1. Kelompok 1
D III Akuntansi 1-O
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
Pendidikan
Kewarganegaraan

2. 22
Bab I
Pendahuluan
 Latar Belakang :
Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulaisejak era sebelum dan selama
penjajahan, kemudian dilanjutkandengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan
sampaihingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dantuntutan yang berbeda
sesuai dengan jamannya.Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi olehBangsa
Indonesia berdasarkan kesamaan nilai–nilai perjuanganbangsa yang senantiasa tumbuh dan
berkembang. Kesamaannilai–nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat
kebangsaan.Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampumendorong proses
terwujudnya Negara Kesatuan RepublikIndonesia dalam wadah Nusantara.
Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan padakemerdekaan 17 Agustus 1945
tersebut dilandasi oleh keimananserta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
keikhlasanuntuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai–nilai perjuangan
Bangsa Indonesia. Semangat inilah yang harusdimiliki oleh setiap warga negara Republik
Indonesia. Selain itunilai–nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkansetiap
permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, danbernegara serta terbukti
keandalannya.Tetapi nilai–nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surutsesuai dengan
dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Semangat perjuangan bangsa telah mengalamipenurunan pada titik yang kritis. Hal ini
disebabkan antara lain olehpengaruh globalisasi. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh
lembaga–lembaga kemasyarakatan internasional, negara–negara maju yang ikut mengatur
percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Disamping
itu, isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula
mempengaruhi keadaan nasional.
Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
khususnya dibidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Hingga membuat dunia menjadi
transparan seolah–olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Semangat
perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang
luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam era globalisasi dan masa yang akan
datang kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing–masing.
Perjuangan non fisik ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara
Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendikiawan pada khususnya, yaitu
melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
3

4. • Rumusan MasalahRumusan Masalah
Rumusan masalah dalam makalah ini adalah.
1. Apakah pengertian dan pemahaman tentang pendidikan
kewarganegaraan?
2. Bagaimana sejarah munculnya pendidikan kewaarganegaraan?
3. Apa saja landasan ilmiah dan landasan hukum pendidikan
kewarganegaraan?
4. Bagaimana hakikat, visi, misi, dan kompetensi pendidikan
kewarganegaraan?
5. Apakahtujuanpendidikankewarganegaraan?
4

5. • Tujuan
Tujuan dari makalah ini adalah.
1. Untuk mengetahui pengertian danpemahaman tentang pendidikan
kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui sejarah munculnya pendidikan
kewaarganegaraan.
3. Untuk mengetahui landasan ilmiah dan landasan hukum pendidikan
kewarganegaraan.
4. Untuk mengetahui hakikat, visi, misi, dan kompetensi pendidikan
kewarganegaraan.
5. Untuk mengetahui tujuan pendidikan kewarganegaraan.
5

6. Bab II
Pembahasan
• Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis :
Kewargangegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-
orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan
hukum, melainkan ditandai ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan,
ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan perasaan.
Kewarganegaraan dalam arti formil dan materiil.
Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam
sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjukkan pada akibat hukum dari status
kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara.
6

7. • Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewiraan dimulai tahun 1973/1974 sebagai bagian dari
kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk
menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN
(Pendidikan Pendahuluan Bela Negara) yang dilaksanakan dalam
dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik
sekolah dasar sampai sekolah menengah dan pendidikan luar
sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan
PPBN tahap lanjut diberikan di perguruan tinggi dalam bentuk
pendidikan kewiraan.
7

8.  Perkembangan kurikulum dan materi Pendidikan Kewarganegaraan
1. Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal dari PKn
berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973, merupakan
realisasi pembelaan Negara melalui jalur pengajaran khusus di Perguruan Tinggi.Di
dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan
Perwira Cadangan di PerguruanTinggi.
2. Berdasarkan UU No. 20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan
Pertahanan dan Keamanan Negara ditentukan bahwa:
• Pendidikan Kewiraan adalah PPBN tahap lanjutan pada tingkat PerguruanTinggi, merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
• Wajib diikuti seluruh mahasiswa (setiap warga negara).
1. Berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional dinyatakan
bahwa:
• Pendidikan Kewiraan bagi Perguruan Tinggi adalah bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.
• Termasuk isi kurikulum pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
8

