Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan anggaran negara, mencakup prinsip dan larangan, tugas dan tanggung jawab pengelola anggaran seperti pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, dan unit akuntansi, serta penggunaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa.

1. PELAKSANAA
N ANGGARAN
A. PRINSIP & LARANGANA. PRINSIP & LARANGAN
B.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA ANGGARAN
B.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA ANGGARAN
C. PENGGUNAAN ANGGARAN
DALAM DAFTAR ISIAN
PENGGUNAAN ANGGARAN (DIPA)
C. PENGGUNAAN ANGGARAN
DALAM DAFTAR ISIAN
PENGGUNAAN ANGGARAN (DIPA)

2. A. PRINSIP & LARANGANA. PRINSIP & LARANGAN
1. Prinsip :
Pelaksanaan pengelolaan APBN didasarkan atas
prinsip-prinsip :
a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan
kebutuhan tehnis yang disyaratkan;
b. Efektif, sesuai rencana
c. Jumlah dana yang dimuat dalam Anggaran Belanja
Negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap
pengeluaran;
d. Dalam melaksanakan Belanja Negara dilakukan
standarisasi komponen kegiatan termasuk satuan
harganya
e.

3. e. Standarisasi harga satuan digunakan untuk menyusun
pembiayaan kegiatan-kegiatan;
f. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam
rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan
Presiden tersendiri;
g. Pejabat yang berwenang wajib membatasi
pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang
mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan
mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya
perjalanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
h. Menghindari pembiayaan yang tumpang tindih dan
tidak relevan dengan tujuan atau sasaran yang
ditetapkan

4. 2. Larangan
Larangan-larangan pengeluaran/penggunaan
atas beban Anggaran Belanja Negara, untuk
kegiatan-kegiatan :
1. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, hari
ulang tahun/hari jadi lembaga;
2. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata,
karangan bunga dsb untuk berbagai peristiwa;
3. Pesta untuk berbagai peristiwa dan Pekan Olah
raga pada Lembaga;
4. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan
yang sejenis, serupa dengan yang tersebut diatas.

5. B.TUGAS DAN TANGGUNGB.TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB PENGELOLAJAWAB PENGELOLA
ANGGARANANGGARAN

6. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
KEUANGAN NEGARA (IDEAL MENURUT UU)
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
KEUANGAN NEGARA (IDEAL MENURUT UU)
SATKER
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARA
PEMBUAT
KOMITMEN
PENGUJI &
PENERBIT SPM
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGGUNA ANGGARAN
UNIT
AKUNTANSI
INSTANSI
PENGAWAS
PELAKSANAAN
ANGGARAN
Sampai tingkat eselon terendah disesuaikan
Psl 4 ayat 2 b
Psl 4 ayat 1
Psl 4 ayat 2 iPsl 4 ayat 2 jPsl 4 ayat 2 fPsl 10 ayat 2Psl 4 ayat 2 e

7. Pengelola Anggaran ?
1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara
4. Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja;
5. Pejabat Penguji dan Penerbit SPM;
6. Bendaharawan Penerimaan;
7. Bendaharawan Pengeluaran;
8. Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan jasa
9. Unit Akuntansi Instansi
10. Pengawas Pelaksanaan anggaran

8. Tugas dan tanggung jawab Pengelola
anggaran ?
1. Pengguna Angaran (Menteri/Pim.Lembaga)
Selaku Pengguna anggaran di Instansi Pemerintah
yang berdasarkan DIPA melakukan pembinaan
terhadap pengelola anggaran :
• Kuasa Pengguna anggaran
• Pembuatan Komitment
• Bendaharawan
• Penguji SPM
• Unit Akuntansi dll.

9. 2. Kuasa Pengguna Anggaran
a. Menetapkan Juklak/ROP sebagai penjabaran secara rinci
alokasi anggaran;
b. Mengesahkan RPPA dan RAB;
c. Melakukan pembinaan pengarahan dan pengawasan
terhadap kelancaran pelaksanaan DIPA;
d. Menanda tangani berita acara serahterima pelaksanaan
anggaran;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan (fisik maupun keuangan)
setiap 3 bulan sekali kepada Pengguna Anggaran;
f. Menanda tangani berita acara serah terima asset berupa
barang inventaris
g. Menanda tangan LMBT setiap 3 bulan sekali yang dibuat
oleh Unit akuntansi

10. h. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
penata usahaan/pembukuan Bendaharawan
Pengeluan setiap bulan dan triwulanan serta menanda
tangani berita acara pemeriksaan
i. Mengadakan pengawasan dan bertanggung jawab
atas penyampaian laporan-laporan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku;
j. Dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan
arahan Pengguna Anggaran;
k. Bertanggung jawab kepada Penguna Anggaran.

