PKn kelas X semester 2

1. Kelompok 6 (konstitusi)
Nama Anggota :

2. DASAR NEGARA
DAN
KONSTITUSI

3. Hubungan Pembukaan Dengan
Batang Tubuh UUD 1945
Pembukaan dalam hubungannya dengan pasal-
pasal UUD 1945 batang tubuh UUD 1945
pembukaan mempunyi kedudukan sebagai
berikut :
a. Dalam hubungannya dengan tertib hukum
Indonesia pembukaan mempunyai kedudukan
yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945.
b. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum
dan mempunyai kedudukan lebih tinggi dan
terpisah dari batang tubuh UUD 1945.

4. c. Pembukaan merupakan pokok kaidah Negara yang
fundamental yang menentukan adanya UUD Negara,
jadi ia merupakan sumber hukum dasar .
d. Pembukaan UUD 1945 yang berkedudukan sebagai
pokok kaidah Negara yang fundamental, mengandung
pokok-pokok pikiran yang harus diciptakan atau di
wujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945A

5. Periodesasi Konstitusi di Indonesia
1. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 –
27 Desember 1949)
a. Keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
b. Berita Negara RI II No.7 tanggal 15 Febuari 1946.
Sistematika UUD 1945 yaitu sebagai
berikut :
• Pembukaan terdiri dari 4 alinea
• Batang Tubuh terbagi dalam 16 Bab, 4
pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat
Aturan Tambahan
• Penjelasan yang meliputi Penjelasan
Umum dan Penjelasan pasal demi
pasal.

6. 2. Konstitusi RIS (27 Desember 1945-17 Agustus 1950)
Berdasarkan KMB yang menghasilkan tiga induk
persetujuan yakni :
a. Piagam Penyerahan Kedaulatan
b. Piagam Uni Nederland dengan lampiran
persetujuan Pemerintah Belanda dan
Pemerintah RIS
c. Persetujuan peralihan yang memuat peraturan-
peraturan yang bertlian dengan penyerahan
kedaulatan

7. Konstitusi RIS berlaku tanggal 27 Desember 1949
s.d. 17 Agustus 1950 dengan Kepres No. 48 tahun 1950
tanggal 31 Januari 1950. Sifat berlakunya sementara sesuai
pasal 186, yaitu Konstituante bersama-sama pemerintah
selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi RIS yang akan
menggantikan Konstitusi pertama.
Sistematika Konstitusi RIS
a. Mukadima terdiri dari 4 alinea
b. Batang Tubuh terdiri dari 6 Bab dan
197 pasal.

8. 3. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
( 17 agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Lahirnya Negara RIS merupakan siasat para
pimpinan kita untuk memperoleh pengakuan kedaulatan
dari Belanda. Tetapi cita-cita tetap Negara kesatuan.
Untuk mempercepat kembali ke bentuk Negara
kesatuan, dibentuk panitia bersama dengan tugas
merancang UUD sementara.
Sistematika UUDS, yaitu sebagai berikut :
a. Mukadimah terdiri dari 4 alinea
b. Batang Tubuh terdiri dari 6 Bab dan 146
pasal
c. Tidak ada penjelasan.

9. 4. Kembali ke UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)
Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang,
UUD 1945 terus berlaku dan di berlakukan sebagai hukum
dasar. Sifatnya masih sebagai, UUD sementara. Namun,
pada masa orde baru, konsolidasi kekuasaan lama kelamaan
semakin terpusat.
Di sisi lain, siklus kekuasaan
mengalami stagnasi yang statis karena pucuk
pimpinan pemerintah tidak mengalami
pergantian selama 32 tahun.

10. Akibatnya UUD 1945 mengalami proses sakralisasi
yang irasional semasa rezim orde baru. UUD 1945 tidak
diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali.
Padahal, UUD 1945 jelas merupakan UUD yang masih
sementara dan belum pernah dipergunakan dan
diterapkan secara sungguh-sungguh.

