KTSP merupakan kurikulum yang memberikan otonomi luas kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. KTSP menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan sekolah yang profesional.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 merupakan
kurikulum sebelum kurikulum Indonesian digantikan oleh Kurikulum 2013.
KTSP merupakan kurikulum berorientasi pada pencapaian kompetensi, oleh
sebab itu kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis
Kompetensi atau yang kita kenal dengan KBK (kurikulum 2004).ini dapat
diliht dari unsur yang melekat pada KTSP itu sendiri, yakni adanya
standarkompetensi dan kompetensi dasar serta adanya prinsip yang sama
dalam pengelolaan kurikulum yakni yang disebut dengan Kurikulum Berbasis
Sekolah (KBS). Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat kita lihat
dari Standar Isi (SI) yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP), yang selanjutnya SI dan SKL itu harus dijadikan salah satu rujukan
dalam pengembanagan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sedangkan
KBS merupakan salah satu prinsip pengembangan yang dirancang untuk
memberdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan,
dan mengelola serta menilai proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan
karakteristik satuan pendidikan serta daerah di mana sekolah itu berada.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, lahir dari semangat otonomi
daerah, dimana urusan pendidikan tidak semuanya tanggung jawab pusat,
akan tetapi sebagian menjadi tanggung jawab daerah, oleh sebab itu dilihat
dari pola atau model pengembangannya KTSP merupakan salah satu model
kurikulum yang bersifat desentralistik.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengertian, tujuan, landasan dan
karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)?
2. Bagaimanakah perbedaan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) 2004?
1

2. 3. Bagaimanakah komponen kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP)?
4. Bagaimanakah implementasi Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP)?
5. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian, tujuan, landasan dan
karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
2. Untuk mengetahui perbedaan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) 2004.
3. Untuk mengetahui komponen kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP).
4. Untuk mengetahui implementasi Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP).
5. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
a. Pengertian
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu yang meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian
dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikkan dan
peserta didik.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah
kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh
masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan
tingkat satuan ,struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan
kalender pendidikan dan silabus. KTSP diberlakukan di Indonesia mulai
tahun ajaran 2006/2007.menggantikan kurikulm 2004 (Kurikulum
Berbasis Kompetensi) pemberlakuan KTSP di dasarkan pada peraturan
menteri pendidikan nasional No.24 tahun 2006,menurut permendiknas
tersebut. KTSP adalah kurikulum yang di kembangkan dan di tetapkan
tingkat sekolah (Satuan Pendidikan) baik satuan pendidikan dasar
(Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah atas
dan Sekolah Menengah Kejuruan).
KTSP adalah kurikulum operasional yang di susun di kembangkan
dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan
mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-undang
No.20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 36:
1. Pengembangan kurikulum di lakukan dengan mengacu pada standar
nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
3

4. 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan di kembangkan
dengan perinsip diservikasi sesuai dengan satuan pendidikan,potensi
daerah dan peserta didik
3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dasar dan menengahdi
kembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada
standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan peyunsunan
kurikulum yang di buat oleh BSNP.
b. Tujuan
Mulyasa (2007: 65) Secara umum tujuan diterapkannya KTSP
adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan
melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan
atau satuan pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan
pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan
kurikulum. Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk:
1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif
sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan
memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam
pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang
kualitas pendidikan yang akan dicapai.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa KTSP
memiliki dua tujuan yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.
Tujuan umum KTSP adalah menciptakan kemandirian guru melalui
pergantian sistem penyusunan kurikulum dari sentralistik menjadi
desentralistik.
Tujuan KTSP secara khusus yaitu meningkatkan mutu pendidikan
pengembangan kurikulum secara bersama-sama, dan meningkatkan
kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan, Kedua tujuan KTSP
tersebut, baik tujuan umum dan tujuan khusus tetap rnengacu pada tujuan
pendidikan nasional.
c. Landasan
4

5. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di landasi oleh undang-
undang dan penerapan peraturan pemerintah sebagai berikut:
1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Dalam undang-undang sisdiknas dikemukakan bahwa standar nasional
pe. ndidikan (SNP) terdiri atas standar isi, proses, kompetensi, lulusan,
tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan
dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana
dan berkala.
2. Peraturan pemerintah No.19 tahun 2005.
Peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 adalah peraturan tentang
standar nasional pendidikan (SNP). SNP merupakan criteria minimal
tentang system pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) .
3. Peraturan menteri pendidikan nasional No.22 tahun 2006.
Peraturan mentri pendidikan nasional No.22 tahun 2006 mengatur
tentang standart isis satuan pendidikan dasar dalam menengah
selanjutnya disebut standart isi, mencangkup lingkup materi minimal
dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan
minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
4. Peraturan menteri pendidikan nasional No.23 tahun 2006.
Peraturan menteri pendidikan nasional No.23 tahun 2006 adalah
mengatur standart kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar
dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam
membentuk kelulusan peserta didik.
5. Peraturan menteri pendidikan nasional No. 24 tahun 2006
6. Peraturan menteri pendidikan nasional No. 24 tahun 2006 adalah
mengatur tentang pelaksanaan SKL dan standart isi.
d. Karakteristik
1. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan.
5

6. 2. KTSP merupakan otonomi luas kepada sekolah dan satuan
pendidikan, disertai seperangkat tanggung jawab untuk
mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat.
3. Partisipasi Masyarakat dan Orang tua yang Tinggi.
Dalam KTSP pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi
masyarakat, orang tua, peserta didik yang tinggi dan masyarakat tidak
hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui
komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta
mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran.
4. Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional.
Dalam KTSP pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung
oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional.
Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksanaan kurikulum
merupakan orang yang memiliki kemampuan dan integritas
professional.
5. Tim Kerja yang Kompak dan Transparan
Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan
pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan
dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan, dalam dewan
pendidikan dan komite sekolah,misalnya pihak-pihak yang terlibat
bekerjasama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing
untuk mewujudkan suatu “sekolah yang dapat dibanggakan” oleh
semua pihak.
B. Perbedaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dengan
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004
Tabel : Perbandingan Kurikulum 2004 dan 2006
ASPEK KURIKULUM 2004 KURIKULUM 2006
1. Landasan
Hukum
Tap MPR/GBHN Tahun 1999-2004
UU No. 20/1999 – Pemerintah-an
Daerah
UU Sisdiknas No 2/1989 kemudian
UU No. 20/2003 – Sisdiknas
PP No. 19/2005 – SPN
Permendiknas No. 22/2006 –
Standar Isi
6

7. diganti dengan UU No. 20/2003
PP No. 25 Tahun 2000 tentang
pembagian kewenangan
Permendiknas No. 23/2006 –
Standar Kompetensi Lulusan
2. Implementasi /
Pelaksanaan
Kurikulum
Bukan dengan Keputusan/ Peraturan
Mendiknas RI
Keputusan Dirjen Dikdasmen
No.399a/C.C2/Kep/DS/2004 Tahun
2004.
Keputusan Direktur Dikme-num No.
766a/C4/MN/2003 Tahun 2003, dan
No. 1247a/ C4/MN/2003 Tahun 2003.
Peraturan Mendiknas RI No.
24/2006 tentang Pelaksanaan
Peraturan Menteri No. 22 tentang
SI dan No. 23 tentang SKL
3. Ideologi
Pendidik-
an yang Dianut
Liberalisme Pendidikan : terciptanya
SDM yang cerdas, kompeten,
profesional dan kompetitif
Liberalisme Pendidikan :
terciptanya SDM yang cerdas,
kompeten, profesional dan
kompetitif
4. Sifat (1) Cenderung Sentralisme Pendidikan :
Kurikulum disusun oleh Tim Pusat
secara rinci; Daerah/Sekolah hanya
melaksanakan
Cenderung Desentralisme
Pendidikan : Kerangka Dasar
Kurikulum disusun oleh Tim
Pusat; Daerah dan Sekolah dapat
mengembangkan lebih lanjut.
5. Sifat (2) Kurikulum disusun rinci oleh Tim
Pusat (Ditjen Dikmenum/ Dikmenjur
dan Puskur)
Kurikulum merupakan kerangka
dasar oleh Tim BSNP
6. Pendekatan Berbasis Kompetensi
Terdiri atas : SK, KD, MP dan
Indikator Pencapaian
Berbasis Kompetensi
Hanya terdiri atas : SK dan KD.
Komponen lain dikembangkan
oleh guru
7. Struktur Berubahan relatif banyak
dibandingkan kurikulum sebelumnya
(1994 suplemen 1999)
Ada perubahan nama mata pelajaran
Ada penambahan mata pelajaran (TIK)
atau penggabungan mata pelajaran
(KN dan PS di SD)
Penambahan mata pelajaran untuk
Mulok dan Pengem-bangan diri
untuk semua jenjang sekolah
Ada pengurangan mata pelajaran
(Misal TIK di SD)
Ada perubahan nama mata
pelajaran
7

