SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 26
Baixar para ler offline
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
          Nomor 50 Tahun 2012
               Tentang
     Penerapan Sistem Manajemen
    Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pendahuluan
• Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 atau yang
  biasa disebut PP 50 ditandatangani pada tanggal 12
  April 2012 oleh Presiden Repubik Indonesia DR.H.
  Susilo Bambang Yudhoyono. dimana pada tanggal 24
  Mei 2012 dilakukan louching PP 50 oleh Bapak Menteri
  Muhaimin Iskandar dari Kementrian Tenaga Kerja dan
  Transmigrasi di kota Surabaya.

• Dengan terbitnya PP 50 secara hirarki peraturan
  perundangan mengantikan peraturan yang berada
  di bawahnya seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja
  No. 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen
  Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

                      P2K3 - BSP Sumut 1
Latar Belakang
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) awalnya diatur
di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Penerapan SMK3 dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Pasal 87 yang menyatakan :

a)   Setiap perusahaan     wajib menerapkan     sistem manajemen
     keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem
     manajemen perusahaan.

b)   Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan
     kesehatan kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan UU 13/2003 tersebut, saat ini pelaksanaan
SMK3 mengacu pada PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baru saja ditetapkan.


                              P2K3 - BSP Sumut 1
APA YANG BERUBAH
Jika membandingkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER.05/MEN/1996 yang
digunakan sebagai rujukan untuk dari PP 50 maka, terlihat mengalami perubahan
yang cukup berarti dimana perubahan tersebut dapat dilihat dari point - point sbb :

•    Batang tubuh dari PP 50 menetapkan VI BAB              dan    22   Pasal   dan
     PER.05/MEN/1996 menetapkan X BAB dan 12 Pasal.

•    Penjelasan yang lebih lengkap atas Lampiran I Tentang Pedoman Penerapan
     SMK3, sesuai dengan siklus 5 prinsip dasar SMK3 ( Plan, Do, check, Action).

•    Penyederhanaan dan penyelarasan kriteria dari Lampiran II Tentang Pedoman
     Penilaian SMK3, serta perubahan tingkat pelaksanaan, hasil penilaian audit dan
     kategori ketidaksesuaian dengan jumlah kriteria yang sama 166 kriteria.

•    Pada lampiran III format laporan audit dengan format yang sama, hanya
     ditambahkan daftar hadir dan respon tindak lanjut dilampirkan dalam laporan
     dan penambahan distribusi laporan kepada Departemen terkait.

                                   P2K3 - BSP Sumut 1
RINGKASAN PERUBAHAN
Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
Pasal 1
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara
keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif

Pasal 2
Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan
     kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
     dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau
     serikat pekerja/serikat buruh; serta
c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk
     mendorong produktivitas.

                             P2K3 - BSP Sumut 1
RINGKASAN PERUBAHAN
Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
Pasal 5
Kewajiban Penerapan SMK3
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
    perusahaan:
    a. mempekerjakan pekerja / buruh paling sedikit 100 (seratus)
        orang; atau
    b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
(3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.
(4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada
    Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang
    undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar
    internasional.
                           P2K3 - BSP Sumut 1
RINGKASAN PERUBAHAN
Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012

Pasal 6
SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat meliputi:
a.    penetapan kebijakan K3;
b. perencanaan K3;
c.    pelaksanaan rencana K3;
d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
e.    peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Pasal 16
Penilaian SMK3
(1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk
      oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
(2) Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian
      penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Audit SMK3 yang
      terdiri dari 12 elemen audit dan 166 kriteria
                                  P2K3 - BSP Sumut 1
RINGKASAN PERUBAHAN
Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
Pasal 17
Pelaporan hasil audit
(1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Menteri
    dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur,
    dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
(2) Bentuk laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam
    pedoman yang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan
    dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18
Pengawasan
(1) Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi
    dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengawasan meliputi : pembangunan dan terjaminnya komitmen, organisasi, SDM,
    pelaksanaan peraturan, keamanan bekerja, pemeriksaan, pengujian dan pengukuran
    SMK3, keadaaan darurat industri, pelaporan kekurangan dan tindak lanjut audit.
                                  P2K3 - BSP Sumut 1
RINGKASAN PERUBAHAN
Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012

Pasal 19
(1) Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3
    terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilakukan secara     terkoordinasi   dengan pengawas
    ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
    undangan.

Pasal 21
Ketentuan peralihan.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah
menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.
                              P2K3 - BSP Sumut 1
LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3

Pada lampiran ini sama menjelaskan secara menyeluruh 5 Prinsip
dasar penerapan SMK3 dimana dengan mengunakan pendekatan
Plan, Do, Check and Action (PDCA) yaitu : Penetapan Kebijakan,
Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja, Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Pada Lampiran I cukup banyak mengalami perubahan, dimana
perubahan tersebut dengan tujuan memberikan penjelasan dan
penegasan terhadap penerapan SMK3 seperti :

Penetapan Kebijakan
Penjelasan yang lebih lengkap terhadap persyaratan Kebijakan K3
seperti: Kebijakan disyahkan oleh pucuk pimpinan , tertulis dan
ditandatangani dan sosialisasi (mengikuti kriteria penilaian).
                           P2K3 - BSP Sumut 1
LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3

Perencanaan K3
  ₋ Mempertegas keterlibatan setiap pekerja/buruh dan orang
      lain yang berada di tempat kerja harus berperan dalam
      menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

  ₋   Penegasan dalam sistem pertanggungjawaban dimana
      ditetapkan, pengusaha menetapkan tanggung jawab dan
      tanggung gugat dan adanya prosedur perubahan tanggung
      jawab dan tanggung gugat dan reaksi yang cepat dan tepat
      terhadap kondisi menyimpang.

