Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si. untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
Pokok Perubahan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
01

2. fahrurrazi.id | @Dipertuanagung
“Ketika semua demi ibadah kepada Mu”
#PetuahPengadaan
#ProcureAsWorship
Nama : Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
Lahir : Pontianak, 21 April 1980
Alamat : Puri Cibeureum Permai II, Jln. Flamboyan No. 7 Sukabumi
Pendidikan : S-3 Doktor Administrasi Pendidikan
Penugasan PBJ : 1. Instruktur / Trainer / Narasumber PBJ
2. Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli PBJ
3. Asesor Kompetensi Ahli PBJ
4. Advisor Ahli PBJ
5. Mentor COE Modernisasi Pengadaan
6. Mediator dan Arbiter Pengadaan
Tugas lainnya : Dosen Institut Manajemen Wiyata Indonesia (IMWI)
Email : erazeti@gmail.com
HP : 085624222715
Weblog : fahrurrazi.id
02

3. 12
2021
03
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemberlakuan :
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

4. UU Ciptaker Kelembagaan dan Pengelola Optimalisasi Pengaturan
Latar Belakang 04

5. Point
Utama
Perubahan
05
01 02
03 04
05 06

6. SECTION
1
Pelaku
Pengadaan

7. PA / KPA
Pengguna Angaran adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian
Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja;
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
6. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/
seleksi ulang gagal;
7. Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
8. Menetapkan PPK, pejabat pengadaan,
penyelenggara swakelola, tim teknis, tim juri/tim ahli
pelaksanaan melalui sayembara/ kontes;
9. Menyatakan tender gagal seleksi gagal; dan
10.Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk
metode pemilihan: 1) tender/penunjukan langsung/e-
purchasing untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan
nilai pagu anggaran paling sedikit di atas
Rp100.000.000.000,00; atau seleksi/penunjukan
langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi
dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas
Rp10.000.000.000,00.
7

8. PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa
c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
(KAK);
d. menetapkan rancangan kontrak;
e. menetapkan HPS;
f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia;
g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
h. menetapkan tim pendukung;
i. menetapkan tim atau tenaga ahli;
j. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di
atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
k. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
l. mengendalikan Kontrak;
m. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan
kepada PA/ KPA;
n. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
o. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan
p. menilai kinerja Penyedia.
Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang
menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk
melaksanakan tugas PPK huruf a s.d m. PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib
memenuhi persyaratan kompetensi PPK
8

9. POKJA PEMILIHAN
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan
Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung
2. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan: Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai PaguAnggaran paling banyak Rp100M; dan
Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling
banyak Rp10 M.
Menghilangkan tugas Pokja melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
pemilihan Penyedia dalam rangka katalog elektronik
9

10. ❑ Penghapusan definisi PjPHP/PPHP
❑ Penghapusan PjPHP/PPHP dari Pelaku Pengadaan
❑ Penghapusan penetapan PjPHP/PPHP oleh PA/KPA
❑ Penghapusan tugas dan kewenangan PjPHP/PPHP
❑ Penghapusan pengenaan sanksi kepada PjPHP/PPHP
❑ Penghapusan PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk
melakukan pemeriksaan administratif terhadap
barang/jasa yang akan diserahterimakan.
PPHP / PjPHP
10

11. SECTION
2
SDM DAN
KELEMBAGAAN
PENGADAAN

12. SDM
PENGADAAN
1
2
3
13
•
•
•

13. 13

14. 14

15. KELEMBAGAAN
PENGADAAN
16

16. SECTION
3
PERSIAPAN
PENGADAAN

17. PERSIAPAN PENGADAAN
18
HPS KONTRAK PENUNJUKAN LANGSUNG

18. Harga Satuan
Lumsum
Gabungan
Kontrak Payung
Biaya Plus Imbalan
01
05
04
03
02
B/JL
Harga Satuan
Lumsum
Gabungan
Putar Kunci
Biaya Plus Imbalan
01
05
04
03
02
PK
Lumsum
Waktu Penugasan
Kontrak Payung
(Khusus JK Non Konstruksi)
03
02
01
JK
JENIS KONTRAK
18

19. JENIS
KONTRAK
19

20. SECTION
4
UMK, KOPERASI,
DAN PPDN

21. PPDN DAN UMK DALAM
PENYUSUNAN SPESIFIKASI
TEKNIS / KAK
21

22. Usaha
Mikro
Kecil dan
Koperasi
22

23. PPDN
23

24. SECTION
5
PEMILIHAN
PENYEDIA

25. PEMILIHAN
PENYEDIA
01
02
03
25

26. SECTION
6
SANKSI DAN
PELAYANAN HUKUM

27. SANKSI
27

28. SANKSI ADMINISTRATIF
28

29. NON ETIK
ETIK
DAFTAR
HITAM
29

30. SENGKETA
KONTRAK
30

31. POKOK PERUBAHAN PADA
PERATURAN LKPP NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI
PENYEDIA

32. POKOK
PERUBAHAN 1. Prioritas UMK dan Koperasi
2. Kemudahan berusaha
3. Optimalisasi PPDN
4. Digitalisasi proses
5. Optimalisasi pembinaan penyedia,
termasuk melalui sanksi
6. Pemahaman batasan kewenangan
dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintah
7. Penilaian kinerja penyedia
* Secara umum hal-hal lain tetap berlaku
semula