11. 5. Perubahan (Amandemen ) UUD 1945
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah
menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara,
kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan,
eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta
hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi
dan kebutuhan bangsa.

12. Dalam kurun waktu 1999 – 2002, UUD 1945
mengalami 4x perubahan yang ditetapkan dalam sidang
umum dan sidang tahunan MPR. Adapun 4 perubahan
tersebut sebagai berikut.
a. Perubahan (Amandemen) pertama UUD 1945 (19
Oktober 1999 – 21 Oktober 1999)
b. Perubahan (Amandemen) kedua UUD 1945 (18
Agustus 2000 - 9 November 2001)
c. Perubahan (Amandenen) ketiga UUD 1945 ( 9
November 2001 – 10 Agustus 2002)
d. Perubahan (Amandemen) keempat UUD 1945 ( 10
Agustus 2002 – sekarang)

13. Perubahan UUD 1945
1. Amandemen pertama pada 14 – 21 Oktober 1999
Dalam sidangnya tanggal 14 – 21 Oktober 1999 MPR
telah melakukan perubahan pertama terhadap sepuluh pasal,
yaitu pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13, ayat (2),
pasal 14, pasal 15, pasal 17, ayat (2) dan (3), pasal 20 dan
pasal 21.

14. 2. Amandemen kedua pada 7 – 18 Agustus 2000
Sidang Tahunan pertama yang dilakukan MPR 7 –
18 Agustus 2000. MPR kembali melakukan amandemen
kedua terhadap sepuluh pasal, yaitu pasal 18, 18A dan
18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, 22B,
Bab IX A, pasal 25E, Bab X, pasal 26 ayat 2 dan 3, pasal
27 ayat 3, Bab XA, Pasal 28A-28J, Bab XV, pasal 36A,
36B, 36C.

15. 3. Amandemen ketiga pada 1- 9 November 2001
Dalam sidang tahunan pada1-9 november 2001
MPR melakukan amandemen ke 3 .Pasal- pasal yang
diamandemenkan adalah Pasal 1 ayat (2)dan (3). Pasal
3 ayat (1),(3),dan(4). Pasal 6 ayat (1)dan(2). Pasal 6A
ayat (1),(2),(3),dan (5). Pasal 7A,7B
ayat(1),(2),(3),(4),(5),(6),dan (7). Pasal 7C ,pasal 8 ayat
(1)dan(2). Pasal 11 ayat (2) dan (3) .

16. Pasal 17 ayat (4). Bab VIIA , Pasal 22 C ayat
(1),(2),(3),dan (4). Pasal 22 D ayat (1),(2),dan (3)
.pasal 23 A . Pasal 23 C.Bab VIIB, Pasal 22 E ayat
(1),(2),(3),(4),(5),(6). Pasal 23 ayat (1),(2),(3).
Pasal 23 G ayat (1),(2). Pasal 24 ayat
(1),(2).Pasal 24 A ayat (1),(2),(3),(4),(5). Pasal 24
B ayat (1),(2),(3),(4). Pasal 24 C ayat
(1),(2),(3),(4),(5),dan (6).

17. 4. Amandemen keempat pada 1 – 11 Agustus
Sedangkan pasa Sidang Tahun MPR 1 -11
Agustus 2002, amandemen keempat terhadap ketentuan
UUD dilakukan terhadap pasal-pasal 2 ayat (1), pasal 6A
ayat (4), pasal 8 ayat (3), pasal 11 ayat (1), pasal 16,
pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, Bab XIII, pasal
31 ayat (1), (2), (3), (4), (5), pasal 32 ayat (1), (2), Bab
XIV, pasal 33, ayat (4), (5), pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4),
pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan Aturan
PeralihanPasal I, II, III, serta Aturan Tambahan Pasal I,
II, (UUD 1945 dan Amandemen terlampir).

18. Perubahan Konstitusi
1. Kesepakatan dasar dalam
melakukanperubahan konstitusi
Perubahan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan
modern , terdapat 2 sistem yang berkembang yaitu :
a. Sistem perubahan konstitusi renewal (pembaharuan )
Sitem perubahan konstitusi renewal adalah
perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang
diberlakukan kemudian adalah konstitusi yang benar –
benar baru.

