SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 13
Baixar para ler offline
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN PANJALU
DESA PANJALU
Jalan Raya Panjalu Nomor 412 Telepon (0265) 450052
PANJALU
Pos 46264
PERATURAN DESA PANJALU
KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANJALU KEAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS
Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam memberdayakan masyarakat;
b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa telah diatur
dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
c. bahwa menurut ketentuan bab II pasal 2 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun
2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Kelurahan, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,perlu
menetapkan Peraturan Desa Panjalu Kecamatan
Panjalu Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950).
2. Udang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa;.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun
2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Kelurahan
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJALU
dan
KEPALA DESA PANJALU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU
KABUPETEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Panjalu Kecamatan Panjalu
Kabupaten Ciamis
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Desa.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat Desa.
5. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan
sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala
bidang di Desa
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa yang bertugas
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan
kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
11. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah, wilayah kerjanya
ditetapkan oleh Desa.
12. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain
adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh
Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan
bermasyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan
kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
desa.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa
untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga
Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi
kemasyarakatan lainya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana,
pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang
pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan
wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang
atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan
untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama
bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial , yang secara fungsional
dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
15. Pembinaan adalah pemberian, pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
latihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Pasal 2
(1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan
kebutuhan;
(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui
musyawarah dan mufakat.
Pasal 3
Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2
adalah sebagai berikut :
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD );
b. Tim Penggerak PKK Desa;
c. RT/RW;
d. Karang Taruna;
e. Majelis Ulama Indonesia Desa (MUI Desa)
Pasal 4
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana
pembangunan secara partisipatif, menggunakan swadaya gotong-royong
masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Pasal 5
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :
a. Penampungan aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan;
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat;
d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan
hasil pembangunan secara partisipatif;
e. Penumbuh-kembangan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta
swadaya gotong-royong masyarakat;
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya
alam serta keserasian lingkungan hidup.
Pasal 6
(1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan
mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
(2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil Rakerda
Kabupaten.
b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
c. Melaksanakan penyuluhan,dan menggerakkan kelompok-kelompok
PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan
kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
d. Menggali, menggerakan dan pengembangan potensi masyarakat
khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahreraan keluarga
sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang
mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai
keluarga sejahtera.
f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan
program kerja.
g. Berpartisifasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan
dengan kesejahteraan keluarga desa.
h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK
Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Penyantun Tim
Penggerak PKK setempat.
i. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim
Penggerak PKK setempat.
Pasal 7
Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 mempunyai fungsi :
a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan
mampu melaksanakan program PKK.
b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan
pembimbing Gerakan PKK.
Pasal 8
RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c mempunyai tugas
membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraaan urusan
pemerintahan.
Pasal 9
RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
8, mempunyai fungsi:
a. Pendataan kependudukan dan pelayanan adimistrasi pemerintahan
lainnya.
b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar
warga.
c. Pembentukan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dan
d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di
wilayahnya.
Pasal 10
Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Huruf d mempunyai tugas menangulangi berbagai masalah
kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat
preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di
lingkungannya.
Pasal 11
Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10, mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial
b Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
c Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda
di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah
serta berkesinambungan.
d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan
bagi generasi muda di lingkungannya.
e Penanaman pengertian , memupuk dan meningkatkan kesadaran
tanggungjawab sosial generasi muda.
f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa
kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai
kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g. Pemupukan kualitas generasi muda untuk dapat mengembangkan
tangungjawab sosial yang bersifat rekreatif , kreatif, ekonomis
produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan
segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkunganya
secara swadaya.
h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
i. Penguatan sistim jaringan komunikasi , kerjasama, informasi dan
kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang
aktual.
k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan
kenakalan,penyalahgunaan masalah-masalah sosial, baik secara
preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja.
Pasal 12
Majelis Ulama Indonesia Desa (MUID) dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas
melaksanakan program keagamaan, Bazis dan DKM.
Pasal 13
Majelis Ulama Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12, mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan program kegiatan keagamaan;
b. penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan
beragama termasuk pengembangan Bazis dan DKM.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 14
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut
pada pasal 2 mempunyai maksud untuk mewadahi partisifasi
masyarakat, membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.
Pasal 15
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut
pada pasal 2 mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi
demokrasi dan pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong,
memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif
dalam kegiatan pembangunan.
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 16
(1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai
berikut :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga lainnya.
(3) Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5
(lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali
untuk periode berikutnya.
Bagian Kedua
Kepengurusan dan Keanggotaan
Pasal 17
(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara
musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan,
kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
(1) Susunan dan Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
kebutuhan.
Pasal 18
Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari pemuka-
pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik,
cendikiawan, pemuda dan wanita serta unsur lain di dalam masyarakat
dengan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Penduduk setempat;
c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dipilih secara
musyawarah dan mufakat;
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Pengurus
Pasal 19
(1) Calon anggota Pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawarah oleh
dan dari masing-masing anggota masyarakat.
(2) Pemilihan Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
dilakukan secara musyawarah dalam rapat.
(3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat desa ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD.
BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20
(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal
2, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan
mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
(2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi :
a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan
mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
c. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong
dan swadaya masyarakat;
d.Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka
pemberdayaan masyarakat.
Pasal 21
Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 20 mempunyai fungsi :
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan.
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat
d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengelola pembangunan
serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil
pembangunan secara partisipatif.
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisifasi, serta
swadaya gotong-royong masyarakat.
f. Pemberayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
Pasal 22
Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditujukan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
a. Peningkatan pelayanan masyarakat
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
c. Pengembangan kemitraan.
d. Pemberdayaan masyarakat.
e. Pengembangan kegiatan lain sesuai demgan kebutuhan dan kondisi
masyarakat setempat.
Pasal 23
Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan Pasal 21 dibantu oleh Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
Pasal 24
Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI
Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
b. Menajlin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
c. Menjamin seluruh peraturan perundang-undangan.
d. Menjalin etika dan norma dalam kehidupan bernasyarakat.
e. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan.
BAB VI
HUBUNGAN KERJA
Pasal 25
(1) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah
Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga
Kemasyarakatan Lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
(3) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga
di Desa bersifat kemitraan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 26
Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi :
a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan Desa;
b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisifatif;
c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
d. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan
kerjasama antar lembaga kemasyarakatan engabh pihak ketiga;
e. Mempasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam
pengembangan Lembaga Kemasyarakatan .
BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 27
Sumber Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari :
a. Swadaya masyarakat
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 28
(1) Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diganti
atau diubah dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa..
Pasal 29
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panjalu
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
Ditetapkan di Panjalu
Pada tanggal 30 Oktober 2009.
KEPALA DESA PANJALU,
DONI HERIYANTO
Diundangkan di Panjalu
Tanggal 30 Oktober 2009
SEKRETARIS DESA PANJALU
H. ONO SUKARNA