  ₋   Dalam penetapan tujuan dan sasaran K3 harus berkonsultasi
      dengan : wakil pekerja/buruh, ahli K3, P2K3 dan pihak lain
      terkait.
                            P2K3 - BSP Sumut 1
LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3

Pelaksanaan Rencana K3
₋ Penjelasan tambahan terhadap penyediaan prasarana dan sarana
   yang memadai dengan adanya : organisasi yang bertanggung jawaban,
   anggaran, prosedur operasi/kerja.
₋ Prosedur pelaporan ekternal laporan harus disampaikan kepada pihak
   manajemen        dan/atau    pemerintah      terhadap   terjadinya
   ketidaksesuaian.
₋ Penjelasan tambahan terhadap Instruksi Kerja.
₋ Tambahan terhadap penjelasan penyerahan sebahagian pekerjaan
   kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain
   tersebut memenuhi persyaratan K3 dan dilakukanverifikasi terhadap
   persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan
   berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.


                              P2K3 - BSP Sumut 1
LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3
Pelaksanaan Rencana K3
₋    Penjelasan tambahan dalam proses pembelian / penggadaan barang dan jasa dimana Produk akhir
     berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan,
     pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.
₋    Penjelasan tambahan upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri,
     Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki
     kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan
     instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang
     sebenarnya Dan Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat, Dalam melaksanakan rencana dan
     pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan
     keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu
     pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.


Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Tidak ada perubahan


Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
Tidak ada perubahan



                                           P2K3 - BSP Sumut 1
LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3

Pada lampiran II dari PP 50 ini tidak banyak mengalami perubahan
jumlah elemen audit 12 dan jumlah kriteria adalah 166 kriteria sama
dengan Per.05/MEN/1996, perubahan yang terjadi adalah
pengabungan kriteria audit            dalam satu kriteria dan
penambahan, kriteria baru dimana penambahan kriteria audit
adalah sbb :

Sub elemen 1.4
1.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan
      kepada tenaga kerja

Sub elemen 2.1
2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen
      perusahaan            P2K3 - BSP Sumut 1
LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3
Sub elemen 2.3
4 kriteria tambahan peraturan perundangan dan peryaratan lain dibidang K3
2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi,
       memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang-
       undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan
       dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan.
2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi
       terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan
       persyaratan lain telah ditetapkan
2.3.3 Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman
       teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada
       prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
2.3.4 Perubahanpada         peraturan perundang-undangan, standar, pedoman
       teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk
       peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk- petunjuk kerja.

                                 P2K3 - BSP Sumut 1
LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3
Sub elemen 5.1
5.1.5 Persayaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi
      pembelian.

Sub elemen 5.4
2 kriteria Kemampuan telusur produk
5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat
      diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat
      potensi masalah K3.
5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang
      telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.

Sub elemen 6.5.
6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin K3 tenaga kerja atau orang lain
      pada saat pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan perubahan.
                                  P2K3 - BSP Sumut 1
LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3

Sub elemen 6.9
Rencana dan pemulihan keadaan darurat
6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan
      peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat
      diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit
      akibat kerja.

Sub elemen 7.2
Pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja
7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau
      pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar
      perusahaan.




                                P2K3 - BSP Sumut 1
Perubahan Lainnya
Perubahan pelaksanaan penilaian dari tingkat resiko perusahaan yang diatur
oleh Per.05/MEN/1996 yang menetapkan :
1. Perusahaan kecil atau perusahaan tingkat resiko rendah
2. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah
3. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi

Menjadi berdasarkan tingkatan penerapan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan
( tidak merubah jumlah kriteria audit) yaitu :
1. Penilaian Tingkat awal
    Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat) kriteria
    sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.
2. Penilaian Tingkat Transisi
    Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua) kriteria
    sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.
3. Penilaian Tingkat Lanjutan
    Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam)
    kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5
    pada Tabel 1.
                                P2K3 - BSP Sumut 1
Perubahan Lainnya
Penilaian hasil Audit SMK3 terdiri dari 3 kategori yaitu:
1. Kategori Tingkat awal
   Perusahaan yang memenuhi 64 (enam puluh empat) kriteria, kriteria
   tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.

2. Kategori Tingkat Transisi
   Perusahaan yang memenuhi 122 (seratus dua puluh dua) kriteria, kriteria
   tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.

3. Kategori Tingkat Lanjutan
   Perusahaan yang memenuhi 166 (seratus enam puluh enam) kriteria,
   kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan
   kolom 5 pada Tabel 1.


                              P2K3 - BSP Sumut 1
Perubahan Lainnya
Tingkat penilaian penerapan SMK3 berubah dari Emas , Perak dan Tindakan
hukum ditetapkan menjadi :

1.   Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian
     penerapan kurang.

2.   Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian
     penerapan baik.

3.   Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat
     penilaian penerapan memuaskan.




