01. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2020-2024 (Roem Indraningsih, ST, MT).pdf

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 2020-2024 Disampaikan oleh: Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Dalam Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat-Daerah Tahun 2020 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III | 08 Juli 2020

2. KERANGKA PENDANAAN 3 TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2 1 PENDAHULUAN OUTLINE

3. PENDAHULUAN 01

4. Alokasi Anggaran Tidak Sesuai Target (gap pembiayaan tinggi) Delivery system penyediaan perumahan belum optimal Ketidaktersediaan basis data perumahan Scope dan level pembangunan perumahan yang multisektor dan kompleks Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Keterbatasan lahan khususnya di perkotaan Skema bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR: • Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), • Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan • Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Pemanfaatan teknologi dan inovasi perumahan Pengembangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi MBR Permasalahan Potensi PERMASALAHAN DAN POTENSI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 4

5. Tantangan Keterpaduan penanganan dan pembinaan daerah Penerapan housing career dalam pemenuhan penyediaan hunian Pembangunan rumah skala besar dan hunian berimbang Pembangunan hunian yang terintegrasi dengan sistem transportasi (TOD) Pemenuhan kebutuhan rumah ASN, TNI/POLRI. Pemenuhan perumahan berbasis komunitas dan kelompok Pemenuhan hunian bagi kaum milenial Peluang Pemanfaatan lahan untuk perumahan (Pemerintah Pemda, BUMN/BUMD) Mengefektifkan Keswadayaan masyarakat Pemanfaatan KPBU dalam pembangunan perumahan Pemanfaatan creative financing (Tapera, SBSN, CSR,dll) Kolaborasi dan kerjasama antar-stakeholders perumahan Perumahan buruh menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi TANTANGAN DAN PELUANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 5

6. Proporsi rumah tangga yang mampu mengakses dan tinggal di rumah layak, berdasarkan: Pergeseran target dan indikator dari backlog menjadi target SDGs, yaitu akses terhadap rumah yang adequate, safe, and affordable Ketahanan Konstruksi Akses Air Minum Akses Sanitasi Luas per Kapita Keamanan bermukim (lahan) Permukiman kumuh “Backlog” Perumahan INDIKATOR UTAMA INDIKATOR TAMBAHAN Sumber: Bappenas, Januari 2019 PERUBAHAN INDIKATOR RLH BERDASARKAN TARGET SDGs 2030 6

7. Meningkatkan Jumlah Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak 54,1% 70,0% Semula 100 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90 Menjadi 100 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90 Target Rumah Tangga Tahun 2024 11 juta rumah tangga Pertumbuhan rumah tangga baru 3,2 juta Rumah tangga eksisting 7,8 juta Target Kelompok Pemerintah 60% 40% Intervensi tidak langsung: • Penyediaan hunian melalui peran masyarakat dan swasta; • Fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan. 5 Juta RT 6 Juta RT Intervensi langsung: • Penyediaan hunian; • Fasilitasi peningkatan kualitas; • Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dan bantuan/subsidi pembiayaan perumahan; • Penyediaan infrastruktur permukiman; • Pembinaan; • Penanganan Permukiman Kumuh. Sumber: Bappenas, 2019 TARGET RPJMN BIDANG PERUMAHAN 2020-2024 7

8. TARGET INTERVENSI LANGSUNG PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN DALAM RPJMN 2020-2024 (5 JUTA UNIT) Sumber: RPJMN 2020-2024 (Rp Juta) *) Dukungan Major Project (Unit) (Pelaksana) (tower) Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR* 875.000 51.081.000 Ditjen PI, Kementerian PUPR* (termasuk Tapera dan SMF) 1.696.819 84.730.000 Kementerian Sosial 109.000 1.669.400 Kementerian Agama 2.581 119.000 Kementerian Pertahanan 13.936 6.793.000 POLRI 40 16 1.248.900 Pemerintah Daerah 583.600 121.067.500 BUMN* 727.917 48.000.000 Swasta / Dunia Usaha* 500.000 237.500.000 Masyarakat* 25.384 5.076.800 8

9. MAJOR PROJECT BIDANG PERUMAHAN 1 JUTA PUBLIC HOUSING Sumber: RPJMN 2020-2024 MAJOR PROJECT 1 JUTA PUBLIC HOUSING MANFAAT PROYEK 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh; 2. Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (lintas kab/kota) PELAKSANA a.l Kemen PUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta), Masyarakat KETERANGAN Fokus di metropolitan dan Kawasan Industri/KEK Pengembangan skala besar Dibiayai dari APBN, APBD, Pengembang,SBSN, KPBU Berupa rusun sewa (500 rb unit) dan rusun milik (500 rb unit) Subsidi dan non-subsidi Dikelola oleh Estate Manager yang profesional INDIKASI PENDANAAN 380 T (tidak termasuk tanah) SYARAT PRA-PEMBANGUNAN Ketersediaan Lahan Kepastian Hukum Kemudahan Perizinan Skema Pengelolaan Public Housing Mekanisme KPBU Badan Pengelola 9

