Dokumen tersebut membahas struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah terbagi menjadi belanja aparatur daerah dan pelayanan publik. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran daerah.
1. STRUKTUR APBD
Terdiri dari:
PENDAPATAN DAERAH
BELANJA DAERAH
PEMBIAYAAN
2. BENTUK DAN SUSUNAN APBD
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
BELANJA DAERAH
APARATUR DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK
BELANJA ADMINISTRASI UMUM
Belanja Pegawai/ Personalia
Belanja Barang/ Jasa
Belanja Perjalanan
Belanja Pemeliharaan
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Belanja Pegawai/ Personalia
Belanja Barang/ Jasa
Belanja Perjalanan
Belanja Pemeliharaan
BELANJA MODAL PEMBANGUNAN
…..bersmbng
3. BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN
BELANJA TIDAK TERSANGKA
SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN
MBIAYAAN
ERIMAAN DAER AH
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
fer dari Dana Cadangan
rimaan Pinjaman dan Obligasi
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan
GELUAR DAERAH
AN
fer ke Dana Cadangan
ertaan Modal
bayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
4. LAMA PERBEDAAN
• Meliputi Dana DESENTRALISASI, DEKONSENTRAS
TUGAS PEMBANTUAN
• Asas Anggaran BERIMBANG dan DINAMIS
• Tidak ada Pos PEMBIAYAAN
BARU
• Hanya mencakup Dana Desentralisasi
• Asas Anggaran SURPLUS - DEFISIT
• Pos Pembiayaan berupa PENERIMAAN DAERAH
dan PENGELUARAN DAERAH
5. PERBEDAAN
LAMA
• Pendapatan dari Pemerintah Atasan berupa
SUBSIDI, BANTUAN atau GANJARAN
BARU
• Pendapatan dari Pemerintah Atasan berupa
DANA PERIMBANGAN yang terdiri atas:
BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK, DAU dan
DAK.
6. PERBEDAAN
LAMA
• Belanja Daerah terdiri dari
BELANJA RUTIN dan BELANJA PEMBANGUNAN
BARU
• Belanja Daerah terdiri dari
BELANJA ADMINISTRASI UMUM
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
BELANJA MODAL
• Masing-masing dibagi ke dalam
BELANJA APARATUR DAN PELAYANAN PUBLI
7. LAMA
PERBEDAAN
• Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan
Penerimaan Pinjaman diperlakukan sebagai
PENDAPATAN DAERAH
• Pembayaran Pinjaman diperlakukan sebagai
BELANJA DAERAH
BARU
• Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan
Penerimaan Pinjaman diperlakukan sebagai
PEMBIAYAAN berupa PENERIMAAN DAERAH
• Pembayaran Pinjaman diperlakukan sebagai
PEMBIAYAAN berupa PENGELUARAN DAERAH
8. BAGAN REKENING
X XX XX X X XX XXX
Pos
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Kelompok
Jenis
Obyek
Rincian Obyek
9. JENIS KODE REKENING POS
2 XX XXXX X X XX XXX X
1 = PENDAPATAN
2 = BELANJA
3 = PEMBIAYAAN
4 = AKTIVA
5 = UTANG
6 = EKUITAS
10. JENIS KODE REKENING BIDANG PEMERINTAHAN
2 11 XXXX X X XX XXX X
01 = BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN
02 = BIDANG PERTANIAN
03 = BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN
00
00
00
11 = BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
00
00
00
21 = BIDANG PERTANAHAN
11. JENIS KODE REKENING UNIT ORGANISASI
2 11 01 X X XX XXX X
01 = DINAS PENDIDIKAN
02 = DINAS KEBUDAYAAN
03 = SD / MI.
04 = SLTP / KEJURUAN / MTs.
05 = SMU / KEJURUAN / MA.
