Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemanfaatan lahan terlantar di Kabupaten Padang Pariaman. Lahan terlantar merupakan potensi daerah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemilik lahan terlantar berkewajiban memanfaatkannya, dan jika tidak mampu maka dapat dilakukan kerja sama bagi hasil atau disewakan. Jika tidak dimanfaatkan selama dua tahun, pemerintah ber

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAISAN
NOMOR : I1 TAHUN 2OA4
TENTAHG
Menimbang '. a.
Mengingat
c.
PEMANFAATAN LAHAN TERLANTAR
DI KABUPATEH PADANG PARIAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN
bahwa lahan terlantar merupakan potensi dan kekayaan alam
daerah yang harus diupayakan pemanfaatannya sehingga dapat
memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.
bahwa dalam rangka meningkatkan potensi lahan, khususnya
lahan terlantar maka perlu dilakukan pemanfaatan fahan tersebut
agar berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas
tersebut perlu mengatur pemanfaatan lahan terlantar di Kabupaten
Padang Pariaman dalam suatu Peraturan Daerah.
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Fembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pengairan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria ;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservaei Sumher
Daya Afam Hayatidan Ekosistemnya ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;
Peraturan Pemerintah Nomor 3S Tahun 1998 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar ;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2QA4 tentang
Penatagunaan Tanah;
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Felaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum;
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
L
10.
11.

2. 13. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
14. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;
15. Peratunan Mentsri Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor g Tahun 19gg tentang Tata Car:a Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumgtera Barat Nomor 4 Tahun lg8g
tentang Pengefoalan dan Pengendalian Lingkungan.
OENGAN PERSETIJJUAH DEWAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MEMUTI,.ISKAN
Menetapkan : PERATURAITI OAERAH KABUPATEN TENTAITIG FEMANFAATAN
LAHAII TERLANTAR OI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
BAts I
KETENTUAN UMUM
Pasal {
Pengertian
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Pariaman
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah lGbupgten Padang Pariaman
c, Bupatiadalah Bupati Padang Pariaman
d. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunanan l(abupaten
Padang Pariaman
e, $umberdaya Alam adalah sefuruh potensi sumberdaya alam yang dapat
dimanfaatkan untuk ksgietan yang menunjang dan ditunjang sektor Pertanian.
f. Lahan Kosong adalah lsfian sawah dan atau lahan kering yang $ecara potensial
bernilaiekonomis apahifa diusahakan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas.
g. Lahan Kosong terdiri dari lahan terlantar dan lahan kurang produktif.
h. Lahan terlantar adalah Lahan sawah dan atau tahan kering yang karena beberapa
sebab tidak diusahakan lebih dari 2 {dua} tahun.
i. Lahan kurang Produktif adalah lahan sgwah dan atau lahan kering yang
pemanfaatannya belum optimaf baik secara tekniE maupun ekonomis.
i. Lahan $awah adalah lahan pertanian yang berpetakpetak dan dibatasi oleh
pematang (galengan), safuran untuk manaharlmeyalirkan air, yang biasanya
ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status tanah
tersebut..
k. Lahan Kering adafah ssmua lahan selain lahan sawah stau lahan yang berstatus
lahan sawah yang sudah tidak berfungsi sebagai lahan sawah lagi dimasukkan
dalam bukan lahan sawah.
l, Lahan pasang surut adalah lahan sawah yang pongairannya tergantung pada air
$ungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.
m. Lahan sawah lebak adalah lahan eawah yang pengairannya berasal darf reklamasi
rawa lebak (bukan paeang surut).