                               P2K3 - BSP Sumut 1
Perubahan Lainnya
Untuk kategori terhadap ketidaksesuain kriteria ditetapkan berdasarkan
sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

1.   Kategori Kritikal
     Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
2.   Kategori Mayor
     • Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;
     • Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
     • Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.
3.   Kategori Minor
     • Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan
        perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

Dalam hal penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor, maka
dinilai belum berhasil menerapkan SMK3 dan penilaian tingkat
penerapan SMK3 tidak mengacu pada Tabel 2.
                               P2K3 - BSP Sumut 1
LAMPIRAN III
Laporan penilaian SMK3 hanya mengalami perubahan
terhadap distribusi laporan dengan menambahkan
Dinas yang membidangi ketenagakerjaan selain nama
tempat kerja, Kementrian yang membidangi
ketenagakerjaan, penyelenggara audit idependen.
Menambahkan data         pendukung laporan audit
seperti daftar hadir pertemuan perusahaan yang
diaudit; dan respon perusahaan terhadap tindak lanjut
temuan ketidaksesuaian.



                      P2K3 - BSP Sumut 1
Point2 Perubahan dari PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3

No    Point Penambahan           SMK3 No 50 tahun 2012             Permenaker no 5 tahun
                                                                          1996
1    Menekankan efektifitas menekankan       ke      efektifitas menciptakan sistem K3
     tujuan      peraturan pelaksanaan perlindungan K3           Sehingga bisa saja ada
     perundangan                                                 persepsi yang penting ada
                                                                 dulu sistem SMK3 tanpa
                                                                 melihat efektifitasnya

2    Arahan      pembuatan Ditekankan kepada pengusaha dalam       Pasal 1.3 tidak dijelaskan
     kebijakan SMK3        menentukankebijakan minimal harus:      detail hanya menekankan
                           • Identifikasi bahaya                   koordinasi antara pengurus
                           • Pelaksanaan          perbandingan     dan wakil tenaga kerja
                              terhadap perusahaan atau sektor
                              yang lebih baik
                           • Review tinjauan ulang terhadap
                              kejadian yang membahayakan
                           • Kompensasi & gangguna yang
                              berkaitan dengan keselamatan
                           • Penilaian efesiensi dan efektifitas
                              sumber daya yang disediakan

                                     P2K3 - BSP Sumut 1
Poit2 Perubahan dari PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3

No   Point Penambahan             SMK3 No 50 tahun 2012                Permenaker no 5 tahun
                                                                              1996
3    Isi Kebijakan            Minimal harus ada visi dan tujuan Tidak dijelaskan
                              perusahaan

4    Menekankan               Lebih      memperjelas       pelibatan   Disebutkan pelaksana K3
     keterlibatan Pengusaha   pengusaha      mulai    dari     tahap   wajib           dijalankan
                              perencanaan       sampai       dengan    oleh pengurus, pengusaha
                              evaluasi atau peninjauan ulang.          dan seluruh tenaga kerja.


5    Isi rencana K3           Minimal rencana kegiatan meliputi:       Tidak   ada    ketentuan
                              -   Tujuan                               mengenai skala prioritas,
                              -   Skala prioritas                      sistem
                              -   Upaya pengendalian                   pertanggungjawaban
                              -   Sumber daya yang dibutuhkan
                              -   Jangka waktu pelaksanaan
                              -   Indikator pencapaian
                              -   Sistem pertanggungjawaban



                                       P2K3 - BSP Sumut 1
Point2 Perubahan dari PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3

No    Point Penambahan             SMK3 No 50 tahun 2012               Permenaker no 5 tahun
                                                                              1996
6    Pertimbangan tenaga K3 Menjelaskan secara jelas keterlibatan Disebutkan           meminta
     dalam perencanaan      Serikat Pekerja.                      pertimbangan       perwakilan
                                                                  tenaga kerja. Bisa saja bukan
                                                                  serikat pekerja tetapi wakil
                                                                  karyawan
7    Pemastian pelaksanaan •     Adanya permintaan sertifikat dan Tidak dijelaskan secara detail
     perencanaan program         wewenang K3
                           •     Adanya                      ketentuan
                                 mempertimbangkan             masukan
                                 pekerja atau serikat pekerja
8    Memperjelas     peranan Dimintai      keterlibatan         dalam Dijelaskan    hanya   wakil
     serikat buruh           implementasi SMK3                        pekerja


9    Memperjelas apa saja     Diarahkan lebih detail seperti pada:     Tidak diarahkan
     yang menjadi minimal     • Penentuan sumber bahaya
     kegiatan K3 (pasal 11    • Pelaksanaan desain dan rekayasa
     ayat 2)                  • Penyerahan pekerjaaan
                              • Dst

                                        P2K3 - BSP Sumut 1
TERIMA KASIH




   P2K3 - BSP Sumut 1

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

CV Angga Yumam Sukmanto (Ahli K3 Umum)
CV Angga Yumam Sukmanto (Ahli K3 Umum)CV Angga Yumam Sukmanto (Ahli K3 Umum)
CV Angga Yumam Sukmanto (Ahli K3 Umum)Angga Yumam Sukmanto
 
Penyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.ppt
Penyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.pptPenyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.ppt
Penyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.pptHeruMulyono5
 
kepmen-naker-tahun-1999-no-187-pengendalian-bahan-kimia-berbahaya-di-tempat-k...
kepmen-naker-tahun-1999-no-187-pengendalian-bahan-kimia-berbahaya-di-tempat-k...kepmen-naker-tahun-1999-no-187-pengendalian-bahan-kimia-berbahaya-di-tempat-k...
kepmen-naker-tahun-1999-no-187-pengendalian-bahan-kimia-berbahaya-di-tempat-k...Ihwani Budiarto
 