11. 3. Pejabat Pemungut Penerimaan
Negara
a. Mengelola penerimaan negara dalam sistem APBN;
b. Mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya;
c. Melaksanakan pengawasan penerimaan pelayanan
jasa;
d. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian
penyelenggaraan pelayanan jasa;
e. Melaporkan hasil penerimaan negara setiap akhir
bulan kepada Penguna anggaran;
f. Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku

12. lanjutan
g. Dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan
arahan Pengguna Anggaran;
h. Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna
Anggaran

13. 4. Pejabat Pengeluaran Anggaran
Belanja
a. Menetapkan organisasi pelakskana anggaran yang berada di bawah
wewenangnya untuk membantu dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan program/kegiatan yang ada di bawahnya;
b. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan program bersangkutan;
c. Menyusun dan menetapkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)
yang berisi rincian paket-paket kegiatan beserta jadwal pelakskanaan
sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan DIPA, Juklak
dan Rencana Operasional Program (ROP);
d. Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai
kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan
kesempatan berusaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Lembaga
Swadaya Masyarakat serta Masyarakat setempat;

14. e. Menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa
f. Menetapkan Tim Pelaksana
g. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan alokasi
pengadaan yang disusun panitia anggaran;
h. Menetapkan dan mengesahkan penetapan pemenang
penyedia barang dan jasa, Surat Perintah Kerja,Surat
Perjanjian Kerja, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan,
Berita Acara serahterima Pekerjaan dan Berita Acara
Persetujuan Pembayaran;
i. Menyiapkan dokumen dan melaksanakan perjanjian/
kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa
j. Menanda tangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa dimulai
lanjutan

15. k. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon
penyedia barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Membuat dan menyampaikan SPP kepada Pejabat
Penguji dan Perintah Pembayaran (selaku Pejabat
Pembuat SPM)
m. Melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan perjanjian /kontrak yang menjadi tanggung
jawabnya
n. Menanda tangani laporan pelakskanaan dan penyelesaian
pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dan peraturan
yang berlaku;
o. Melaporkan/mengusulkan penyelesaian pengadaan
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku
lanjutanlanjutan

16. p. Wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelola
dan penata usahaan barang yang dikuasainya kepada Kuasa
Pengguna Barang;
q. Menyerahkan asset/program kegiatan dengan berita acara
kepada Kuasa Pengguna Anggaran setelah Program/kegiatan
dinyatakan selesai dg dilengkapi Laporan Mutasi Barang
Tahunan (LMBT);
r. Pejabat pengeluaran anggaran belanja tidak diperkenankan
mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya
batas anggaran yang tersedia dalam DIPA bersangkutan, atau
tidak diperkenankan menjalin ikatan yang ada akibat
keuangannya sepanjang belum tersedia anggarannya;
s. Dalam melaksanakan tugasnya memerhatikan arahan Kuasa
Pengguna Anggaran;
t. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada Kuasa Pengguna Anggaran
lanjutanlanjutan

17. u. Bertanggung jawab atas penyampaian laporan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku;
v. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan
penyelesaian program kegiatan tepat waktunya;
w. Beranggung jawab baik segi keuangan maupun dari
segi fisik (substansi) untuk program dan kegiatan yang
dipimpinnya sesuai dengan DIPA kepada Kuasa
Penguna Anggaran.
lanjutanlanjutan

18. 5. Pejabat yang menanda tangani SK
Kepegawaian
a. Pengangkatan pertama pegawai;
b. Pengangkatan pegawai dalam jabatan sampai
dengan eselon II,
c. Kenaikan pangkat Golongan IV/b ke bawah
d. Kenaikan Gaji berkala;
e. Mutasi Pegawai;

