Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007
02 sosialisasi pp ri nomor 50 tahun 2012
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2012
Tentang
Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Pendahuluan
• Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 atau yang
biasa disebut PP 50 ditandatangani pada tanggal 12
April 2012 oleh Presiden Repubik Indonesia DR.H.
Susilo Bambang Yudhoyono. dimana pada tanggal 24
Mei 2012 dilakukan louching PP 50 oleh Bapak Menteri
Muhaimin Iskandar dari Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi di kota Surabaya.
• Dengan terbitnya PP 50 secara hirarki peraturan
perundangan mengantikan peraturan yang berada
di bawahnya seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
P2K3 - BSP Sumut 1
3. Latar Belakang
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) awalnya diatur
di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Penerapan SMK3 dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Pasal 87 yang menyatakan :
a) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem
manajemen perusahaan.
b) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sebagai pelaksanaan ketentuan UU 13/2003 tersebut, saat ini pelaksanaan
SMK3 mengacu pada PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baru saja ditetapkan.
P2K3 - BSP Sumut 1
4. APA YANG BERUBAH
Jika membandingkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER.05/MEN/1996 yang
digunakan sebagai rujukan untuk dari PP 50 maka, terlihat mengalami perubahan
yang cukup berarti dimana perubahan tersebut dapat dilihat dari point - point sbb :
• Batang tubuh dari PP 50 menetapkan VI BAB dan 22 Pasal dan
PER.05/MEN/1996 menetapkan X BAB dan 12 Pasal.
• Penjelasan yang lebih lengkap atas Lampiran I Tentang Pedoman Penerapan
SMK3, sesuai dengan siklus 5 prinsip dasar SMK3 ( Plan, Do, check, Action).
• Penyederhanaan dan penyelarasan kriteria dari Lampiran II Tentang Pedoman
Penilaian SMK3, serta perubahan tingkat pelaksanaan, hasil penilaian audit dan
kategori ketidaksesuaian dengan jumlah kriteria yang sama 166 kriteria.
• Pada lampiran III format laporan audit dengan format yang sama, hanya
ditambahkan daftar hadir dan respon tindak lanjut dilampirkan dalam laporan
dan penambahan distribusi laporan kepada Departemen terkait.
P2K3 - BSP Sumut 1
5. RINGKASAN PERUBAHAN
Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
Pasal 1
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara
keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif
Pasal 2
Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh; serta
c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk
mendorong produktivitas.
P2K3 - BSP Sumut 1
6. RINGKASAN PERUBAHAN
Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
Pasal 5
Kewajiban Penerapan SMK3
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
perusahaan:
a. mempekerjakan pekerja / buruh paling sedikit 100 (seratus)
orang; atau
b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
(3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada
Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang
undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar
internasional.
P2K3 - BSP Sumut 1
7. RINGKASAN PERUBAHAN
Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
Pasal 6
SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat meliputi:
a. penetapan kebijakan K3;
b. perencanaan K3;
c. pelaksanaan rencana K3;
d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
Pasal 16
Penilaian SMK3
(1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk
oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
(2) Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian
penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Audit SMK3 yang
terdiri dari 12 elemen audit dan 166 kriteria
P2K3 - BSP Sumut 1
8. RINGKASAN PERUBAHAN
Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
Pasal 17
Pelaporan hasil audit
(1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Menteri
dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur,
dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
(2) Bentuk laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam
pedoman yang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 18
Pengawasan
(1) Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi
dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengawasan meliputi : pembangunan dan terjaminnya komitmen, organisasi, SDM,
pelaksanaan peraturan, keamanan bekerja, pemeriksaan, pengujian dan pengukuran
SMK3, keadaaan darurat industri, pelaporan kekurangan dan tindak lanjut audit.
P2K3 - BSP Sumut 1
9. RINGKASAN PERUBAHAN
Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
Pasal 19
(1) Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3
terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 21
Ketentuan peralihan.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah
menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.
P2K3 - BSP Sumut 1
10. LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3
Pada lampiran ini sama menjelaskan secara menyeluruh 5 Prinsip
dasar penerapan SMK3 dimana dengan mengunakan pendekatan
Plan, Do, Check and Action (PDCA) yaitu : Penetapan Kebijakan,
Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja, Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
Pada Lampiran I cukup banyak mengalami perubahan, dimana
perubahan tersebut dengan tujuan memberikan penjelasan dan
penegasan terhadap penerapan SMK3 seperti :
Penetapan Kebijakan
Penjelasan yang lebih lengkap terhadap persyaratan Kebijakan K3
seperti: Kebijakan disyahkan oleh pucuk pimpinan , tertulis dan
ditandatangani dan sosialisasi (mengikuti kriteria penilaian).