06 = PERPUSTAKAAN DAERAH
07 = MUSEUM DAERAH
12. JENIS KODE REKENING KELOMPOK
2 11 01 2 X XX XXX X
1 = BELANJA ADMINISTRASI UMUM
2 = B. OPERASI DAN PEMELIHARAAN
3 = BELANJA MODAL
13. JENIS KODE REKENING JENIS
2 11 01 2 4 XX XXX X
1 = BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
2 = BELANJA BARANG DAN JASA
3 = BELANJA PERJALANAN DINAS
4 = BELANJA PEMELIHARAAN
14. JENIS KODE REKENING OBJEK
2 11 01 2 4 01 XXX X
01 = BI. PEMELHR. BANGUNAN GEDUNG
02 = BI. PEMELHR. ALAT-ALAT ANGKUTAN
03 = B.P. ALAT-ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA
04 = B.P. ALAT-ALAT STUDIO & ALAT KOMUNIKASI
05 = BI. PEMELHR. BUKU PERPUSTAKAAN
06 = BI. PEMELHR. ALAT-ALAT PERSENJATAAN
15. JENIS KODE REKENING RINCIAN OBJEK
2 11 01 2 4 01 01 X
01 = BI.PEMELHR. BGN.GEDUNG TEMPAT KERJA
02 = BI.PEMELHR. BGN.GEDUNG TEMPAT TINGGAL
03 = BI.PEMELHR. BANGUNAN MENARA
04 = ...........................
16. JENIS KODE REKENING BELANJA
APARATUR ATAU PUBLIK
2 11 01 2 4 01 03 1
1 = APARATUR DAERAH
2 = PELAYANAN PUBLIK
17. BAGAN REKENING PENDAPATAN
1 XX XXXX X X XX XXX
KODE BIDANG
PEMERINTAHAN DAN UNIT
ORGANISASI SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM
LAMPIRAN I
KODE POS PENDAPATAN
ADALAH ANGKA 1
KODE JENIS PENDAPATAN
TERKAIT DENGAN
KELOMPOKNYA, MISAL
KODE KELOMPOK PENDAPATAN ANGKA 1 UNTUK KELOMPOK
ADALAH ANGKA 1 UNTUK PAD ADALAH PAJAK DAERAH,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DAN SETERUSNYA
SETERUSNYA
KODE OBYEK PENDAPATAN
TERKAIT DENGAN JENISNYA, KODE RINCIAN OBYEK PENDAPATAN
MISAL ANGKA 1 UNTUK JENIS TERKAIT DENGAN OBYEK PENDAPATAN,
PAJAK DAERAH ADALAH PAJAK MISAL ANGKA 1 UNTUK OBYEK PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, DAN KENDARAAN BERMOTOR ADALAH A1:
SETERUSNYA SEDAN, JEEP, STATION WAGON DAN
SETERUSNYA
18. CONTOH REKENING PENDAPATAN
1 10 01 1 2 01 08
KODE BIDANG
PEMERINTAHAN adalah
KODE POS untuk BIDANG KESEHATAN dan
PENDAPATAN UNIT ORGANISASI adalah
DINAS KESEHATAN
KODE JENIS PENDAPATAN
KODE KELOMPOK PENDAPATAN TERKAIT DENGAN
adalah PENDAPATAN ASLI DAERAH KELOMPOKNYA adalah
RETRIBUSI DAERAH
KODE RINCIAN OBYEK PENDAPATAN
KODE OBYEK PENDAPATAN TERKAIT DENGAN OBYEK PENDAPATAN
TERKAIT DENGAN JENISNYA adalah LABORATORIUM
adalah RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN
19. BAGAN REKENING BELANJA
2 XX XXXX X X XX XXX X
KODE BIDANG
PEMERINTAHAN DAN UNIT
ORGANISASI SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM
LAMPIRAN I
KODE POS BELANJA
ADALAH ANGKA 2 KODE JENIS BELANJA
TERKAIT DENGAN
KELOMPOKNYA, MISAL
ANGKA 1 UNTUK KELOMPOK
KODE KELOMPOK BELANJA BELANJA ADMINISTRASI
ADALAH ANGKA 1 UNTUK UMUM ADALAH BELANJA
BELANJA ADMINISTRASI UMUM, PEGAWAI/PERSONALIA, DAN
DAN SETERUSNYA SETERUSNYA
KODE RINCIAN OBYEK
KODE OBYEK BELANJA TERKAIT BELANJA KODE BAGIAN
DENGAN JENISNYA, MISAL TERKAIT DENGAN OBYEK BELANJA, 1 ADALAH
ANGKA 1 UNTUK JENIS BELANJA BELANJA, MISAL ANGKA 1 BELANJA APARATUR
PEGAWAI ADALAH GAJI DAN UNTUK OBYEK GAJI DAN DAN 2 ADALAH
TUNJANGAN, DAN TUNJANGAN ADALAH BELANJA PELAYANAN
SETERUSNYA GAJI POKOK DAN PUBLIK
SETERUSNYA
20. CONTOH REKENING BELANJA
2 10 01 2 2 02 04 2
KODE BIDANG
PEMERINTAHAN adalah
KODE POS untuk BIDANG KESEHATAN dan
BELANJA UNIT ORGANISASI adalah
DINAS KESEHATAN
KODE KELOMPOK BELANJA KODE JENIS BELANJA
adalah BELANJA OPERASI TERKAIT DENGAN