3. n. Folder adalah fahan sawah yang terdapat di delta sungai yang pengairannya
dipengaruhi oleh air sungni tersebut.
o. Sawah lainnya adalah rembesan-rembsan rawa yang biasanya ditanami padi.
p. Lahan sawah yang sementara tidah diusahakan adalah lahan sawah yang karena
beberapa alasan misalnya tidak ada tenaga, dikuasai pihak lain, adanya OPT maka
sefama lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun tidak diusahakan.
q. Pekarangan adalah halaman sekitrar rumah termasuk y6ng dipakai untuk
rumahlbangunan. Bila tanah sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya
dengan kebun/tegal maka dimasukan dalam tanah kebun I tegal.
r. Tegat I kebun adalah yang bukan lahan sawah yang ditanami tanaman musiman
atau tahunan dan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah Eerta
pemakaiannya tidak herpindafrpindah.
s. Ladang / Huma adalah lahan yang ditanami tanaman musiman dan pemakaiennya
hanya semusim atau dua musim dan kemudian akan ditinggafkan karena tidak subur
lagi.
t. Penggembalaan / padang rumput adalah lahan yang dipakai untuk penggernbalaan
temak,
u. Rawa-rswa (yang tidak ditanami) adalah lahan yang luas dan tergenang air yang
tidak dipergunakan untuk sawah,
v. Tambak adafah lahan yang dipergunakan untuk melakukan pemeliharaan ikan,
udang atau faun#biota air lainnya.
w Kolam/TebaUEmpang adalah lahan yang dipergunkan untuk
pemeliharaan/peftenihan ikan dan lain-lain baik yang terletak ditanah sawah
atiaupun tanah kering.
BAB II
AZA$, TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Azas
Pasal 2
Penetapan dan pemanfaatan lahan terlantar didasarkan kepada azas :
a. Manfaat yaitu pemanfaatan tanah secara optimal, terkendali dan terarah agar dapat
memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
b. Keseimbangan dan keserasian yeng menciptakan keseimbangan dan keserasian
pemanfaataan lahan.
c, Kelestarian menciptakan hubungan yang serasiantara manusia dan lingkungan.
d. Ptoduktif agar tanah dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi kesejahteraan
masyarakat.
e. Fungsi soeial memberikan manfaat bagi pemegang hak tanpa menimbulkan
kerugian pada pihak lain hingga bermanfaat bagi masyarakat dan nagara.
f. Kesadaran hukum bahwa pemifikan dan penguasan tanah harus sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
tsagian Kedua
Tujuan
Pasfil 3
Tujuan penetapan dan pemanfaatan lahan terfantar adalah :
a. Tenrujudnya penetapan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang memberi
kontribusi bagi masyarakat dan Pemerintah daerah.

4. b.
c.
d.
e.
Tertatanya dan terselenggaranya pengaturan dan
penguasaan, persediaan, pemsliharaan tanah.
Terwujudnya peningkatan produktivitas penggunaan
meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Terpeliharanya keseimbangan antara pemanfaatan tanah dengan lingkungan.
Terciptanya lembaga hukum antara orang-orang metafui perbuatan hukum dengan
tanah secara adil.
tsagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Fungsi penetapan dan pemanfaatan lahan terlantiar:
a. Sebagai dasar pengaturan dalam penertiban, penguasaan dan penggunsan lahan
terlantar.
b. Sebagai dasar bagi kebijakan daerah dalam pemberian izin pemanfaatan lahan
terfantar demi kefangsungan pembangunan yang bertelanjutan.
c. $ebagai penrujudan keterkaitan dan keseimbangan pemanfaatan lahan terlantar
dengan perencanaan daerah.
BAB III
JENIS.JENIS LAHAN TERLAI{TAR
Pasal S
Jenis-jenis lahan terlantar yang harus dimanfaatkan :
a. Lahan sawah
b. Lahan kering
Lahan pasang surut
Lahan pekarangan
TegaUkebun
Ladang
Pengem bafaan/Padang rumput
Rawa-rawa
Tambak
Kolarn/Empang
BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 6
(1) $etiap perorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang telah memperoleh
penggunaan hak atas tanah berkewajiban memanfaatkan lahan terlantar.
(2) Jika pemilik lahan tidak mampu mengelofa dan memanfaatkan lahan yang
dimilikinya perlu diserahkan pada pihak fain.
Pasal 7
Dalam pernanfaatan lahan terlantar sebagainnna dimaksud pada pasal 5 ayat (1)
harus seeuai dengan sifat dan tujuan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW.
peruntukan penggunaan,
tanah sehingga dapat
c.
d.
s.
t.
g.
h.
i.
j-

