SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
STRUKTUR APBD
     Terdiri dari:


PENDAPATAN DAERAH

 BELANJA DAERAH

   PEMBIAYAAN
BENTUK DAN SUSUNAN APBD
PENDAPATAN DAERAH
 PENDAPATAN ASLI DAERAH
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
BELANJA DAERAH
APARATUR DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK
BELANJA ADMINISTRASI UMUM
Belanja Pegawai/ Personalia
Belanja Barang/ Jasa
Belanja Perjalanan
Belanja Pemeliharaan
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Belanja Pegawai/ Personalia
Belanja Barang/ Jasa
Belanja Perjalanan
Belanja Pemeliharaan
BELANJA MODAL PEMBANGUNAN
…..bersmbng
BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN
         BELANJA TIDAK TERSANGKA

       SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN
MBIAYAAN
ERIMAAN DAER     AH
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
 fer dari Dana Cadangan
rimaan Pinjaman dan Obligasi
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan
GELUAR DAERAH
          AN
 fer ke Dana Cadangan
ertaan Modal
bayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
LAMA         PERBEDAAN
• Meliputi Dana DESENTRALISASI, DEKONSENTRAS
 TUGAS PEMBANTUAN
• Asas Anggaran BERIMBANG dan DINAMIS
• Tidak ada Pos PEMBIAYAAN


 BARU
 • Hanya mencakup Dana Desentralisasi
 • Asas Anggaran SURPLUS - DEFISIT
 • Pos Pembiayaan berupa PENERIMAAN DAERAH
  dan PENGELUARAN DAERAH
PERBEDAAN
LAMA
• Pendapatan dari Pemerintah Atasan berupa
SUBSIDI, BANTUAN atau GANJARAN



 BARU
 • Pendapatan dari Pemerintah Atasan berupa
 DANA PERIMBANGAN yang terdiri atas:
 BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK, DAU dan
 DAK.
PERBEDAAN
LAMA
• Belanja Daerah terdiri dari
BELANJA RUTIN dan BELANJA PEMBANGUNAN



    BARU
    • Belanja   Daerah terdiri dari
    BELANJA     ADMINISTRASI UMUM
    BELANJA     OPERASI DAN PEMELIHARAAN
    BELANJA     MODAL

    • Masing-masing dibagi ke dalam
    BELANJA APARATUR DAN PELAYANAN PUBLI
LAMA
             PERBEDAAN
• Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan
Penerimaan Pinjaman diperlakukan sebagai
PENDAPATAN DAERAH

• Pembayaran Pinjaman diperlakukan sebagai
BELANJA DAERAH

    BARU
    • Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan
    Penerimaan Pinjaman diperlakukan sebagai
    PEMBIAYAAN berupa PENERIMAAN DAERAH

    • Pembayaran Pinjaman diperlakukan sebagai
    PEMBIAYAAN berupa PENGELUARAN DAERAH
BAGAN REKENING
X   XX   XX   X   X   XX   XXX

                                  Pos
                                 Bidang Pemerintahan
                                  Unit Organisasi
                                  Kelompok

                                   Jenis
                                  Obyek
                                   Rincian Obyek
JENIS KODE REKENING POS

2 XX XXXX X   X XX XXX   X




1 = PENDAPATAN
2 = BELANJA
3 = PEMBIAYAAN
4 = AKTIVA
5 = UTANG
6 = EKUITAS
JENIS KODE REKENING BIDANG PEMERINTAHAN

 2   11 XXXX X   X XX XXX   X



     01 = BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN
     02 = BIDANG PERTANIAN
     03 = BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN
     00
     00
     00
     11 = BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
     00
     00
     00
     21 = BIDANG PERTANAHAN
JENIS KODE REKENING UNIT ORGANISASI

2   11   01   X   X XX XXX   X



         01 = DINAS PENDIDIKAN
         02 = DINAS KEBUDAYAAN
         03 = SD / MI.
         04 = SLTP / KEJURUAN / MTs.
         05 = SMU / KEJURUAN / MA.
         06 = PERPUSTAKAAN DAERAH
         07 = MUSEUM DAERAH
JENIS KODE REKENING KELOMPOK

2   11    01   2   X XX XXX   X



               1 = BELANJA ADMINISTRASI UMUM
               2 = B. OPERASI DAN PEMELIHARAAN
               3 = BELANJA MODAL
JENIS KODE REKENING JENIS

2   11   01   2   4   XX XXX   X



              1 = BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
              2 = BELANJA BARANG DAN JASA
              3 = BELANJA PERJALANAN DINAS
              4 = BELANJA PEMELIHARAAN
JENIS KODE REKENING OBJEK

2   11   01    2   4   01 XXX    X



              01 = BI. PEMELHR. BANGUNAN GEDUNG
              02 = BI. PEMELHR. ALAT-ALAT ANGKUTAN
              03 = B.P. ALAT-ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA
              04 = B.P. ALAT-ALAT STUDIO & ALAT KOMUNIKASI
              05 = BI. PEMELHR. BUKU PERPUSTAKAAN
              06 = BI. PEMELHR. ALAT-ALAT PERSENJATAAN
JENIS KODE REKENING RINCIAN OBJEK

2   11   01    2   4   01   01   X



              01 = BI.PEMELHR. BGN.GEDUNG TEMPAT KERJA
              02 = BI.PEMELHR. BGN.GEDUNG TEMPAT TINGGAL
              03 = BI.PEMELHR. BANGUNAN MENARA
              04 = ...........................
JENIS KODE REKENING BELANJA
             APARATUR ATAU PUBLIK