Alat Pelindung Diri - K3
Alat Pelindung Diri - K3Alat Pelindung Diri - K3
Alat Pelindung Diri - K3Al Marson
 
Pengawasan Norma K3 Lingkungan Kerja
Pengawasan Norma K3 Lingkungan KerjaPengawasan Norma K3 Lingkungan Kerja
Pengawasan Norma K3 Lingkungan KerjaAl Marson
 
Contoh Soal-soal Essay Ahli K3 Umum
Contoh Soal-soal Essay Ahli K3 UmumContoh Soal-soal Essay Ahli K3 Umum
Contoh Soal-soal Essay Ahli K3 UmumSafetyInspectorDaop7
 
Laporan Praktek Kunjungan Lapang AK3 Umum
Laporan Praktek Kunjungan Lapang AK3 UmumLaporan Praktek Kunjungan Lapang AK3 Umum
Laporan Praktek Kunjungan Lapang AK3 UmumAl Marson
 
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerjaUU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerjaAl Marson
 
Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)
Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)
Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)JOHNNEDY GUMANTI
 
Laporan Observasi Lapangan K3
Laporan Observasi Lapangan K3Laporan Observasi Lapangan K3
Laporan Observasi Lapangan K3mas_weri
 
Syarat pembentukan P2K3
Syarat pembentukan  P2K3Syarat pembentukan  P2K3
Syarat pembentukan P2K3Herry Prakoso
 
Pemahaman CSMS - Contractor Safety Mgt System
Pemahaman CSMS - Contractor Safety Mgt SystemPemahaman CSMS - Contractor Safety Mgt System
Pemahaman CSMS - Contractor Safety Mgt SystemAli Fuad R
 
BBS Training dr.pptx
BBS Training dr.pptxBBS Training dr.pptx
BBS Training dr.pptxDian Bastian
 

Mais procurados (20)

CV Angga Yumam Sukmanto (Ahli K3 Umum)
CV Angga Yumam Sukmanto (Ahli K3 Umum)CV Angga Yumam Sukmanto (Ahli K3 Umum)
CV Angga Yumam Sukmanto (Ahli K3 Umum)
 
Sesi 1 smk3
Sesi 1 smk3Sesi 1 smk3
Sesi 1 smk3
 
Pengantar k3
Pengantar k3 Pengantar k3
Pengantar k3
 
Penyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.ppt
Penyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.pptPenyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.ppt
Penyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.ppt
 
kepmen-naker-tahun-1999-no-187-pengendalian-bahan-kimia-berbahaya-di-tempat-k...
kepmen-naker-tahun-1999-no-187-pengendalian-bahan-kimia-berbahaya-di-tempat-k...kepmen-naker-tahun-1999-no-187-pengendalian-bahan-kimia-berbahaya-di-tempat-k...
kepmen-naker-tahun-1999-no-187-pengendalian-bahan-kimia-berbahaya-di-tempat-k...
 
Alat Pelindung Diri - K3
Alat Pelindung Diri - K3Alat Pelindung Diri - K3
Alat Pelindung Diri - K3
 
Ppt k3 konstruksi
Ppt k3 konstruksiPpt k3 konstruksi
Ppt k3 konstruksi
 
Pengawasan Norma K3 Lingkungan Kerja
Pengawasan Norma K3 Lingkungan KerjaPengawasan Norma K3 Lingkungan Kerja
Pengawasan Norma K3 Lingkungan Kerja
 
Lingkungan kerja
Lingkungan kerjaLingkungan kerja
Lingkungan kerja
 
Contoh Soal-soal Essay Ahli K3 Umum
Contoh Soal-soal Essay Ahli K3 UmumContoh Soal-soal Essay Ahli K3 Umum
Contoh Soal-soal Essay Ahli K3 Umum
 
Higiene industri
Higiene industriHigiene industri
Higiene industri
 
Laporan Praktek Kunjungan Lapang AK3 Umum
Laporan Praktek Kunjungan Lapang AK3 UmumLaporan Praktek Kunjungan Lapang AK3 Umum
Laporan Praktek Kunjungan Lapang AK3 Umum
 
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerjaUU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja
 
Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)
Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)
Kebijakan Penerapan SMK3 pp 50 tahun 2012 (by Johnnedy)
 
KESEHATAN KERJA TUKANG LAS
KESEHATAN KERJA TUKANG LASKESEHATAN KERJA TUKANG LAS
KESEHATAN KERJA TUKANG LAS
 
Laporan Observasi Lapangan K3
Laporan Observasi Lapangan K3Laporan Observasi Lapangan K3
Laporan Observasi Lapangan K3
 
Syarat pembentukan P2K3
Syarat pembentukan  P2K3Syarat pembentukan  P2K3
Syarat pembentukan P2K3
 
Pemahaman CSMS - Contractor Safety Mgt System
Pemahaman CSMS - Contractor Safety Mgt SystemPemahaman CSMS - Contractor Safety Mgt System
Pemahaman CSMS - Contractor Safety Mgt System
 
Presentasi K3 Proyek.
Presentasi K3 Proyek.Presentasi K3 Proyek.
Presentasi K3 Proyek.
 
