Dokumen tersebut membahas tentang prinsip dan tata cara penyelesaian sisa pekerjaan kontrak tahunan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran. Sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan beberapa ketentuan seperti penyedia harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu maksimal 50 hari dan menyediakan jaminan pelaksanaan baru. Satuan kerja harus merevisi anggar

1. Kementerian Keuangan
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN
SISA PEKERJAAN
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
1

2. 2
PRINSIP PEMBAYARAN
UU 17/2003 (Psl. 4) Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun
mulai tgl 1 Januari s.d 31 Desember
UU 1/2004 (Psl. 21)
Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak
boleh dilakukan sebelum barang/jasa
diterima
Dalam rangka pengendalian saldo Kas
Negara pada akhir tahun anggaran, Menteri
Keuangan berwenang mengatur pengeluaran
Negara pada akhir Tahun Anggaran
PP 45/2003 (BabVII)

3. Pekerjaan yang tidak terselesaikan
sampai dengan berakhirnya masa kontrak
Perpres No. 70/2012
Pekerjaan tidak selesai.
Pemutusan kontrak bila dalam 50
hari diperkirakan pekerjaan juga
tidak selesai
1/4 30/6
Apr Mei Juni Juli Agus
Masa Kontrak
1. Melanjutkan pekerjaan
2. Perhitungan Pengenaan
denda
3

4. PEMBAYARAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
1. Jaminan bank digunakan untuk pembayaran atas pekerjaan yang
prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% (BA Penyelesaian
Pekerjaan dibuat antara tgl 23 s.d 31 Desember)
2. Jaminan diklaim (setor ke kas negara) jika pekerjaan tidak selesai
sebesar nilai pekerjaan yang tidak selesai
Pembayaran Beban TA Berkenaan Beban TA Berikutnya
4
1/12 23/12 31/12
Prestasi Pekerjaan Jaminan Bank

5. Dasar Penyelesaian Pekerjaan
Sisa Pekerjaan Kontrak Tahunan yang tidak
terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran
Sisa Pekerjaan
(fisik)
Dapat dilanjutkan
Maksimal 50 hari kalender
Perpres No.70 Tahun 2012
Sisa Nilai Pekerjaan
(uang)
Tidak dapat diluncurkan
PP No. 45 Tahun 2013
PMK 194/PMK.05/2014
Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan
Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
5

6. PRINSIP PENYELESAIAN PEKERJAAAN KONTRAK TAHUNAN
Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari
Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak
6
dalam Tahun Anggaran berkenaan.
Dalam hal pekerjaan tidak
terselesaikan sampai
dengan akhir Tahun
Anggaran, penyelesaian
sisa pekerjaan dapat
dilanjutkan ke Tahun
Anggaran Berikutnya
Sisa nilai pekerjaan yang tidak
terselesaikan s.d akhir TA tidak dapat
diluncurkan ke TA Berikutnya
Sisa nilai pekerjaan tidak dapat
ditambahkan (on top) ke dalam anggaran
TA Berikutnya
fisik uang

7. KEPUTUSAN KPA
MELANJUTKAN ATAU MENGHENTIKAN PEKERJAAN
7
Pertimbangan
KPA
penelitian PPK, penyedia barang/jasa mampu
menyelesaikan sisa pekerjaan jika diberi
kesempatan tambahan waktu s.d 50 hari
kalender
penyedia barang/jasa sanggup menyelesaikan
sisa pekerjaan paling lambat 50 hari kalender
(dinyatakan dengan Surat Pernyataan
Kesanggupan)
diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA
Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi
anggaran
KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
Terdapat sisa
Pekerjaan di akhir
tahun anggaran
Pekerjaan
dilanjutkan
(addendum
kontrak)
Pekerjaan
tidak
dilanjutkan
(pemutusan
kontrak)
Memuat:
 kesanggupan
menyelesaikan
sisa pekerjaan
 Waktu paling
lama 50 hari
kalender
 bersedia
dikenakan denda
keterlambatan
 Pernyataan tidak
menuntut denda
apabila terlambat
membayar
KPA bertanggung jawab secara formal dan material
atas keputusan melanjutkan atau tidak melanjutkan
pekerjaan.
KPA
memutuskan

8. 8
PENYEDIAAN DANA & PERUBAHAN KONTRAK
PENYEDIAAN DANA
1. Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke TA Berikutnya dibebankan pada DIPA TA
Berikutnya
2. Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DIPA TA Berikutnya merupakan sisa pekerjaan
Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember
3. KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DIPA Satker berkenaan TA Berikutnya
melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan dalam PMK mengenai tata
cara revisi anggaran
4. Pengajuan usul revisi anggaran dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir
penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
PERUBAHAN KONTRAK
PPK melakukan Perubahan Kontrak :
1. Mencantumkan sumber DIPA Tahun Anggaran Berikutnya.
2. Tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
3. Perubahan Kontrak dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
4. Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari
nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya kepada PPK
sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.

9. TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN
Satker melakukan pemberitahuan kepada KPPN
atas pekerjaan yang akan dilanjutkan
 paling lambat 5 (lima) hari kerja
KPPN melakukan klaim
pencairan jaminan bank
 Pencairan jaminan sesuai
ketentuan LLAT
 pencairan jaminan gagal,
penyedia barang/jasa wajib
menyetorkan ke Kas Negara
sebesar nilai pekerjaan yang
belum selesai
Penyedia harus menyelesaikan sisa pekerjaan di TA
Berikutnya sesuai surat pernyataan kesanggupan
 Atas penyelesaian pekerjaan dikenakan denda
keterlambatan
pekerjaan tidak selesai
 KPA menghentikan
pekerjaan;
 denda maksimum
keterlambatan (5%)
Pekerjaan selesai
 Pembayaran sesuai dengan
prestasi pekerjaan
 dikenakan pajak sesuai
dengan ketentuan
Penyelesaian Pembayaran
Sisa Pekerjaan mengikuti PMK
190/PMK.05/2012
1
3a
2
3b
4a 4b
5

10. ALUR PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN PADA AKHIR TAHUN
Keputusan KPA untuk
melanjutkan atau
menghentikan pekerjaan
1/10 31/12
Okt Nop Des Jan Peb
Masa Kontrak
Pekerjaan tidak selesai
1.Melanjutkan pekerjaan atas
beban TA t+1
2. Perhitungan Pengenaan
denda
3. Jaminan Pel 5% dari sisa
pekerjaan
Revisi DIPA TA t+1
TA : t Klaim Bank Garansi TA : t + 1
10
ANGGARAN

11. 
Terima Kasih