DAN PEMELIHARAAN KELOMPOKNYA adalah
BELANJA BARANG DAB JASA
KODE RINCIAN
OBYEK
KODE OBYEK BELANJA
BELANJA KODE BAGIAN
TERKAIT DENGAN
TERKAIT BELANJA adalah
JENISNYA adalah BIAYA JASA
DENGAN BELANJA PELAYANAN
PIHAK KE TIGA
OBYEK PUBLIK
BELANJA adalah
DEKORASI
21. BAGAN REKENING PEMBIAYAAN
3 XX XXXX X X XX
KODE BIDANG
PEMERINTAHAN DAN UNIT
ORGANISASI SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM
KODE POS PEMBIAYAAN LAMPIRAN I
ADALAH ANGKA 3
KODE JENIS PEMBIAYAAN
TERKAIT DENGAN
KELOMPOKNYA, MISAL
KODE KELOMPOK PEMBIAYAAN ANGKA 3 UNTUK KELOMPOK
ADALAH 1 PENERIMAAN DAERAH PENERIMAAN DAERAH
DAN PENGELUARAN DAERAH ADALAH PENERIMAAN
PINJAMAN, DAN
SETERUSNYA
KODE OBYEK PEMBIAYAAN TERKAIT DENGAN JENISNYA, MISAL ANGKA 1
UNTUK JENIS PENERIMAAN PINJAMAN ADALAH PINJAMAN DALAM
NEGERI, DAN SETERUSNYA
22. CONTOH REKENING PEMBIAYAAN
3 01 03 1 3 01
KODE BIDANG
PEMERINTAHAN adalah
BIDANG ADMINISTRASI
UMUM PEMERINTAHAN dan
KODE POS untuk UNIT ORGANISASI adalah
PEMBIAYAAN SEKRETARIAT DAERAH
KODE JENIS PEMBIAYAAN
KODE KELOMPOK TERKAIT DENGAN
PEMBIAYAAN adalah KELOMPOKNYA adalah
PENERIMAAN DAERAH PENERIMAAN PINJAMAN
DAN OBLIGASI
KODE OBYEK PEMBIAYAAN
TERKAIT DENGAN JENISNYA
adalah PINJAMAN PINJAMAN
DALAM NEGERI
23. SUSUNAN DAN DESKRIPSI
REKENING PENDAPATAN DAERAH
• KELOMPOK PENDAPATAN DAERAH TERDIRI ATAS:
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-
LAIN PENDAPATAN YANG SAH
• PENDAPATAN ASLI DAERAH ADALAH SEMUA PENERIMAAN
DAERAH YANG BERASAL DARI SUMBER EKONOMI DAERAH
ASLI
• DANA PERIMBANGAN ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI
PENERIMAAN APBN YANG DIALOKASIKAN KEPADA DAERAH
UNTUK MEMBIAYAI KEBUTUHAN DAERAH
• LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH ADALAH PENERIMAAN
LAIN-LAIN YANG BUKAN BERASAL DARI PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
24. SUSUNAN DAN DESKRIPSI
REKENING BELANJA DAERAH
• BAGIAN BELANJA DAERAH TERDIRI ATAS:
APARATUR DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK
• BELANJA APARATUR DAERAH ADALAH BELANJA
YANG MANFAATNYA CENDERUNG ATAU LEBIH
BESAR DINIKMATI OLEH APARATUR ATAU SECARA
TIDAK LANGSUNG DINIKMATI OLEH MASYARAKAT/
PUBLIK
• BELANJA PELAYANAN PUBLIK ADALAH BELANJA
YANG MANFAATNYA CENDERUNG ATAU LEBIH
BESAR ATAU SECARA LANGSUNG DINIKMATI OLEH
MASYARAKAT/PUBLIK
25. BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN
BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8
Pasal 8
BAGI HASIL PENDATAN PROPINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA
BAGI HASIL PENDATAN PROPINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA
ATAU PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA KEPADA PEMERINTAH
ATAU PENDAPATAN KABUPATEN/ KOTA KEPADA PEMERINTAH
DESA BERDASARKAN
DESA BERDASARKAN PERATURAN
PERATURAN PERUNDANGAN
PERUNDANGAN YANG
YANG
BERLAKU
BERLAKU
BANTUAN KEUANGAN LAINNYA DARI PROPINSI KEPADA
BANTUAN KEUANGAN LAINNYA DARI PROPINSI KEPADA
KAB/KOTA ATAU DARI KAB/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA
KAB/KOTA ATAU DARI KAB/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA
ATAU KEPADA ORGANISASI SOSIAL ATAU MASYARAKAT
ATAU KEPADA ORGANISASI SOSIAL ATAU MASYARAKAT
BERDASARKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DIBERIKAN LANGSUNG, TANPA : :
DIBERIKAN LANGSUNG, TANPA