BBS Training dr.pptx
BBS Training dr.pptxBBS Training dr.pptx
BBS Training dr.pptx
 

Destaque

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...Penataan Ruang
 
SMK3 - sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja PP No 50 tahun 2012
SMK3 -  sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja PP No 50 tahun 2012SMK3 -  sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja PP No 50 tahun 2012
SMK3 - sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja PP No 50 tahun 2012Ekhsan Hari Nuryanto
 
Modul 1. peralatan laboratorium
Modul 1. peralatan laboratoriumModul 1. peralatan laboratorium
Modul 1. peralatan laboratoriumAndi Wahyudin
 
PP no. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3
PP no. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3PP no. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3
PP no. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3Arfian Pratama
 
SMK3 & P2K3
SMK3 & P2K3SMK3 & P2K3
SMK3 & P2K3Ainur
 
Pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
Pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerjaPedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
Pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerjaAzha Laramdrawisec
 

Destaque (7)

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kes...
 
SMK3 - sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja PP No 50 tahun 2012
SMK3 -  sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja PP No 50 tahun 2012SMK3 -  sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja PP No 50 tahun 2012
SMK3 - sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja PP No 50 tahun 2012
 
13. smk 3 & p2 k3
13. smk 3 & p2 k313. smk 3 & p2 k3
13. smk 3 & p2 k3
 
Modul 1. peralatan laboratorium
Modul 1. peralatan laboratoriumModul 1. peralatan laboratorium
Modul 1. peralatan laboratorium
 
PP no. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3
PP no. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3PP no. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3
PP no. 50 tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3
 
SMK3 & P2K3
SMK3 & P2K3SMK3 & P2K3
SMK3 & P2K3
 
Pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
Pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerjaPedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
Pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
 

Semelhante a 02 sosialisasi pp ri nomor 50 tahun 2012

PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...fitriahariwibawati
 
PP no. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
PP no. 50 tahun 2012 tentang  Penerapan SMK3PP no. 50 tahun 2012 tentang  Penerapan SMK3
PP no. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3djidanbp
 
PP 50 2012 Penerapan SMK3
PP 50 2012 Penerapan SMK3PP 50 2012 Penerapan SMK3
PP 50 2012 Penerapan SMK3Herry Prakoso
 
MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...
MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...
MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...frenkytanzil5
 
SKA MANAJEMEN KESELEMATAN KONTRUKSI.pptx
SKA MANAJEMEN KESELEMATAN KONTRUKSI.pptxSKA MANAJEMEN KESELEMATAN KONTRUKSI.pptx
SKA MANAJEMEN KESELEMATAN KONTRUKSI.pptxheriadi27
 
Kepmen no 5 th 1996
Kepmen no 5 th 1996Kepmen no 5 th 1996
Kepmen no 5 th 1996raysa hasdi
 
PP Nomor 50 Tahun 2012.pdf
PP Nomor 50 Tahun 2012.pdfPP Nomor 50 Tahun 2012.pdf
PP Nomor 50 Tahun 2012.pdfYekoJanuar
 
29 permen no.05 tahun 1996-smk3
29 permen no.05 tahun 1996-smk329 permen no.05 tahun 1996-smk3
29 permen no.05 tahun 1996-smk3Winarso Arso
 
Pertemuan 5, 6 & 7
Pertemuan 5, 6 & 7Pertemuan 5, 6 & 7
Pertemuan 5, 6 & 7Basiroh M.Kom
 
checklist-audit-smk3-interpretasi.doc
checklist-audit-smk3-interpretasi.docchecklist-audit-smk3-interpretasi.doc
checklist-audit-smk3-interpretasi.dockhoirunnisa643370
 

Semelhante a 02 sosialisasi pp ri nomor 50 tahun 2012 (20)

Paparan pp 50 2012
Paparan pp 50  2012Paparan pp 50  2012
Paparan pp 50 2012
 
PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
 
Smk3 pp 50 2012
Smk3 pp 50 2012Smk3 pp 50 2012
Smk3 pp 50 2012
 
PP no. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
PP no. 50 tahun 2012 tentang  Penerapan SMK3PP no. 50 tahun 2012 tentang  Penerapan SMK3
PP no. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
 
PP 50 2012 Penerapan SMK3
PP 50 2012 Penerapan SMK3PP 50 2012 Penerapan SMK3
PP 50 2012 Penerapan SMK3
 
MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...
MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...
MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMAT...
 
Pp no 50
Pp no 50Pp no 50
Pp no 50
 
SKA MANAJEMEN KESELEMATAN KONTRUKSI.pptx
SKA MANAJEMEN KESELEMATAN KONTRUKSI.pptxSKA MANAJEMEN KESELEMATAN KONTRUKSI.pptx
SKA MANAJEMEN KESELEMATAN KONTRUKSI.pptx
 
Kepmen no 5 th 1996
Kepmen no 5 th 1996Kepmen no 5 th 1996
Kepmen no 5 th 1996
 
Pp no 50_2012
Pp no 50_2012Pp no 50_2012
Pp no 50_2012
 
SISTEM_MANAJEMEN_K3.pptx
SISTEM_MANAJEMEN_K3.pptxSISTEM_MANAJEMEN_K3.pptx
SISTEM_MANAJEMEN_K3.pptx
 
PP Nomor 50 Tahun 2012.pdf
PP Nomor 50 Tahun 2012.pdfPP Nomor 50 Tahun 2012.pdf
PP Nomor 50 Tahun 2012.pdf
 
Pp no 50_th_2012
Pp no 50_th_2012Pp no 50_th_2012
Pp no 50_th_2012
 
29 permen no.05 tahun 1996-smk3
29 permen no.05 tahun 1996-smk329 permen no.05 tahun 1996-smk3
29 permen no.05 tahun 1996-smk3
 