10. 0 - 1,5 Juta/bulan* 1,5 – 2,2 Juta/bulan* 2,2 – 2,8 Juta/bulan* 2,8 – 3,4 Juta/bulan* 3,4 – 4,1 Juta/bulan 4,1 – 5,0 Juta/bulan 5,0 – 6,2 Juta/bulan 6,2 – 8,1 Juta/bulan 8,1 – 12,7 Juta/bulan >12,7 Juta/bulan DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4 DESIL 5 DESIL 6 DESIL 7 DESIL 8 DESIL 9 DESIL 10 Sumber: DJPI, 2020 KPR Komersial dan fasilitas likuiditas KPR FLPP oleh PT SMF • KPR Komersial • Fasilitas likuiditas KPR FLPP oleh PT SMF • Tabungan Perumahan Rakyat oleh BP Tapera + FLPP (fixed income)/BP2BT (non-fixed income+mortgage guarrantee) • Housing Microcredit (BLU PPDPP) • Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler; • Public Housing (Rumah Susun) • Housing Microcredit (BLU PPDPP) • Bantuan Sarana Hunian Pendukung KSPN • Public Housing (Rumah Susun) • Tabungan Perumahan Rakyat oleh BP Tapera • Bantuan Perumahan Swadaya Sejahtera • Social housing (Rumah Khusus) Keterangan: * Tidak bisa menjangkau harga terendah yang ada di pasar SEGMENTASI INTERVENSI PEMERINTAH BENTUK INTERVENSI TINGKAT PENDAPATAN 10

11. Sumber: Lampiran RPJMN 2020-2024 TARGET KEMENTERIAN PUPR DALAM RPJMN 2020-2024 BIDANG PERUMAHAN • Pembangunan Rumah Susun • Pembangunan Rumah Khusus • PB Rumah Swadaya • Peningkatan Kualitas RTLH • Bantuan PSU Rumah Umum • Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Peningkatan infrastruktur PU dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan DJP DJPI Target Kinerja 875.000 Unit Alokasi Anggaran Rp 54,37 T * Output Tujuan Output Tujuan Target Kinerja 1.696.819 RT Alokasi Anggaran Rp 84,73 T* Keterangan: * Termasuk anggaran Fisik dan Non-Fisik 11

12. TARGET CAPAIAN DITJEN PERUMAHAN DALAM RPJMN 2020-2024 BIDANG PERUMAHAN Presentase Alokasi Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Non-Fisik 51,08 T 3,29 T TOTAL TARGET 2020 - 2024 unit rumah 875.000 Total Anggaran Rp 54,37 T 49% 39% 8% 4% Rumah Swadaya Rumah Susun PSU Perumahan Rumah Khusus 12

13. TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 02

14. TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TUJUAN Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif KEBIJAKAN STRATEGI 1 Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah STRATEGI 3 Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui pemanfaatan teknologi dan implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif STRATEGI STRATEGI 2 Menyediakan sistem regulasi yang harmonis dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama untuk kelompok MBR 14

15. Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), Kawasan industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/ perbatasan/tertinggal/terluar dan kebutuhan khusus lainnya Pembangunan baru dan peningkatan kualitas RTLH bagi MBR, untuk mendukung penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata; 1 2 3 4 Bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas; Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah STRATEGI 1 15

16. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah STRATEGI 2 Peningkatan kolaborasi Pemerintah, pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kegiatan Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia bidang perumahan Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional jangka panjang bidang penyelenggaraan perumahan Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan 1 2 3 4 6 7 8 9 Pengembangan system housing career 5 16

17. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui pemanfaatan teknologi dan implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif STRATEGI 3 Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD serta penerapan pendekatan konsolidasi tanah dan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials Dukungan pengembangan public housing system melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan, serta pengintegrasian rumah sewa (rental housing) Pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD Pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (creative financing) dan microfinance untuk melaksanakan penyediaan perumahan, terutama bagi MBR Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang Pemanfataan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR 1 2 3 4 6 7 8 Pengembangan klinik perumahan di Daerah 5 17

