Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Sosialisasi spip
1.
2.
3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :
• PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL
• PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
Amanat :
•UU No 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006
SPIP
VISI – MISI PRESIDEN
• Mengutamakan hard control, soft control tidak tersentuh
(integritas, komitmen, kepemimpinan, nilai etika)
• KKN
4. 4
1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun
1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang
diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:
Unsur-unsur Waskat adalah :
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6. Apa sebenarnya SPI dan SPIP?
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
7. 7
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden
selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
9. 9
NO URAIAN WASKAT SPIP
1 Definisi Alat Proses
2 Sifat Statis Dinamis
3 Framework 8 Unsur Sisdalmen 5 Unsur
4 Tanggungjawab
Pelaksanaan
Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam
organisasi
5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi
6 Penekanan Pengawasan Atasan
Langsung
Pengawasan Fungsional
• Lingkungan Pengendalian
• Penilaian Risiko
11. SPIP
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Informasi &
Komunikasi
Kegiatan
Pengendalian
Penilaian Risiko
Lingkungan
Pengendalian
Identifikasi Risiko
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem
Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran
Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian
Intern
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan
SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung
Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai
Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Ps. 4
Ps. 13
Ps. 18
Ps. 41
Ps. 43
Analisis Risiko
12. SPIP
Lingkungan
Pengendalian
Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan
Tanggung Jawab yang Tepat
Struktur Organisasi yang
Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap
Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
14. SPIP
Kegiatan
Pengendalian
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem
Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran
Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian
Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat
Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem
Pengendalian Intern
17. 17
SPIP
PEMERINTAH
Tertib
Terkendali
Efisien
Efektif
Keyakinan
Memadai
Paket Undang-
Undang Keuangan
Negara:
1. UU 17/2003
2. UU 1/2004
3. UU 15/2004
PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
Pusat Daerah
Akuntabel
Transparan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Negara
PUBLIK
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengawasan
•
Proses
Terintegrasi
Kegiatan yang
Efektif & Efisien
Keandalan
Pelaporan
Keuangan
Pengamanan
Aset Negara
Ketaatan terhadap
Peraturan
Pertanggungjawaban
UU 33/2004
18. 18
PEMERINTAH PUSAT (K/L)
DUKUNG AKUNT. PRESIDEN
PEMERINTAH DAERAH
DUKUNG AKUNT. PRESIDEN
RAKYAT
P O A C
Strong Internal Control
(Risk Management & Good Governance)
AKUNTABILITAS PRESIDEN NKRI
RESPONSIBILITAS
President’s Accountability Systems (PASs)
KEUANGAN NON KEUANGAN
20. S
S
S
A
M
S
PRESIDEN NKRI
KONFIGURASI DOMAIN PENGAWASAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Siapa
KATEGORI
RUANG
LINGKUP
TUJUAN
KOMPE-
TENSI
(KSA)
KSA: Knowledge, Skill, Attitude
S
S
S
+ M
+M
+M
(PASs)
SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Melakukan
+ A
+ A
+A
Apa (Obyek)
Bupati
Wkota
M: Menteri; G: Gubernur
BUN
BUN: Bendahara Umum Negara
M& G
B P K P
> 75% 25%
Akuntansi
Mgmn
Berjen-
jang
Akunta-
bilitas
Bupati/
Wkota
Akunta-
bilitas
Akunta-
bilitas
Menteri &
Gubernur
Presiden
STRA-
TAKTIS
TEGIS
TEKNIS
NASIO-
NAL
Kasus besar
(Big Fish)
K/L
Prov
Kasus regional
fungsi pengawasan
fungsi pengawasan
fungsi pengawasan
Pem
Kab/kota
Kasus-kasus
Sektoral
daerah
AKUNTABILITASPENGELOLAANKEUANGANNEGARA
LaporanKeuangandanKinerja
Back Up
- Teknis
- SDM
Itjen/Irtama
/Inspekt
Inspektorat
Bawasda
SPIP
SISDAL RISIKO
1
Sistem
Ruang
Lingkup
Sistem Pengend . Intern (K3I)
Aparat
Was
Kewenangan
Lapis
Kemampuan
KetKet
Moni-
toring
RECEIVING Dis -
patchin g
Con-
trolling
Nasional
Presiden X BPKP
Reviu LKPP,
Diklat ,
Pendmpngan ,
Audit, Eval ,
Invest, Tuj Ttt .
Strategik
/Nasional
X
X
Irjen /
Irtama
Reviu
Tupoksi
Dept/
LPND
(TAKTIS)
X
X
Bawasda Reviu
Tupoksi
Pemda
(TEKNIS)
Sistem
Ruang
Lingkup
Sistem Pengend . Intern (K3I)
Aparat
Was
Kewenangan
Lapis
Kemampuan
KetKet
Moni-
toring
RECEIVING Dis -
patchin g
Con-
trolling
Nasional
Presiden X BPKP
Reviu LKPP,
Diklat ,
Pendmpngan ,
Audit, Eval ,
Invest, Tuj Ttt .