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okPemdes Seboro Sadang
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021ari saridjo
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 
Keputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desaKeputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desaPeno Wirawan
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesKang Margino
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo Chan
 
2b. proses bpd antar waktu (1)
2b. proses bpd antar waktu (1)2b. proses bpd antar waktu (1)
2b. proses bpd antar waktu (1)Dede329437
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelanSrie Maryati
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Muriady Dimur
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fdFrans Dione
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Aji Sahdi Sutisna
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 

Mais procurados (20)

Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021Sk lpmd th 2017 2021
Sk lpmd th 2017 2021
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
Keputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desaKeputusan bersama kepala desa
Keputusan bersama kepala desa
 
Perdes kewenangan
Perdes kewenanganPerdes kewenangan
Perdes kewenangan
 
Perdes sotk jadi
Perdes sotk jadiPerdes sotk jadi
Perdes sotk jadi
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
Materi pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrwMateri pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrw
 
2b. proses bpd antar waktu (1)
2b. proses bpd antar waktu (1)2b. proses bpd antar waktu (1)
2b. proses bpd antar waktu (1)
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fd
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 

Semelhante a Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa

Perdes lembaga kemasyarakatan desa
Perdes lembaga kemasyarakatan desaPerdes lembaga kemasyarakatan desa
Perdes lembaga kemasyarakatan desadermolo
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Salim SAg
 
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desaPermendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desaRachdian Yahya
 
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desaPermendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desaRachdian Yahya
 
Peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 77/huk/2010 tentang pedoma...
Peraturan menteri sosial republik indonesia nomor  77/huk/2010 tentang pedoma...Peraturan menteri sosial republik indonesia nomor  77/huk/2010 tentang pedoma...
Peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 77/huk/2010 tentang pedoma...Citra Harapan
 
