Mengenai Izin Mendirikan bangunan

1. PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
NO 06 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN KETERTIBAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang :
a. bahwa Pemerintah desa Kedungjaran Wajib menciptakan ketertiban
dan keteraturan lingkungan di Desa Kedungjaran.
b. bahwa Pemerintah Desa Kedungjaran wajib menjaga agar tak terjadi
perselisihan dan sengketa atas Hak Kepemilikan yang diakibatkan
kegiatan pembangunan.
c. bahwa Pemerintah desa Kedungjaran wajib menjaga agar kegiatan
pembangunan tak menyalahi perencanaan, pelaksanaan dan tujuan
akhir pemanfaatan baik bagi sipemilik, masyarakat sekitar dan
lingkungan.
d. bahwa berdasakan pertimbangan huruf a, b dan huruf c di atas,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Izin Ketertiban
Lingkungan.
Mengingat :
(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3501);
(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3694);
(5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
(7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
(8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
(9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
(10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
(11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
(12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
(13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
(14) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Menetapkan:
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
DAN
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
MEMUTUSKAN
PERATURAN DESA KEDUNGJARAN
TENTANG
KETERTIBAN LINGKUNGAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:
a. Kabupaten adalah Kabupaten Pekalongan
b. Kecamatan adalah Kecamatan Sragi
c. Desa adalah Desa Kedungjaran.
d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungjaran
e. Pemerintahan Desa Kedungjaran selanjutnya disebut pemerintahan
f. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan terdiri
dari Pemerintah Desa Kedungjaran dan Badan Permusyawaratan Desa
Kedungjaran yang didalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa Kedungjaran diakui dan dihormati dalam sistim
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. g. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa
Kedungjaran selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
Kedungjaran
h. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kedungjaran selanjutnya disebut
perengkat desa adalah unsur pembantu Kepala Desa Kedungjaran yang
bertugas membantu Kepala Desa Kedungjaran dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya.
i. Peraturan Desa Kedungjaran adalah peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh BPD Desa Kedungjaran bersama Kepala Desa
Kedungjaran.
j. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan
bentuk badan lainnya.
k. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan
tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna
mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis , aman, tenteram lahir
dan batin.
l. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan dan makluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makluk hidup lain.
m. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah
daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan
lainnya, kecuali makam.
n. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun
meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
o. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang
diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan
pengadaan taman kota.
p. Bangunan adalah segala bentuk wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah
tanah dan/atau di air. Bangunan biasanya dikonotasikan dengan rumah,
gedung ataupun segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam
kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya
seperti halnya jembatan dan konstruksinya serta rancangannya, jalan,
sarana telekomunikasi, dan lain-lain.
q. Kegiatan adalah segala kegiatan berupa penggalian, pengurukan,
membangun bangunan baru, membongkar, merehab ataupun
mengurangi, menambah serta merubah bentuk bangunan.
r. Pungutan biaya atau retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan
oleh pemerintah desa atau yang ditunjuk untuk itu sejumlah tertentu.

4. BAB II
JENIS-JENIS KEGIATAN PEMBANGUNAN
Pasal 2
Jenis-jenis kegiatan adalah segala jenis kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan
baik oleh warga desa, warga luar desa, Badan Hukum atau lembaga lainnya di tanah
atau air yang ada di wilayah Hukum Desa Kedungjaran seperti :
1. Pengurukan bervolume luas,
2. Penggalian bervolume luas,
3. Pembangunan Pondasi Bangunan apapun dan kelanjutannya,
4. Rehabilitasi berupa perubahan Volume Bangunan terutama penambahan
Bangunan,
5. Pembangunan di atas Saluran Air,
6. Pembangunan di atas Bantaran Saluran Air dan sungai,
BAB III
KETENTUAN
Pasal 3
(1) Setiap orang, lembaga atau Badan Hukum baik warga desa maupun warga luar
desa yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan wajib memberitahukan
kepada pemerintah desa mengenai kegiatannya.
(2) Pemberitahuan harus melalui Ketua RT / RW setempat untuk seterusnya
dibawa ke Kantor Kepala desa dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan
Dokumen kepemilikan Lahan serta Rencana Pembangunannya.
(3) Setelah Pemeriksaan Dokumen Kepemilikan berupa SHM, Hak Sewa, Hak
Guna Pakai, Hibah dan Hak lainnya maka dilanjutkan pemeriksaan ke lokasi.
(4) Pemeriksaan Lokasi bertujuan untuk memastikan posisi Lahan, rencana
bangunan agar tak terjadi kesalahan penempatan yang mengakibatkan kerugian
pihak lain.
(5) Kepala Desa atau orang yang ditunjuk untuk itu, diberi kewenangan untuk
melarang dan atau memberhentikan kegiatan yang dimaksud bila terdapat
permasalahan.
(6) Kegiatan bisa dilanjutkan setelah tercapai penyelesaian syarat-syarat dan
sengketa yang ada di lokasi pembangunan.
BAB IV
SURAT IJIN
Pasal 4
Untuk surat ijin dibagi menjadi dua yaitu :
1. Surat Ijin yang dikeluarkan oleh pihak Desa bersifat izin kegiatan
pembangunan yang bertujuan semata-mata untuk langkah awal menghindari
konflik, sengketa dan kerugian diantar pihak pembangun dan pihak yang ada
disekitarnya.
2. Surat Ijin yang Resmi dikeluarkan Pemerintah diatasnya seperti Kecamatan dan
Kabupaten berupa IMB, HO dan Surat Izin lainnya diurus sendiri oleh pihak
pembangun.