9. 4. SK Dirjen Dikti tahun 1993 menentukan bahwa Pendidikan Kewiraan
termasuk dalam kurikulum MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) bersama-
sama dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, ISD (Ilmu Sosial
Dasar), IAD (Ilmu Alamiah Dasar), dan IBD (Ilmu Budaya Dasar) sifatnya
wajib.
5. Kep. Mendikbud tahun 1994, menentukan:
• Pendidikan Kewarganegaraan merupakan MKU (Mata Kuliah Umum) bersama-
sama dengan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Pancasila.
• Merupakan kurikulum nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa.
6. Kep. Dirjen Dikti No. 19/Dikti/1997 menentukan antara lain:
• Pendidikan Kewiraan termasuk dalam muatan PKn, merupakan salah satu
komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MKU dalam susunan
kurikulum inti.
• Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap
mahasiswa pada Perguruan Tinggi.
9

10. 7. Kep. Dirjen Dikti No. 151/Dikti/Kep/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang
Penyempurnaan Kurikulum Inti MPK, menentukan:
• Pendidikan Kewiraan termasuk dalam muatan PKn, merupakan salah satu
komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MPK dalam susunan
kurikulum inti PerguruanTinggi di Indonesia.
• Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap
mahasiswa pada Perguruan Tinggi untuk program diploma III, dan strata-1.
8. Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/kep/2000 tanggal 10 Agustus, menentukan
antara lain:
• Mata Kuliah PKn serta PPBN merupakan salah satu komponen yang tidak
dapat dipisahkan dari MPK (Mata kuliah Pengembangan Kepribadian).
• MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti Perguruan Tinggi di Indonesia.
• Mata Kuliah PKn adalah mata kuliah wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa
pada Perguruan Tinggi untuk program Diploma/Politeknik, dan Program
Sarjana.
10

11. 9. Kep. Mendiknas No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar Mahasiswa menentukan antara lain:
Kurikulum inti Program sarjana dan Program diploma, terdiri atas:
•Kelompok Mata Kuliah PengembanganKepribadian (MPK)
•Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
•Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
•Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
•Kelompok Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB)
9.MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan
mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
10.Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu
program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
11.MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok
program studi terdiri dari bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan
Kewarganegaraan.
12.MPK untuk perguruan tinggi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
11

12. Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
Landasan Ilmiah :
1.Dasar Pemikiran PKn
Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta
mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan pembekalan
IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral,
dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup
setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.Objek Pembahasan PKn
Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah yang mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat
universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formal.
Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Objek
material PKn adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara yang meliputi wawasan, sikap, dan
perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara.
Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Objek
formal PKn adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela
Negara.
12

13. Objek pembahasan PKn menurut Kep. Dirjen Dikti No.
267/dikti/Kep./ 2000 meliputi pokok bahasan sebagai berikut:
1.Pengantar PKn
• Hak dan kewajiban warga negara
• Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
• Demokrasi Indonesia
• Hak Asasi Manusia
1.Wawasan Nusantara
2.Ketahanan Nasional
3.Politik dan Strategi Nasional
13

14. 3. Rumpun Keilmuan
PKn (Kewiraan) dapat disejajarkan dengan civics education yang
dikenal di berbagai negara. PKn bersifat interdisipliner
(antarbidang) bukan monodisipliner karena kumpulan
pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan diambil
dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu hukum, politik,
administrasi negara, sosiologi, dsb.
14

15. Landasan Hukum :
Adapun landasan hukum pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut.
1.UUD 1945
• Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat (cita-cita, tujuan dan aspirasi Bangsa
Indonesia tentang kemerdekaanya).
• Pasal 27 ayat (1), kesamaan kedudukan Warganegara di dalam hukum dan
pemerintahan.
• Pasal 27 ayat (3), hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara.
• Pasal 30 ayat (1), hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.
• Pasal 31 ayat (1), hak warga negara mendapatkan pendidikan.
1.UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2.Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu
Pelaksanaan Kelompok Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
15