Mendagri2007 5
Mendagri2007 5Mendagri2007 5
Mendagri2007 5Boim Boim
 
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Rumah Kolaborasi
 
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaPermendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaKantor Desa Junwangi
 
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desaPermendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desaPajeg Lempung
 
Permendes No. 3 Tahun 2015
Permendes No. 3 Tahun 2015 Permendes No. 3 Tahun 2015
Permendes No. 3 Tahun 2015 ahmadefendi19
 
Permendesa no 3_ta_2015 - pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 - pendampingan desaPermendesa no 3_ta_2015 - pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 - pendampingan desaAngling Darma
 
Permendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desaPermendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desaPajeg Lempung
 
Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan...
Peraturan menteri dalam negeri nomor   5  tahun 2007 tentang pedoman penataan...Peraturan menteri dalam negeri nomor   5  tahun 2007 tentang pedoman penataan...
Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan...Citra Harapan
 
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSO
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSOPERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSO
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSOPemdes Wonoyoso
 

Semelhante a Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa (20)

Perdes lembaga kemasyarakatan desa
Perdes lembaga kemasyarakatan desaPerdes lembaga kemasyarakatan desa
Perdes lembaga kemasyarakatan desa
 
Perbup 13 2011
Perbup 13 2011Perbup 13 2011
Perbup 13 2011
 
Permen no.07 2007
Permen no.07 2007Permen no.07 2007
Permen no.07 2007
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
 
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desaPermendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
 
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desaPermendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
 
Peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 77/huk/2010 tentang pedoma...
Peraturan menteri sosial republik indonesia nomor  77/huk/2010 tentang pedoma...Peraturan menteri sosial republik indonesia nomor  77/huk/2010 tentang pedoma...
Peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 77/huk/2010 tentang pedoma...
 
dasar Hukum LPM
dasar Hukum LPMdasar Hukum LPM
dasar Hukum LPM
 
Mendagri2007 5
Mendagri2007 5Mendagri2007 5
Mendagri2007 5
 
Mendagri2007 5
Mendagri2007 5Mendagri2007 5
Mendagri2007 5
 
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015
 
Permendesa no 3_ta_2015
Permendesa no 3_ta_2015Permendesa no 3_ta_2015
Permendesa no 3_ta_2015
 
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaPermendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
 
Permendesa pdtt no.3 th.2015
Permendesa pdtt no.3 th.2015Permendesa pdtt no.3 th.2015
Permendesa pdtt no.3 th.2015
 
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desaPermendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 tentang pendampingan desa
 
Permendes No. 3 Tahun 2015
Permendes No. 3 Tahun 2015 Permendes No. 3 Tahun 2015
Permendes No. 3 Tahun 2015
 
Permendesa no 3_ta_2015 - pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 - pendampingan desaPermendesa no 3_ta_2015 - pendampingan desa
Permendesa no 3_ta_2015 - pendampingan desa
 
Permendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desaPermendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desa
Permendesa no 3 ta 2015 tentang pendampingan desa
 
Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan...
Peraturan menteri dalam negeri nomor   5  tahun 2007 tentang pedoman penataan...Peraturan menteri dalam negeri nomor   5  tahun 2007 tentang pedoman penataan...
Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan...
 
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSO
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSOPERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSO
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSO
 

Mais de Aji Sahdi Sutisna

SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...Aji Sahdi Sutisna
 
Kepmen No. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022
Kepmen No. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022Kepmen No. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022
Kepmen No. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022Aji Sahdi Sutisna
 
Rundown Upacara Adat Sakral Nyangku dan Festival Budaya Panjalu 2019
Rundown Upacara Adat Sakral Nyangku dan Festival Budaya Panjalu 2019Rundown Upacara Adat Sakral Nyangku dan Festival Budaya Panjalu 2019
Rundown Upacara Adat Sakral Nyangku dan Festival Budaya Panjalu 2019Aji Sahdi Sutisna
 
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018Aji Sahdi Sutisna
 
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaPerda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaAji Sahdi Sutisna
 
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilModul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilAji Sahdi Sutisna
 
UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan PetaniUU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan PetaniAji Sahdi Sutisna
 
Perpres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Perpres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu PetaPerpres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Perpres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu PetaAji Sahdi Sutisna
 