8. KN dan IPS di SD dipisah lagi
Ada perubahan jumlah jam
pelajaran setiap mata pelajaran
8. Beban Belajar Jumlah Jam/minggu :
SD/MI = 26-32/minggu
SMP/MTs = 32/minggu
SMA/SMK = 38-39/minggu
Lama belajar per 1 JP:
SD = 35 menit
SMP = 40 menit
SMA/MA = 45 menit
Jumlah Jam/minggu :
SD/MI 1-3 = 27/minggu
SD/MI 4-6 = 32/minggu
SMP/MTs = 32/minggu
SMA/MA= 38-39/minggu
Lama belajar per 1 JP:
SD/MI = 35 menit
SMP/MTs = 40 menit
SMA/MA = 45 menit
9. Pengembangan
Kurikulum lebih
lanjut
Hanya sekolah yang mampu dan
memenuhi syarat dapat
mengembangkan KTSP.
Guru membuat silabus atas dasar
Kurikulum Nasional dan RP/Skenario
Pembelajaran
Semua sekolah /satuan pendidikan
wajib membuat KTSP.
Silabus merupakan bagian tidak
terpisahkan dari KTSP
Guru harus membuat Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
10. Prinsip
Pengembangan
Kurikulum
Keimanan, Budi Pekerti Luhur, dan
Nilai-nilai Budaya
Penguatan Integritas Nasional
Keseimbangan Etika, Logika, Estetika,
dan Kinestetika
Kesamaan Memperoleh Kesempatan
Perkembangan Pengetahuan dan
Teknologi Informasi
Pengembangan Kecakapan Hidup
Belajar Sepanjang Hayat
Berpusat pada Anak
Pendekatan Menyeluruh dan
Kemitraan
Berpusat pada potensi,
perkembangan, kebutuhan, dan
kepentingan peserta didik dan
lingkungannya
Beragam dan terpadu
Tanggap terhadap perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni
Relevan dengan kebutuhan
kehidupan
Menyeluruh dan berkesinam-
bungan
Belajar sepanjang hayat
Seimbang antara kepentingan
nasional dan kepentingan daerah
8

9. 11. Prinsip
Pelaksanaan
Kurikulum
Tidak terdapat prinsip pelaksanaan
kurikulum
1.Didasarkan pada potensi,
perkembangan dan kondisi peserta
didik untuk menguasai kompetensi
yang berguna bagi dirinya.
2 .Menegakkan lima pilar belajar:
belajar untuk beriman dan
bertakwa kepada Tuhan YME,
belajar untuk memahami dan
menghayati,
belajar untuk mampu
melaksanakan dan berbuat secara
efektif,
belajar untuk hidup bersama dan
berguna bagi orang lain,
belajar untuk membangun dan
menemukan jati diri, melalui
proses pembela-jaran yang efektif,
aktif, kreatif & menyenangkan.
3. Memungkinkan peserta didik
mendapat pelayanan perbaik-an,
pengayaan, dan/atau percepatan
sesuai dengan potensi, tahap
perkembangan, dan kondisinya
dengan memperhatikan
keterpaduan pengembangan
pribadi peserta didik yang
berdimensi ke-Tuhanan,
keindividuan, kesosialan, dan
moral.
Dilaksanakan dalam suasana
hubungan peserta didik dan
pendidik yang saling meneri-ma
9

