Manajemen Pembangunan Daerah : Teori dan Aplikasi

1. 1

2. 2
Buku Wajib
• Rakhmat, 2013. Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan.
Alfabeta : Jakarta
• Wrihatnolo, Randy R. Dan Nugroho, Riant. 2006 Manajemen
Pembangunan Indonesia. Elex Media Komputindo : Jakarta
Referensi Lain
• Affifuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan.
Alfabeta: Jakarta
• Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga.
Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
• Tadang, Ambar 1981. Ekonomi Pembangunan. Bina Ilmu :
Surabaya
• Mubyarto, dkk. 1984. Nelayan dan Kemiskin : Studi ekonomi
antropologi di dua desa pantai. Rajawali Pers : Jakarta

3. 3
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan dapat:
1. Pengertian otonomi dan pembangunan daerah
2. Perkembangan otonomi
3. Pembangunan daerah

4. 4
• Dalam perkuliahan ini, anda akan membahas tentang
pengertian otonomi dan pembangunan daerah
• Bagian selanjutnya, akan mempelajari tentang
perkembangan otonomi
• Bagian akhir perkuliahan, akan mempelajari tentang
pembangunan daerah

5. 5
1. Apa arti otonomi daerah bagi anda? Jelaskan
2. Kemukakan dan jelaskan paling sedikit 3 isu
desentralisasi dalam implementasi kebijakan
3. Apakah anda merasa puas atau tidak puas dengan
kinerja aparatur birokrasi dalam melayani beberapa
urusan di daerah anda ? Berikan argumentasi yang jelas
dan ringkas

6. 6
Otonomi Daerah
 Otonomi daerah adalah kewenangan daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (Pasal 1 UU No. 32 Tahun
2004).

7. 7
Pemerintah Daerah
 Pemerintah Daerah, menggunakan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah
diberikan kewenangan mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintahan di luar
yang menjadi urusan pemerintah yang
ditetapkan dalam UU. Daerah memiliki
kewenangan membuat kebijakan daerah untuk
memberikan pelayanan, peningkatan peran
serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat
yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat (UU No. 32 Tahun 2004)
7

8. 8
Desentralisasi
 Desentralisasi dilihat dari sudut pandang
kebijakan dan administrasi adalah transfer
perencanaan, pengambilan keputusan, atau
otoritas administratif dari pemerintah pusat
kepada organisasinya di lapangan, unit-unit
administratif lokal, organisasi semi otonom dan
organisasai parastatal, pemerintahan lokal,
atau organisasi non pemerintah. Ada 4 bentuk-
bentuk desentralisasi pada prakteknya :
1. Dekonsentrasi (desentralisasi administrasi),
yaitu pemindahan beberapa kekuasaan
administratif ke kantor-kantor daerah dari
departemen pemerintah pusat.
8

9. 9
2. Devoluasi (desentralisasi politik), yakni
pemberian wewenang pembuatan
keputusan dan kontrol tertentu terhadap
sumber-sumber daya kepada pejabat
regional atau lokal.
3. Delegasi adalah pemindahan
tanggungjawab manajerial untuk tugas-
tugas tertentu kepada organisasi yang
berada di luar struktur pemerintah pusat.
4. Privatisasi adalah pemindahan tugas-tugas
ke organisasi-organisasi sukarela atau
perusahaan swasta baik yang bersifat
mencari keuntungan atau yang tidak
mencari keuntungan.
9

10. 10
Pembangunan Daerah
 Pembangunan daerah adalah suatu proses di
mana pemerintah daerah dan masyarakatnya
mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada
dan membentuk suatu pola kemitraan antara
pemerintah daerah dengan sektor swasta
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru
dan merangsang perkembangan kegiatan
ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam
wilayah tersebut.
10

11. 11
 1903: Desentralisasi Wet: Dh Swapraja
 1945: UU No 1/1945: penekanan pada
dekonsentrasi. Komite Nasional Daerah
diangkat Pemerintah Pusat. KDH dipilih dari
anggota Komite
 1948: UU No 22/1948: Eksekutif ada di DPRD
dan sehari2 dilaksanakan oleh DPD. KDH
adalah Ketua DPD, diangkat oleh Pemerintah
Pusat dari calon usulan DPRD. KDH bisa
diangkat dari Pamong Praja secara langsung
 1957: UU No 1/1957: penekanan pada
desentralisasi (otonomi seluas-luasnya)
menimbulkan keresahan di kalangan Pamong
Praja

