1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kuningan
2012
Hand Out
Kajian Mitigasi Bencana dan
Pemetaan Masalah
pt. bahana nusantara

2. 1. Pendahuluan
2. Aspek Dasar Mitigasi
3. Metodologi
4. Identifikasi Jenis dan Lokasi Bencana
5. Kajian Mitigasi Bencana
6. Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan
Bencana

3. Latar Belakang
• Berkembangnya paradigma dalam penanggulangan bencana.
Semula bersifat responsif menjadi pendekatan preventif dengan mengutamakan
pengurangan resiko bencana dengan pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi disamping
penanganan pasca bencana seperti tanggap darurat dan pemulihan.
• Amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya melalui mitigasi bencana.
• Mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat
yang berada di kawasan rawan bencana.
Mitigasi dapat dilakukan melalui upaya struktural dan non struktural
• Perlu pengintegrasikan pengelolaan risiko bencana ke dalam pemanfaatan
tata ruang.

4. Tujuan dan Sasaran
Tujuan.
• Tujuan kegiatan Kajian Mitigasi Bencana dan Pemetaan Masalah adalah
menyusun pedoman yang berisi kriteria-kriteria perencanaan untuk
penataan ruang daerah rawan bencana.
Sasaran.
Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :
• Identifikasi jenis dan lokasi daerah rawan bencana di Kabupaten Kuningan
• Penetapan tipologi daerah rawan bencana
• Perumusan dan penetapan substansi, kriteria dan standar perencanaan
daerah rawan bencana.
• Pembuatan Peta Daerah Rawan Bencana sesuai dengan karakteristik (Jenis
Bencana).

5. Ruang Lingkup
Lingkup Kegiatan
• Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
• Identifikasi jenis dan lokasi bencana ;
• Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
• Analisis kemungkinan dampak bencana;
• Klasifikasi daerah rawan bencana berdasarkan tipologi kawasan;
• Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
• Penyusunan kriteria dan standar perencanaan ruang daerah rawan bencana
berdasarkan tipologi kawasan;
• Penyusunan arahan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
rawan bencana;
Lingkup Wilayah
• Lingkup wilayah dalam pengamatan kegiatan kajian Mitigasi Bencana dan
pemetaan masalah adalah Wilayah Administrasi Kabupaten Kuningan Jawa
Barat

6. Keluaran
Out Put.
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini, sekurang-kurangnya tersusun:
1. Data bencana menutut jenis dan lokasi bencana
2. Klasifikasi daerah rawan bencana menurut tipologi kawasan.
3. Kriteria dan standar perencanaan ruang pada daerah rawan bencana.
4. Peta masalah bencana kabupaten Kuningan
Out Come.
Adapun out come diantaranya berupa:
1. Terumuskan bahan untuk rancangan draft peraturan bupati untuk
pedoman perencanaan ruang pada kawasan rawan bencana.
2. Hasil studi menjadi masukan untuk pemanfaatan ruang pada kawasan
rawan bencana.
3. Dapat bersinserji dengan Perda Kuningan No.26/2011 khususnya terkait
pasal 26.

7. Aspek Dasar Mitigasi
Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Bencana
 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU No. 24
tahun 2007).
 Risiko bencana dapat disebabkan oleh faktor:
 geologis (gempa, tsunami, letusan gunung berapi),
 Hydrometeorologis (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan),
 biologis (wabah penyakit, penyakit tanaman, penyakit ternak, hama tanaman),
 kegagalan teknologi (kecelakaan industri dan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran
bahan kimia),
 sosial politik (konflik horisontal, terorisme, ideologi, religi).
Sistem Penanggulangan Bencana.
Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan landasan bagi
sistem nasional penanggulangan bencana yang terdiri atas:
 Legislasi
 Kelembagaan
 Perencanaan
 Pendanaan
 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