2   11   01   2   4   01   03     1



                                1 = APARATUR DAERAH
                                2 = PELAYANAN PUBLIK
BAGAN REKENING PENDAPATAN

  1   XX XXXX X          X    XX   XXX
                                         KODE BIDANG
                                         PEMERINTAHAN DAN UNIT
                                         ORGANISASI SEBAGAIMANA
                                         TERCANTUM DALAM
                                         LAMPIRAN I
 KODE POS PENDAPATAN
 ADALAH ANGKA 1
                                         KODE JENIS PENDAPATAN
                                         TERKAIT DENGAN
                                         KELOMPOKNYA, MISAL
KODE KELOMPOK PENDAPATAN                 ANGKA 1 UNTUK KELOMPOK
ADALAH ANGKA 1 UNTUK                     PAD ADALAH PAJAK DAERAH,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN              DAN SETERUSNYA
SETERUSNYA
 KODE OBYEK PENDAPATAN
 TERKAIT DENGAN JENISNYA,      KODE RINCIAN OBYEK PENDAPATAN
 MISAL ANGKA 1 UNTUK JENIS     TERKAIT DENGAN OBYEK PENDAPATAN,
 PAJAK DAERAH ADALAH PAJAK     MISAL ANGKA 1 UNTUK OBYEK PAJAK
 KENDARAAN BERMOTOR, DAN       KENDARAAN BERMOTOR ADALAH A1:
 SETERUSNYA                    SEDAN, JEEP, STATION WAGON DAN
                               SETERUSNYA
CONTOH REKENING PENDAPATAN

  1     10    01     1     2    01    08


                                           KODE BIDANG
                                           PEMERINTAHAN adalah
 KODE POS untuk                            BIDANG KESEHATAN dan
 PENDAPATAN                                UNIT ORGANISASI adalah
                                           DINAS KESEHATAN

                                           KODE JENIS PENDAPATAN
KODE KELOMPOK PENDAPATAN                   TERKAIT DENGAN
adalah PENDAPATAN ASLI DAERAH              KELOMPOKNYA adalah
                                           RETRIBUSI DAERAH


                                     KODE RINCIAN OBYEK PENDAPATAN
  KODE OBYEK PENDAPATAN              TERKAIT DENGAN OBYEK PENDAPATAN
  TERKAIT DENGAN JENISNYA            adalah LABORATORIUM
  adalah RETRIBUSI PELAYANAN
  KESEHATAN
BAGAN REKENING BELANJA

  2    XX XXXX X        X XX XXX         X
                                               KODE BIDANG
                                               PEMERINTAHAN DAN UNIT
                                               ORGANISASI SEBAGAIMANA
                                               TERCANTUM DALAM
                                               LAMPIRAN I
 KODE POS BELANJA
 ADALAH ANGKA 2                                 KODE JENIS BELANJA
                                                TERKAIT DENGAN
                                                KELOMPOKNYA, MISAL
                                                ANGKA 1 UNTUK KELOMPOK
KODE KELOMPOK BELANJA                           BELANJA ADMINISTRASI
ADALAH ANGKA 1 UNTUK                            UMUM ADALAH BELANJA
BELANJA ADMINISTRASI UMUM,                      PEGAWAI/PERSONALIA, DAN
DAN SETERUSNYA                                  SETERUSNYA
                              KODE RINCIAN OBYEK
KODE OBYEK BELANJA TERKAIT    BELANJA                   KODE BAGIAN
DENGAN JENISNYA, MISAL        TERKAIT DENGAN OBYEK      BELANJA, 1 ADALAH
ANGKA 1 UNTUK JENIS BELANJA   BELANJA, MISAL ANGKA 1    BELANJA APARATUR
PEGAWAI ADALAH GAJI DAN       UNTUK OBYEK GAJI DAN      DAN 2 ADALAH
TUNJANGAN, DAN                TUNJANGAN ADALAH          BELANJA PELAYANAN
SETERUSNYA                    GAJI POKOK DAN            PUBLIK
                              SETERUSNYA
CONTOH REKENING BELANJA

  2     10    01      2       2   02   04      2


                                                   KODE BIDANG
                                                   PEMERINTAHAN adalah
 KODE POS untuk                                    BIDANG KESEHATAN dan
 BELANJA                                           UNIT ORGANISASI adalah
                                                   DINAS KESEHATAN


KODE KELOMPOK BELANJA                              KODE JENIS BELANJA
adalah BELANJA OPERASI                             TERKAIT DENGAN
DAN PEMELIHARAAN                                   KELOMPOKNYA adalah
                                                   BELANJA BARANG DAB JASA
                                  KODE RINCIAN
                                  OBYEK
 KODE OBYEK BELANJA
                                  BELANJA                   KODE BAGIAN
 TERKAIT DENGAN
                                  TERKAIT                   BELANJA adalah
 JENISNYA adalah BIAYA JASA
                                  DENGAN                    BELANJA PELAYANAN
 PIHAK KE TIGA
                                  OBYEK                     PUBLIK
                                  BELANJA adalah
                                  DEKORASI
BAGAN REKENING PEMBIAYAAN

  3   XX XXXX X          X     XX
                                             KODE BIDANG
                                             PEMERINTAHAN DAN UNIT
                                             ORGANISASI SEBAGAIMANA
                                             TERCANTUM DALAM
KODE POS PEMBIAYAAN                          LAMPIRAN I
ADALAH ANGKA 3
                                             KODE JENIS PEMBIAYAAN
                                             TERKAIT DENGAN
                                             KELOMPOKNYA, MISAL
KODE KELOMPOK PEMBIAYAAN                     ANGKA 3 UNTUK KELOMPOK
ADALAH 1 PENERIMAAN DAERAH                   PENERIMAAN DAERAH
 DAN PENGELUARAN DAERAH                      ADALAH PENERIMAAN
                                             PINJAMAN, DAN
                                             SETERUSNYA