12. 12
 1959: Penetapan Presiden No 6/1959: Pemda
adalah KDH dan DPRD. KDH juga Ketua
DPRD. BPH dipilih dari anggota DPRD dan
membantu KDH debagai eksekutif
 1965: UU No 18/1965: KDH tidak lagi sebagai
Ketua DPRD, penekanan pada desentralisasi
(otonomi seluas-luasnya)
 1974: UU No 5/1974: desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.otonomi
yang nyata dan bertanggung jawab. Pemda
adalah KDH dan DPRD
 1999: UU No 22/1999: penekanan pada
desentralisasi (otonomi seluas-luasnya).
Legislatif: DPRD, Eksekutif: KDH. KDH
diangkat, bertanggung jawab kepada dan
diberhentikan oleh DPRD.
12

13. 13
 2004: UU No 32/2004 : otonomi daerah
dimana hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
13

14. 14
Prinsip Otonomi Daerah
 Otonomi seluas-luasnya
 Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab
 Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan selalu memperhatikan
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam
masyarakat
 Menjamin keserasian hubungan antara daerah
dengan daerah lainnya, daerah dengan Pusat
 Memelihara dan menjaga keutuhan NKRI
 Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan
fasilitasi
14

15. 15
Pemberian Otonomi seluas-luasnya
 Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat
 Meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,
serta keanekaragaman daerah
Urusan wajib menjadi Kewenangan Pemprov
 Perencanaan dan pengendalian pembangunan
 Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 Penyediaan sarana dan prasaranan umum
 Penanganan bidang kesehatan
 Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya potensial
 Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
 Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
15

16. 16
 Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
termasuk lintas kabupaten/kota
 Pengendalian lingkungan hidup
 Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
 Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
 Pelayanan administrasi umum pemerintahan
 Pelayann administrasi penanaman modal termasuk lintas
kabupaten/kota
 Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota
 Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundangan
16

17. • Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa
dalam rangka mencapai tujuan bernegara

18. 18
Perencanaan Pembangunan Daerah
 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional (pasal 150 ayat (1)).
 Perencanaan pembangunan daerah disusun sesuai
kewenangannya yang dilaksanakan oleh Bappeda (pasal
150 ayat (2)).
 Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data
dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung
jawabkan (pasal 152 ayat (1))
 Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (pasal 153)

19. Formulasi tujuan
Formulasi sasaran
Identifikasi
alternatif/Pilihan
Penilaian komparasi
Perencanaan
implementasi
Implementasi
Evaluasi
Pengumpulan dan
Analisis data
Rencana yang
dipublikasikan

20. Alur Perencanaan dan Penganggaran
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKPRPJM
Nasional
RPJP
Nasional
RKP
Daerah
Renstra
KL
Renja
- KL
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -
SKPD
APBN
Rincian
APBN
APBD
Rincian
APBD
Diacu
Pedoman
Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
UU KN

21. 21
PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN
 Pendekatan politik;
Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah dilihat sebagai
proses perencanaan :
 Rakyat memilih berdasarkan program pembangunan
yang ditawarkan calon, seperti halnya dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) adalah penjabaran agenda-
agenda pembangunan yang ditawarkan calon pada
saat kampanye.
 Pendekatan teknokratik;
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
oleh lembaga yang secara fungsional bertanggung
jawab. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan :
 Bappenas
 Bappeda 21

22. 22
 Pendekatan partisipatif;
Melibatkan semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders) untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki
 Pendekatan top-down dan bottom-up;
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan dan
penyelarasan proses melalui Musrenbang.
 Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam
rangka menyusun rencana pembangunan nasional
dan daerah dari tingkat desa, kecamatan,
kabupaten/kota, propinsi dan Nasional
22

23. 23
Terima kasih, Semoga
Bermanfaat