5. BAB V
LARANGAN
Pasal 5
Kegiatan Pembangunan yang dilarang di Desa Kedungjaran adalah :
1. Kegiatan Pembangunan yang bertentangan dengan Hukum seperti Tempat
Prostitusi, Perjudian atau tempat Hiburan Malam, Warung remang-remang dan
yang sejenis.
2. Kegiatan Pembangunan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga
disebabkan Polusi Suara, Radiasi dan sejenisnya.
3. Kegiatan Pembangunan yang mengakibatkan pencemaran Lingkungan.
4. Kegiatan Pembagunan atas Bangunan yang mengakibatkan terganggunya
kesehatan masyarakat sekitar.
5. Pembangunan di atas Lahan/persil sengketa
6. Pembangunan di atas Jalur Hijau
7. Pembangunan di Bahu Jalan
8. Pembangunan di atas Saluran Irigasi
BAB VI
BESARNYA PUNGUTAN BIAYA
Pasal 6
(1) Setiap Penduduk/Warga Desa Kedungjaran atau luar Desa kedungjaran dan/atau
Badan Hukum dan lembaga baik Swasta atau Pemerintah yang melakukan Kegiatan
Pembangunan di wilayah hukum Desa Kedungjaran dikenakan biaya sebagai berikut:
a. Untuk Warga / Badan Hukum / Lembaga dari dalam desa :
1. - Surat Izin Pembangunan Pondasi hingga Kelanjutannya, rehab, Penggalian
ataupun pengurukan bervolume kecil < 100 M2 Rp. 10.000,-
- Surat Izin Pembangunan Pondasi hingga Kelanjutannya, rehab, Penggalian
ataupun pengurukan bervolume sedang 100 – 500 M2 Rp. 25.000,-
- Surat Izin Pembangunan Pondasi hingga Kelanjutannya, rehab, Penggalian
ataupun pengurukan bervolume besar > 500 M2 Rp. 50.000,-
2. Biaya pemeriksaan dokumen, pemeriksaan Lokasi perpetugas Rp.25.000,-
b. Untuk Bukan Warga / Badan Hukum / Lembaga dari Luar Desa
1. - Surat Izin Pembangunan Pondasi hingga Kelanjutannya, rehab, Penggalian
ataupun pengurukan bervolume kecil < 100 M2 Rp. 50.000,-
- Surat Izin Pembangunan Pondasi hingga Kelanjutannya, rehab, Penggalian
ataupun pengurukan bervolume sedang 100 – 500 M2 Rp. 100.000,-
- Surat Izin Pembangunan Pondasi hingga Kelanjutannya, rehab, Penggalian
ataupun pengurukan bervolume besar > 500 M2 Rp. 150.000,-
2. Biaya pemeriksaan dokumen, pemeriksaan Lokasi perpetugas Rp.25.000,-

6. Pasal 7
Bagi setiap kegiatan yang diajukan oleh 1 pemohon izin dengan kegiatan lebih dari
satu maka dikenakan biaya perkegiatan.
Pasal 8
Setiap warga masyarakat /Penduduk Desa Kedungjaran dan atau panitia atau
organisasi atau lembaga yang mengadakan kegiatan Pembangunan untuk Tempat
Ibadah, Sarana Umum tidak dikenakan retribusi/pungutan.
Pasal 9
(1) Hasil pungutan biaya administrasi ijin Pembangunan sebagaimana dimaksud
pasal 6 ayat (1) huruh a nomor 1 dan ayat (1) huruf b nomor 1 adalah
merupakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
(2) Hasil pungutan biaya administrasi ijin Pembangunan sebagaimana dimaksud
pasal 6 ayat (1) huruh a nomor 2 dan ayat (1) huruf b nomor 2 adalah hak dari
petugas yang melakukan pemeriksaan sebagai uang ganti kerja.
BAB VII
PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA PUNGUTAN
Pasal 10
(1) Pelaksana pungutan administrasi ijin pembangunan dalam tupoksi pembantuan
adalah :
a. Tupoksi pembantuan pungutan ijin Pembangunan sebagaimana pasal 4
point 1 adalah Kaur Umum.
b. Pertanggungjawaban pelaksana pungutan administrasi kepada
Bendaharawan Desa / Kaur Keuangan setiap tanggal dan atau akhir bulan
berjalan disahkan/mengetahui Sekdes dan Cap Kepala Desa.
c. Pelaksana administrasi ijin Pembangunan adalah Sekretaris Desa dan guna
efektifitasnya pelaksanaan pemeriksaan persyaratan dokumen dan lapangan
adalah Kepala Dusun sesuai lokasi kegiatan.
d. Pemegang Keuangan ijin keramaian adalah Bendahara Desa dan guna
efektifitasnya pelaksanaan pungutan dan tertibnya administrasi, maka Kaur
Keuangan/ Bendahara Desa harus membuat buku kas pembantu yang
khusus.
(2) Bagi setiap masyarakat dan atau penduduk desa Kedungjaran atau
panitia/organisasi yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan harus
melalui Ketua RT dan RW setempat
.

7. BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
Pasal 12
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungjaran.
Ditetapkan di Kedungjaran
Pada tanggal 1 Oktober 2014
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO
Diundangkan di Kedungjaran
Pada tanggal 1 Oktober 2014
Plt. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN
WASDARI