Strategik
/Nasional
X
X
Irjen /
Irtama
Reviu
Tupoksi
Dept/
LPND
(TAKTIS)
X
X
Bawasda Reviu
Tupoksi
Pemda
(TEKNIS)
M: Menteri G: Gubernur
U: UPT B/W: Bupati/Walikota
Pulahta Info Display
F
e
e
d
b
a
c
k
GM
B/ W
> 75%25%
Disiplin
ilmu lain
Spesifik
PASs : President’s Accountability Systems
(C3I)
C3I : Command, Control, Communication & Information System
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
SIM PIP
&
&
SIM PIP : Sistem Inf Manajemen Pengend. Intern Pemerintah
21. input proses output outcome
PRESIDENT’S ACCOUNTABILITY SYSTEMS (PASs)
EXPERTISE
CAPACITY
DEVELOPMENT
CURRENT
ISSUES
CLEARING
HOUSE
AKUNTABILITAS
PEMERINTAH
CHECK &
BALANCE
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DOMAIN BPKP
(4Cs)
PSL 59 PSL 49
22. Non Justicia
(Professional Judgment)
Pro Justicia
(Bukti Material TPK)
BPK
BPKP
& APIP
KPK, POLRI, KEJAGUNG
AUDIT:
Keuangan
Kinerja
Tuj.tertentu
OPERASIONAL
AUDIT
(TEMUAN MGMN)
PENYIDIKAN
AUDIT INVESTIGASI
(PENYELIDIKAN)
GELAR KASUS / PERKARA
(CLEARING HOUSE)
23. 23
Data warehouse yang
komprehensif & historis
Mengkolaborasikan informasi
Yang tersebar di masing-masing
Instansi (dep/lemb/pemda/BUMN/D/L)
Untuk kepentingan analisis
dan penelitian
Pengetahuan-pengetahuan
terdokumentasi secara
komprehensif dan uptodate
Perencanaan kegiatan
berdasarkan analisa
Resiko dan Prioritas
Presiden memperoleh informasi
dan pengetahuan yang Credible
Sehingga dapat mengambil
keputusan yang tepat
Sumber Data/Informasi
Integration of Information (PASs)
ManagementDecision Making
Collaborative
Analysis & Research
Knowledge Creation
Intelligence-based
Planning
Lembaga PemdaKemen-
terian
PRESIDEN
BUMN/D/L LAINNYA
23
24. NO FASE KEBUTUHAN KEGIATAN PRODUK TIME FRAME
1 Knowing • Pemahaman,
• Penyamaan persepsi
Penelitian, Kajian,
Benchmarking,
Sosialisasi, Diklat
Laporan
pelaksanaan
Waktu yang
dibutuhkan
tergantung
pada besarnya
dukungan
pimpinan dan
organisasi
tersebut.
2 Mapping Kondisi, Tujuan, Gap Diagnostic assessment Peta Penerapan
SPIP
3 Norming Membangun fondasi /
infrastruktur sistem
• Kebijakan s.d. SOP: Draft
Pedoman Umum dan Draft
Pedoman Teknis (Limited
Hearing, Public Hearing,
Pilotting)
• Pembuatan Modul Diklat
• Pengembangan
Kompetensi: Diklat
• Pedoman Umum
• Pedoman Teknis
• Modul Diklat
• Aturan-aturan
intern
• Lap pelaks.
• Satgas-satgas
dan produknya
4 Forming Membangun unsur-unsur SPIP • Implementasi
• Internalisasi
Laporan tahapan
pengembangan
SPIP
5 Performing Pemanfaatan SPIP
(memetik kegunaan)
• Monitoring
• Evaluasi
Laporan Hasil
Evaluasi
TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP
25.
26. • Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan
secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. (Bab I Ps. 1 hrf 2).
• SPI merupakan proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien , keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. (Bab I Ps. 1 hrf 1).
27. • Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan
yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (Bab I Ps.1 hrf. 3).
28.
29. •Kegiatan bersifat lintas sektoral
•Kegiatan kebendaharaan umum negara
•Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden
Ps. 49 (2)
•Laporan hasil pengawasan kebendaharaan umum negara
disampaikan kepada Menkeu & pimpinan IP yg diawasi
•Menyusun & menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan
kpd Presiden
Ps. 54 (2),
(3)
•Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)Ps. 57 (4)
•Pembinaan penyelenggaraan SPIP
Ps. 59 (1),
(2)
Was intern thd akuntabilitas keuangan negara:
30. a. Lingkungan pengendalian
Kondisi dalam instansi pemerintah yang
mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan
memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
penerapan sistem pengendalian intern dalam
lingkungan kerjanya.
Lingkungan pengendalian merupakan fondasi bagi
efektifitas penerapan komponen SPIP lainnya.
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM
PERATURAN PEMERINTAH
31. b. Penilaian risiko
Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi
Pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi
risiko dan analisis risiko.
Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah
terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi
pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM
PERATURAN PEMERINTAH
32. c. Kegiatan pengendalian
Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta
penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk
memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah
dilaksanakan secara efektif.
Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu
memastikan bahwa arahan pimpinan IP dilaksanakan
dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah
dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam mencapai
tujuan
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM
PERATURAN PEMERINTAH
33. d. Informasi dan komunikasi
Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan
atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang
tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan umpan balik.
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM
PERATURAN PEMERINTAH
34. e. Pemantauan Pengendalian Intern
Proses penilaian atas mutu kinerja sistem
pengendalian intern dan proses yang memberikan
keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya
segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian
intern dilaksanakan melalui pemantauan
berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM
PERATURAN PEMERINTAH
35. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif
untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya,
melalui:
a. penegakan integritas dan nilai etika;
b. komitmen terhadap kompetensi;
c. kepemimpinan yang kondusif;
d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia;
g.perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
dan
h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
Lingkungan Pengendalian
Pasal 4
36. Antara lain,
a. Menerapkan aturan perilaku;
b. Memberi keteladanan;
c.Menegakan tindakan disiplin;
Penegakan Integritas dan
Nilai Etika
Pasal 5
37. Antara lain,
a. Identifikasi dan penetapan kegiatan untuk
penyelesaian tusi;
b. Adanya standar kompetensi;
c.Penyelenggaraan diklat;
Komitmen pada Kompetensi
Pasal 6
38. Antara lain,
a. Pertimbangan risiko dalam pengambilan
keputusan;
b. Penerapan manajemen berbasis kinerja;
c.Perlindungan atas aset dan informasi atas akses
yang tidak sah;
Kepemimpinan yang kondusif
Pasal 7
39. (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko.
(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. identifikasi risiko; dan
b. analisis risiko.
Bagian Ketiga
Penilaian Risiko
Pasal 13
40. 1. Menggunakan berbagai metodologi yang
sesuai untuk tujuan IP dan tujuan pada
tingkat kegiatan secara komprehensif
2. Menggunakan mekanisme yang memadai
untuk mengenali risiko dari faktor eksternal
dan faktor internal
3. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan
risiko yang dihadapi instansi pemerintah
Identifikasi Risiko
Pasal 16
41. (1) Analisis risiko dilaksanakan untuk
menentukan dampak risiko yang telah
diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan
(2) Pimpinan IP menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam menentukan tingkat risiko yang
dapat diterima.
Analisis Risiko
Pasal 17
42. (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan
kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran,
kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah yang bersangkutan.
(2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan
pokok Instansi Pemerintah;
b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses
penilaian risiko;
Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18
43. c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan
dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara
tertulis;
e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan
sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai
dan berfungsi seperti yang diharapkan.
Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18
44. (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang
bersangkutan;
b. pembinaan sumber daya manusia;
c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d. pengendalian fisik atas aset;
e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran
kinerja;
f. pemisahan fungsi;
g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18
45. h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas
transaksi dan kejadian;
i. pembatasan akses atas sumber daya dan
pencatatannya;
j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan
pencatatannya; dan
k. dokumentasi yang baik atas Sistem
Pengendalian Intern serta transaksi dan
kejadian penting.
Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18
46. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib
mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasi
kan informasi dalam bentuk dan waktu yang
tepat.
Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi
Pasal 41
47. 1.Buku pedoman kebijakan dan prosedur
2.Surat edaran
3.Memorandum
4.Papan pengumuman
5.Situs internet dan intranet
6.Rekaman video
7.E-mail
8.Arahan lisan
9.Tindakan pimpinan yang mendukung
implementasi SPI
Penjelasan Ps. 42 hrf a.
Bentuk & Sarana Komunikasi
48. 1.Manajemen sistem informasi
2.Mekanisme identifikasi kebutuhan
informasi.
3.Perkembangan dan kemajuan teknologi
informasi
4.Pemantauan mutu informasi
5.Kecukupan sumber daya.
Penjelasan Psl. 42 hrf b.
Pertimbangan Pengelolaan, Pengembangan, &
Pembaharuan Sistem Informasi
49. (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
(2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi
terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil
audit dan reviu lainnya.
Bagian Keenam
Pemantauan
Pasal 43
52. (1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota
bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem
Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan:
a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan
negara; dan
b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.
BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Umum
Pasal 47
53. (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah.
(2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
a. audit;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan lainnya.
Bagian Kedua
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Instansi Pemerintah
Pasal 48
54. Pasal 49
(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
a. BPKP;
b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern;
c. Inspektorat Provinsi; dan
d. Inspektorat Kabupaten/Kota.
(2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan
melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah
lainnya.
.
55. Pasal 49
(4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan
terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas
dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan
kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
(6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap
seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang
didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota.
56. Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara diatur dengan
Peraturan Presiden.
57. (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan
SPIP;
b. sosialisasi SPIP;
c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
e. peningkatan kompetensi auditor aparat
pengawasan intern pemerintah.
(2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP.
Bagian Ketiga
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Pasal 59