TOR Seminar Nasional Forum Anggota Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP...
TOR Seminar Nasional Forum Anggota Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP...TOR Seminar Nasional Forum Anggota Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP...
TOR Seminar Nasional Forum Anggota Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP...Aji Sahdi Sutisna
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Aji Sahdi Sutisna
 
Kerangka Acuan Kegiatan Festival Baduy 2016
Kerangka Acuan Kegiatan Festival Baduy 2016Kerangka Acuan Kegiatan Festival Baduy 2016
Kerangka Acuan Kegiatan Festival Baduy 2016Aji Sahdi Sutisna
 
Rundown acara festival baduy 2016
Rundown acara festival baduy 2016Rundown acara festival baduy 2016
Rundown acara festival baduy 2016Aji Sahdi Sutisna
 
Daftar Desa Melek IT Kab. Lebak
Daftar Desa Melek IT Kab. LebakDaftar Desa Melek IT Kab. Lebak
Daftar Desa Melek IT Kab. LebakAji Sahdi Sutisna
 
Roundown Acara Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015
Roundown Acara Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015Roundown Acara Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015
Roundown Acara Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015Aji Sahdi Sutisna
 
Proposal Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015
Proposal Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015Proposal Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015
Proposal Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015Aji Sahdi Sutisna
 
Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki Ke 10
Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki  Ke 10Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki  Ke 10
Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki Ke 10Aji Sahdi Sutisna
 
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...Aji Sahdi Sutisna
 
Surat permohonan domain desa.id
Surat permohonan domain desa.idSurat permohonan domain desa.id
Surat permohonan domain desa.idAji Sahdi Sutisna
 
Laporan kegiatan relawan tik kabupaten ciamis 2013 2014
Laporan kegiatan relawan tik kabupaten ciamis 2013 2014Laporan kegiatan relawan tik kabupaten ciamis 2013 2014
Laporan kegiatan relawan tik kabupaten ciamis 2013 2014Aji Sahdi Sutisna
 

Mais de Aji Sahdi Sutisna (20)

SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
SK KPS Sasaka Patengan tentang Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati d...
 
Kepmen No. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022
Kepmen No. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022Kepmen No. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022
Kepmen No. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022
 
Rundown Upacara Adat Sakral Nyangku dan Festival Budaya Panjalu 2019
Rundown Upacara Adat Sakral Nyangku dan Festival Budaya Panjalu 2019Rundown Upacara Adat Sakral Nyangku dan Festival Budaya Panjalu 2019
Rundown Upacara Adat Sakral Nyangku dan Festival Budaya Panjalu 2019
 
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
 
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung KutaPerda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
Perda No. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta
 
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilModul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
 
UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan PetaniUU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 
Perpres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Perpres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu PetaPerpres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Perpres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
 
TOR Seminar Nasional Forum Anggota Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP...
TOR Seminar Nasional Forum Anggota Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP...TOR Seminar Nasional Forum Anggota Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP...
TOR Seminar Nasional Forum Anggota Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP...
 
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Kerangka Acuan Kegiatan Festival Baduy 2016
Kerangka Acuan Kegiatan Festival Baduy 2016Kerangka Acuan Kegiatan Festival Baduy 2016
Kerangka Acuan Kegiatan Festival Baduy 2016
 
Rundown acara festival baduy 2016
Rundown acara festival baduy 2016Rundown acara festival baduy 2016
Rundown acara festival baduy 2016
 
Daftar Desa Melek IT Kab. Lebak
Daftar Desa Melek IT Kab. LebakDaftar Desa Melek IT Kab. Lebak
Daftar Desa Melek IT Kab. Lebak
 
Roundown Acara Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015
Roundown Acara Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015Roundown Acara Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015
Roundown Acara Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015
 
Proposal Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015
Proposal Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015Proposal Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015
Proposal Festival Desa Melek IT Kab. Lebak 2015
 
Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki Ke 10
Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki  Ke 10Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki  Ke 10
Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki Ke 10
 
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...
 