Pertemuan 5, 6 & 7
Pertemuan 5, 6 & 7Pertemuan 5, 6 & 7
Pertemuan 5, 6 & 7
 
checklist-audit-smk3-interpretasi.doc
checklist-audit-smk3-interpretasi.docchecklist-audit-smk3-interpretasi.doc
checklist-audit-smk3-interpretasi.doc
 
SMK3_elemen1.ppt
SMK3_elemen1.pptSMK3_elemen1.ppt
SMK3_elemen1.ppt
 
SMK3.pdf
SMK3.pdfSMK3.pdf
SMK3.pdf
 
AUDIT 3 PENILAIAN
AUDIT 3 PENILAIANAUDIT 3 PENILAIAN
AUDIT 3 PENILAIAN
 
Program pelatihan ak3 umun
Program pelatihan ak3 umunProgram pelatihan ak3 umun
Program pelatihan ak3 umun
 

Mais de Andi Wahyudin

2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf
2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf
2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdfAndi Wahyudin
 
2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf
2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf
2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdfAndi Wahyudin
 
Improvement K3 (2023).ppt
Improvement K3 (2023).pptImprovement K3 (2023).ppt
Improvement K3 (2023).pptAndi Wahyudin
 
BSOS 00 - PENGHANTAR SIROH.pptx
BSOS 00 - PENGHANTAR SIROH.pptxBSOS 00 - PENGHANTAR SIROH.pptx
BSOS 00 - PENGHANTAR SIROH.pptxAndi Wahyudin
 
4. Tata Cara pendaftaran TPP SIR-final.pdf
4. Tata Cara pendaftaran TPP SIR-final.pdf4. Tata Cara pendaftaran TPP SIR-final.pdf
4. Tata Cara pendaftaran TPP SIR-final.pdfAndi Wahyudin
 
Pedoman CSR bidang lingkungan
Pedoman CSR bidang lingkunganPedoman CSR bidang lingkungan
Pedoman CSR bidang lingkunganAndi Wahyudin
 
Pedoman csr bidang lingkungan
Pedoman csr bidang lingkunganPedoman csr bidang lingkungan
Pedoman csr bidang lingkunganAndi Wahyudin
 
Pedoman penerapan jaminan_mutu_bokar_final
Pedoman penerapan jaminan_mutu_bokar_finalPedoman penerapan jaminan_mutu_bokar_final
Pedoman penerapan jaminan_mutu_bokar_finalAndi Wahyudin
 
Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007
Pedoman perizinan usaha perkebunan   permen no 26 thn 2007Pedoman perizinan usaha perkebunan   permen no 26 thn 2007
Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007Andi Wahyudin
 

Mais de Andi Wahyudin (10)

Materi PERTEK-2.pdf
Materi PERTEK-2.pdfMateri PERTEK-2.pdf
Materi PERTEK-2.pdf
 
2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf
2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf
2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf
 
2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf
2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf
2b31. Materi Sawit Pak BUdi Jatmiko.pdf
 
Improvement K3 (2023).ppt
Improvement K3 (2023).pptImprovement K3 (2023).ppt
Improvement K3 (2023).ppt
 
BSOS 00 - PENGHANTAR SIROH.pptx
BSOS 00 - PENGHANTAR SIROH.pptxBSOS 00 - PENGHANTAR SIROH.pptx
BSOS 00 - PENGHANTAR SIROH.pptx
 
4. Tata Cara pendaftaran TPP SIR-final.pdf
4. Tata Cara pendaftaran TPP SIR-final.pdf4. Tata Cara pendaftaran TPP SIR-final.pdf
4. Tata Cara pendaftaran TPP SIR-final.pdf
 
Pedoman CSR bidang lingkungan
Pedoman CSR bidang lingkunganPedoman CSR bidang lingkungan
Pedoman CSR bidang lingkungan
 
Pedoman csr bidang lingkungan
Pedoman csr bidang lingkunganPedoman csr bidang lingkungan
Pedoman csr bidang lingkungan
 
Pedoman penerapan jaminan_mutu_bokar_final
Pedoman penerapan jaminan_mutu_bokar_finalPedoman penerapan jaminan_mutu_bokar_final
Pedoman penerapan jaminan_mutu_bokar_final
 
Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007
Pedoman perizinan usaha perkebunan   permen no 26 thn 2007Pedoman perizinan usaha perkebunan   permen no 26 thn 2007
Pedoman perizinan usaha perkebunan permen no 26 thn 2007
 