Adanya imbalan barang dan jasa Transaksi
Adanya imbalan barang dan jasa Transaksi
Penerimaan kembali dimasa yad Piutang
Penerimaan kembali dimasa yad Piutang
Adanya hasil peyertaan modal/Investasi
Adanya hasil peyertaan modal/Investasi
26. BELANJA TIDAK TERSANGKA
( Pasal 7 )
• BENCANA ALAM
• BENCANA SOSIAL Penyediaan
BELANJA sarana dan
TIDAK prasarana
TERSANGKA • Pengeluaran Lainnya pelayanan masy,
Sangat Diperlukan anggaran belum
dalam Rangka tersedia
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Pengembalian
atas kelebihan
penerimaan yg
terjadi dlm TA yg
telah ditutup
27. DANA DEPRESIASI
( Pasal 13 & 14 )
DASAR PEMBENTUKAN :
Depresiasi Aktiva Tetap selain tanah dpt digunakan
utk pembentukan Dana depresiasi dengan
Metode Garis Lurus berdasar Umur Ekonomis
DIGUNAKAN UTK :
Penggantian Aset pd akhir masa umum ekonomisnya
PEMBENTUKAN :
Sesuai kemampuan Daerah
Daerah dpt
membentuk
DITETAPKAN DNG : Keputusan KDH
DANA (Tujuan, besaran, Jenis Penggantian Aktiva Tetap
DEPRESIASI yg dibiayai dari Dana Depresiasi dan Sumber Dana)
PENGISIAN :
Dalam Pok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran
Daerah, Obyek Kedana Depresiasi
PENGANGGARAN
PENGGUNAAN :
• Pok Pemby, jns PENDA, oby Transfer
dr Dana Depresiasi
• Bagian, pok & jenis B. Modal
28. SUSUNAN DAN DESKRIPSI
REKENING BELANJA DAERAH
• BAGIAN BELANJA APARATUR DAERAH DAN
PELAYANAN PUBLIK MASING-MASING SATUAN
KERJA TERDIRI DARI:
- BELANJA ADMINISTRASI UMUM
- BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
- BELANJA MODAL
• SELAIN BELANJA ADMINISTRASI UMUM, BELANJA
OPERASI DAN PEMELIHARAAN, SERTA BELANJA
MODAL – SUSUNAN BELANJA DAERAH JUGA
MENCAKUP BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN
KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERSANGKA
29. SUSUNAN DAN DESKRIPSI
REKENING BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK TERSANGKA
SEMUA PENGELUARAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN
TIDAK TERSANGKA DAN KEGIATAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA
MISAL, BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL
DAN PENGELUARAN LAINNYA YANG SANGAT DIPERLUKAN
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH:
• PENGELUARAN UNTUK PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
LANGSUNG DENGAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG
ANGGARANNYA TIDAK TERSEDIA DALAM TAHUN ANGGARAN YANG
BERSANGKUTAN
• PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN YANG TERJADI
DALAM TAHUN ANGGARAN YANG TELAH DITUTUP DENGAN DI
DUKUNG OLEH BUKTI-BUKTI YANG SAH
30. SUSUNAN DAN DESKRIPSI
REKENING PEMBIAYAAN
KELOMPOK PEMBIAYAAN TERDIRI ATAS: PENERIMAAN DAERAH
DAN PENGELUARAN DAERAH
PEMBIAYAAN ADALAH TRANSAKSI KEUANGAN DAERAH YANG
DIMAKSUDKAN UNTUK MENUTUP SELISIH ANTARA
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMBIAYAAN BERUPA PENERIMAAN DAERAH ANTARA LAIN
TERDIRI ATAS: SISA PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU,
PENERIMAAN PINJAMAN/OBLIGASI, TRANSFER DARI DANA
CADANGAN, PENERIMAAN PIUTANG, DAN HASIL PENJUALAN
ASET DAERAH YANG DIPISAHKAN
PEMBIAYAAN BERUPA PENGELUARAN DAERAH ANTARA LAIN
TERDIRI ATAS: TRANSFER KE DANA CADANGAN, PEMBAYARAN
UTANG/PINJAMAN, PENYERTAAN MODAL/INVESTASI, DAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN.
