1.  PENCEGAHAN KONFLIK
☺☻☺☻
Oleh : Suwono S.Ag.
(SINAU BARENG DENGAN PENYULUH AGAMA BUDDHA NON PNS
MALANG RAYA

2. Dhammapada, Appamada Vaggo syair 24
Orang yang penuh semangat,
selalu sadar, murni dalam perbuatan,
Memiliki pengendalian diri,
hidup sesuai dengan Dhamma,dan selalu waspada,
maka kebahagiaannya akan bertambah.

3. POKJALUH MALANG RAYA

4. MANAJ KEPRIBADIANKS20112
APAKAHYGSAUDARA
PERSEPSIKAN
1/30/
2012

6. katakan : saya bisaa
Berhadapan : sijii

7. LIMA KEGIATAN
MENYELESAIKAN KONFLIK
 Memahami Konflik
 Memahami Konflik Keagamaan
 Memahami Siklus Konflik
 Pemetaan dan Analisis Konflik
 Peringatan Dini Konflik

8. 1. Adakah manusia yang
tidak punya konflik ?
2. Bisakah kita menghindari
konflik?
Bagaimana Pendapat Anda...   

9. • Manusia makhluk sosial.
• Ia memerlukan tidak hanya manusia lain tetapi juga
lingkungan secara keseluruhan. Dengan demikian, interaksi
menjadi keniscayaan.
• Interaksi antar manusia, kelompok atau antarnegara tidak
pernah steril dari kepentingan, penguasaan, permusuhan
bahkan penindasan.
Interaksi bermuatan konflik pada prinsipnya setua sejarah
kemanusiaan.
Karena itu, seperti ditulis Novri Susan, manusia merupakan
makhluk konflik (homo conflictus), yaitu makhluk yang selalu
terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik
sukarela maupun terpaksa
Mengapa manusia berpotensi Konflik ?

10. Konflik
?
Apa yang anda ketahui tentang..

11. Konflik =Kekerasan
Bagaimana Pendapat Anda... ???

12. Definisi kerja tentang konflik
Konflik adalah….?

13.  merupakan serapan dari bahasa Inggris conflict yang berarti
percekcokan, perselisihan, pertentangan. Conflict sendiri
berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling
memukul
 Sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk
melakukan perlawanan oleh seseorang kepada pihak atau
pihak lain (Weber 1947: 132)
 Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu
dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena
beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian
menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih
individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami (Pace &
Faules, 1994:249).
Definisi Konflik Menurut Para sarjana :

14. Salah satu Jenis Konflik
 Konflik Sosial diartikan sebagai suatu pertentangan antar
anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam
kehidupan. Dengan kata lain interaksi atau proses sosial
antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana
salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan
menghancurkannya atau setidaknya membuatnya tidak
berdaya (Novri Susan).
 Konflik Keagamaan konflik keagamaan sebagai,
“perseteruan menyangkut nilai, klaim dan identitas yang
melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai
dalam slogan atau ungkapan keagamaan” .” (Alam 2009; Ali-
Fauzi, Alam dan Panggabean 2009).

15. Abu Dhabi Declaration (4 Feb 2019):
Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan
Saripati: “Musuh bersama kita saat ini
sesungguhnya” adalah:
• Ekstremisme akut (fanatic extremism),
• Hasrat saling memusnahkan (destruction),
• Perang (war), intoleransi (intolerance), serta
• Rasa benci (hateful attitudes) di antara sesama umat
manusia, yang semuanya mengatasnamakan agama”.

17. TEORI PENYEBAB KONFLIK
TEORI-TEORI
tentang
SEBAB
KONFLIK
Teori Kebutuhan Manusia
Asumsi
Terhalangnya individu atau masyarakat dalam
mengakses Sarana untuk memuaskan
kebutuhan dasar mereka menjadi penyebab
terjadinya konflik kekerasan
Teori Politik
Asumsi
Negara adalah satu-satunya arena bagi
berbagai individu dan kelompok untuk
bersaing untuk memanfaatkan pihak lain.
Mereka percaya bahwa mereka hanya dapat
memperoleh akses kepada negara ketika pihak
lain disingkirkan. Kekuasaan adalah pusat dari
seluruh konflik.
Teori Relasional
Asumsi
Konflik adalah hasil dari interaksi
individu/kelompok berbeda yang memiliki
orientasi budaya, nilai dan kepentingan yang
berlainan. Konflik berada di jantung seluruh
hubungan manusia.
Teori Transformatif
Asumsi
Konflik disebabkan ketidakadilan sistemik dan
struktural, yang diekspresikan kerangka sosial,
budaya, ekonomi, keagamaan dan politik yang
saling bersaing. Konflik diperburuk oleh
ketegangan antara tuntutan akan perubahan
dan resistensi dari struktur dan institusi
terhadap tuntutan perubahan.

