SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
Baixar para ler offline
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
            LEMBAGA NEGARA
• Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi
  dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan
  dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD
  memberikan pembagian kekuasaan (separation of
  power) dan sekarang memberikan pembagian
  kewenangan (distribution of power) kepada 6
  Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan
  sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan
  Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
  Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa
  Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan
  Mahkamah Konstitusi (MK).

                                                 1
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
• Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan
  lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR,
  DPD, MA, MK, BPK.
• Menghilangkan supremasi kewenangannya.
• Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
• Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden
  (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
• Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
• Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari
  anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan
  Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui
  pemilu.

                                                          2
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Posisi dan kewenangannya diperkuat.
• Mempunyai       kekuasan     membentuk      UU
  (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan
  DPR hanya memberikan persetujuan saja)
  sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
• Proses dan mekanisme membentuk UU antara
  DPR dan Pemerintah.
• Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi,
  fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai
  mekanisme kontrol antar lembaga negara.
                                                 3
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
• Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi
  keterwakilan kepentingan daerah dalam badan
  perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan
  daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai
  anggota MPR.
• Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan
  Negara Republik Indonesia.
• Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah
  melalui pemilu.
• Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut
  membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,
  hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait
  dengan kepentingan daerah.

                                                         4
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
• Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan
  pertimbangan DPD.
• Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan
  keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta
  menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan
  DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
• Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki
  perwakilan di setiap provinsi.
• Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas
  internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.


                                                    5
Presiden
• Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata
  cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa
  jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensil.
• Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
• Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode
  saja.
• Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus
  memperhatikan pertimbangan DPR.
• Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus
  memperhatikan pertimbangan DPR.
• Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden
  dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat
  melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden
  dalam masa jabatannya.


                                                               6
Mahkamah Agung (MA)
• Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman,
  yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk
  menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
• Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
  peaturan perundang-undangan di bawah undang-undang
  dan wewenang lain yang diberikan undang-undang.
• Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam
  lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,
  lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata
  Usaha Negara (PTUN).
• Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan
  kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti
  : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

                                                           7
Mahkamah Konstitusi (MK)
• Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian
  konstitusi (the guardian of the constitution).
• Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD,
  Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara,
  memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa
  hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR
  mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau
  wakil presiden menurut UUD.
• Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-
  masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan
  ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan
  perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif,
  legislatif, dan eksekutif. (Pertemuan 3)

                                                            8
Lembaga-Lembaga Daerah
Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa :
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
    daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi,
    Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan
    undang-undang;
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
    mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan;
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
    Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan
    umum;
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
    provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara Demokratis;
(5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
    pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah
    pusat;
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
    peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan;
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam
    undang-undang.
                                                                                9
10

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

NEGARA DAN KONSTITUSI
NEGARA DAN KONSTITUSINEGARA DAN KONSTITUSI
NEGARA DAN KONSTITUSIDiana Ellyza
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraNuelimmanuel22
 
Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintahbab 4 kelas x
Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintahbab 4 kelas xSecara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintahbab 4 kelas x
Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintahbab 4 kelas xfatimaharyenfa
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
Perbandingan implementasi otonomi daerah orde lama
Perbandingan implementasi otonomi daerah orde lamaPerbandingan implementasi otonomi daerah orde lama
Perbandingan implementasi otonomi daerah orde lamanatal kristiono
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesiabulan purnama
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)Oktavia Pramesti
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahHukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahMuhamad Yogi
 
Hukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalHukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalyahyakelariquers
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanAdhi Panjie Gumilang
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikFKP2B Cikarang
 

Mais procurados (20)

NEGARA DAN KONSTITUSI
NEGARA DAN KONSTITUSINEGARA DAN KONSTITUSI
NEGARA DAN KONSTITUSI
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Perbandingan UU Pemda
Perbandingan UU PemdaPerbandingan UU Pemda
Perbandingan UU Pemda
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
 
Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintahbab 4 kelas x
Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintahbab 4 kelas xSecara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintahbab 4 kelas x
Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintahbab 4 kelas x
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Perbandingan implementasi otonomi daerah orde lama
Perbandingan implementasi otonomi daerah orde lamaPerbandingan implementasi otonomi daerah orde lama
Perbandingan implementasi otonomi daerah orde lama
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan DaerahHukum Pemerintahan Daerah
Hukum Pemerintahan Daerah
 
Hukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalHukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokal
 
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
 
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesiaPolitik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
Politik Hukum - Pertemuan Kedua - 2. politik hukum di indonesia
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baik
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 

Semelhante a Hukum kelembagaan negara

Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Eva Yusinta
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahErica Nursanti
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaOperator Warnet Vast Raha
 
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
 
Tugas PKN - Struktur Pemerintahan
Tugas PKN - Struktur PemerintahanTugas PKN - Struktur Pemerintahan
Tugas PKN - Struktur Pemerintahanwylson123
 
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraYasmine Rusnandha
 
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptxPPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptxjuliantomuhamamdrama
 
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraJajang Sulaeman
 
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...Shani Ulquiorra
 
pendidikan kewarganegaraan 1.pptx
pendidikan kewarganegaraan 1.pptxpendidikan kewarganegaraan 1.pptx
pendidikan kewarganegaraan 1.pptxkarlinasiti
 