31. PEMBIAYAAN
Pasal 10
Transaksi Keuda utk memanfatkan atau menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja
SUMBER PEMBIAYAAN
Lampiran V
PENERIMAAN DAERAH PENGELUARAN DAERAH
Sisa lebih Perhit. Anggaran Tahun yang Transfer ke Dana Cadangan
Lalu Penyertaan Modal
Transfer dari Dana Cadangan Pembayaran Hutang yang Jatuh
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Tempo
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Sisa Lebih Perhitungan Angg TH
Dipisahkan Berjalan
32. SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN
Pasal 9
SURPLUS & DEFISIT
ANGGARAN
SELISIH ANTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DENGAN BELANJA DAERAH
SURPLUS DEFISIT
Dimanfaatkan : Dibiayai al. dr :
• Tranfer ke Dana Cadangan • Sisa Lebih Perhit Angg Thn
• Pembayaran Pokok Hutang Lalu
• Penyertaan Modal (investasi) • Pinjaman Daerah
• Sisa Perhitungan TH Berkenaan • Penjualan Obligasi Daerah
• Hasil Penjualan Barang Milik
Daerah yang Dipisahkan
• Transfer dari Dana Cadangan
33. DANA CADANGAN
( Pasal 11 & 12 )
TUJUAN
DANA CADANGAN
Dana yg disisihkan untuk
BESARAN
pembiayaan kebutuhan yg
memerlukan Dana Besar & Ditetapkan
PEMDA
tdk dpt dibebankan dalam SBR DANA
Dng PERDA
1 (satu) Tahun Aanggaran
JENIS PROG/
KEGIATAN
SUMBER DANA PENGANGGARAN
Kontribusi Tahunan penerimaan PENGISIAN
APBD, Kecuali DAK, Pinjaman Dalam Pok Pembiayaan, Jenis
Daerah, Dana Darurat Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke
Dana Cadangan
PENGGUNAAN
Pd Kelompok Pembiayaan, jenis
Penerimaan Dana Cadangan pada
Obyek Transfer dr Dana Cadangan
Pd Bagian,klmpok & Jenis Bel Modal
34. PINJAMAN DAERAH
Pasal 15,16
Semua transaksi yg mengakibatkan Pemerintah Daerah
menerima dr pihak lain sejumlah uang dan berkewajiban
membayar kembali
PENGANGGARAN PINJAMAN DAERAH
PROG & KEGIATAN
BUNGA, DENDA,
PENERIMAAN Bag, pok, jenis, obyek & BIAYA ADM
PINJAMAN rincian oby blj sesuai PINJAMAN YG
penggunaan Pinjaman AKAN DIBAYAR
• Pokok Pembiy
• Jenis Pener DAE PINJAMAN YG Bagian, kelompok,
• Oby Pinjm dan JATUH TEMPO jenis Belanja Adm
Obligasi sesuai Umum, obyek
Pok pemby, jenis bunga, denda &
dng jml yg akan
pengel drh, obyek rincian obyek
diterima dalam
pembayaran pokok Bunga & denda
TA berkenaan Pinjaman Daerah
pinjaman