Surat permohonan domain desa.id
Surat permohonan domain desa.idSurat permohonan domain desa.id
Surat permohonan domain desa.id
 
Laporan kegiatan relawan tik kabupaten ciamis 2013 2014
Laporan kegiatan relawan tik kabupaten ciamis 2013 2014Laporan kegiatan relawan tik kabupaten ciamis 2013 2014
Laporan kegiatan relawan tik kabupaten ciamis 2013 2014
 
Sk rbm
Sk rbmSk rbm
Sk rbm
 

Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN PANJALU DESA PANJALU Jalan Raya Panjalu Nomor 412 Telepon (0265) 450052 PANJALU Pos 46264 PERATURAN DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 05 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PANJALU KEAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat; b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa telah diatur dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; c. bahwa menurut ketentuan bab II pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,perlu menetapkan Peraturan Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
  • 2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950). 2. Udang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJALU dan KEPALA DESA PANJALU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPETEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis 2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis 3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
  • 3. penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa. 5. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 11. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah, wilayah kerjanya ditetapkan oleh Desa. 12. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. 13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
  • 4. 14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial , yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. 15. Pembinaan adalah pemberian, pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan latihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa. BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pasal 2 (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan; (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Pasal 3 Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut : a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ); b. Tim Penggerak PKK Desa; c. RT/RW; d. Karang Taruna; e. Majelis Ulama Indonesia Desa (MUI Desa) Pasal 4 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggunakan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
  • 5. Pasal 5 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi : a. Penampungan aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif; e. Penumbuh-kembangan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong-royong masyarakat; f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Pasal 6 (1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten. b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati. c. Melaksanakan penyuluhan,dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati. d. Menggali, menggerakan dan pengembangan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahreraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera. f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja. g. Berpartisifasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga desa.
  • 6. h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Penyantun Tim Penggerak PKK setempat. i. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat. Pasal 7 Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai fungsi : a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK. b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing Gerakan PKK. Pasal 8 RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraaan urusan pemerintahan. Pasal 9 RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai fungsi: a. Pendataan kependudukan dan pelayanan adimistrasi pemerintahan lainnya. b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga. c. Pembentukan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dan d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Pasal 10 Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf d mempunyai tugas menangulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat
  • 7. preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Pasal 11 Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial b Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. c Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan. d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya. e Penanaman pengertian , memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda. f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. g. Pemupukan kualitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tangungjawab sosial yang bersifat rekreatif , kreatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkunganya secara swadaya. h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. i. Penguatan sistim jaringan komunikasi , kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya. j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual. k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan,penyalahgunaan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja. Pasal 12 Majelis Ulama Indonesia Desa (MUID) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas melaksanakan program keagamaan, Bazis dan DKM.
  • 8. Pasal 13 Majelis Ulama Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan dan pelaksanaan program kegiatan keagamaan; b. penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama termasuk pengembangan Bazis dan DKM. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 14 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 mempunyai maksud untuk mewadahi partisifasi masyarakat, membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 15 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi dan pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 16 (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
  • 9. (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga lainnya. (3) Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Bagian Kedua Kepengurusan dan Keanggotaan Pasal 17 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. (1) Susunan dan Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 18 Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari pemuka- pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik, cendikiawan, pemuda dan wanita serta unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Penduduk setempat; c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dipilih secara musyawarah dan mufakat; Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Pengurus Pasal 19 (1) Calon anggota Pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat. (2) Pemilihan Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan secara musyawarah dalam rapat.
  • 10. (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD. BAB V TUGAS DAN FUNGSI Pasal 20 (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; c. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; d.Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pasal 21 Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai fungsi : a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisifasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat. f. Pemberayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
  • 11. Pasal 22 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : a. Peningkatan pelayanan masyarakat b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. c. Pengembangan kemitraan. d. Pemberdayaan masyarakat. e. Pengembangan kegiatan lain sesuai demgan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pasal 23 Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan Pasal 21 dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Pasal 24 Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. b. Menajlin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait. c. Menjamin seluruh peraturan perundang-undangan. d. Menjalin etika dan norma dalam kehidupan bernasyarakat. e. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. BAB VI HUBUNGAN KERJA Pasal 25 (1) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif. (3) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
  • 12. BAB VII PEMBINAAN Pasal 26 Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi : a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa; b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisifatif; c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; d. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan engabh pihak ketiga; e. Mempasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan . BAB VIII PENDANAAN Pasal 27 Sumber Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari : a. Swadaya masyarakat b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB IX PENUTUP Pasal 28 (1) Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini diganti atau diubah dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa..
  • 13. Pasal 29 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Panjalu Pada tanggal 30 Oktober 2009. KEPALA DESA PANJALU, DONI HERIYANTO Diundangkan di Panjalu Tanggal 30 Oktober 2009 SEKRETARIS DESA PANJALU H. ONO SUKARNA