02 sosialisasi pp ri nomor 50 tahun 2012

  • 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  • 2. Pendahuluan • Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 atau yang biasa disebut PP 50 ditandatangani pada tanggal 12 April 2012 oleh Presiden Repubik Indonesia DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono. dimana pada tanggal 24 Mei 2012 dilakukan louching PP 50 oleh Bapak Menteri Muhaimin Iskandar dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kota Surabaya. • Dengan terbitnya PP 50 secara hirarki peraturan perundangan mengantikan peraturan yang berada di bawahnya seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 3. Latar Belakang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) awalnya diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penerapan SMK3 dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 87 yang menyatakan : a) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. b) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan ketentuan UU 13/2003 tersebut, saat ini pelaksanaan SMK3 mengacu pada PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baru saja ditetapkan. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 4. APA YANG BERUBAH Jika membandingkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER.05/MEN/1996 yang digunakan sebagai rujukan untuk dari PP 50 maka, terlihat mengalami perubahan yang cukup berarti dimana perubahan tersebut dapat dilihat dari point - point sbb : • Batang tubuh dari PP 50 menetapkan VI BAB dan 22 Pasal dan PER.05/MEN/1996 menetapkan X BAB dan 12 Pasal. • Penjelasan yang lebih lengkap atas Lampiran I Tentang Pedoman Penerapan SMK3, sesuai dengan siklus 5 prinsip dasar SMK3 ( Plan, Do, check, Action). • Penyederhanaan dan penyelarasan kriteria dari Lampiran II Tentang Pedoman Penilaian SMK3, serta perubahan tingkat pelaksanaan, hasil penilaian audit dan kategori ketidaksesuaian dengan jumlah kriteria yang sama 166 kriteria. • Pada lampiran III format laporan audit dengan format yang sama, hanya ditambahkan daftar hadir dan respon tindak lanjut dilampirkan dalam laporan dan penambahan distribusi laporan kepada Departemen terkait. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 5. RINGKASAN PERUBAHAN Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif Pasal 2 Penerapan SMK3 bertujuan untuk: a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 6. RINGKASAN PERUBAHAN Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 Kewajiban Penerapan SMK3 (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: a. mempekerjakan pekerja / buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 7. RINGKASAN PERUBAHAN Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 6 SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat meliputi: a. penetapan kebijakan K3; b. perencanaan K3; c. pelaksanaan rencana K3; d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Pasal 16 Penilaian SMK3 (1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. (2) Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Audit SMK3 yang terdiri dari 12 elemen audit dan 166 kriteria P2K3 - BSP Sumut 1
  • 8. RINGKASAN PERUBAHAN Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 17 Pelaporan hasil audit (1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3. (2) Bentuk laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Pasal 18 Pengawasan (1) Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengawasan meliputi : pembangunan dan terjaminnya komitmen, organisasi, SDM, pelaksanaan peraturan, keamanan bekerja, pemeriksaan, pengujian dan pengukuran SMK3, keadaaan darurat industri, pelaporan kekurangan dan tindak lanjut audit. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 9. RINGKASAN PERUBAHAN Batang Tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 19 (1) Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 21 Ketentuan peralihan. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 10. LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3 Pada lampiran ini sama menjelaskan secara menyeluruh 5 Prinsip dasar penerapan SMK3 dimana dengan mengunakan pendekatan Plan, Do, Check and Action (PDCA) yaitu : Penetapan Kebijakan, Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 Pada Lampiran I cukup banyak mengalami perubahan, dimana perubahan tersebut dengan tujuan memberikan penjelasan dan penegasan terhadap penerapan SMK3 seperti : Penetapan Kebijakan Penjelasan yang lebih lengkap terhadap persyaratan Kebijakan K3 seperti: Kebijakan disyahkan oleh pucuk pimpinan , tertulis dan ditandatangani dan sosialisasi (mengikuti kriteria penilaian). P2K3 - BSP Sumut 1
  • 11. LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3 Perencanaan K3 ₋ Mempertegas keterlibatan setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3. ₋ Penegasan dalam sistem pertanggungjawaban dimana ditetapkan, pengusaha menetapkan tanggung jawab dan tanggung gugat dan adanya prosedur perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat dan reaksi yang cepat dan tepat terhadap kondisi menyimpang. ₋ Dalam penetapan tujuan dan sasaran K3 harus berkonsultasi dengan : wakil pekerja/buruh, ahli K3, P2K3 dan pihak lain terkait. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 12. LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3 Pelaksanaan Rencana K3 ₋ Penjelasan tambahan terhadap penyediaan prasarana dan sarana yang memadai dengan adanya : organisasi yang bertanggung jawaban, anggaran, prosedur operasi/kerja. ₋ Prosedur pelaporan ekternal laporan harus disampaikan kepada pihak manajemen dan/atau pemerintah terhadap terjadinya ketidaksesuaian. ₋ Penjelasan tambahan terhadap Instruksi Kerja. ₋ Tambahan terhadap penjelasan penyerahan sebahagian pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3 dan dilakukanverifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 13. LAMPIRAN I PEDOMAN PENERAPAN SMK3 Pelaksanaan Rencana K3 ₋ Penjelasan tambahan dalam proses pembelian / penggadaan barang dan jasa dimana Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya. ₋ Penjelasan tambahan upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya Dan Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat, Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Tidak ada perubahan Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 Tidak ada perubahan P2K3 - BSP Sumut 1
  • 14. LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3 Pada lampiran II dari PP 50 ini tidak banyak mengalami perubahan jumlah elemen audit 12 dan jumlah kriteria adalah 166 kriteria sama dengan Per.05/MEN/1996, perubahan yang terjadi adalah pengabungan kriteria audit dalam satu kriteria dan penambahan, kriteria baru dimana penambahan kriteria audit adalah sbb : Sub elemen 1.4 1.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja Sub elemen 2.1 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan P2K3 - BSP Sumut 1
