Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini menjelaskan strategi dan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan meliputi pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan pendapatan, dan pemenuhan hak dasar.

1. SOSIALISASI
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
Oleh :
Bappeda Provinsi Jambi
Disampaikan pada acara ;
Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dalam Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi
Hotel Harvest Jambi, 2010

3. Pengertian
Kemiskinan ; orang, keluarga, dan
sekelompok masyarakat yang
memiliki keterbatasan sumber
daya—material,
sosial,
dan
budaya—sehingga menghalangi
mereka untuk dapat hidup layak
menurut ukuran paling minimal
di suatu negara tempat mereka
bermukim (Amich Alhumami,
2009)

4. Pengertian
Miskin ; kondisi kehidupan
yang serba kekurangan
yang dialami seseorang
atau
rumah
tangga
sehingga tidak mampu
memenuhi
kebutuhan
minimal/yang layak bagi
kehidupannya (BPS, 2004)

5. Pengertian
Penduduk miskin ; penduduk
yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, baik kebutuhan
dasar
makanan
maupun
kebutuhan
dasar
bukan
makanan (Sunaryo Urip, 2004)

6. Garis
kemiskinan
adalah
;
sejumlah rupiah yang diperlukan
oleh setiap individu untuk dapat
membayar kebutuhan makanan
(setara 2100 kilo kalori per orang
per hari) dan kebutuhan nonmakanan (yang terdiri dari
perumahan, pakaian, kesehatan,
pendidikan, transportasi, serta
aneka barang dan jasa lainnya)

7. KARAKTERISTIK MISKIN/KEMISKINAN
1
2
3
• Keterbatasan Sumberdaya
• Hidup dibawah kelayakan
• Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar

8. Beberapa Istilah Kemiskinan
Kemiskinan Sementara ; suatu kondisi yang menyebabkan
seorang/sekelompok orang mengalami kemiskinan oleh
karena bencana alam, krisis ekonomi dan lain-lain
Kemiskinan Sementara
Kemiskinan Kronis ; suatu kondisi seorang/sekelompok orang
yang
memang
mengalami
kemiskinan
oleh
ketidakberdayaannya
Kemiskinan Kronis
Kemiskinan Absolut ; suatu kondisi seorang/sekelompok
dengan mengacu pada suatu set kondisi yang konsisten yang
tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat, misal ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan 2000 s/d 2500
kalori/hari, pendapatan dibawah US $1 s/d US $2/hari
Kemiskinan Absolut
Kemiskinan Relatif ; perbandingan suatu kondisi kemiskinan
antara seorang/sekelompok orang dengan orang/kelompok
lainnya dimana orang/sekelompok orang lebih miskin
dibandingkan dengan orang/sekelompok orang lainnya
Kemiskinan Relatif

9. Pengetahuan
Rendah
Daya Beli, Pendidikan
dan Informasi
Rendah
Produksi
Rendah
Pendapatan
Rendah
Kinerja
Rendah
MISKIN
Kesehatan
Rendah
Konsumsi
Rendah
Status Gizi
Rendah
Papan, Sarana
Prasarana Dasar
Pemukiman
Rendah
Tabungan
Rendah
Produktivitas
Rendah
Modal
Rendah

10. 109
120
23.3
78.1
AKB
AKBA
39.4
40
29.2
60
51.4
51.6
80
57.3
69.5
76.5
100
20
0
Kaya
Hampir Miskin
Keterangan :
AKB
: Angka Kematian Bayi
AKBA : Angka Kematian Balita
Cukup Miksin
Miskin
Sangat Miskin

12. Sebaran Rumah Tangga Miskin (2010)
PULAU BERHALA
13.012
13.426
8.753
11.480
9.611
9.041
17.672
19.171
16.727
14.244

13. Perkembangan RTS (Penerima RASKIN) Prov Jambi
Tahun 2008 - 2010
250,000
200,000
199,469
157,362
133,137
150,000
100,000
50,000
2008
2009
2010