      KODE OBYEK PEMBIAYAAN TERKAIT DENGAN JENISNYA, MISAL ANGKA 1
        UNTUK JENIS PENERIMAAN PINJAMAN ADALAH PINJAMAN DALAM
                        NEGERI, DAN SETERUSNYA
CONTOH REKENING PEMBIAYAAN

  3     01       03   1       3     01
                                                 KODE BIDANG
                                                 PEMERINTAHAN adalah
                                                 BIDANG ADMINISTRASI
                                                 UMUM PEMERINTAHAN dan
KODE POS untuk                                   UNIT ORGANISASI adalah
PEMBIAYAAN                                       SEKRETARIAT DAERAH


                                                KODE JENIS PEMBIAYAAN
       KODE KELOMPOK                            TERKAIT DENGAN
       PEMBIAYAAN adalah                        KELOMPOKNYA adalah
       PENERIMAAN DAERAH                        PENERIMAAN PINJAMAN
                                                DAN OBLIGASI



                          KODE OBYEK PEMBIAYAAN
                          TERKAIT DENGAN JENISNYA
                          adalah PINJAMAN PINJAMAN
                          DALAM NEGERI
SUSUNAN DAN DESKRIPSI
   REKENING PENDAPATAN DAERAH
• KELOMPOK PENDAPATAN DAERAH TERDIRI ATAS:
  PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-
  LAIN PENDAPATAN YANG SAH

• PENDAPATAN ASLI DAERAH ADALAH SEMUA PENERIMAAN
  DAERAH YANG BERASAL DARI SUMBER EKONOMI DAERAH
  ASLI

• DANA PERIMBANGAN ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI
  PENERIMAAN APBN YANG DIALOKASIKAN KEPADA DAERAH
  UNTUK MEMBIAYAI KEBUTUHAN DAERAH

• LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH ADALAH PENERIMAAN
  LAIN-LAIN YANG BUKAN BERASAL DARI PENDAPATAN ASLI
  DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
SUSUNAN DAN DESKRIPSI
     REKENING BELANJA DAERAH
• BAGIAN BELANJA DAERAH TERDIRI ATAS:
  APARATUR DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

• BELANJA APARATUR DAERAH ADALAH BELANJA
  YANG MANFAATNYA CENDERUNG ATAU LEBIH
  BESAR DINIKMATI OLEH APARATUR ATAU SECARA
  TIDAK LANGSUNG DINIKMATI OLEH MASYARAKAT/
  PUBLIK

• BELANJA PELAYANAN PUBLIK ADALAH BELANJA
  YANG MANFAATNYA CENDERUNG ATAU LEBIH
  BESAR ATAU SECARA LANGSUNG DINIKMATI OLEH
  MASYARAKAT/PUBLIK
BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN
BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN
              Pasal 8
              Pasal 8

 BAGI HASIL PENDATAN PROPINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA
BAGI HASIL PENDATAN PROPINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA
 ATAU PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA KEPADA PEMERINTAH
ATAU PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA KEPADA PEMERINTAH
 DESA BERDASARKAN
DESA    BERDASARKAN PERATURAN
                     PERATURAN PERUNDANGAN
                                 PERUNDANGAN YANG
                                               YANG
 BERLAKU
BERLAKU

 BANTUAN KEUANGAN LAINNYA DARI PROPINSI KEPADA
BANTUAN KEUANGAN LAINNYA DARI PROPINSI KEPADA
 KAB/KOTA ATAU DARI KAB/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA
KAB/KOTA ATAU DARI KAB/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA
 ATAU KEPADA ORGANISASI SOSIAL ATAU MASYARAKAT
ATAU KEPADA ORGANISASI SOSIAL ATAU MASYARAKAT
 BERDASARKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

DIBERIKAN LANGSUNG, TANPA : :
DIBERIKAN LANGSUNG, TANPA
 Adanya imbalan barang dan jasa  Transaksi
 Adanya imbalan barang dan jasa  Transaksi
 Penerimaan kembali dimasa yad  Piutang
 Penerimaan kembali dimasa yad  Piutang
 Adanya hasil  peyertaan modal/Investasi
 Adanya hasil  peyertaan modal/Investasi
BELANJA TIDAK TERSANGKA
                       ( Pasal 7 )



                  • BENCANA ALAM


                  • BENCANA SOSIAL         Penyediaan
BELANJA                                     sarana dan
TIDAK                                       prasarana
TERSANGKA        • Pengeluaran Lainnya   pelayanan masy,
                   Sangat Diperlukan     anggaran belum
                     dalam Rangka            tersedia
                    Penyelenggaraan
                 Pemerintahan Daerah
                                           Pengembalian
                                          atas kelebihan
                                          penerimaan yg
                                         terjadi dlm TA yg
                                           telah ditutup
DANA DEPRESIASI
                        ( Pasal 13 & 14 )

              DASAR PEMBENTUKAN :
              Depresiasi Aktiva Tetap selain tanah dpt digunakan
              utk pembentukan Dana depresiasi dengan
              Metode Garis Lurus berdasar Umur Ekonomis

