Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a OPTIMALKAN PASOKAN KAYU
Semelhante a OPTIMALKAN PASOKAN KAYU (20)
Mais de Antonius Marhenanto
Mais de Antonius Marhenanto (8)
Último
Último (14)
OPTIMALKAN PASOKAN KAYU
- 1. K O N F E R E N S I P E R S KINERJA INDUSTRI KEHUTANAN, RISIKO DAN DAMPAKNYA Kesenjangan Persediaan Kayu Legal dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kapasitas Pabrik Industri Kehutanan di Indonesia
- 2. PENDAHULUAN 1. Kinerja Industri Kehutanan – dalam pemenuhan pasokan kayunya. 2. Dampak dari kondisi industri kehutanan saat ini. 3. Proyeksi ke depan. 4. Rekomendasi.
- 3. KINERJA REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN RENCANA AKSI 1. Pasokan bahan baku kayu yang legal dan lestari tercapai yang berasal dari berbagai sumber, khususnya dari hutan produksi yang dikelola secara lestari dan disertifikasi Tingkat produksi kayu olahan sesuai pasokan bahan baku lestari. 2. Rendemen yang tinggi dan tingkat pemanfaatan kapasitas di atas 70 persen. 3. Minimum 20 persen dari produk-produk ekspor kayu olahan primer dan lanjutan sudah disertifikasi. 4. Sistem dan pola pemasaran produk yang efektif dan efisien, baik untuk pasar domestik maupun ekspor, terwujud. 5. Fokus pada komoditi yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan. 1) Kurangnya persediaan bahan baku; [dan] 2) Kapasitas yang berlebih.
- 4. KINERJA REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN 1. PASOKAN KAYU TIDAK TERPENUHI Mengacu pada Peta Jalan, sektor kehutanan harus memenuhi setidaknya 630 juta m3 dalam kurun waktu 2007-2014 (Fase 1). Kenyataanya hanya 49% dari target yang bisa dipenuhi. 0 10 20 30 40 50 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Target Pasokan Kayu Menurut Peta Jalan HTI Lainnya 50% 14% 36% Realisasi Terpenuhi Tidak Terpenuhi Oleh HTI Tidak Terpenuhi Sumber Lainnya HTI harusnya bisa menghasilkan 46% lebih banyak
- 5. KINERJA REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN Pasokan HTI, dan perhutani Pasokan HPH Pasokan pembukaan lahan, IPK Sumber lainnya Totalpasokankayudalamjutam3 647 juta meter kubik IPK menurun drastis, dari 14,4 juta m3 menjadi hanya 600 ribu m3. Di saat yang sama, berasal dari sumber “Lainnya” meningkat hampir enam kali lipat, dari 3,7 juta m3 menjadi 21,786.505 m3 2. PASOKAN KAYU BANYAK DIDOMINASI PEMBUKAAN HUTAN Sepanjang tahun 1991-2014, Kemenhut mencatat bahwa pasokan kayu secara nasional mencapai 647 juta m3. Namun sumbernya, jika dilihat justru mengerucut pada 3 hal: 1) HTI, 2) IPK atau pembukaan lahan, dan 3) “Sumber lainnya.”
- 6. KINERJA REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 2010 2011 2012 2013 2014 Target dan Realisasi Penanaman Target Realisasi Luas HTI yang dilakukan penanaman Luasan izin HTI Luasareal(jutaha) 3. REALISASI PENANAMAN SELALU LEBIH RENDAH Target penanaman sendiri selalu jauh lebih rendah dari target, sementara konsesi HTI selalu diperluas.
- 7. KINERJA REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN Kayu gergajian Kayu lapis Pulp dan bubur kayu Bahan olahan lain Konsumsikayudalamjutam3(konversi) 4. ARAH EKSPLOITASI HUTAN UNTUK INDUSTRI PULP Sepanjang satu dekade terakhir, produksi kayu Indonesia lebih banyak digunakan untuk kepentingan pulp. 34% 15% 4% 47% Alokasi Pasokan Peta Jalan (2014) Kayu gergajian Kayu lapis Partikel Pulp
- 8. RESIKO TATA KELOLA INDUSTRI KEHUTANAN 1. Data yang dihasilkan oleh Kementerian Kehutanan seringkali menimbulkan anomali. Sehingga diragukan akuntabilitasnya. a) Data yang produksi industri yang dicatat oleh Kementerian Kehutanan secara konsisten selalu senjang dengan data yang diterbitkan oleh asosiasi. b) Data produksi olahan kayu yang dilaporkan tidak realistis jika dibandingkan dengan pasokannya. c) Data pasokan kayu kategori sumber lain tidak bisa ditelusuri asal- usulnya, padahal memiliki signifikan yang cukup tinggi sebagai pemenuh bahan baku industri. 2. Korupsi terjadi pada hampir seluk beluk bisnis proses perizinan sektor kehutanan (KPK, 2014).