10. dan menghargai, akrab, terbuka,
dan hangat, dengan prinsip tut
wuri handayani, ing madia
mangun karsa, ing ngarsa sung
tulada
5. Menggunakan pendekatan
multistrategi dan multimedia,
sumber belajar dan teknologi yang
memadai, dan meman-faatkan
lingkungan sekitar sebagai sumber
belajar.
6. Mendayagunakan kondisi alam,
sosial dan budaya serta kekayaan
daerah untuk keberhasilan
pendidikan dengan muatan seluruh
bahan kajian secara optimal.
7. Diselenggarakan dalam kese-
imbangan, keterkaitan, dan
kesinambungan yang cocok dan
memadai antarkelas dan jenis serta
jenjang pendidikan.
12. Pedoman
Pelaksanaan
Kurikulum
Bahasa Pengantar
Intrakurikuler
Ekstrakurikuler
Remedial, pengayaan, akselerasi
Bimbingan & Konseling
Nilai-nilai Pancasila
Budi Pekerti
Tenaga Kependidikan
Sumber dan Sarana Belajar
Tahap Pelaksanaan
Pengembangan Silabus
Pengelolaan Kurikulum
Tidak terdapat pedoman
pelaksanaan kurikulum seperti
pada Kurikulum 2004.
10

11. C. Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
a. Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan disini terklasifikasikan menjadi dua hal yang
pertama tujuan pendidikan itu sendiri dan yang kedua visi dan misi satuan
pendidikan:
1) Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan setiap satuan pendidikan mengacu pada Standar
Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dan dikembangkan
berdasarkan tujuan pendidikan setiap satuan pendidikan, yakni:
Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan
SMP/MTs/SMPLB/Paket B bertujuan: Meletakkan dasar kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup
mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C
bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak
mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan
lebih lanjut.
Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK
bertujuan: Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak
mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan
lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
2) Visi dan Misi Satuan Pendidikan
Gaffar (1994) mengemukakan bahwa visi adalah daya pandang yang
jauh, mendalam dan meluas yang merupakan daya pikir yang abstrak, yang
memiliki kekuatan yang amat dahsyat dan dapat menerobos segala batas-
batas fisik dan tempat. Sedangkan Morrisey (1997) mengemukakan bahwa
visi adalah representasi dari apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi di
masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik dan
steakholder lainnya.
11

12. Visi dan misi satuan pendidikan dapat dikembangkan oleh lembaga
masing-masing dengan memperhatikan potensi dan kelemahan masing-
masing. Sebaiknya visi dan misi satuan pendidikan bukan hanya rumusan
yang hampa makna, tetapi merupakan acuan yang sarat dengan makna,
sehingga mewarnai seluruh kegiatan di satuan pendidikan tersebut.
b. Struktur dan muatan kurikulum yang mencakup;
1. Mata Pelajaran
Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing
tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang
tercantum dalam SI Standar Isi, dan meliputi lima kelompok mata
pelajaran sebagai berikut:
(1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
(2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
(3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Kelompok mata pelajaran estetika.
(5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
2. Muatan Lokal
Muatan lokal merupakan kegiatan ekstra kurikuler untuk
mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan
potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak
sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak
sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan
lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata
pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran,
sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal
yang diselenggarakan.
3. Pengembangan diri
Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan
mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap
peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan
12

13. diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga
kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan
ekstrakurikuler.
Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan
pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan
kebutuhan khusus peserta didik. Pengembangan diri bukan merupakan
mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara
kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.
4. Beban belajar
Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan
pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik katagori standar
maupun mandiri, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar.
Beban Belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat
digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB katagori mandiri, dan oleh
SMA/MA/SMALB/SMK/MAK katagori standar.
Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) digunakan oleh
SMA/MA/SMALB/SMK/MAK katagori mandiri.
Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket
dialokasikan sebagaiman tertera dalam struktur kurikulum. Satuan
pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam
pembelajaran perminggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam
pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik
dalam mencapai kompetensi.
Alokasi untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak
terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% – 40%,
SMP/MTs/SMPLB 0% – 50% dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0%
– 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang
bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan
kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktek di sekolah
setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah
setara dengan satu jam tatap muka.
13

14. Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan
kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan
SMA/MA/SMK/MAK menggunakan sistem SKS mengikuti aturan
sebagai berikut.
Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20
menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Satu
SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka, 25
menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
5. Ketuntasan belajar
Ketuntasan belajar adalah kriteria dan mekanisme penetapan
ketuntasan minimal per mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah
dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
Ketuntasan belajar ideal untuk setiap indikator adalah 0-100%
dengan batas kriteria ideal minimal 75%;
Sekolah harus menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM)
per mata pelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan rata-rata
siswa, kompleksitas, dan sumber daya pendukung;
Sekolah dapat menetapkan KKM di bawah batas kriteria, tetapi
secara bertahap harus dapat mencapai kriteria ketuntasan ideal.
6. Kenaikan Kelas dan Kelulusan
Kenaikan kelas dan kelulusan berisi kriteria dan mekanisme
kenaikan kelas dan kelulusan serta strategi penanganan siswa yang
tidak naik atau tidak lulus yang diberlakukan sekolah. Kenaikan kelas
dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas
diatur oleh masing-masing teknis terkait. Sesuia dengan ketentuan PP
19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan
pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh
mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,
kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata
14

15. pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga
dan kesehatan;
3) Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran
pengetahuan dan teknologi;
4) Lulus Ujian Nasional.
7. Penjurusan
Penjurusan berisi kriteria dan mekanisme penjurusan serta
strategi/kegiatan penelusuran bakat, minat dan prestasi yang
diberlakukan sekolah. Penjurusan disusun dengan mengacu pada
panduan penjurusan yang akan disusun oleh direktorat terkait.
Penjurusan dilakukan pada kelas XI dan XII di SMA/MA.
8. Pendidikan kecakapan hidup
Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB,
SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan
kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial,
kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional.
Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari
pendidikan semua mata pelajaran, yang dapat diperoleh peserta didik
dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari satuan
pendidikan formal lain dan pendidikan nonformal yang sudah
memperoleh akreditasi.
9. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global
a) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan
yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing
global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, dan lain-
lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi
peserta didik.
b) Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat
memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
c) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan
bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata
pelajaran muatan lokal.
15

16. d) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik
dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah
memperoleh akreditasi.
10. Kalender Pendidikan
Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan
pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran. Satuan pendidikan
dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai
dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta
didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan
sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi. Kalender Pendidikan
mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari
libur:
Permulaan tahun pelajaran: waktu dimulainya kegiatan
pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
Minggu efektif belajar: jumlah minggu kegiatan pembelajaran
untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
Waktu pembelajaran efektif: jumlah jam pembelajaran setiap
minggu, meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran
termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan
pengembangan diri.
Waktu libur: waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan
kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang
dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar
semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur
umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus
c. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaan (RPP)
1) Silabus
Silabus atau disebut juga Pola Dasar Kegiatan Belajar Mengajar
(PDKBM) atau Garis-garis Besar Isi Program Pembelajaran (GBIPP)
merupaka hasil atau produk kegiatan pengembangan perencanaan
pembelajaran. Silabus adalah garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau
pokok, isi atau materi pembelajaran. Silabus merupakan hasil
16

17. penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi, kompetensi dasar yang
ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi pembelajaran yang
perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan
kompetensi dasar.
Komponen silabus yang disusun berdasarkan standar isi tersebut,
di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran. Standar Kompetensi
(SK) dan Kompetensi Dasar (KD), materi pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, indikator, evaluasi, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Dengan demikian, silabus pada dasarnya membahas tentang:
1) Kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai dengan yang
dirumuskan dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.
2) Materi pembelajaran yang perlu dibahas dan dipelajari siswa untuk
mencapai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.
3) Kegiatan pembelajaran yang seharusnya direncanakan oleh guru
sehingga siswa mampu berinteraksi dengan sumber-sumber belajar.
4) Indikator yang harus dirumuskan untuk mengetahui ketercapaian
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.
5) Cara mengetahui ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator
sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan dinilai.
6) Waktu yang diperlukan untuk mencapai Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar.
7) Sumber belajar yang dapat diberdayakan untuk mencapai Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar.
Prinsip-prinsip yang mendasari silabus antara lain:
1) Ilmiah
Materi dan kegiatan pembelajaran dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan atau
kebenaran ilmiah. Materi pembelajaran yang disajikan harus
sahih (valid).
2) Relevan
Ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan
penyajian materi pembelajaran sesuai (relevan) atau ada
17

18. keterkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual,
sosial, emosional, dan spiritual siswa.
3) Sistematis
Silabus sebagai sebuah sistem, penyusunannya harus
dilakukan secara sistematis dan merupakan satu kesatuan.
Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara
fungsional dalam mencapai kompetensi.
4) Konsisten
Adanya konsistensi atau ketetapan (ajeg, taat asas)
diantara komponen-komponen silabus, seperti kompetensi dasar,
indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
sumber belajar, dan sistem evaluasi.
5) Memadai
Indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, sumber belajar, dan sistem evaluasi memadai
(adequate) atau cukup untuk menunjang pencapaian penguasaan
kompetensi dasar.
6) Aktual dan Kontekstual
Indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, sumber belajar, dan sistem evaluasi
memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni
mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.
7) Fleksibel
Komponen-komponen silabus dapat bersifat luwes sesuai
dengan keadaan yang terjadi di sekolah dan tuntutan
masyarakat. Materi pembelajaran pun disesuaikan dengan
keadaan daerah atau lingkungan siswa.
8) Menyeluruh
Meliputi keseluruhan kompetensi yaitu kognitif, afektif,
dan psikomotor.
Manfaat silabus adalah:
a. Pedoman dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran.
18

19. b. Pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran,
misalnya kegiatan pembelajaran secara klasikal, kelompok, atau
individual.
c. Pengembangan sistem evaluasi yang mengacu pada standar
kompetensi dan kompetensi dasar.
2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah penjabaran
silabus ke dalam unit-unit atau satuan kegiatan pembelajaran untuk
dilaksanakan di kelas. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan
rencana operasional pembelajaran yang memuat beberapa indikator
yang terkait untuk dilaksanakan dalam satu atau dua kali pertemuan di
kelas. RPP, dan juga silabus, hendaknya disusun dengan
mempertimbangkan waktu pertemuan atau alokasi waktu jam pelajaran
dan minggu efektif dalam satu tahun pelajaran. Satu pertemuan bisa
berlangsung selama 1 kali jam pelajaran, 2 kali jam pelajaran, atau 3
kali jam pelajaran tergantung di jadwal pelajaran sekolah. Alokasi
waktu untuk satu jam pelajaran di SD/MI 35 menit, di SMP/MTs 40
menit, dan di SMA/MA 45 menit alokasi waktu dan minggu dalam satu
tahun pelajaran adalah 34-38 minggu.
Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam
pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP, yaitu:
a) Kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan
pembelajaran harus jelas; makin konkrit kompetensi makin mudah
diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan
untuk membentuk kompetansi tersebut.
b) Rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel,
serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dan
kompetensi peserta didik.
c) Kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam pelaksanaan
pembelajaran harus menunjang, dan sesuai dengan kompetensi dasar
yang akan diwujudkan.
19

20. d) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dikembangkan harus utuh
dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya.
e) Harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program di sekolah,
terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim (team
teaching) atau dilaksanakan di luar kelas, agar tidak mengganggu
jam-jam pelajaran yang lain.
Secara sederhana komponen RPP berbasis KTSP meliputi hal-hal
berikut;
a) Identitas Meliputi; Mata pelajaran, Satuan Pendidikan, Kelas,
Semester, Pertemuan Ke, dan Alokasi Waktu.
b) Kompetensi dasar.
c) Indikator.
d) Tujuan Pembelajaran, sesuatu yang akan dicapai dan mengacu pada
indikator.
e) Materi standar, garis besar atau pokok-pokok yang langsung
berkaitan dengan indikator dan tujuan pembelajaran.
f) Metode pembelajaran, cara yang akan ditempuh untuk mencapai
tujuan pembelajaran. Misalnya ceramah, Tanya jawab, karya wisata,
dan cara lainnya.
g) Kegiatan pembelajaran meliputi; Kegiatan awal (pembukaan),
kegiatan inti (pembentukan kompetensi), dan kegiatan akhir
(penutup).
h) Sumber belajar, meliputi alat peraga, media, dan bahan
pembelajaran/buku sumber.
i) Penilaian, dibuat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan
pembelajaran dan kompetensi dasar.
D. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP)
Kelebihan:
20