              DIGUNAKAN UTK :
              Penggantian Aset pd akhir masa umum ekonomisnya


              PEMBENTUKAN :
              Sesuai kemampuan Daerah
Daerah dpt
membentuk
              DITETAPKAN DNG : Keputusan KDH
   DANA       (Tujuan, besaran, Jenis Penggantian Aktiva Tetap
 DEPRESIASI    yg dibiayai dari Dana Depresiasi dan Sumber Dana)


                                        PENGISIAN :
                                        Dalam Pok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran
                                        Daerah, Obyek Kedana Depresiasi
                   PENGANGGARAN
                                        PENGGUNAAN :
                                        • Pok Pemby, jns PENDA, oby Transfer
                                          dr Dana Depresiasi
                                        • Bagian, pok & jenis B. Modal
SUSUNAN DAN DESKRIPSI
     REKENING BELANJA DAERAH

• BAGIAN BELANJA APARATUR DAERAH DAN
  PELAYANAN PUBLIK MASING-MASING SATUAN
  KERJA TERDIRI DARI:
 - BELANJA ADMINISTRASI UMUM
 - BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
 - BELANJA MODAL

• SELAIN BELANJA ADMINISTRASI UMUM, BELANJA
  OPERASI DAN PEMELIHARAAN, SERTA BELANJA
  MODAL – SUSUNAN BELANJA DAERAH JUGA
  MENCAKUP BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN
  KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERSANGKA
SUSUNAN DAN DESKRIPSI
      REKENING BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK TERSANGKA
SEMUA PENGELUARAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN
TIDAK TERSANGKA DAN KEGIATAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA
MISAL, BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL
DAN PENGELUARAN LAINNYA YANG SANGAT DIPERLUKAN
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH:
• PENGELUARAN UNTUK PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
  LANGSUNG DENGAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG
  ANGGARANNYA TIDAK TERSEDIA DALAM TAHUN ANGGARAN YANG
  BERSANGKUTAN

• PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN YANG TERJADI
  DALAM TAHUN ANGGARAN YANG TELAH DITUTUP DENGAN DI
  DUKUNG OLEH BUKTI-BUKTI YANG SAH
SUSUNAN DAN DESKRIPSI
         REKENING PEMBIAYAAN
KELOMPOK PEMBIAYAAN TERDIRI ATAS: PENERIMAAN DAERAH
DAN PENGELUARAN DAERAH
PEMBIAYAAN ADALAH TRANSAKSI KEUANGAN DAERAH YANG
DIMAKSUDKAN UNTUK MENUTUP SELISIH ANTARA
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMBIAYAAN BERUPA PENERIMAAN DAERAH ANTARA LAIN
TERDIRI ATAS: SISA PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU,
PENERIMAAN PINJAMAN/OBLIGASI, TRANSFER DARI DANA
CADANGAN, PENERIMAAN PIUTANG, DAN HASIL PENJUALAN
ASET DAERAH YANG DIPISAHKAN
PEMBIAYAAN BERUPA PENGELUARAN DAERAH ANTARA LAIN
TERDIRI ATAS: TRANSFER KE DANA CADANGAN, PEMBAYARAN
UTANG/PINJAMAN, PENYERTAAN MODAL/INVESTASI, DAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN.
PEMBIAYAAN
                                       Pasal 10


    Transaksi Keuda utk memanfatkan atau menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja




                        SUMBER PEMBIAYAAN
                            Lampiran V



PENERIMAAN DAERAH                                       PENGELUARAN DAERAH

 Sisa lebih Perhit. Anggaran Tahun yang          Transfer ke Dana Cadangan
  Lalu                                            Penyertaan Modal
 Transfer dari Dana Cadangan                     Pembayaran Hutang yang Jatuh
 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi                 Tempo
 Hasil Penjualan Aset Daerah yang                Sisa Lebih Perhitungan Angg TH
  Dipisahkan                                       Berjalan
SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN
                                    Pasal 9


                                      SURPLUS & DEFISIT
                                         ANGGARAN

         SELISIH ANTARA ANGGARAN PENDAPATAN
                DENGAN BELANJA DAERAH



             SURPLUS                                       DEFISIT


Dimanfaatkan :                                Dibiayai al. dr :

•   Tranfer ke Dana Cadangan                  • Sisa Lebih Perhit Angg Thn
•   Pembayaran Pokok Hutang                       Lalu
•   Penyertaan Modal (investasi)              •   Pinjaman Daerah
•   Sisa Perhitungan TH Berkenaan             •   Penjualan Obligasi Daerah
                                              •   Hasil Penjualan Barang Milik
                                                  Daerah yang Dipisahkan
                                              •   Transfer dari Dana Cadangan
DANA CADANGAN
                             ( Pasal 11 & 12 )

                                                              TUJUAN
             DANA CADANGAN
          Dana yg disisihkan untuk
                                                             BESARAN
          pembiayaan kebutuhan yg
          memerlukan Dana Besar &        Ditetapkan
PEMDA
          tdk dpt dibebankan dalam                           SBR DANA
                                         Dng PERDA
          1 (satu) Tahun Aanggaran
                                                            JENIS PROG/
                                                             KEGIATAN



         SUMBER DANA                 PENGANGGARAN

 Kontribusi Tahunan penerimaan                        PENGISIAN
 APBD, Kecuali DAK, Pinjaman             Dalam Pok Pembiayaan, Jenis
 Daerah, Dana Darurat                    Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke
                                         Dana Cadangan