33. PEDOMAN 1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
2. Persiapan Pemilihan Penyedia
3. Pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui
Tender/Seleksi
4. Persiapan dan pelaksanaan pemilihan
Penyedia melalui E-purchasing,
Penunjukan Langsung, Pengadaan
Langsung dan Tender Cepat
5. Konsolidasi
6. Pelaksanaan Kontrak
7. Serah terima
8. Penilaian Kinerja Penyedia

34. PENYAJIAN
PENJELASAN
PEDOMAN
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa
Konsultansi Non konstruksi melalui Penyedia
Lampiran 1
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui
Penyedia
Lampiran 2
Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia.
Lampiran 3
MODEL DOKUMEN
PEDOMAN
Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/
JasaKonsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia
Lampiran 4
Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi
melalui Penyedia
Lampiran 5
Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia.
Lampiran 6

35. Isi Peraturan
1. Mengakomodir Perpres 12 Tahun 2021
2. Mengakomodir Peraturan Menteri PUPR
Nomor 1 Tahun 2020 beserta
Perubahannya
3. Mengakomodir Peraturan Menteri PUPR
Nomor 14 Tahun 2020 beserta Surat
Edaran Penjelasannya

36. PA/KPA/PPK/PEJABAT PENGADAAN/ POKJA
PEMILIHAN
Tim Teknis
Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk
membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap
sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa
Dapat Dibantu
Tim Ahli atau Tenaga Ahli
Tim ahli atau tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka
memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/ pengawasan terhadap
sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Tim Pendukung atau tenaga pendukung
Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan
yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat
administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan
membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

37. Persiapan
Pengadaan

38. Persiapan Pengadaan
Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui
oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun,
persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L
atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal dibutuhkan persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-
K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD, pemilihan penyedia dapat dilakukan
sepanjang mendapat
persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat dan tindaklanjutnya sebagai berikut:
a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat
Penandatangan Kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak
dengan Penyedia setelah DIPA/DPA disahkan.
b. Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat
Daerah disetujui oleh DPRD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, proses
pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga
c. Apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA maka hasil pemilihan/proses pemilihan
harus dibatalkan.
Percepatan

39. Persiapan Pengadaan
PPK melakukan :
1. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Penetapan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
3. Penyusunan dan penetapan HPS.
4. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan/atau
5. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi,
dan/atau penyesuaianharga.
Disamping itu, PPK melakukan:
1. identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori
barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, E-purchasing, atau
termasuk pengadaan khusus; dan
2. reviu terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban untuk menggunakan
produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri paling sedikit 40%
(empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Tambahan

40. Point Perubahan Lainnya Persiapan Pengadaan
1. Mengubah istilah Nilai Total HPS menjadi Nilai HPS
2. Sumber Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS ditambahkan
informasi harga yang diperoleh dari toko daring
3. Lebih menjelaskan komponen biaya dalam perhitungan HPS
4. Menjelaskan jenis kontrak sesuai perubahan di Perpres 12 Tahun 2021, dan lebih
spesifik menjelaskan Kontrak Payung
5. Pengaturan besaran uang muka pada rancangan kontrak:
Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:
a. Di atas Rp50juta s.d Rp200juta, paling rendah 50%.
b. Di atas Rp200juta s.d Rp2,5miliar, paling rendah 30%.
c. Di atas Rp2,5 miliar s.d Rp15miliar, paling tinggi 30%
Di atas Rp15 miliar paling tinggi 20%.
Kontrak tahun jamak paling tinggi 15%

41. Persiapan
Pemilihan

42. Persiapan Pemilihan
Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang
dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh
PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.
Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi:
1. Reviu dokumen persiapan pengadaan
2. Penetapan metode pemilihan Penyedia
3. Penetapan metode Kualifikasi
4. Penetapan persyaratan Penyedia
5. Penetapan metode evaluasi penawaran;
6. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran
7. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan
8. Penyusunan Dokumen Pemilihan
Persiapan pemilihan melalui Penyedia oleh Pejabat Pengadaan, dengan SPK :
1. Reviu dokumen persiapan pengadaan
2. Penetapan persyaratan Penyedia
3. Penetapan jadwal pemilihan
4. Penetapan Dokumen Pemilihan.
Lebih Dijelaskan

43. Point Perubahan Lainnya Persiapan Pemilihan
1. Reviu Speksifikasi Teknis / KAK juga menekankan pada pemenuhan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan
2. Dalam proses reviu ditambahkan ketentuan dalam hal diperlukan, uraian pekerjaan, identifikasi
bahaya, dan penetapan risiko Barang/Jasa Lainnya terkait keselamatan.
3. Lebih menjelaskan mekanisme tender itemized
4. Pengaturan Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia:
a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil KSWP
b. Pengaturan KSO,
Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Non Konstruksi :
1) Nonkecil dengan Nonkecil
2) Nonkecil dengan Kecil
3) Nonkecil dengan Koperasi
4) Kecil dengan Kecil
5) Kecil dengan Koperasi
6) Koperasi dengan koperas.
Jasa Konstruksi :
1) Besar dengan Besar
2) Menengah dengan Menengah
3) Besar dengan Menengah
4) Menengah Kecil
5) Kecil dengan Kecil (Kecuali Pekerjaan Konstruksi).