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknIrfanHakim54
 

Semelhante a Hukum kelembagaan negara (20)

Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
Adapun perbedaan kelembagaan dan tugas kenegaraaan sebelum dan sesudah amande...
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Pembelajaran 1
Pembelajaran 1Pembelajaran 1
Pembelajaran 1
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
 
Ppt 6
Ppt 6Ppt 6
Ppt 6
 
pancasila m12.docx
pancasila m12.docxpancasila m12.docx
pancasila m12.docx
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
 
Modul ppkn
Modul ppknModul ppkn
Modul ppkn
 
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
 
Tugas PKN - Struktur Pemerintahan
Tugas PKN - Struktur PemerintahanTugas PKN - Struktur Pemerintahan
Tugas PKN - Struktur Pemerintahan
 
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn - Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
 
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptxPPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
PPT SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN BARU.pptx
 
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegaraPPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
PPKn 8 Menyemai kesadaran konstitusional dalam kehidupan bernegara
 
Rpp sm 2
Rpp sm 2Rpp sm 2
Rpp sm 2
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut U...
 
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
 
pendidikan kewarganegaraan 1.pptx
pendidikan kewarganegaraan 1.pptxpendidikan kewarganegaraan 1.pptx
pendidikan kewarganegaraan 1.pptx
 
Tugas pokok dan fungsi eksekutif
Tugas pokok dan fungsi eksekutifTugas pokok dan fungsi eksekutif
Tugas pokok dan fungsi eksekutif
 
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
 

Mais de Bagoes Prasetya

Copy buku bahasa indonesia hukum
Copy buku   bahasa indonesia hukumCopy buku   bahasa indonesia hukum
Copy buku bahasa indonesia hukumBagoes Prasetya
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanBagoes Prasetya
 
Hubungan hubungan dalam logika 2
Hubungan hubungan dalam logika 2Hubungan hubungan dalam logika 2
Hubungan hubungan dalam logika 2Bagoes Prasetya
 
Struktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesaiStruktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesaiBagoes Prasetya
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Bagoes Prasetya
 
Materi pengenalan lambang Saka Bhayangkara
Materi pengenalan lambang Saka BhayangkaraMateri pengenalan lambang Saka Bhayangkara
Materi pengenalan lambang Saka BhayangkaraBagoes Prasetya
 
Struktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesaiStruktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesaiBagoes Prasetya
 
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixSlide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixBagoes Prasetya
 
sosialisasi road map rbp gel ii polda
sosialisasi road map rbp gel ii poldasosialisasi road map rbp gel ii polda
sosialisasi road map rbp gel ii poldaBagoes Prasetya
 

Mais de Bagoes Prasetya (14)

Copy buku bahasa indonesia hukum
Copy buku   bahasa indonesia hukumCopy buku   bahasa indonesia hukum
Copy buku bahasa indonesia hukum
 
Proses phk
Proses phkProses phk
Proses phk
 
Matakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaanMatakuliah ketenagakerjaan
Matakuliah ketenagakerjaan
 
Tehnik tehnik eduksi
Tehnik tehnik eduksiTehnik tehnik eduksi
Tehnik tehnik eduksi
 
Hubungan hubungan dalam logika 2
Hubungan hubungan dalam logika 2Hubungan hubungan dalam logika 2
Hubungan hubungan dalam logika 2
 
Struktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesaiStruktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesai
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
 
Materi pengenalan lambang Saka Bhayangkara
Materi pengenalan lambang Saka BhayangkaraMateri pengenalan lambang Saka Bhayangkara
Materi pengenalan lambang Saka Bhayangkara
 
Struktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesaiStruktur masyarakat-indonesia.selesai
Struktur masyarakat-indonesia.selesai
 
Format kelembagaan
Format kelembagaanFormat kelembagaan
Format kelembagaan
 
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixSlide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
 
sosialisasi road map rbp gel ii polda
sosialisasi road map rbp gel ii poldasosialisasi road map rbp gel ii polda
sosialisasi road map rbp gel ii polda
 
Slide hukum pidana rose
Slide hukum pidana roseSlide hukum pidana rose
Slide hukum pidana rose
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 

Hukum kelembagaan negara

  • 1. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA • Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) dan sekarang memberikan pembagian kewenangan (distribution of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). 1
  • 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) • Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. • Menghilangkan supremasi kewenangannya. • Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN. • Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu). • Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD. • Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. 2
  • 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) • Posisi dan kewenangannya diperkuat. • Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. • Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah. • Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. 3
  • 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) • Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. • Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. • Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. • Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah. 4
  • 5. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) • Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. • Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. • Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. • Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. 5
  • 6. Presiden • Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensil. • Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. • Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja. • Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR. • Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. • Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya. 6
  • 7. Mahkamah Agung (MA) • Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)]. • Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. • Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). • Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain. 7
  • 8. Mahkamah Konstitusi (MK) • Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution). • Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. • Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing- masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. (Pertemuan 3) 8
  • 9. Lembaga-Lembaga Daerah Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa : (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang; (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan; (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara Demokratis; (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat; (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan; (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. 9
  • 10. 10