8. 2. Gerakan tanah dan Penyebabnya
Pengertian Tanah Longsor.
 Departemen Pekerjaan Umum (1990) mendefinisikan gerakan tanah sebagai proses
perpindahan suatu massa tanah dengan arah tegak, mendatar atau miring dari kedudukan
semula karena pengaruh gravitasi, air tanah, atau adanya beban dari luar.
Klasifikasi Gerakan Tanah.
 Jenis-jenis Gerakan Massa Tanah (Cruden dan Varnes 1992, dalam Hardiyatmo 2006)

9. Faktor-faktor
Pengontrol
Geomorfologi
Geohidrologi
Tanah
Geologi
Tata guna lahan
Pemicu Gerakan
Infiltrasi air ke
dalam lereng
Getaran
Aktifitas manusia
Penyebab Gerakan Tanah
KONDISI
RENTAN
(SIAP
BERGERAK)
KONDISISTABIL
TERJADI
GERAKAN
TANAH
KONDISI TIDAK
STABIL KRITIS
Proses terjadinya gerakan tanah dan
komponen-komponen penyebabnya

10. Tipologi zona berpotensi longsor (Permenpu.22/PRT/M/2007)

11. 3. Letusan Gunung Api
Batasan.
 Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah
"erupsi".
Gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas
lempeng. Dengan melelehnya material sekitar lempengan berupa cairan pijar (magma)
maka magma mendekati permukaan bumi.
Bahaya Primer.
 Awan Panas,. Suhunya (300-700)0C dan kecepatan turbulrensi >70 km/jam.
 Lontaran Material (pijar)/bom vulkanik. Suhu material >2000C dengan diameter >10 cm.
 Hujan Abu lebat, jatuh sebagai hujan abu dan arahnya tergantung dari arah angin.
 Lava, magma yang mencapai permukaan mengalir mengikuti lereng dengan suhu 300-7000C.
 Gas Racun (CO2, H2S, HCl, SO2, CO), keluar melalui rongga-rongga yang terdapat di
gunung api.
 Tsunami, umumnya dapat terjadi pada gunung api pulau, Contoh gunung Krakatau tahun
1883.
Bahaya Ikutan / Sekunder, bahaya yang terjadi setelah proses peletusan gunung berapi.
 Pada saat musim hujan tiba, sebagian material di puncak gunung akan terbawa oleh air hujan dan tercipta
adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan, banjir tersebut disebut lahar dingin.

12. 4. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Bencana Longsor
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
pengertian Pemanfaatan ruang merupakan wujud operasionalisasi
rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas
mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan
pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW-nya.
Pendekatan Penataan Ruang
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2007
tentang penataan ruang kawasan rawan bencana longsor, bahwa
pendekatan penataan ruang dapat dilakukan melalui pertimbangan-
pertimbangan pada aspek-aspek penggunaan ruang yang didasarkan
pada perlindungan terhadap keseimbangan ekosistem dan jaminan
terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara harmonis,
yaitu:
 Penilaian pada struktur ruang dan pola ruang pada kawasan rawan bencana
longsor sesuai dengan tipologi serta tingkat kerawanan fisik alami dan tingkat
risiko.
 Menjaga kesesuaian antara kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan
fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayahnya.

13. Kebijakan Dasar Kegiatan Mitigasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan
Bencana.
 Penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana
(psl.3)
Tahap Prabencana (Pasal 4)
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi:
a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
Situasi Tidak Terjadi Bencana (Pasal 5)
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
o perencanaan penanggulangan bencana; o pengurangan risiko bencana;
o pencegahan; o pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
o persyaratan analisis risiko bencana; o pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
o pendidikan dan pelatihan; dan o persyaratan standar teknis penanggulangan
bencana.
Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana (Pasal 15)
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:

14. Perda Kuningan No.6 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Tugas dan Fungsi (Pasal 7)
 Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB
terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan
darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
berdasarkan peraturan perundang- undangan;
 Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali
dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;