14. Perkembangan RTS (Penerima RASKIN) Prov. Jambi
Tahun 2008 – 2010 Dirinci Per Kabupaten/Kota
30,000
27,406
23,494
25,000
22,018
21,502
21,035
19,482
20,000
17,366
20,527
17,104
19,550
18,214
17,788
16,562
16,218
19,171
17,672
15,000
13,038
12,380
16,727
10,276
15,572
14,244
2010
13,426
11,480
9,611
9,041
Batanghari
Bungo
8,753
5,000
Kerinci
Kota jbi
Ma. Jambi
Merangin
Sarolangun
Tebo
2008
2009
10,256
13,012
10,000
17,043
TJB
TJT

15. Perkembangan
Jumlah RTS
(RTM) Di
Provinsi Jambi
Tahun
2008 - 2009
Perkembangan
Jumlah RTS
(RTM) Di
Provinsi Jambi
Tahun
2009 - 2010

16. • Perdagangan
• Perkebunan
• Industri
• Perikanan
• Batubara
• Minyak dan Gas
Potensi SDA Provinsi Jambi
• Perkebunan
• Batubara
• Timah
• Minyak dan Gas
•Perdagangan
•Perkebunan
• Industri
• Minyak dan Gas
• Perikanan
PULAU BERHALA
• Perkebunan
• Batubara
• Emas
• Batubara
• Minyak
• Perkebunan
•Pertanian Tanaman
Pangan
•Perkebunan
• Pariwisata
•Perak
• Perkebunan
• Batubara
• Perak
• Emas
• Pertambangan Umum
• Batubara
• Minyak dan Gas
• Perkebunan
• Kehutanan
• Perdagangan
• Pariwisata
• Minyak dan Gas
• Perkebunan
• Batubara
• Batualam
• Bahan baku semen
• Minyak dan Gas

18. BATANG TUBUH
Peraturan Presiden Nomor 15 TAHUN 2010
8 BAB
27 PASAL
46 AYAT
Ketentuan Umum
(1 pasal, 5 ayat)
Arah Kebj. Pengg
Kemiskinan
(1 pasal, 2 ayat)
Strategi &
Program PPK
(3 pasal, 6 ayat)
TNPPK
(14 pasal, 24
ayat)
Hub. Kerja dan
Tata Kerja
(1 pasal, 4 ayat)
Pendanaan
(2 pasal, 3 ayat)
Ketentuan
Peralihan
(2 pasal, 2 ayat)
Ketentuan
Penutup
(3 pasal)

19. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Arah Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan
Nasional
berpedoman
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
Arah Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
berpedoman
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah

20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP )
Provinsi Jambi (2005-2025)
JAMBI YANG MAJU, MANDIRI,
ADIL DAN SEJAHTERA
1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan
kompetitif
2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa
dan Berbudaya
3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum
4. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan
tertib
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan
berkeadilan
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

21. Sasaran-sasaran Pokok Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP ) Provinsi Jambi
(2005-2025)
1. Mewujudkan Jambi yang memiliki keunggulan kompetitif
2. Mewujudkan masyarakat Jambi yang beriman, bertaqwa dan
berbudaya
3. Mewujudkan demokrasi dan budaya hukum
4. Mewujudkan kondisi Jambi yang aman, tentram dan tertib
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

22. Prioritas Nasional
Prioritas RPJMN
Penanggulangan Kemiskinan
Program Tahun 2010
1. Penyempurnaan Bantuan Sosial
Berbasis Masyarakat
2. Pemantapan PNPM Mandiri
3. Perluasan Pelayanan KUR
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan

23. Program Daerah 2010
Program Tahun 2010
1. Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
2. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan
PMKS
3. Pembinaan Anak Terlantar, KUR
4. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
5. Pembinaan Panti Asuhan/Panti LANSIA
6. Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit
Sosial
7. Peningkatan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja

24. Strategi dan Program
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Bab III Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1)
Strategi Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat
miskin
Meningkatkan kemampuan dan pendapatan
masyarakat miskin
Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan
usaha mikro dan kecil
Mensinergikan
kebijakan
dan
program
penanggulangan kemiskinan

25. Program Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
 Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis
keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak
dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup
 masyarakat program penanggulangan
Kelompok miskin
kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan
potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin
untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada
prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
 Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk
memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha
berskala mikro dan kecil
 Program-program lainnya yang baik sesara langsung ataupun
tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat miskin