                                                      PENGGUNAAN
                                          Pd Kelompok Pembiayaan, jenis
                                           Penerimaan Dana Cadangan pada
                                           Obyek Transfer dr Dana Cadangan
                                          Pd Bagian,klmpok & Jenis Bel Modal
PINJAMAN DAERAH
                                 Pasal 15,16

     Semua transaksi yg mengakibatkan Pemerintah Daerah
          menerima dr pihak lain sejumlah uang dan berkewajiban
                           membayar kembali


          PENGANGGARAN PINJAMAN DAERAH


                    PROG & KEGIATAN
                                                              BUNGA, DENDA,
  PENERIMAAN        Bag, pok, jenis, obyek &                    BIAYA ADM
   PINJAMAN         rincian oby blj sesuai                     PINJAMAN YG
                    penggunaan Pinjaman                       AKAN DIBAYAR
• Pokok Pembiy
• Jenis Pener DAE                              PINJAMAN YG    Bagian, kelompok,
• Oby Pinjm dan                                JATUH TEMPO    jenis Belanja Adm
  Obligasi sesuai                                             Umum, obyek
                                          Pok pemby, jenis    bunga, denda &
  dng jml yg akan
                                          pengel drh, obyek   rincian obyek
  diterima dalam
                                          pembayaran pokok    Bunga & denda
  TA berkenaan                                                Pinjaman Daerah
                                          pinjaman

More Related Content

What's hot

Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifTeori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifDadang Solihin
 
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesiaTugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesiasiti aisah
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Oswar Mungkasa
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikDian Herdiana
 
Konsep Reinventing Government Kelompok 1
Konsep Reinventing Government Kelompok 1Konsep Reinventing Government Kelompok 1
Konsep Reinventing Government Kelompok 1Putri Yulia
 
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Universitas Pakuan
 
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangFachrul Kardiman
 

What's hot (20)

Keuangan negara
Keuangan negaraKeuangan negara
Keuangan negara
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis KomparatifTeori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
Teori-teori Pembangunan: Sebuah Analisis Komparatif
 
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesiaTugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
Tugas 2. ppt sejarah perekonomian indonesia
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Paradigma Pembangunan
Paradigma PembangunanParadigma Pembangunan
Paradigma Pembangunan
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
Urbanisasi
UrbanisasiUrbanisasi
Urbanisasi
 
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
 
Konsep Reinventing Government Kelompok 1
Konsep Reinventing Government Kelompok 1Konsep Reinventing Government Kelompok 1
Konsep Reinventing Government Kelompok 1
 
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Pad...
 
