1. SERTIFIKASI PROFESI
EKONOMI SYARIAH

2. 2
LOW
VALUE
1
HIGH
VALUE
1
ANGGOTA KELOMPOK 12
Nabilah Al Madani (190721100142)
Lala Salsabillah Chalavy (190721100022)
Yusuf Ramdhan Khusairi (190721100122)

3. Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
1. Pengertian Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian standar merupakan sebagai “ukuran”
yang disepakati, Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang termasuk
aspek pengetahuan, ketrampilan dan etika kerja yang sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Sedangkan pengertian dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,
yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang meliputi aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan ketentuan jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
3

4. 2. Prinsip penyusunan SKKNI yaitu :
a. Berkaitan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri pada masing-masing
sektor atau bidang usaha;
b. Valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah;
c. Diterima oleh para pemangku kepentingan
d. Fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
e. Dapat ditelusuri dan dibandingkan dengan standar kompetensi lain, baik secara
nasional maupun internasional.
4

5. 3. Tujuan Penyusunan Standart Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia
Tujuan pembentukan SKKNI yaitu sebagai pedoman dalam mengukur kemampuan kerja
seseorang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagaimana
yang ditetapkan dari ketentuan industri.
5

6. 4. Penggunaan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan
dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-
masing:
1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
a. Memberikan informasi tentang pengembangan program dan kurikulum.
b. Sebagai referensi dalam menyelenggarakan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk pemerintahan, dunia usaha/industri, dan organisasi komunitas
a. Membantu dalam rekrutmen.
b. Membantu evaluasi kinerja.
c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
6

7. 3. Mendukung pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan
pemerintahan, dunia usaha/industri, dan organisasi komunitas.
4. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
a. Sebagai acuan dalam menyatakan paket program sertifikasi untuk setiap kualifikasi dan
levelnya
b. Sebagai acuan dalam melakukan pelatihan, evaluasi dan
sertifikasi.
7

8. 5. Manfaat Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Manfaat SKKNI adalah sebagai berikut:
a. Pedoman dalam pengembangan program kursus dan pelatihan;
b. Acuan dalam
1.) Melakukan rekrutmen;
2.) Menyusun uraian jabatan;
3.) Pengembangan program pelatihan dalam jabatan (inservice training)
4.) Melaksanakan pelatihan prajabatan (pre-service training) yang spesifik berdasarkan
kebutuhan bisnis/industri;
c. Acuan dalam merumuskan paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya,
penyelenggaraan pelatihan, dan penilaian.
d. Salah satu acuan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan.
8

9. 6. Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang Telah Disusun
SKKNI yang disusun Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meliputi :
a. Penilaian Properti dan Bisnis
b. Pemasaran
c. Ekspor Impor
d. Perdagangan Ekspor - Impor
e. SKKNI Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi
9

10. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
1. Pengertian Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah badan independen yang dibentuk oleh
pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah keputusan Nomor 23 Tahun
2004, dan tugas utamanya adalah menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja untuk
berbagai pekerjaan di Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, BNSP
dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP) untuk melaksanakan
sertifikasi kompetensi profesi atas nama BNSP. Izin tersebut diterbitkan setelah BNSP
melakukan penilaian kesesuaian terhadap LSP, sesuai dengan ketentuan BNSP. BNSP
merupakan lembaga independen yang berada di bawah keputusan Presiden yang memiliki
kewenangan sebagai lembaga sertifikasi personil dan diserahi tugas penyelenggaraan
sertifikasi kompetensi profesi bagi pegawai atau tenaga kerja. Pembentukan BNSP
merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam system pelatihan
tenaga kerja yang unggul dan memiliki kualitas yang baik
10

11. Adanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi sangat penting agar tenaga kerja Indonesia
mampu menghadapi dan bersaing di pasar kerja global. Selain itu, Keberadaan Badan
Nasional Sertifikasi Profesi mendorong kerja sama dengan lembaga-lembaga sejenis di
negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan atas kompetensi tenaga
kerja masing-masing negara.
11

12. 2. Tugas Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 BNSP bertugas
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja adalah
proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan
objektif melalui uji kompetensi yang terkait dengan standar kompetensi kerja
nasional Indonesia.
Untuk terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja, BNSP dapat menerbitkan
lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Ketentuan mengenai
persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.
12