P2K3 - BSP Sumut 1
11. LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3
Perencanaan K3
₋ Mempertegas keterlibatan setiap pekerja/buruh dan orang
lain yang berada di tempat kerja harus berperan dalam
menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.
₋ Penegasan dalam sistem pertanggungjawaban dimana
ditetapkan, pengusaha menetapkan tanggung jawab dan
tanggung gugat dan adanya prosedur perubahan tanggung
jawab dan tanggung gugat dan reaksi yang cepat dan tepat
terhadap kondisi menyimpang.
₋ Dalam penetapan tujuan dan sasaran K3 harus berkonsultasi
dengan : wakil pekerja/buruh, ahli K3, P2K3 dan pihak lain
terkait.
P2K3 - BSP Sumut 1
12. LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3
Pelaksanaan Rencana K3
₋ Penjelasan tambahan terhadap penyediaan prasarana dan sarana
yang memadai dengan adanya : organisasi yang bertanggung jawaban,
anggaran, prosedur operasi/kerja.
₋ Prosedur pelaporan ekternal laporan harus disampaikan kepada pihak
manajemen dan/atau pemerintah terhadap terjadinya
ketidaksesuaian.
₋ Penjelasan tambahan terhadap Instruksi Kerja.
₋ Tambahan terhadap penjelasan penyerahan sebahagian pekerjaan
kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain
tersebut memenuhi persyaratan K3 dan dilakukanverifikasi terhadap
persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan
berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.
P2K3 - BSP Sumut 1
13. LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3
Pelaksanaan Rencana K3
₋ Penjelasan tambahan dalam proses pembelian / penggadaan barang dan jasa dimana Produk akhir
berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan,
pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.
₋ Penjelasan tambahan upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri,
Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki
kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan
instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang
sebenarnya Dan Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat, Dalam melaksanakan rencana dan
pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan
keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu
pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Tidak ada perubahan
Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
Tidak ada perubahan
P2K3 - BSP Sumut 1
14. LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3
Pada lampiran II dari PP 50 ini tidak banyak mengalami perubahan
jumlah elemen audit 12 dan jumlah kriteria adalah 166 kriteria sama
dengan Per.05/MEN/1996, perubahan yang terjadi adalah
pengabungan kriteria audit dalam satu kriteria dan
penambahan, kriteria baru dimana penambahan kriteria audit
adalah sbb :
Sub elemen 1.4
1.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan
kepada tenaga kerja
Sub elemen 2.1
2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen
perusahaan P2K3 - BSP Sumut 1
15. LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3
Sub elemen 2.3
4 kriteria tambahan peraturan perundangan dan peryaratan lain dibidang K3
2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi,
memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang-
undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan
dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan.
2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi
terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain telah ditetapkan
2.3.3 Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman
teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada
prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
2.3.4 Perubahanpada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman
teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk
peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk- petunjuk kerja.
P2K3 - BSP Sumut 1
16. LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3
Sub elemen 5.1
5.1.5 Persayaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi
pembelian.
Sub elemen 5.4
2 kriteria Kemampuan telusur produk
5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat
diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat
potensi masalah K3.
5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang
telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.
Sub elemen 6.5.
6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin K3 tenaga kerja atau orang lain
pada saat pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan perubahan.
P2K3 - BSP Sumut 1
17. LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3
Sub elemen 6.9
Rencana dan pemulihan keadaan darurat
6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan
peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat
diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit
akibat kerja.
Sub elemen 7.2
Pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja
7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau
pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar
perusahaan.
P2K3 - BSP Sumut 1
18. Perubahan Lainnya
Perubahan pelaksanaan penilaian dari tingkat resiko perusahaan yang diatur
oleh Per.05/MEN/1996 yang menetapkan :
1. Perusahaan kecil atau perusahaan tingkat resiko rendah
2. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah
3. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi
Menjadi berdasarkan tingkatan penerapan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan
( tidak merubah jumlah kriteria audit) yaitu :
1. Penilaian Tingkat awal
Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat) kriteria
sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.
2. Penilaian Tingkat Transisi
Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua) kriteria
sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.
3. Penilaian Tingkat Lanjutan
Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam)
kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5
pada Tabel 1.
P2K3 - BSP Sumut 1
19. Perubahan Lainnya
Penilaian hasil Audit SMK3 terdiri dari 3 kategori yaitu:
1. Kategori Tingkat awal
Perusahaan yang memenuhi 64 (enam puluh empat) kriteria, kriteria
tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.
2. Kategori Tingkat Transisi
Perusahaan yang memenuhi 122 (seratus dua puluh dua) kriteria, kriteria
tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.