18. Pembangunan Rumah Susun Pembangunan Rumah Khusus Bantuan Rumah Swadaya Bantuan PSU untuk Perumahan MBR KEGIATAN UTAMA DITJEN PERUMAHAN Regulasi : • UU Nomor 20/2011 tentang Rumah Susun • Perpres Nomor 100/2018 tentang Pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama • Permen PUPR Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Jenis Bantuan : Pembangunan fisik rumah susun dilengkapi dengan meubelair dan PSU Penerima Bantuan : MBR, Pekerja Industri, PNS, Nelayan, Mahasiswa, Santri Regulasi : Permen PUPR Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Jenis Bantuan : • Uang & bahan bangunan dengan skema peningkatan kualitas rumah tidak layak huni • Pembangunan baru rumah tidak layak huni melalui pemberdayaan masyarakat. Penerima Bantuan : MBR (punya rumah sendiri namun tidak layak huni/belum punya rumah namun memiliki tanah sendiri) Regulasi : Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus Jenis Bantuan : Pembangunan fisik rumah khusus beserta PSU Penerima Bantuan : Petugas dan Masyarakat Perbatasan Negara, Nelayan, Korban Bencana, Masyarakat terdampak Pembangunan, Korban Konflik Sosial, Pekerja Industri, Pekerja Pariwisata, Transmigran, Masyarakat Daerah Tertinggal, Terpencil dan Pulau Terluar Regulasi : Permen PUPR Nomor 3/PRT/M/2018 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum Jenis Bantuan : Jalan, Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle), jaringan Sistem Penyediaan Air Minum Penerima Bantuan : MBR (sesuai dengan MBR Kelompok Sasaran Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi) UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman PP No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 18

19. 19 ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PERUMAHAN OLEH DITJEN PERUMAHAN Renstra Renja DIPA Serah Terima Aset Evaluasi Verifikasi Persiapan Pelaksanaan Usulan Bantuan Lokasi Pelaksanaan Pelaksanaan Pemantauan DIT. SSPP DIT. TEKNIS PENGUSUL BANTUAN PERUMAHAN 8 7 6 4 5 2 1 Pemanfaatan SIBARU 3 Penyiapan Dokumen Serah Terima Aset 9 10 11 SETDITJEN 12

20. KERANGKA PENDANAAN 03

21. Pagu 2020-2024 Rp 54,37 Triliun Dukungan Manajemen dan Output Non-Fisik Lainnya Rp 3,29 T Pembangunan Rumah Susun Rp 18,48 T* 51.300 Unit* *) Termasuk pembayaran AP KPBU Rumah Swadaya Rp 26,65 T 813.600 Unit Bantuan PSU Rumah Umum Rp 3,89 T 262.300 Unit Pembangunan Rumah Khusus Rp 2,06 T 10.000 Unit PAGU OUTPUT DITJEN PERUMAHAN 2020-2024 21

22. Pagu 2020 Rp 7,53 Triliun Dukungan Manajemen dan Output Non-Fisik Lainnya Rp 0,36 T Pembangunan Rumah Susun Rp 1,56 T* 1.640 Unit* *) Termasuk pembayaran AP KPBU Rumah Swadaya Rp 4,95 T 181.500 Unit Bantuan PSU Rumah Umum Rp 0,14 T 8.545 Unit Pembangunan Rumah Khusus Rp 0,52 T 2.648 Unit PAGU OUTPUT DITJEN PERUMAHAN 2020 22

23. PAGU OUTPUT DITJEN PERUMAHAN 2021 Pagu 2021 Rp 8,75 Triliun Dukungan Manajemen dan Output Non-Fisik Lainnya Rp 0,60 T Pembangunan Rumah Susun Rp 3,30 T* 4.200 Unit* *) Termasuk pembayaran AP KPBU Rumah Swadaya Rp 3,94 T 118.650 Unit Bantuan PSU Rumah Umum Rp 0,20 T 12.000 Unit Pembangunan Rumah Khusus Rp 0,71 T 3.332 Unit 23

27. CASCADING INDIKATOR KINERJA IKK2 Tingkat pelaksanaan fasilitasi bantuan PSU pada rumah umum bagi MBR IKK1 Tingkat ketersediaan dokumen kebijakan, perencanaan, dan kemitraan penyelenggaraan perumahan IKK4 Tingkat ketersediaan rumah khusus IKK5 Tingkat fasilitasi rumah swadaya bagi MBR IKK3 Tingkat ketersediaan rumah susun SS 3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau IKSP Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU IKSP Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni IKK6 Tingkat kepatuhan internal penyelenggaraan pembangunan perumahan SK1 Meningkatnya layanan sistem dan strategi penyelenggaraan perumahan yang terpadu SK2 Meningkatnya ketersediaan rumah umum yang layak huni melalui bantuan stimulan PSU bagi MBR SK3 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan rumah susun SK4 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan rumah khusus SK5 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni melalui fasilitasi rumah swadaya bagi MBR SK6 Meningkatnya kepatuhan internal dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan IKSS Tingkat Pemenuhan Rumah Layak Huni SP Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN IKK Persentase peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan SK Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya ISS Tingkat kualitas tata kelola administrasi Kementerian PUPR SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Penyelenggaraan Perumahan IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen 27

28. TERIMA KASIH

01. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2020-2024 (Roem Indraningsih, ST, MT).pdf

Esté a ler uma amostra.

Confira estes a seguir

01. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2020-2024 (Roem Indraningsih, ST, MT).pdf

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a 01. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2020-2024 (Roem Indraningsih, ST, MT).pdf (20)

Mais recentes (20)