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang
 

Struktur apbd

  • 1. STRUKTUR APBD Terdiri dari: PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN
  • 2. BENTUK DAN SUSUNAN APBD PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH BELANJA DAERAH APARATUR DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK BELANJA ADMINISTRASI UMUM Belanja Pegawai/ Personalia Belanja Barang/ Jasa Belanja Perjalanan Belanja Pemeliharaan BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Belanja Pegawai/ Personalia Belanja Barang/ Jasa Belanja Perjalanan Belanja Pemeliharaan BELANJA MODAL PEMBANGUNAN …..bersmbng
  • 3. BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN BELANJA TIDAK TERSANGKA SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN MBIAYAAN ERIMAAN DAER AH Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu fer dari Dana Cadangan rimaan Pinjaman dan Obligasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan GELUAR DAERAH AN fer ke Dana Cadangan ertaan Modal bayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
  • 4. LAMA PERBEDAAN • Meliputi Dana DESENTRALISASI, DEKONSENTRAS TUGAS PEMBANTUAN • Asas Anggaran BERIMBANG dan DINAMIS • Tidak ada Pos PEMBIAYAAN BARU • Hanya mencakup Dana Desentralisasi • Asas Anggaran SURPLUS - DEFISIT • Pos Pembiayaan berupa PENERIMAAN DAERAH dan PENGELUARAN DAERAH
  • 5. PERBEDAAN LAMA • Pendapatan dari Pemerintah Atasan berupa SUBSIDI, BANTUAN atau GANJARAN BARU • Pendapatan dari Pemerintah Atasan berupa DANA PERIMBANGAN yang terdiri atas: BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK, DAU dan DAK.
  • 6. PERBEDAAN LAMA • Belanja Daerah terdiri dari BELANJA RUTIN dan BELANJA PEMBANGUNAN BARU • Belanja Daerah terdiri dari BELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN BELANJA MODAL • Masing-masing dibagi ke dalam BELANJA APARATUR DAN PELAYANAN PUBLI
  • 7. LAMA PERBEDAAN • Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Penerimaan Pinjaman diperlakukan sebagai PENDAPATAN DAERAH • Pembayaran Pinjaman diperlakukan sebagai BELANJA DAERAH BARU • Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Penerimaan Pinjaman diperlakukan sebagai PEMBIAYAAN berupa PENERIMAAN DAERAH • Pembayaran Pinjaman diperlakukan sebagai PEMBIAYAAN berupa PENGELUARAN DAERAH
  • 8. BAGAN REKENING X XX XX X X XX XXX Pos Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Kelompok Jenis Obyek Rincian Obyek
  • 9. JENIS KODE REKENING POS 2 XX XXXX X X XX XXX X 1 = PENDAPATAN 2 = BELANJA 3 = PEMBIAYAAN 4 = AKTIVA 5 = UTANG 6 = EKUITAS
  • 10. JENIS KODE REKENING BIDANG PEMERINTAHAN 2 11 XXXX X X XX XXX X 01 = BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN 02 = BIDANG PERTANIAN 03 = BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN 00 00 00 11 = BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 00 00 00 21 = BIDANG PERTANAHAN
  • 11. JENIS KODE REKENING UNIT ORGANISASI 2 11 01 X X XX XXX X 01 = DINAS PENDIDIKAN 02 = DINAS KEBUDAYAAN 03 = SD / MI. 04 = SLTP / KEJURUAN / MTs. 05 = SMU / KEJURUAN / MA. 06 = PERPUSTAKAAN DAERAH 07 = MUSEUM DAERAH
  • 12. JENIS KODE REKENING KELOMPOK 2 11 01 2 X XX XXX X 1 = BELANJA ADMINISTRASI UMUM 2 = B. OPERASI DAN PEMELIHARAAN 3 = BELANJA MODAL
  • 13. JENIS KODE REKENING JENIS 2 11 01 2 4 XX XXX X 1 = BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 2 = BELANJA BARANG DAN JASA 3 = BELANJA PERJALANAN DINAS 4 = BELANJA PEMELIHARAAN
  • 14. JENIS KODE REKENING OBJEK 2 11 01 2 4 01 XXX X 01 = BI. PEMELHR. BANGUNAN GEDUNG 02 = BI. PEMELHR. ALAT-ALAT ANGKUTAN 03 = B.P. ALAT-ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA 04 = B.P. ALAT-ALAT STUDIO & ALAT KOMUNIKASI 05 = BI. PEMELHR. BUKU PERPUSTAKAAN 06 = BI. PEMELHR. ALAT-ALAT PERSENJATAAN
  • 15. JENIS KODE REKENING RINCIAN OBJEK 2 11 01 2 4 01 01 X 01 = BI.PEMELHR. BGN.GEDUNG TEMPAT KERJA 02 = BI.PEMELHR. BGN.GEDUNG TEMPAT TINGGAL 03 = BI.PEMELHR. BANGUNAN MENARA 04 = ...........................
  • 16. JENIS KODE REKENING BELANJA APARATUR ATAU PUBLIK 2 11 01 2 4 01 03 1 1 = APARATUR DAERAH 2 = PELAYANAN PUBLIK
  • 17. BAGAN REKENING PENDAPATAN 1 XX XXXX X X XX XXX KODE BIDANG PEMERINTAHAN DAN UNIT ORGANISASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN I KODE POS PENDAPATAN ADALAH ANGKA 1 KODE JENIS PENDAPATAN TERKAIT DENGAN KELOMPOKNYA, MISAL KODE KELOMPOK PENDAPATAN ANGKA 1 UNTUK KELOMPOK ADALAH ANGKA 1 UNTUK PAD ADALAH PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DAN SETERUSNYA SETERUSNYA KODE OBYEK PENDAPATAN TERKAIT DENGAN JENISNYA, KODE RINCIAN OBYEK PENDAPATAN MISAL ANGKA 1 UNTUK JENIS TERKAIT DENGAN OBYEK PENDAPATAN, PAJAK DAERAH ADALAH PAJAK MISAL ANGKA 1 UNTUK OBYEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN KENDARAAN BERMOTOR ADALAH A1: SETERUSNYA SEDAN, JEEP, STATION WAGON DAN SETERUSNYA