3. Kategori Tingkat Lanjutan
Perusahaan yang memenuhi 166 (seratus enam puluh enam) kriteria,
kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan
kolom 5 pada Tabel 1.
P2K3 - BSP Sumut 1
20. Perubahan Lainnya
Tingkat penilaian penerapan SMK3 berubah dari Emas , Perak dan Tindakan
hukum ditetapkan menjadi :
1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian
penerapan kurang.
2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian
penerapan baik.
3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat
penilaian penerapan memuaskan.
P2K3 - BSP Sumut 1
21. Perubahan Lainnya
Untuk kategori terhadap ketidaksesuain kriteria ditetapkan berdasarkan
sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
1. Kategori Kritikal
Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
2. Kategori Mayor
• Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;
• Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
• Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.
3. Kategori Minor
• Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan
perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.
Dalam hal penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor, maka
dinilai belum berhasil menerapkan SMK3 dan penilaian tingkat
penerapan SMK3 tidak mengacu pada Tabel 2.
P2K3 - BSP Sumut 1
22. LAMPIRAN III
Laporan penilaian SMK3 hanya mengalami perubahan
terhadap distribusi laporan dengan menambahkan
Dinas yang membidangi ketenagakerjaan selain nama
tempat kerja, Kementrian yang membidangi
ketenagakerjaan, penyelenggara audit idependen.
Menambahkan data pendukung laporan audit
seperti daftar hadir pertemuan perusahaan yang
diaudit; dan respon perusahaan terhadap tindak lanjut
temuan ketidaksesuaian.
P2K3 - BSP Sumut 1
23. Point2 Perubahan dari PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3
No Point Penambahan SMK3 No 50 tahun 2012 Permenaker no 5 tahun
1996
1 Menekankan efektifitas menekankan ke efektifitas menciptakan sistem K3
tujuan peraturan pelaksanaan perlindungan K3 Sehingga bisa saja ada
perundangan persepsi yang penting ada
dulu sistem SMK3 tanpa
melihat efektifitasnya
2 Arahan pembuatan Ditekankan kepada pengusaha dalam Pasal 1.3 tidak dijelaskan
kebijakan SMK3 menentukankebijakan minimal harus: detail hanya menekankan
• Identifikasi bahaya koordinasi antara pengurus
• Pelaksanaan perbandingan dan wakil tenaga kerja
terhadap perusahaan atau sektor
yang lebih baik
• Review tinjauan ulang terhadap
kejadian yang membahayakan
• Kompensasi & gangguna yang
berkaitan dengan keselamatan
• Penilaian efesiensi dan efektifitas
sumber daya yang disediakan
P2K3 - BSP Sumut 1
24. Poit2 Perubahan dari PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3
No Point Penambahan SMK3 No 50 tahun 2012 Permenaker no 5 tahun
1996
3 Isi Kebijakan Minimal harus ada visi dan tujuan Tidak dijelaskan
perusahaan
4 Menekankan Lebih memperjelas pelibatan Disebutkan pelaksana K3
keterlibatan Pengusaha pengusaha mulai dari tahap wajib dijalankan
perencanaan sampai dengan oleh pengurus, pengusaha
evaluasi atau peninjauan ulang. dan seluruh tenaga kerja.
5 Isi rencana K3 Minimal rencana kegiatan meliputi: Tidak ada ketentuan
- Tujuan mengenai skala prioritas,
- Skala prioritas sistem
- Upaya pengendalian pertanggungjawaban
- Sumber daya yang dibutuhkan
- Jangka waktu pelaksanaan
- Indikator pencapaian
- Sistem pertanggungjawaban
P2K3 - BSP Sumut 1
25. Point2 Perubahan dari PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3
No Point Penambahan SMK3 No 50 tahun 2012 Permenaker no 5 tahun
1996
6 Pertimbangan tenaga K3 Menjelaskan secara jelas keterlibatan Disebutkan meminta
dalam perencanaan Serikat Pekerja. pertimbangan perwakilan
tenaga kerja. Bisa saja bukan
serikat pekerja tetapi wakil
karyawan
7 Pemastian pelaksanaan • Adanya permintaan sertifikat dan Tidak dijelaskan secara detail
perencanaan program wewenang K3
• Adanya ketentuan
mempertimbangkan masukan
pekerja atau serikat pekerja
8 Memperjelas peranan Dimintai keterlibatan dalam Dijelaskan hanya wakil
serikat buruh implementasi SMK3 pekerja
9 Memperjelas apa saja Diarahkan lebih detail seperti pada: Tidak diarahkan
yang menjadi minimal • Penentuan sumber bahaya
kegiatan K3 (pasal 11 • Pelaksanaan desain dan rekayasa
ayat 2) • Penyerahan pekerjaaan
• Dst
P2K3 - BSP Sumut 1