26. Mengatasi Masalah
Kemiskinan
Pengurangan
Kemiskinan
Kesempatan
Kerja
Kesempatan
Berusaha
Serangkaian
Kebijakan dan
Program
KEMISKINAN
Penanggulangan
Kemiskinan
Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar
(pangan, pendidikan, kesehatan dll)

27. Program Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
Kelompok Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis Keluarga
Kelompok Program
Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelompok Program
Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan UMK
Bertujuan untuk
Melakukan
pemenuhan hak
dasar, pengurangan beban
hidup dan perbaikan kualiktas
hidup masyarakat miskin
Bertujuan untuk
Mengembangkan
potensi dan memperkuat kapasitas
kelompok masy.
miskin utk terlibat
dlm pembg. yg didasarkan pada
prinsip pemberdayaan masy.
Bertujaun untuk
Memberikan akses
dan penguatan
ekonomi bagi
pelaku usaha
berskala mikro dan
kecil

28. SUBSIDI PEMPROV JAMBI UNTUK RASKIN
No Kabupaten/Kota
Subsidi Pemprov Jambi
2008
2009
1
Batanghari
520.980.000
668.520.000
2
Bungo
513.120.000
554.904.000
3
Kerinci
822.180.000
1.268.676.000
4
Kota Jambi
645.060.000
1.108.458.000
5
Ma. Jambi
584.460.000
704.052.000
6
Merangin
660.540.000
983.556.000
7
Sarolangun
631.050.000
894.348.000
8
Tebo
486.540.000
553.824.000
9
Tanjab. Barat
533.640.000
840.888.000
10
Tanjab. Timur
586.500.000
920.322.000
Jumlah 5.984.070.000
8.497.548.000

29. PROGRAM KUPEM Per Des 2009
No
Bidang Usaha
Penyaluran
(Rp)
Pengembalian
(Rp)
1
Peternakan
2.720.000.000,00
2.710.763.200,00
2
Pertanian T. Pangan
1.475.635.000,00
1.068.663.777,00
3
Perikanan
2.548.574.000,00
1.618.179.934,00
4
Industri
2.155.776.000,00
2.040.783.020,66
5
Perdagangan/Jasa
3.851.800.000,00
3.546.795.079,00
12.751.785.000,00
10.985.185.010,66
Jumlah

30. PERSENTASE PENGEMBALIAN PROGRAM KUPEM
120.00
Persentase (%)
100.00
99.66
80.00
94.67
92.08
86.15
72.42
63.49
60.00
40.00
20.00
Peternakan
Pertanian T.
Perikanan
Pangan
Bidang Usaha
Industri
Perdagangan/Jasa
Total

31. Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK)
Bab IV Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1)
PPK
percepataannya dilaksanakan dengan
menyusun kebijakan dan program yang
bertujuan
mensinergikan
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan
dan
melakukan
pengawasan
serta
pengendalian dalam pelaksanaannya
Menyusun kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan
TPPK
Melakukan sinergi melalui
sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi
program-program penanggulangan kemiskinan
Melakukan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan
penanggulangan kemiskinan

32. TKPK
bertugas
melakukan
koordinasi
penanggulangan
kemiskinan
di
daerah
masing-masing
sekaligus
mengendalikan pelaksanaan kebijakan
dan
program
penanggulangan
kemiskinan sesuai Keputusan Tim
Nasional (Pasal 17)

33. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

34. Pasal 18
 Keanggotaan TKPK (Provinsi, Kab/Kota)
terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan
pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan
 Ketua TKPK (Provinsi, Kab/Kota)
adalah Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota yang
ditetapkan oleh Gubernur
 Sekretaris TKPK (Provinsi, Kab/Kota)
adalah Kepala Bappeda (Provinsi, Kab/Kota) yang ditetapkan
oleh Gubernur

35. Pendanaan
TNPPK  APBN
Sumber
TKPK-Prov  APBD
Prov
TKPK-Kab/Kota 
APBD Kab/Kota
Lain-lain