- 9. RESIKO TATA KELOLA INDUSTRI KEHUTANAN APKI melaporkan sebanyak 1, 9 kali lipat produksi pulp (38 juta ton kering) lebih banyak daripada yang dilaporkan oleh Kementerian Kehutanan. Dengan data APKI, dapat terlihat bahwa pasokan kayu dari HTI tidak memadai. Data Kemhut Data APKI Data Kemhut (yang dikonversi ke ton kering pulp) Produksipulp(tonkering)
- 10. RESIKO TATA KELOLA INDUSTRI KEHUTANAN - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IPK + ‘sumber lain’ Permenhut P.58/2009 (?) Jika pembukaan lahan oleh HTI masuk dalam kategori keduanya, atau salah satu diantaranya, tidak memberikan kejelasan jumlahnya, sehingga memperumit pengawasan kewajiban pemungutan PNBP. 9%
- 11. RESIKO TATA KELOLA INDUSTRI KEHUTANAN Bahkan, bila menggunakan asumsi potensi kayu yang terendah, yakni 38 m3/ha, volume kayu hutan alam dari pembukaan lahan untuk HTI masih hampir mencapai dua kali lipat dari volume yang dilaporkan dalam IPK. Pembukaan lahan untuk kelapa sawit pada periode yang sama juga akan menambahkan sekurangnya 2,8 kali lipat dari volume yang dilaporkan dari IPK. Estimasi MTH yang diproduksi saat pembukaan lahan untuk HTI Estimasi MTH yang diproduksi saat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit Laporan konsumsi kayu yang berasal dari IPK PotensiPanenKayu(dalamjutaanm3RWE)
- 12. TATA USAHA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYUPERIZINAN DAN PENYIAPAN KAWASAN RESIKO TATA KELOLA INDUSTRI KEHUTANAN RENTE IZIN Permohona n Persiapan permohonan Penilaian Izin IIUP TATA USAHA PENGANGKUTAN LHP RENTE HASIL HUTAN KAYU RKT DR-PSDH SKSKB IHMB RKU LHC Working Area Indikasi state capture Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh EVALUASI & WASDAL Sertifikasi PHPL/LK Tata Batas Pengalihan Izin&Saha m Sanksi Administrat if Sanksi Pidana Rekonsiliasi PNBP Nilai uang suap yang beredar antara 22milyar-768 juta per tahun (KPK, 2014)
- 13. 1. Tengku Azmun Jaafar (ex Bupati Pelalawan District head) jailed by Supreme Court, 11 years 2. Arwin AS (ex Bupati Siak District head) jailed by Riau Corruption Court in Pekanbaru, 4 years 3. Syuhada Tasman (ex Riau Forestry Service) jailed by Riau Corruption Court, 5 years 4. Asral Rachman (ex Riau Forestry Service) jailed by Riau Corruption Court, 5 years 5. Burhanuddin Husin (ex Riau Forestry Service) jailed by Riau Corruption Court, 2.5 years 6. Rusli Zainal (Governor Riau), jailed by Riau Corruption Court, 14 years RESIKO TATA KELOLA INDUSTRI KEHUTANAN
- 14. Bagaimana statusnya Hutan Tanaman Industri dimana proses perizinannya ternyata tersangkut pidana korupsi secara bersama-sama sepanjang tahun 2002-2006 di Kabupaten Pelalawan dan Siak ; RESIKO TATA KELOLA INDUSTRI KEHUTANAN
- 15. Hutan Tanaman Industri; Legalitas dan pasokan bahan baku industri pulp and paper di Riau. APP Asia Pulp and Paper PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Riau APRIL Asia Pacific Resources International Limited PT. Riau Andalan Pulp and Paper Pangkalan Kerinci, Riau Produksi Pabrik pulp di Riau (2002-2003) 5 juta ton pulp per tahun. Dengan asumsi (sangat konservatif) yang keduanya disediakan oleh kayu hutan alam 50% & 50% acasia, (Keb: 24.500.000 m3/2=12.250.000/80m3=153.000 ha hutan alam ditebang setiap tahunnya
- 16. Pelalawan: 23 (176.476 ha) , Siak : 6 (105.064 ha), Indragiri Hulu : 5 (70.262 ha), Indragiri Hilir : 3 (51.720 ha) 37 Perusahaan konsesi, 404.513 ha. Hutan Tanaman Industri; Legalitas dan pasokan bahan baku industri pulp and paper di Riau. Total HTI Riau 1,653,184
- 17. Hutan Tanaman Industri; Legalitas dan pasokan bahan baku industri pulp and paper di Riau.
- 18. DAMPAK KONDISI INDUSTRI KEHUTANAN 0 20 40 60 80 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 >25% 219 juta meter kubik 647 juta meter kubik 866 juta meter kubik >30% Tahun 2014 20 juta meter kubik Data konsumsi kayu dan produksi kayu yang aktual berpotensi tidak tercatat. Catatan. 1. Konsumsi jika dihitung dengan RWE yang standar (CIFOR)
- 19. DAMPAK KONDISI INDUSTRI KEHUTANAN 219 juta meter kubik 55 trilyun rupiah 20,8T PSDH 34,2T DR Catatan. 1. Nilai konversi rupiah, 12.500 per dolar. 2. Harga kayu berdasarkan harga patokan 3. Tarif PSDH/DR berdasaran Tidak tercatatnya konsumsi kayu, memberikan indikasi kayu yang digunakan belum terpenuhi kewajiban PNBPnya. Negara Suap/pemerasan Nilai hilang Untuk suap dan biaya transaksi informal (22 milyar – 768 juta per tahun per izin, KPK 2014) Pembayaran PNBP Nilai PNBP dari konsumsi kayu yang tidak tercatat (5 trilyun tahun 2014)
- 20. REKOMENDASI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Melakukan evaluasi menyeluruh tentang kemampuan pasokan kayu Indonesia dan konsumsi industrinya. • Menunda rencana perizinan penambahan kapasitas industri hingga evaluasi selesai dengan data yang akuntabel dan akurat. • Menghindari insentif bagi industri yang memungkinkan penggunaan kayu yang berasal dari hutan alam dengan cara konversi hutan (hutan alam ke hutan tanaman). Penyedia Jasa Pembiayaan • Melakukan due diligence yang lebih ketat terhadap industri kehutanan untuk menghindari resiko hukum dan resiko pembiayaan.
- 21. TERIMA KASIH Nursamsu (WWF-ID) Riko Kurniawan (WALHI Riau) Emerson Yuntho (ICW) Grahat Nagara (AURIGA)