  • 15. LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3 Sub elemen 2.3 4 kriteria tambahan peraturan perundangan dan peryaratan lain dibidang K3 2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang- undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan. 2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan 2.3.3 Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja. 2.3.4 Perubahanpada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk- petunjuk kerja. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 16. LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3 Sub elemen 5.1 5.1.5 Persayaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian. Sub elemen 5.4 2 kriteria Kemampuan telusur produk 5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3. 5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya. Sub elemen 6.5. 6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin K3 tenaga kerja atau orang lain pada saat pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan perubahan. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 17. LAMPIRAN II PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3 Sub elemen 6.9 Rencana dan pemulihan keadaan darurat 6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sub elemen 7.2 Pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja 7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 18. Perubahan Lainnya Perubahan pelaksanaan penilaian dari tingkat resiko perusahaan yang diatur oleh Per.05/MEN/1996 yang menetapkan : 1. Perusahaan kecil atau perusahaan tingkat resiko rendah 2. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah 3. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi Menjadi berdasarkan tingkatan penerapan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan ( tidak merubah jumlah kriteria audit) yaitu : 1. Penilaian Tingkat awal Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1. 2. Penilaian Tingkat Transisi Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh dua) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1. 3. Penilaian Tingkat Lanjutan Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 19. Perubahan Lainnya Penilaian hasil Audit SMK3 terdiri dari 3 kategori yaitu: 1. Kategori Tingkat awal Perusahaan yang memenuhi 64 (enam puluh empat) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1. 2. Kategori Tingkat Transisi Perusahaan yang memenuhi 122 (seratus dua puluh dua) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1. 3. Kategori Tingkat Lanjutan Perusahaan yang memenuhi 166 (seratus enam puluh enam) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 20. Perubahan Lainnya Tingkat penilaian penerapan SMK3 berubah dari Emas , Perak dan Tindakan hukum ditetapkan menjadi : 1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang. 2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik. 3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 21. Perubahan Lainnya Untuk kategori terhadap ketidaksesuain kriteria ditetapkan berdasarkan sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu: 1. Kategori Kritikal Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian. 2. Kategori Mayor • Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; • Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan • Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. 3. Kategori Minor • Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya. Dalam hal penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor, maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3 dan penilaian tingkat penerapan SMK3 tidak mengacu pada Tabel 2. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 22. LAMPIRAN III Laporan penilaian SMK3 hanya mengalami perubahan terhadap distribusi laporan dengan menambahkan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan selain nama tempat kerja, Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan, penyelenggara audit idependen. Menambahkan data pendukung laporan audit seperti daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan respon perusahaan terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian. P2K3 - BSP Sumut 1
  • 23. Point2 Perubahan dari PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3 No Point Penambahan SMK3 No 50 tahun 2012 Permenaker no 5 tahun 1996 1 Menekankan efektifitas menekankan ke efektifitas menciptakan sistem K3 tujuan peraturan pelaksanaan perlindungan K3 Sehingga bisa saja ada perundangan persepsi yang penting ada dulu sistem SMK3 tanpa melihat efektifitasnya 2 Arahan pembuatan Ditekankan kepada pengusaha dalam Pasal 1.3 tidak dijelaskan kebijakan SMK3 menentukankebijakan minimal harus: detail hanya menekankan • Identifikasi bahaya koordinasi antara pengurus • Pelaksanaan perbandingan dan wakil tenaga kerja terhadap perusahaan atau sektor yang lebih baik • Review tinjauan ulang terhadap kejadian yang membahayakan • Kompensasi & gangguna yang berkaitan dengan keselamatan • Penilaian efesiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakan P2K3 - BSP Sumut 1
  • 24. Poit2 Perubahan dari PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3 No Point Penambahan SMK3 No 50 tahun 2012 Permenaker no 5 tahun 1996 3 Isi Kebijakan Minimal harus ada visi dan tujuan Tidak dijelaskan perusahaan 4 Menekankan Lebih memperjelas pelibatan Disebutkan pelaksana K3 keterlibatan Pengusaha pengusaha mulai dari tahap wajib dijalankan perencanaan sampai dengan oleh pengurus, pengusaha evaluasi atau peninjauan ulang. dan seluruh tenaga kerja. 5 Isi rencana K3 Minimal rencana kegiatan meliputi: Tidak ada ketentuan - Tujuan mengenai skala prioritas, - Skala prioritas sistem - Upaya pengendalian pertanggungjawaban - Sumber daya yang dibutuhkan - Jangka waktu pelaksanaan - Indikator pencapaian - Sistem pertanggungjawaban P2K3 - BSP Sumut 1
  • 25. Point2 Perubahan dari PP no 50 tahun 2012 tentang SMK3 No Point Penambahan SMK3 No 50 tahun 2012 Permenaker no 5 tahun 1996 6 Pertimbangan tenaga K3 Menjelaskan secara jelas keterlibatan Disebutkan meminta dalam perencanaan Serikat Pekerja. pertimbangan perwakilan tenaga kerja. Bisa saja bukan serikat pekerja tetapi wakil karyawan 7 Pemastian pelaksanaan • Adanya permintaan sertifikat dan Tidak dijelaskan secara detail perencanaan program wewenang K3 • Adanya ketentuan mempertimbangkan masukan pekerja atau serikat pekerja 8 Memperjelas peranan Dimintai keterlibatan dalam Dijelaskan hanya wakil serikat buruh implementasi SMK3 pekerja 9 Memperjelas apa saja Diarahkan lebih detail seperti pada: Tidak diarahkan yang menjadi minimal • Penentuan sumber bahaya kegiatan K3 (pasal 11 • Pelaksanaan desain dan rekayasa ayat 2) • Penyerahan pekerjaaan • Dst P2K3 - BSP Sumut 1
  • 26. TERIMA KASIH P2K3 - BSP Sumut 1