19. b. Sistem perubahan konstitusi amandemen
(perubahan)
Sistem perubahan konstitusi amandemen adalah
perubahan konstitusi dengan tetap memberlakukan
konstitusi yang asli.

20. Prosedur Perubahan UUD 1945
Tata cara perubahan dalam UUD 1945 diatur
dalam pasal 37
Pasal 37 mengenai prosedur perubahan UUD
1945 ,yaitu:
1. Untuk mengubah UUD,sekurang kurangnya 2/3
dari jumlah anggota MPR harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

21. Fungsi perubahan dalam konstitusi
a. Mengubah pasal- pasal dalam konstitusi yang tidak jelas
dan tegas dalam memberikan pengaturan .Akibatnya
banyak hal yang dengan mudah ditafsirkan oleh siapa
saja , tergantung pada kepentingan orang-orang yang
menafsirkannya.
b. Mengubah dan/atau menambah peraturan - peraturan
didalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak
lengkap, kepada undang – undang dan ketetapan
lainnya .

22. c. Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik
dalam isi maupun proses pembuatannya ,seperti
tidak konsistennya hubungan antar bab,antar
pasal,serta antara bab dan pasal.
d. Memperbaharui beberapa ketentuan yang sudah
tidak sesuai lagi dengan kondisi politik dan
ketatanegaraan suatu negara

23. Sikap Positif Terhadap Konstitusi
di Indonesia
a. Bersikap terbuka
Sikap terbuka atau transparan merupakan sikap
apa adanya berdasarkan apa yang dilihat, didengar,
dirasakan, dan dilakukan. Sikap terbuka sangat penting
dilakukan sebagai upaya menghilangkan rasa curiga dan
salah paham sehingga dapat dipupuk rasa saling percaya
dan kerjasama guna enumbuhkan sikap toleransi dan
kerukunan hidup.

24. b. Mampu mengatasi masalah
Sikap ini penting untuk dikembangkan karenaakan
membentuk kebiasaan menghandapi masalah, sehingga
kalau sebelumnya hanya menjadi penonton, pengkrikik atau
manyalahkan orang lain, sekarang menjadi orang yang
mampu memberi solusi (jalan keluar).

25. c. Menyadari adanya perbedaan
Adanya perbedaan harus di terima
sebagai salah satu kenyataan atau realitas
masyarakat disekitar kita baik agama, suku
bangsa, adat istiadat, dan budayanya. Dengan
memahami adanya perbedaan pada lingkungan
masyarakat kita terhadap konstitusi negara, tentu
akan sangat beragam pula cara menerimanya.

26. d. Memiliki harapan realistis
Negara Indonesia dengan wilayah yang luas dan
jumlah penduduk terbesar ke 4 didunia memiliki
permasalahan yang lebih kompleks dalam berbagai
kehidupan. Dalam penyelenggaraan kehidupan negara,
sangat penting bagi warga negara untuk memahami
situasi dan kondisi negara dalam setiap
kebijakan yang diambil.

27. e. Penghargaan terhadap bangsa sendiri
Bangsa Indonesia harus bangga terhadap hasil
karya bangsa sendiri. Karya besar bangsa Indonesia
yang tidak ternilai harganya adalah terbentuknya dasar
negara “Pancasila” dan konstitusi UUD 1945 yang
harus kita hargai dan junjung tinggi dengan penuh
kesadaran.

28. f. Mau menerima dan memberi umpan balik
Kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap
Konstitusi negara sangat diperlukan dalam rangka
menghormati produk produk Konstitusi yang dihasilkan
oleh para penyelenggara negara.

29. TERIMA KASIH

30. Kami Kelompok 6, tut…tut…tut….
Kelompok Konstitusi….
Pembukaan... Undang-Undang...
Amandemen dan sebagainya
Ayo Kawanku Mendekatlah…
Disini kami presentasi…