumber daya
alam, rig untuk pengeboran atau kapal yang dipergunakan
untuk eksplorasi atau ekploitasi sumber daya alam (a mine,
an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction
or exploration or exploitation of natural resources, drilling
rig or worker ship used for exploration or exploitation of
natural resources).

6. BUT Aktivitas
Keberadaan BUT di Indonesia timbul apabila
perusahaan asing tersebut menjalankan kegiatan jasa-
jasa di Indonesia dalam jangka waktu melebihi tes
waktu. Sesuai Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

7. Yang termasuk BUT Aktivitas adalah:
 proyek konstruksi, proyek perakitan, instalasi atau
kegiatan pengawasan yang ada hubungannya dengan
proyek tersebut, dan
 pemberian jasa termasuk jasa konsultan yang dilakukan
oleh suatu perusahaan melalui karyawan atau orang
lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu untuk
tujuan tersebut, kegiatan itu berlangsung selama lebih
dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan.

8. BUT Keagenan
Dianggap timbul suatu BUT perusahaan asing di
Indonesia apabila perusahaan asing tersebut
menjalankan usahanya di Indonesia melalui perusahaan
lain yang bertindak sebagai agen yang tidak bebas
(dependent agent).
Yang dimaksud dengan dependent agent adalah agen
yang didalam melaksanakan usahanya bertindak atas
nama perusahaan di luar negeri atau kegiatan agen
tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya untuk
perusahaan di luar negeri.

9.  BUT Asuransi
Keberadaan BUT perusahaan asuransi asing timbul di
Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut
menutup resiko dan menerima premi secara langsung
di Indonesia.

10. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pajak
Penghasilan, diatur mengenai cakupan penghasilan
suatu BUT perusahaan asing di Indonesia yaitu:
(i) Sesuai Attribution Rule, penghasilan suatu
BUT perusahaan asing di Indonesia adalah penghasilan
yang berasal dari kegiatan usahanya di Indonesia.
Misalnya, apabila BUT perusahaan asing tersebut
bergerak dibidang perdagangan, maka penghasilannya
di Indonesia adalah penghasilan yang berasal dari
kegitan usaha perdagangannya di Indonesia.

11. (ii) Sesuai Force of Attraction Rule, penghasilan suatu BUT
perusahaan asing di Indonesia adalah termasuk penghasilan
kantor pusatnya dari Indonesia yang diperolehnya dari
kegiatan usaha yang sejenis dengan kegiatan BUT nya di
Indonesia. Dengan demikian, penghasilan yang diterima atau
diperoleh kantor pusatnya dianggap sebagai penghasilan BUT
nya di Indonesia.
Ex: New York bank mempunyai cabang di Jakarta, apabila new
york bank memperoleh penghasilan berupa bunga atas
pinjaman yang diberikan kepada warga Indonesia tanpa
melalui kantor cabangnya di indonesia penghasilan ini tetap
dianggap sebagai penghasilan BUT (kantor cabang di Jakarta)

12. (iii) Sesuai Effectively-Connected Rule, penghasilan
pasif (misalnya: bunga dan royalty) yang diterima atau
diperoleh kantor pusatnya dan memiliki hubungan
efektif dengan kegiatan usaha BUT nya di Indonesia
dianggap sebagai penghasilan BUT nya di Indonesia.
Ex: (kasus di buku cetak) Jika Foodz hanya menerima
royalti dan tidak memberi jasa manajemen maka royalti
tidak termasuk penghasilan BUT karena tidak memiliki
BUT. Tapi jika memberikan jasa maka pendapatan
royalti dihitung sebagai penghasilan BUT dari
pemberian jasa manajemen

13. Dalam rangka menentukan besarnya penghasilan kena pajak
(taxable income) suatu BUT perusahaan asing di
Indonesia, pembayaran ke kantor pusat yang tidak boleh
dikurangkan sebagai deductible expenses adalah:
 royalti atau imbalan lainnya yang berhubungan dengan
penggunaan harta, paten atau hak-hak lain;
 imbalan yang berhubungan dengan jasa manajemen dan jasa
lainnya;
 bunga kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.
Selain itu, biaya administrasi kantor pusat yang dialokasikan ke
BUT nya di Indonesia yang dapat dibebankan hanya sebesar rasio
antara jumlah penghasilan BUT nya di Indonesia dengan jumlah
penghasilan globalnya dikalikan dengan jumlah biaya administrasi
kantor pusat.

14.  Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena
pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal
pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di
Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
 Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia
sebagaimana dimaksud pada point 1, harus secara aktif
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendirianya,
paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan.
 Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau
selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak
diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan
 Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut
paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah
perusahaan tempat penanaman dilakukan produksi komersial.

15.  Ex : Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia
dalam tahun 2011 Rp17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan : 25% x Rp17.500.000.000,00 = Rp
4.375.000.000,00 .Penghasilan Kena Pajak setelah pajak
Rp13.125.000.000,00(Rp17.500.000.000,00 - Rp
4.375.000.000,00 )
Pajak Penghasilan Pasal 26(4) yang terutang 20% x
Rp13.125.000.000,00 = Rp 2.625.000.000,00
Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp
Rp13.125.000.000,00 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia
sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.