13. Lembaga Sertifikasi Profesi Ekonomi Syariah
1. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP-MUI)
LSP MUI didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2020 dan mendapat
lisensi BNSP dengan nomor : BNSP-LSP-1644-ID. Ada dua bidang sertifikasi yang
dijalankan LSP MUI saat ini, yaitu bidang ekonomi syariah dan penjaminan halal. LSP MUI
merupakan gabungan dari dua LSP yang sudah ada sebelumnya di MUI, yaitu LSP LPPOM
MUI dan LSP DSN MUI. Sebelumnya, pada Januari tahun 2017 sudah berdiri LSP LPPOM
MUI dengan lisensi dari BNSP nomor: BNSP-LSP-664-ID. Ruang lingkup sertifikasi LSP
LPPOM MUI adalah di bidang penjaminan halal, yaitu sertifikasi Auditor Halal dan Penyelia
Halal. Sementara LSP DSN MUI didirikan pada bulan Mei tahun 2017 dan mendapat lisensi
dari BNSP nomor: BNSP-LSP-744-ID, dengan ruang lingkup sertifikasi di bidang ekonomi
syariah, yaitu sertifikasi pada profesi Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.
13

14. LSP MUI juga bertugas mengembangkan Standar Kompetensi, menetapkan
Skema Sertifikasi Kompetensi dan Tempat Uji Kompetensi di bidang
Penjaminan Halal dan Ekonomi Syariah. Selain itu LSP juga memiliki
tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan
pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi.
14

15. 2. Lembaga Sertifikasi Keuangan Syariah (LSP Keuangan Syariah)
Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah
Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah atau yang biasa disingkat menjadi LSP
keuangan Syariah adalah lembaga sertifikasi profesi di sektor keuangan syariah yang telah
mendapatkan izin lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sejak 18 Mei 2016
dan telah diperpanjang sampai dengan 20 Mei 2024.
15

16. Sertifikasi Profesi Ekonomi Syariah
1. Pengertian Sertifikasi Ekonomi Syariah
Istilah sertifikasi berasal dari bahasa inggris “Certification” yang berarti keterangan,
pengesahan, ijazah, sertifikat, brevet, diploma. Menurut Internasional Institute for
Environment Development mengemukan bahwa “sertifikasi adalah prosedur dimana pihak
ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi
standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati”. .
Namun definisi profesi menurut kamus besar bahasa Indonesia mengemukkan bahwa
“profesi adalah bidng pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan,
kejujuran dan sebagainya) trtentu”.
16

17. Sedangkan menurut Purwadi mengemukkan bahwa “sertifikasi profesi dimaksudkan agar
kegiatan atau suatu proses kerja yang telah dibakukan memberikan hasil akhir
sebagaimana yang diharapkan karena dilaksanakan oleh orang yang memiliki kompetensi
yang dipersyaratkan.” Dengan adanya sertifikasi ini maka jika ada seribu pekerjaan yang
sama, yang dilakukan diberbagi tempat oleh seribu orang yang berbeda tapi memiliki
tingkat kopetensi yang sama sebagaimana yang dipersyaratkan, maka dapat diharapkan
akan memberikan hasil yang sama. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosisal
yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai islam.
Adapun jenis sertifikasi profesi yang diberikan berdasarkan keahlian tertentu untuk suatu
profesi tertentu.
17

18. 2. Keuntungan Sertifikasi Profesi
Sertifikasi memiliki sejumlah keuntungan, baik bagi pemegang. Sertifikasi atau bagi peusahaan
yang memperkerjakan memiliki sertifikasi. Jubilee Enterprise mengemukakan keuntuntungan
bagi pemegang sertifikasi adalah sebagai berikut:
a. Sertifikasi ini merupakan bukti atas kemampuan yang dimiliki.
b. Nantinya, sertifikasi ini bias membantu untuk memperoleh promosi jabatan atau kenaikan
gaji.
c. Sertifikasi ini bias membantu merencanakan karir.
d. Sertifikasi ini merupakan bukti perkembangan professional yang telah diraih. Sertifikasi ini
akan sangat membantu jika bekerja dalam sebuah perusahaan multinasional. Sertifikasi yang di
peroleh akan diakui oleh perusahaan yang menggunakan standar internasional semacam ini.
e. Sertifikasi ini akan membantu dalam persaingan dengan sumber daya manusia dari luar
negeri.
18

19. 3. Tujuan Sertifikasi Profesi
Tujuan sertifikasi profesi adalah untuk memastikan dan melihara kompetensi yang
telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal, nonformal, pelatihan kerja,
ataupun pengalaman kerja. Karena dalam dunia kerja kompetensi harus dipelihara,
bukan hanya pernah kompeten, tetapi kompeten dan harus tetap kompeten.
19

20. Terimakasih
Wassalamualaikum Wr. Wb.
20