16. Hakikat, Visi, Misi dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan :
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan :
Pendidikan (UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas) adalah suatu usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara.
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
16

17. MPK (Matakuliah Pengembangan Kepribadian) adalah mata kuliah yang menjadi
sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dalam mengantarkan
mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. MPK terdiri atas mata kuliah yang
relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pengamalan
dan penghayatan MPK. Di perguruan tinggi (PT), MPK merupakan mata kuliah wajib,
hal ini termaktub dalam pasal 37 UU No. 20/2003, yaitu kurikulum pendidikan tinggi
wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa.
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membekali dan memantapkan
mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara
Indonesia yang Pancasilais (penganut ideologi Pancasila yg baik dan setia) dengan
Negara dan sesama warga negara. Dengan kemampuan dasar itu, mahasiswa
mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki
kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis dan dinamis,
berpandangan luas, bersikap demokratis dan beradab.
17

18. Visi Pendidikan Kewarganegaraan :
Menjadi sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan
penyelenggara program studi guna mengantarkan mahasiswa
memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.
Misi Pendidikan Kewarganegaraan :Misi Pendidikan Kewarganegaraan :
Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten
mampun mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa
kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai,
menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.
18

19. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan :
Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis
yang berkeadaban, menjadi warga negara yang berdaya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif
dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan system nilai Pancasila.
Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan menimbulkan sikap dan perilaku sebagai
berikut.
1.Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
2.Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.Rasional, dinamis, dan sadarakan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
4.Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5.Aktif memanfaatkan iptek dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan peserta didik diharapkan mampun memahami, menganalisis,
dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan Negara secara
berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional yang digariskan oleh
Pembukaan UUD 1945.
Dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi pengaruh global setiap warga negara, khususnya
mahasiswa, haruslah tetap pada jati dirinya yang berjiwa patriotik dan cinta tanah air.
19

20. Penyelenggara Pendidikan Kewarganegaraan
Sesuai dengan perkembangan kemajuan dari periode keperiode dan adanya muatan tentang
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dan GBHN, UU No. 29/1954 tentang Pokok-
pokok Perlawanan Rakyatdipandang tidak dapat lagi menjawab kondisi-kondisi yang
diinginkan.
Karena itu UU No. 29/1954 dicabut dan diganti dengan UU No. 20/1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Hankamneg RI. Reasialisasinya adalah diselenggarakannya Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara (PPBN) melalui objek dan sasaran di lingkungan kerja, lingkungan
pemukiman, dan lingkungan pendidikan.
Agar penyelenggara PPBN dapat menjadi pedoman dalam pendidikan, pembelajaran
diselenggarakan dalam dua tahapan, yaitu :
1.Tahap Awal diberikan dari tingkat SD – SMU
2.Tahap Lanjutan diberikan kepada mahasiswa. Tahap Lanjutan ini bertitik berat pada
pemahaman bela Negara secara filosofis.
Pendidikan Kewarganegaraan ini merupakan mata kuliah wajib dalam membentuk kepribadian
warga negara.
20

21. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
mencakup:
Tujuan Umum
Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai
hubungan antara warga Negara dengan Negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang
dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
Tujuan Khusus
1.Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun,
jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggungjawab.
2.Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis
dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara,
danKetahananNasional
3.Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta
tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
21

22. BAB III PENUTUP
Simpulan :
Pendidikan kewarganegaraan mempelajari status
kewarganegaraan, yakni tentang bagaimana warga negara
berperilaku dan hukum yang mengikatnya di dalam suatu
negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah
wajib yang diberikan di perguruan tinggi dengan tujuan untuk
memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada
mahasiswa mengenai hubungan antarawarga negara dengan
negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh
bangsa dan negara.
22

23. Saran :
Sebagai seorang warga negara Indonesia, sudah seharusnya
kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan dengan baik.
Kita adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan
kejayaan Negara ini. Kita juga harus mempelajari pendidikan
kewarganegaraan yang akan membimbing kita menjadi warga
Negara yang baik.
23