O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sk lpmd th 2017 2021

235 visualizações

Publicada em

Surat Keputusan Kepala Desa Kedungjaran Tentang Pengurus LPMD Desa Kedungjaran Tahun 2017 - 2021

Publicada em: Governo e ONGs
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sk lpmd th 2017 2021

  1. 1. KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan maka perlu dibentuk kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Periode 2017-2021 b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a diatasperluditetapkan dengan Perturan Desa tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Periode 2017-2021 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkatII Batangdengan mengubah undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingjkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. PeraturanPemerintahNomor48Tahun 1986 tentangPemindahanIbuKota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah TingkatII Pekalonganke KotaKajendi WilayahKabupatenDaerahTingkatII Pekalongan(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
  2. 2. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancanagan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahan Masyarakat Desa; 9. PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri danInstruksi Menteri dalamNegeri mengenaiPelaksanaanUndang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 5); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karangdadap dan KecamatanSiwalanKabupatenPekalongan ((lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 25) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan KecamatanWiradesaKabupatenPekalonngan((lembaranDaerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 7 Seri D Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahuin 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Kedungwuni Timur dan Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2004 Nomor 33 Seri D Nomor 8); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahuin 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pnggabungan Desa dan Perubahan Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor5, TambahanLembaranDaerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahuin 2009 tentang Pembentukan Desa Trajumas dan Desa Karanggondang serta penetapan Kembali Wilayah Kerja DEsa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor6, TambahanLembaranDaerah KabupatenPekalongan Tahun 2009 Nomor 4);
  3. 3. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahuin 2009 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahuin 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahuin 2011 nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11 ); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Mengesahkanpemberhentian PimpinandanAnggotaLembagaPemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Kedungjaran Kecamtan Sragi Kabupaten Pekalongan Periode 2013-2017 dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. KEDUA : mengesahkan pengangkatan Pimpinan dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Kedungjaran Kecamtan Sragi Kabupaten Pekalongan Periode 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. KETIGA : Pimpinan dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai melaksanakan tugasnya setelah dilantik oleh pejabat yang berwenang. KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kedungjaran pada tanggal 13 April 2018 KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O
  4. 4. Lampiran :Keputusan Kepala DesaKedungjaran KecamatanSragi Nomor : 6 Tahun2018 Tanggal : 13 April 2018 DAFTAR SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PERIODE TAHUN 2017-2021 No Kedudukan dalam Kepengurusan Nama Umur (TH) Pendi- dikan Pekerjaan 1 2 3 4 5 6 1 Ketua Siswanto 54 S 1 PNS 2 Wakil Ketua AgungWibowo 51 SLTA Wiraswasta 3 Sekretaris Heru Susanto 37 S2 PNS 4 Bendahara Ida bagusSanubari 33 S 1 Guru Seksi-seksi 5 a. Seksi Agama 6 b. Seksi Trantib Risdiyanto 38 S 1 POLRI 7 c. Seksi Pend.Orkes SigitHadi Laksono 41 S 1 Wiraswasta 8 d. Seksi Pemb.Pereko dan Kop AgusBudi Santoso 37 SLTA Wiraswasta 9 e. Seksi KesdukdanLH Herlina 46 D 3 PNS 10 f. Seksi PKK 1). Ketua 2). Wakil Ketua 3). Sekretaris 4). Bendahara 5). PokjaI 6). PokjaII 7). PokjaIII 8). PokjaIV JanatunSaridjo Sr Eni Maria Ulfa Dyah Susilowati Sunarti Sri Nariyah,SPd Purwati Herlina 42 42 28 45 49 47 49 46 SLTA SLTA S 1 SLTA S 1 S 1 SLTA D III Ibu.Kades IbuRumah Tangga IbuRumah Tangga IbuRumah Tangga Guru PNS Iburumah Tangga PNS KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O

×