18. FASE DALAM SIKLUS KONFLIK
Sumber: Diadaptasi dari Rubin, Pruitt y Hee (1986), dikutip dalam OAS dan UNDP (2015)
Eskalasi De-eskalasi
Fase Laten
Krisis
Konflik
diselesaikan
Benih konflik
baru

19. Intervensi dalam Siklus Konflik
Sumber: Diadaptasi dari Rubin, Pruitt y Hee (1986), dikutip dalam OAS dan UNDP (2015)
Eskalasi De-eskalasi
Fase Laten
Krisis
Konflik diselesaikan
Benih konflik baru
Pencegahan/
respons dini
Penanggulangan Terminasi kekerasan
Menciptakan perdamaian
Menjaga perdamaian
Peacebuilding
Rehabilitasi
Rekonstruksi
Reintegrasi

20. ELEMEN KONFLIK
Aktor/Pemangku Kepentingan
Dinamika konflik bergantung pada emosi,
kepribadian, persepsi, budaya, kepentingan
atau agenda, serta pengaruh orang yang
terlibat dalam konflik.
Pemangku kepentingan: primer, sekunder,
yang berkepentingan
Proses
Proses adalah cara para pihak merespons konflik.
Ada tiga jenis respons: nirkekerasan,
konfrontasional dan kekerasan.
Proses mengalami perubahan seiring
berjalannya waktu. Cara masyarakat dalam
merespons konflik berkembang; terkadang
konteks tertentu memiliki keunikan
Isu Utama
Isu adalah hak pokok yang dipertikaikan para
pihak. Seringkali isu itu bersifat
multidimensi; penyelesaian yang satu belum
tentu mengakhiri konflik.
Problem memiliki akar utama; penting untuk
mengenalinya.Problem bersifat dinamis;
berubah seiring berjalannya waktu
Konteks
Mengacu pada kondisi-kondisi yang
melekat pada situasi konflik.
Misal: persepsi yang berkembang, lokasi
geografis, komposisi demografis, konteks
historis, ekonomi, politik dan budaya.

21. TAHAP PENYELESAIAN KONFLIK
Intervensi
Pihak Ketiga
Upaya
Negoisasi
Membangun
Komunikasi

22. MODEL PENYELESAIAN KONFLIK
1. Pendekatan berbasis kekuatan dan
kekuasaan (power-based).
2. Pendekatan berbasis hak (rights-
based),
3. Pendekatan berbasis
kepentingan (interest-based)

23. SIKAP MENGHADAPI KONFLIK

24. PRINSIP DALAM NEGOSIASI
• Melibatkan perwakilan atau pemimpin pihak yang berkonflik
• Dapat melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga
tersebut harus bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai.
• Pihak ketiga ini kemudian memanggil (mengundang) pihak-pihak
yang bertikai.
• Pihak-pihak yang duduk dalam perundingan perlu mengungkapkan
secara terbuka, seperti; fakta, perasaan, dan kebutuhan mendesak.
• Mencari kesepakatan
• Mediator bisa berperan dalam pembuatan kesepakatan-
kesepakatan yang disetujui pihak-pihak yang bertikai.
• Hasil dlm bentuk kesepakatan disampaikan secara terbuka

25. SEMOGA SEMUA
MAKHLUK BERBAHAGIA

26. SELESAI

27. Deskripsi dan Analisis Kasus
No. Item Keterangan
1 Nama peristiwa
2 Tanggal peristiwa
3 Lokasi peristiwa
4 Status konflik (awal, eskalasi, krisis, de-eskalasi)
5 Status penyelesaian (selesai, belum selesai)
6 Deskripsi peristiwa Mengikuti model penulisan 5 W + 1H: what, when, where, who, why dan how
7 Deskripsi aktor (Pihak 1, Pihak 2 dan Pihak 3); Pihak 1 dan 2 adalah pihak yang langsung terlibat
dalam konflik. Pihak 3 adalah pihak yang tidak terlibat langsung, tapi menaruh
perhatian atau memiliki kepentingan terhadap konflik yang terjadi
Identifikasi aktor yang menghambat penyelesaian konflik
Identifkiasi aktor yang dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik
8 Deskripsi tuntutan dari
pihak bertikai
Apa yang menjadi tuntutan? Apa tuntutan-tandingan yang disampaikan pihak lawan?
Identifikasi pula akar permasalahan (core issue) konflik yang terjadi
9 Bentuk peristiwa konflik pengaduan, pernyataan sikap, protes, kekerasan dsb; bisa satu atau beberapa bentuk
10 Upaya penyelesaian yang
sudah dilakukan
Apakah dalam bentuk dialog, mediasi, konsiliasi dsb.?
Apakah penyelesaian itu efektif? Jika tidak apa kendalanya dan apa alternatif
solusinya
- Bagi peserta menjadi 6 kelompok
- Masing-masing kelompok membuat deksripsi dan analisis salah satu kasus konflik

28. Curah-pikir regulasi kerukunan
Regulasi terkait
kerukunan
?
Peserta mengidentifikasi berbagai peraturan terkait
kerukunan dan penanganan konflik sosial