  • 18. CONTOH REKENING PENDAPATAN 1 10 01 1 2 01 08 KODE BIDANG PEMERINTAHAN adalah KODE POS untuk BIDANG KESEHATAN dan PENDAPATAN UNIT ORGANISASI adalah DINAS KESEHATAN KODE JENIS PENDAPATAN KODE KELOMPOK PENDAPATAN TERKAIT DENGAN adalah PENDAPATAN ASLI DAERAH KELOMPOKNYA adalah RETRIBUSI DAERAH KODE RINCIAN OBYEK PENDAPATAN KODE OBYEK PENDAPATAN TERKAIT DENGAN OBYEK PENDAPATAN TERKAIT DENGAN JENISNYA adalah LABORATORIUM adalah RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
  • 19. BAGAN REKENING BELANJA 2 XX XXXX X X XX XXX X KODE BIDANG PEMERINTAHAN DAN UNIT ORGANISASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN I KODE POS BELANJA ADALAH ANGKA 2 KODE JENIS BELANJA TERKAIT DENGAN KELOMPOKNYA, MISAL ANGKA 1 UNTUK KELOMPOK KODE KELOMPOK BELANJA BELANJA ADMINISTRASI ADALAH ANGKA 1 UNTUK UMUM ADALAH BELANJA BELANJA ADMINISTRASI UMUM, PEGAWAI/PERSONALIA, DAN DAN SETERUSNYA SETERUSNYA KODE RINCIAN OBYEK KODE OBYEK BELANJA TERKAIT BELANJA KODE BAGIAN DENGAN JENISNYA, MISAL TERKAIT DENGAN OBYEK BELANJA, 1 ADALAH ANGKA 1 UNTUK JENIS BELANJA BELANJA, MISAL ANGKA 1 BELANJA APARATUR PEGAWAI ADALAH GAJI DAN UNTUK OBYEK GAJI DAN DAN 2 ADALAH TUNJANGAN, DAN TUNJANGAN ADALAH BELANJA PELAYANAN SETERUSNYA GAJI POKOK DAN PUBLIK SETERUSNYA
  • 20. CONTOH REKENING BELANJA 2 10 01 2 2 02 04 2 KODE BIDANG PEMERINTAHAN adalah KODE POS untuk BIDANG KESEHATAN dan BELANJA UNIT ORGANISASI adalah DINAS KESEHATAN KODE KELOMPOK BELANJA KODE JENIS BELANJA adalah BELANJA OPERASI TERKAIT DENGAN DAN PEMELIHARAAN KELOMPOKNYA adalah BELANJA BARANG DAB JASA KODE RINCIAN OBYEK KODE OBYEK BELANJA BELANJA KODE BAGIAN TERKAIT DENGAN TERKAIT BELANJA adalah JENISNYA adalah BIAYA JASA DENGAN BELANJA PELAYANAN PIHAK KE TIGA OBYEK PUBLIK BELANJA adalah DEKORASI
  • 21. BAGAN REKENING PEMBIAYAAN 3 XX XXXX X X XX KODE BIDANG PEMERINTAHAN DAN UNIT ORGANISASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KODE POS PEMBIAYAAN LAMPIRAN I ADALAH ANGKA 3 KODE JENIS PEMBIAYAAN TERKAIT DENGAN KELOMPOKNYA, MISAL KODE KELOMPOK PEMBIAYAAN ANGKA 3 UNTUK KELOMPOK ADALAH 1 PENERIMAAN DAERAH PENERIMAAN DAERAH DAN PENGELUARAN DAERAH ADALAH PENERIMAAN PINJAMAN, DAN SETERUSNYA KODE OBYEK PEMBIAYAAN TERKAIT DENGAN JENISNYA, MISAL ANGKA 1 UNTUK JENIS PENERIMAAN PINJAMAN ADALAH PINJAMAN DALAM NEGERI, DAN SETERUSNYA
  • 22. CONTOH REKENING PEMBIAYAAN 3 01 03 1 3 01 KODE BIDANG PEMERINTAHAN adalah BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN dan KODE POS untuk UNIT ORGANISASI adalah PEMBIAYAAN SEKRETARIAT DAERAH KODE JENIS PEMBIAYAAN KODE KELOMPOK TERKAIT DENGAN PEMBIAYAAN adalah KELOMPOKNYA adalah PENERIMAAN DAERAH PENERIMAAN PINJAMAN DAN OBLIGASI KODE OBYEK PEMBIAYAAN TERKAIT DENGAN JENISNYA adalah PINJAMAN PINJAMAN DALAM NEGERI
  • 23. SUSUNAN DAN DESKRIPSI REKENING PENDAPATAN DAERAH • KELOMPOK PENDAPATAN DAERAH TERDIRI ATAS: PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH • PENDAPATAN ASLI DAERAH ADALAH SEMUA PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI SUMBER EKONOMI DAERAH ASLI • DANA PERIMBANGAN ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN APBN YANG DIALOKASIKAN KEPADA DAERAH UNTUK MEMBIAYAI KEBUTUHAN DAERAH • LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH ADALAH PENERIMAAN LAIN-LAIN YANG BUKAN BERASAL DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
  • 24. SUSUNAN DAN DESKRIPSI REKENING BELANJA DAERAH • BAGIAN BELANJA DAERAH TERDIRI ATAS: APARATUR DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK • BELANJA APARATUR DAERAH ADALAH BELANJA YANG MANFAATNYA CENDERUNG ATAU LEBIH BESAR DINIKMATI OLEH APARATUR ATAU SECARA TIDAK LANGSUNG DINIKMATI OLEH MASYARAKAT/ PUBLIK • BELANJA PELAYANAN PUBLIK ADALAH BELANJA YANG MANFAATNYA CENDERUNG ATAU LEBIH BESAR ATAU SECARA LANGSUNG DINIKMATI OLEH MASYARAKAT/PUBLIK
  • 25. BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN Pasal 8 Pasal 8 BAGI HASIL PENDATAN PROPINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA BAGI HASIL PENDATAN PROPINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA ATAU PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA KEPADA PEMERINTAH ATAU PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA BERDASARKAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANGAN PERUNDANGAN YANG YANG BERLAKU BERLAKU BANTUAN KEUANGAN LAINNYA DARI PROPINSI KEPADA BANTUAN KEUANGAN LAINNYA DARI PROPINSI KEPADA KAB/KOTA ATAU DARI KAB/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA KAB/KOTA ATAU DARI KAB/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA ATAU KEPADA ORGANISASI SOSIAL ATAU MASYARAKAT ATAU KEPADA ORGANISASI SOSIAL ATAU MASYARAKAT BERDASARKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIBERIKAN LANGSUNG, TANPA : : DIBERIKAN LANGSUNG, TANPA  Adanya imbalan barang dan jasa  Transaksi  Adanya imbalan barang dan jasa  Transaksi  Penerimaan kembali dimasa yad  Piutang  Penerimaan kembali dimasa yad  Piutang  Adanya hasil  peyertaan modal/Investasi  Adanya hasil  peyertaan modal/Investasi
  • 26. BELANJA TIDAK TERSANGKA ( Pasal 7 ) • BENCANA ALAM • BENCANA SOSIAL Penyediaan BELANJA sarana dan TIDAK prasarana TERSANGKA • Pengeluaran Lainnya pelayanan masy, Sangat Diperlukan anggaran belum dalam Rangka tersedia Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengembalian atas kelebihan penerimaan yg terjadi dlm TA yg telah ditutup