19. 7. Pejabat Penguji dan Perintah
Pembayaran
a. Bersama dengan Pejabat Pengeluaran Anggaran
Belanja menyusun dan menetapkan ROK;
b. Meneliti dengan seksama DIPA dan Juklak yang
telah disyahkan, dan apabila terdapat kekeliruan
redaksi, perhitungan biaya, volume, perubahan
lokasisi, waktu, serta harga agar segera
mengajukan revisi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
c. Melakukan pengujian material surat-surat bukti
mengenai hak pihak penagih;
d. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan
ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa;

20. e. Meneliti dan menguji kebenaran kelengkapan
dokumen atas pengajuan SPP dari Pejabat
Pengeluaran Anggaran Belanja;
f. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
g. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata
anggaran pengeluaran yangbersangkutan;
h. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
i. Menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah
membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-
LS) yang akan diajukan kepada KPPN dan
menetapkan pembiayaan yang diperlukan sebagai
beban sementara atau sebagai beban tetap;
j. Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran
lanjutanlanjutan

21. 7. Bendahara Penerima
• Melaksanakan pengelolaan Perbendaharaan dan Tata
Usaha Keuangan sesuai aturan yang berlaku;
• Menerima pembayaran berupa uang, chek, dan surat-
surat berharga lainnya;
• Membukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• Wajib menyetor/melimpahkan seluruh penerimaan
negara yang telah dipungut ke Rekening Kas Negara
sekurang-kurangnya sekali seminggu;
• Membuat laporan penerimaan dan penyetoran uang;
• Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna
Anggaran.

22. 8. Bendahara Pengeluaran
a. Selaku penanggung gugat, bendahara
menyelenggarakan pengurusan keuangan yang
diserahkan negara kepadanya dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Menyelenggarakan tata pembukuan/administrasi
keuangan negara secara tertib, rapih dan teratur;
c. Mengajukan penyedian uang persediaan untuk
melaksanakan program dan menyetorkan ke rekening
kas negara sisa uang pesediaan paling lambat 10 hari
setelah berakhirnya tahun anggaran;
d. Meneliti klengkapan administrasi Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat
pengeluaran Anggaran Belanja;
e. Menguji kebenaran perhitungan yang tercantum dalam
perintah pembayaran

23. f. Menguji kesediaan dana yang bersangkutan;
g. Wajib menolak perintah bayar dari Pejabat Pengeluaran
Anggaran Belanja bila persyaratan tidak dipenuhi sbb :
lanjutanlanjutan
1) Kelengkapan administrasi Permintaan Pembayaran
tidakdipenuhi;
2) Kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak
dipenuhi;
3) Tidak adanya ketersediaan dana yang
bersangkutan

24. h. Melakukan pemungutan Pph serta pajak lainnya dan
membukukan ke dalam buku Kas Umum dan Buku Pajak
serta menyetorkannya ke Kas Negara;
i. Membanu Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja dalam
penyusunan surat pertanggung jawaban keuangan;
j. Bertanggung jawab atas keadaan Kas termasuk
bagaimana penyimpanan uang kas serta dokumen-
dokumen lainnya;
k. Menyimpan dan mengarsipkan bukti-bukti Kas/Bank,
dokumen sumber pertanggungjawaban keuangan serta
lampirannya;
l. Menyusun dan mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran
Belanja, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran;
lanjutanlanjutan

25. m. Bertanggung jawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilakksanakannya;
n. Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna
Anggaran
lanjutanlanjutan

26. 9. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara
pelaksanaan serta lokasi pengadaan sesuai
permintaan Pejabat Pengeluaran Anggaran
Belanja;
b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS);
c. Menyiapkan dokumen Pengadaan;
d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa
melalui media dan papan pengumuman resmi
untuk penerangan umum;
e. Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa
melalui prakualifikasi maupun pasca kualifikasi;

27. f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang
masuk;
g. Mengusulkan calon pmenang kepada pejabat
pengeluaran Anggaran Belanja;
h. Menanda tangani Pakta Integritas sebelum
pengadaan barang dan jasa dimulai;
i. Melakukan prakualifikasi untuk pengadaan
barang dan jasa dengan cara penunjukkan
langsung dan pemilihan langsung;
lanjutanlanjutan

28. j. Membuat laporan mengenai proses dan
hasil pengadaan kepada Pejabat
pengeluaran anggaran belanja;
k. Bertanggung jawab kepada Pejabat
Pengeluaran Anggaran Belanja
lanjutanlanjutan