29. Beberapa peraturan terkait pemeliharaan
kerukunan dan penanganan konflik sosial
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2OO2 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang No 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of
Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
6. Undang-Undang No 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The
Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999)
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik
8. Udang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
9. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang
10.Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
11.Penetapan Presiden RI No. 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya
dapat Mengganggu Ketertiban Umum
12.Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah
dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-
pemeluknya
13.Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan
Presiden sebagai Undang-undang
14.Petunjuk Presiden sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama No. MA/432/1981
15.Instruksi Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1995 tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 di Daerah

30. Beberapa peraturan terkait pemeliharaan
kerukunan dan penanganan konflik sosial
17.Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang Tatacara
Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia
18.Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antarumat Beragama
19.Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antarumat Beragama tentang Penjelasan atas Pasal 3, 4
dan 6 serta Pembetulan Susunan
Penandatanganan Pedoman Dasar wadah Musyawarah Antarumat Beragama
20.Instruksi Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1981tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat
Beragama di Daerah sehubungan
dengan Telah Terbentuknya wadah Musyawarah Antarumat Beragama
21.Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-108/JA/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran
Kepercayaan Masyarakat
22.Surat Kawat Menteri Dalam Negeri No. 264/KWT/ DTPUM/DV/V/1975 perihal Penggunaan Rumah Tempat
Tinggal sebagai Gereja
23.Surat Kawat Menteri Dalam Negeri No. 933/KWT/ SOSPOL/DV/V/1975 perihal Penjelasan terhadap Surat
Kawat Menteri Dalam Negeri No. 264/KWT/ DTPUM/DV/V/1975 perihal Penggunaan Rumah Tempat Tinggal
sebagai Gereja, tanggal 28 November 1975
24.Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran-aliran
Kepercayaan
25.Instruksi Menteri Agama No. 8 Tahun 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pegawasan terhadap
Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam
26.Edaran Menteri Agama No. MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan
27.Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antarumat Beragama tentang Hari-hari Besar
Keagamaan
28.Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam No. Kep/D/101/ 78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di
Masjid dan Mushalla
29.Keputusan Menteri Agama RI No. 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan
30.Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama

31. Beberapa peraturan terkait pemeliharaan
kerukunan dan penanganan konflik sosial
31.Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967
tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina
32.Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek
33.Keputusan Menteri Agama RI No. 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Implek sebagai
Hari Libur Nasional
34.Surat Mahkamah Konstitusi No. 356/PAN. MK/ XII/2005 perihal Penjelasan Mahkamah Konstitusi,
tanggal 28 Desember 2005
35.Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentangPedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
dan Pendirian Rumah Ibadat
36.Surat Menteri Agama No. MA/12/2006 perihal Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama
Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu, tanggal 24 Januari 2006
37.Surat Menteri Dalam Negeri No. 470/336/SJ perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut
Agama Khonghucu, tanggal 24 Februari 2006
38.Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2006 tentang Sosialisasi Status Perkawinan, Pendidikan dan
Pelayanan terhadap Penganut Agama Khonghucu
39.Edaran Sekretaris Jenderal No. SJ/B.VII/1/BA.01.2/623/06 perihal Pelayanan terhadap Penganut Agama
Khonghucu, tanggal 21 Maret 2007
40.Edaran Menteri Dalam Negeri No. 450/2576/SJperihal Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) dan Dewan Penasihat FKUB
41.Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
: 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/ 2008, Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan
Perintah kepada Penganut Anggota,
dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga Masyarakat

32. Pengertian
• Peringatan dini: kegiatan menghimpun dan
menganalisis informasi mengenai konflik dan
kekerasan yang diduga akan terjadi, terkait
isu-isu keagamaan

33. Alur Peringatan dan Respons Dini
Konflik
Gelagat
struktural
Aksi
disruptif
Gelagat
akselerator
Gelagat
pemicu
Peringatan dini
Respons
dini
Penanggu-
langan
Protes
Kekeras
an

34. Mengenali gelagat
Gelagat struktural: peristiwa terkait aspek-aspek mendasar yang
terjadi dalam masyarakat, seperti ketimpangan ekonomi yang
parah, perubahan demografi, dsb.
Gelagat akselerator: peristiwa atau perkembangan tertentu yang
dapat meningkatkan suasana tegang dan menonjolkan sisi yang
paling rawan di dalam masyarakat, seperti migrasi yang pesat,
kenaikan harga kebutuhan pokok, pendirian rumah ibadat yang tak
sesuai prosedur, munculnya kelompok-kelompok ekstrem yang
cenderung pada penggunaan kekerasan, dsb.
Gelagat pemicu: peristiwa tertentu yang menjadi katalis
meletusnya kekerasan, seperti percekcokan, penghinaan, ujaran
kebencian, rumor, berita bohong (hoax) dsb.

35. Pertanyaan
1. Apa yang anda ketahui tentang
pengertian Konflik
2. Jelaskan penyebab konflik
3. Sebutkan elemen konflik dan
jelaskan!
4. Jelaskan Fase-fase dalam konflik
5. Deskripsikansebuah kasus/
berdasarkan fase dan intervensinya

36. Terima Kasih