21. a. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan
pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan
pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman
kurikulum di seluruh Indonesia, tidak melihat kepada situasi riil di
lapangan, dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal.
b. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah
untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan
program-program pendidikan.
c. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan
dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi
kebutuhan siswa. Sekolah dapat menitikberatkan pada mata pelajaran
tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswanya. Sebagai contoh
daerah kawasan wisata dapat mengembangkan kepariwisataan dan bahasa
inggris, sebagai keterampilan hidup.
b. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat. Karena
menurut ahli beban belajar yang berat dapat mempengaruhi perkembangan
jiwa anak.
c. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus
untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan.
d. Guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih dan pengembang kurikulum.
e. Kurikulum sangat humanis, yaitu memberikan kesempatan kepada guru
untuk mengembangkan isi/konten kurikulum sesuai dengan kondisi
sekolah, kemampuan siswa dan kondisi daerahnya masing-masing.
f. Menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada
pemahaman, kemampuan atau kompetensi terutama di sekolah yang
berkaitan dengan pekerjaan masyarakat sekitar.
g. Standar kompetensi yang memperhatikan kemampuan individu, baik
kemampuan, kecakapan belajar, maupun konteks social budaya.
h. Berbasis kompetensi sehingga peserta didik berada dalam proses
perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian, sebagai
pemekaran terhadap potensi-potensi bawaan sesuai dengan kesempatan
belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan.
21

22. i. Pengembangan kurikulum di laksanakan secara desentralisasi (pada satuan
tingkat pendidikan) sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama
menentukan standar pendidikan yang dituangkan dalam kurikulum.
j. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan untyuk menyususn dan
mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat
mengakomodasikan potensi sekolah kebutuhan dan kemampuan peserta
didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah.
k. Guru sebagai fasilitator yang bertugas mengkondisikan lingkungan untuk
memberikan kemudahan belajar siswa.
l. Mengembangkan ranah pengetahuan, sikap, dan ketrampilan berdasarkan
pemahaman yang akan membentuk kompetensi individual.
m. Pembelajaran yang dilakukan mendorong terjadinya kerjasama antar
sekolah, masyarakat, dan dunia kerja yang membentuk kompetensi peserta
didik.
n. Evaluasi berbasis kelas yang menekankan pada proses dan hasil belajar.
o. Berpusat pada siswa.
p. Menggunakan berbagai sumber belajar.
q. kegiatan pembelajaran lebih bervariasi, dinainis dan menyenangkan
Kekurangan:
a. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada
kebanyakan satuan pendidikan yang ada
Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih
ininimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa
diharapkan memberikan kontribusi peinikiran dan ide-ide kreatif untuk
menjabarkan panduan kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas maupun di
depan kelas. Selain disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, juga
disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas
guru.
b. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai
kelengkapan dari pelaksanaan KTSP
Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif
merupakan salah satu syarat yang paling urgen bagi pelaksanaan KTSP.
22

23. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan
pendidikan yang ininim alat peraga, laboratorium serta fasilitas penunjang
yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP.
c. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif
baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan
Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahaini dan
menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih
belum terlaksana secara menyeluruh. Jika tahapan sosialisasi tidak dapat
tercapai secara menyeluruh, maka pemberlakuan KTSP secara nasional
yang targetnya hendak dicapai paling lambat tahun 2009 tidak
memungkinkan untuk dapat dicapai.
d. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran
akan berdampak berkurang pendapatan para guru
Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan menambah
persoalan di dunia pendidikan. Selain menghadapi ketidaksiapan sekolah
berganti kurikulum, KTSP juga mengancam pendapatan para guru.
Sebagaimana diketahui rekomendasi BSNP terkait pemberlakuan KTSP
tersebut berimplikasi pada pengurangan jumlah jam mengajar. Hal ini
berdampak pada berkurangnya jumlah jam mengajar para guru. Akibatnya,
guru terancam tidak memperoleh tunjangan profesi dan fungsional.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
23

24. Pertama, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah
kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh
masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan
tingkat satuan ,struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan
kalender pendidikan dan silabus
Kedua, perbedaan KTSP dan KBK seperti dalam KBK cenderung
terjadi sentralisme pendidikan, sedangkan pada KTSP cendeung terjadi
desentralisme pendidikan.
Ketiga, komponen ktsp antara lain tujuan pendidikan. struktur dan
muatan kurikulum yang mencakup mata pelajaran, muatan lokal,
pengembangan diri dll, silabus dan RPP.
Keempat, kelebihan KTSP salah satunya mendorong terwujudnya
otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, sedangkan kelemahan
KTSP salah satunya, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan
KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada.
DAFTAR RUJUKAN
Mulyasa, E. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Suatu Panduan Praktis.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
24

25. Mulyasa, E. 2009. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
25