44. Point Perubahan Lainnya Persiapan Pemilihan
5. Pengaturan Kualifikasi Teknis Penyedia
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya Badan Usaha meliputi :
1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
a) penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak;
b) penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1
(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10
(sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen)
nilai HPS/Pagu Anggaran;
d) untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil,
memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
2) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan
belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana
dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan
paling banyak Rp2,5 miliar.

45. Point Perubahan Lainnya Persiapan Pemilihan
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha meliputi :
1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Nonkonstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
b) Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan,
metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan,
paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling
kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;
2) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau
Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha dan
belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan
huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

46. Point Perubahan Lainnya Persiapan Pemilihan
Persyaratan Kualifikasi Teknis Penyedia Pekerjaan Kontruksi Badan Usaha:
1) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir
2) Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), K-> KP = 5, NK-> KP = 6 atau 1,2N
3) Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, dikecualikan untuk
pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2,5miliar. Namun nilai paket
pekerjaan paling sedikit di atas Rp2,5 miliar s.d paling banyak Rp15miliar, harus mempunyai 1
(satu) pengalaman pada bidang yang sama
4) KD = 3 x NPT untuk M dan B. M sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU. B sub bidang
klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan.
5) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar

47. Point Perubahan Lainnya Persiapan Pemilihan
6. Dihapusnya SKN
7. Pengaturan e-reverse auction dengan penambahan penggunaan untuk Tender dengan metode
evaluasi harga terendah dan pengaturan minimal waktu (Kecuali Jasa Konstruksi)
8. Pengaturan jadwal menjadi hari kalender dengan batasan waktu hari dan jam kerja
9. Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat
dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket
pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan
dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Pemilihan
Penyedia

49. Pemilihan Penyedia
Perubahan dari ketentuan dasarnya lebih kepada kolaborasi pengaturan jenjang nilai untuk pengadaan pada percepatan
pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Point Perubahan Lainnya Persiapan Tender / Seleksi
1. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang
2. Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan
Penawaran disampaikan dengan ketentuan:
a. Softcopy Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi;
b. Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk softcopy asli dari kamera/handphone (HP) atau scan tanpa edit;
c. Jaminan Penawaran asli disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling
lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.
d. Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka
penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran
memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran
asli menjadi risiko peserta.
3. Pada Jasa Konstruksi Pengaturan, Indikasi persekongkolan antar Peserta dengan dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua)
indikasi
4. Pengaturan Tender cepat dan tindaklanjut gagal
5. Optimalisasi Pejabat Pengadaan pada Pengadaan Langsung

50. Konsolidasi

51. Point Perubahan :
Memberikan penjelasan teknis konsolidasi yang dilaksanakan oleh UKPBJ,
melalui pengaturan :
1. Strategi penggabungan
2. Konsolidasi setelah Pengumuman RUP
3. Konsolidasi pada tahapan persiapan pemilihan

52. Pelaksanaan
Kontrak

53. 1. Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
2. Penetapan SPPBJ
3. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak
4. Penandatanganan Kontrak
5. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel
6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman
(SPP)
7. Pemberian Uang Muka
8. Penyusunan Program Mutu
9. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
10. Mobilisasi
11. Pemeriksaan Bersama
12. Pengendalian Kontrak
13. Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan)
14. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
15. Perubahan Kontrak
16. Penyesuaian Harga (apabila diperlukan)
17. Keadaan Kahar
18. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
19. Pemutusan Kontrak
20. Pemberian Kesempatan
21. Denda dan Ganti Rugi
Pelaksanaan Kontrak
Secara Umum
Sama

54. Serah Terima

55. Serah Terima
Secara umum sama dengan aturan sebelumnya, memuat ketentuan
setela pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam
Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
Dengan pengaturan pada
1. Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak
2. Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat Penandatangan Kontrak
kepada PA (dihapuskannya PPHP/PjPHP)
3. Masa Pemeliharaan (apabila dibutuhkan)

56. Penilaian Kinerja
Penyedia

57. Penilaian Kinerja Penyedia
a. Penyedia dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melakukan penilaian kinerja
Penyedia dalam aplikasi SIKaP.
b. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memberikan penilaian kinerja
Penyedia dalam aplikasi SIKaP.
c. Tata cara penilaian kinerja penyedia berpedoman pada Peraturan
LKPP tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa.

58. PENUTUP
32

59. 59
Thanks!
Any questions?
You can find me at
￮ Weblog : fahrurrazi.id
￮ WA : 085624222715
￮ FB : Fahrurrazi Dipertuanagung
￮ IG : Dipertuanagung