  • 27. DANA DEPRESIASI ( Pasal 13 & 14 ) DASAR PEMBENTUKAN : Depresiasi Aktiva Tetap selain tanah dpt digunakan utk pembentukan Dana depresiasi dengan Metode Garis Lurus berdasar Umur Ekonomis DIGUNAKAN UTK : Penggantian Aset pd akhir masa umum ekonomisnya PEMBENTUKAN : Sesuai kemampuan Daerah Daerah dpt membentuk DITETAPKAN DNG : Keputusan KDH DANA (Tujuan, besaran, Jenis Penggantian Aktiva Tetap DEPRESIASI yg dibiayai dari Dana Depresiasi dan Sumber Dana) PENGISIAN : Dalam Pok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Kedana Depresiasi PENGANGGARAN PENGGUNAAN : • Pok Pemby, jns PENDA, oby Transfer dr Dana Depresiasi • Bagian, pok & jenis B. Modal
  • 28. SUSUNAN DAN DESKRIPSI REKENING BELANJA DAERAH • BAGIAN BELANJA APARATUR DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK MASING-MASING SATUAN KERJA TERDIRI DARI: - BELANJA ADMINISTRASI UMUM - BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN - BELANJA MODAL • SELAIN BELANJA ADMINISTRASI UMUM, BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN, SERTA BELANJA MODAL – SUSUNAN BELANJA DAERAH JUGA MENCAKUP BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERSANGKA
  • 29. SUSUNAN DAN DESKRIPSI REKENING BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK TERSANGKA SEMUA PENGELUARAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN TIDAK TERSANGKA DAN KEGIATAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA MISAL, BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL DAN PENGELUARAN LAINNYA YANG SANGAT DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH: • PENGELUARAN UNTUK PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LANGSUNG DENGAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG ANGGARANNYA TIDAK TERSEDIA DALAM TAHUN ANGGARAN YANG BERSANGKUTAN • PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN YANG TERJADI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG TELAH DITUTUP DENGAN DI DUKUNG OLEH BUKTI-BUKTI YANG SAH
  • 30. SUSUNAN DAN DESKRIPSI REKENING PEMBIAYAAN KELOMPOK PEMBIAYAAN TERDIRI ATAS: PENERIMAAN DAERAH DAN PENGELUARAN DAERAH PEMBIAYAAN ADALAH TRANSAKSI KEUANGAN DAERAH YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENUTUP SELISIH ANTARA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN BERUPA PENERIMAAN DAERAH ANTARA LAIN TERDIRI ATAS: SISA PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU, PENERIMAAN PINJAMAN/OBLIGASI, TRANSFER DARI DANA CADANGAN, PENERIMAAN PIUTANG, DAN HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG DIPISAHKAN PEMBIAYAAN BERUPA PENGELUARAN DAERAH ANTARA LAIN TERDIRI ATAS: TRANSFER KE DANA CADANGAN, PEMBAYARAN UTANG/PINJAMAN, PENYERTAAN MODAL/INVESTASI, DAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN.
  • 31. PEMBIAYAAN Pasal 10 Transaksi Keuda utk memanfatkan atau menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja SUMBER PEMBIAYAAN Lampiran V PENERIMAAN DAERAH PENGELUARAN DAERAH  Sisa lebih Perhit. Anggaran Tahun yang  Transfer ke Dana Cadangan Lalu  Penyertaan Modal  Transfer dari Dana Cadangan  Pembayaran Hutang yang Jatuh  Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Tempo  Hasil Penjualan Aset Daerah yang  Sisa Lebih Perhitungan Angg TH Dipisahkan Berjalan
  • 32. SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN Pasal 9 SURPLUS & DEFISIT ANGGARAN SELISIH ANTARA ANGGARAN PENDAPATAN DENGAN BELANJA DAERAH SURPLUS DEFISIT Dimanfaatkan : Dibiayai al. dr : • Tranfer ke Dana Cadangan • Sisa Lebih Perhit Angg Thn • Pembayaran Pokok Hutang Lalu • Penyertaan Modal (investasi) • Pinjaman Daerah • Sisa Perhitungan TH Berkenaan • Penjualan Obligasi Daerah • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan • Transfer dari Dana Cadangan
  • 33. DANA CADANGAN ( Pasal 11 & 12 ) TUJUAN DANA CADANGAN Dana yg disisihkan untuk BESARAN pembiayaan kebutuhan yg memerlukan Dana Besar & Ditetapkan PEMDA tdk dpt dibebankan dalam SBR DANA Dng PERDA 1 (satu) Tahun Aanggaran JENIS PROG/ KEGIATAN SUMBER DANA PENGANGGARAN Kontribusi Tahunan penerimaan PENGISIAN APBD, Kecuali DAK, Pinjaman Dalam Pok Pembiayaan, Jenis Daerah, Dana Darurat Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan PENGGUNAAN  Pd Kelompok Pembiayaan, jenis Penerimaan Dana Cadangan pada Obyek Transfer dr Dana Cadangan  Pd Bagian,klmpok & Jenis Bel Modal
  • 34. PINJAMAN DAERAH Pasal 15,16 Semua transaksi yg mengakibatkan Pemerintah Daerah menerima dr pihak lain sejumlah uang dan berkewajiban membayar kembali PENGANGGARAN PINJAMAN DAERAH PROG & KEGIATAN BUNGA, DENDA, PENERIMAAN Bag, pok, jenis, obyek & BIAYA ADM PINJAMAN rincian oby blj sesuai PINJAMAN YG penggunaan Pinjaman AKAN DIBAYAR • Pokok Pembiy • Jenis Pener DAE PINJAMAN YG Bagian, kelompok, • Oby Pinjm dan JATUH TEMPO jenis Belanja Adm Obligasi sesuai Umum, obyek Pok pemby, jenis bunga, denda & dng jml yg akan pengel drh, obyek rincian obyek diterima dalam pembayaran pokok Bunga & denda TA berkenaan Pinjaman Daerah pinjaman