5. ,r*8ffo[**
Pasal 8
Pengelolaan Sistim Bagi Hasil
(1) Dalam keadaan pemilik tidak mampu dan atau tidak mempunyai kesempatan untuk
memanfaatan lahan yang dimilikinya, maka sistim bagi hasil yang memungkinkan
antara pemilik dengan penggarap meliputi ;
a. Lahan sawah terlantiar ketentuan pernbagian hasilnya adalah 50 % urttuk
pemifik dan 50 % untuk penggarap setelah dikurangi biaya $arana produksi
meliputi bibit, pupuk dan obat-obatan.
b. Lahsn kering terlantar ketentuan pembagian hasilnya adalah 30 % untuk
pemilik dan 70 % untuk penggarap setefah dikurangi biaya produksi rnetiputi
bibit, pupuk dan obat-obatan.
c. Selain dimaksud pada huruf a dan b dalam hagi hasil terhadap pengelolaan
dan pemanfaatan lahan pekar:angan berlaku juga si*tim bagi hasif yang telah
menjadi kebiaaaan dalam masyarakat setempat.
(2) Lahan pekarangan yang befum dimanfaatkan secara optimal, pemanfaatannya
diserahkan kepada pmerintahan nagari yang bersangkutan untuk kepentingan
pembangunan nagari tersebut.
Pasal I
Pengelolaan $letim Sewa (Kontrak)
(1) Lahan sawah dsn atau fahan kering yang tidak diusahakan oleh pemilik dan tidak
dilakukan kerja sama pemanfaatan dengan pihal lain dengan sistim bagi hasil maka
lahan terlantar tidak dihenarkan kosong dan harus disewakan (dikontrafkan) kepada
pihak lain.
(2) Biaya $swa {kontrak) sebagaimana dimaksud pada ayat (1} pasal ini yaitu 1 (satu}
erfias per hektar per tahun atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk
jangka waktu kontrak menimal enam kali musim tanam bagi lahan swah dan 10
(sepuluh) tahun untuk fbhan kering
Pasal 10
Pengalihan Hak Pemanfiaatan
(1) Lahan sawah dan atau lahan kering yang tidak dimanfaatkan lebih dari dua tahun
dan atau tidak diserahkan pemanfaatannya kepada pihak fain baik dengan sistim
bagi hasil maupun dikontrakkan, maka pemerintah berhak atas pemanfaatan lahan
terlantar tercebut.
(2) Tata cara pengnlihan hak pemanfaatan oleh pemerintah diatur lebih lanjut oleh
keputusan Bupati.
tsAB VI
PENGENDALIAN
Pasaf 11
(1) Pengendalian pemanfaatan lahsn terlantar dilakukan oleh Bupati melalui kegiatan
pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan fahan.
(21 Pengawasan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

6. (3)
(4)
{5)
Penertiban dilakukan terhadap pemanfaatan lahan yang dapat merusak lingkungan
Dalam melakukan pengendalian Bupati menunjuk Pejabat atau instansitedfiit untut<
melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban.
Pencabutan hak terhadap pemanfaatan lahan dapat dilakukan akibat tidak
memenuhi ketentuan yang berlaku.
BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 12
t1) Penjabat pegarai negeri sipil tertentu ditingkungan Pemerintahan Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor I tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah :
a) Menerima, mpncari mengumpulkan dan meneliti keterangan atrau laporan
be*enaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
terang dan jelas.
b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindakan pidana;
c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiatau badan sehubungan
dengan tindak pidana.
d) Memeriksa buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana;
e) Melakukan pengefedahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersehut;
0 Meminta bantuan tenaga ahlidalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana;
g) Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
seseorang dan atau dokurnen yang dibawa sebagaimana diemaksud pada
huruf e;
h) Memotret $eseorang yang berkaitan dengan tindak pidana:
D Memanggil orang untuk didengar ketenangannys dan di periksa sebagai
tercangka atau saksi ;
j) Menghentikan penyidikan;
k) Mefakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalarn undang-undang nomor I tahun 1981 tentang hukum
acara pidana.

7. a
(1)
BAB VIII
KETENTUAN PIDAilA
Pasaf 13
Barang siap melanggar ketentuan pasal 6, 7, I dan 10 Peraturan Daerah ini
diancam kurungan karena melakukan tindak pidana selarna-lamanya 6 (enam)
bulan atau denda sehanyak-banyaknya Rp. 5000.000,- ( Lima Juta Rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan pdhnggaran.
$elain tindak pidana sebagaimana tsrsebut pada ayat (1) pasal ini tindakabiOana
yang mengakihatkan perusakan pencemaran fingkungan diancarn pidana sesuai
dengan peraturan peru ndang-undangan yang berlaku.
BAB IX
PENUTUP
Pasaf 14
Peraturan Daenah ini mulai berlaku sejak saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah inidengan penempdtan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
/ MUsLrts KAsrM ,.7
l-
(2)
(3)
Diundangkan di
Pada Tanggal
: Pariaman,
: 27 AqurTuJ 2004
ATEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Oitetapkan di : Pariaman.
Pada Tanggaf : ,,6 A6urru.r
BUPATI PADANG PARIAMAN,
Nomor .. . ..19. . . . .. Seri . .. .9