1.
Materi PKN

2.
Mendiskripsikan hakekat bangsa dan
unsur-unsur terbentuknya negara
• Bangsa menurut Joseph Ernest Renan adalah
sekelompok manusia yang mau bersatu karena adanya
kehendak untuk bersatu
• Bangsa menurut Otto Bauer adalah suatu paham yang
timbul karena adanya persamaan perangai dan tingkah
laku dalam memperjuangkan persatuan nasib yang
sama ( Indonesia)
• Unsur – unsur terbentuknya negara :
1. Unsur Konstitutif ( Rakyat, Wilayah, dan Pemerintahan
yang berdaulat )
2. Unsur Deklaratif ( Pengakuan dari negara lain yaitu de
facto/ de jure )

3.
Mendiskripsikan Hakekat Negara dan
Bentuk-Bentuk Kenegaraan
• Pengertian Negara menurut Logemann adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan
dengan kekuasaannya mengatur dan menyelenggarakan suatu masyarakat.
• Istilah negara dalam bahasa Sanksekerta Nagara/ nagari, dalam bahasa Yunani kuno polis, dalam
bahasa Belanda Staat, dan dalam bahasa Inggris disebut state.
• Pada hakekatnya Negara lahir berdasarkan :
1. Proses pertumbuhannya (primer, Negara tejadi dari masyarakat hukum yang paling sederhana
berevolusi menjadi masyarakat yang lebih maju, suku,kerajaan, negara, Negara demokrasi dan
diktator, Sekunder adalah pertumbuhan Negara yang tidak membicarakan bagaimana Negara
pertama lahir, tapi hanya membicarakan bgm Negara baru lahir yg dihubungkan dengan adanya
pengakuan de facto dan de jure ).
2. Fakta Sejarah ( Occupatie/pendudukan/Liberia diduduki budak negro dan merdeka 1847,
Fusi/Peleburan/negara2 kecil melebur menjadi negara baru Federasi kerajaan Jerman 1871,
Cessie/Penyerahan/suatu negara diserahkan kepada negara lain yang menang perang dalam suatu
perjanjian, wilayah Sleswijk diserahkan Austria pada perusia Jerman paska PD I, Accesie/Penaikan /
suatu negara lahir dari penaikan lumpur mesir di Sungai nil, Anexatie/Pencaplokan/suatu negara
dicaplok negara lain, Israel kepada Palestina, Innovation/Pembentukan Baru/Suatu negara pecah
dan muncul negara baru Venezuela, Columbia baru, Proklamation/negara yang memproklamirkan
kemerdekaan sebagai hasil perjuangannya, Separatis/pemisahan/suatu wilayah negara yang
memisahkan diri/Timtim
3. Pendekatan teoritis (Teori Ketuhanan, Teori Perjanjian Masyarakat, Teori Kekuasaan, Teori hukum
alam)
• Lenyapnya suatu negara karena teori organis, anarkis, mati lenyapnya negara (alam, sosial).
• Bentuk kenegaraan : uni, protektorat, dominion, trustee, mandat

4.
Menjelaskan Pengertian, Fungsi, dan
Tujuan NKRI
Tujuan negara Kesatuan RI seperti yang
terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945
yaitu:
• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia
• Memajukan kesejahteraan umum
• Mencerdaskan kehidupan bangsa
• Ikut melaksanaan perdamaian dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial

5.
Menunjukkan semangat kebangsaan , nasionalisme dan
patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di
bentuk dalam waktu yang lama, hal ini dapat
terlihat dari semangat bangsa untuk selalu
menggalang , merintis semangat nasionalisme
untuk dijadikan salah satu modal dalam perjuangan
kemerdekaan bangsa Indonesia, Adapun
pembinaan semangat kebangsaan itu dapat terlihat
dalam beberapa tahap, yaitu adanya rasa senasib,
angkatan perintis 1908, angkatan penegas 1928,
angkatan 1945.

6.
Mendiskripsikan pengertian sistem
hukum dan peradilan nasional
Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum dapat
dikelompokkan berdasarkan isi (hukum publik dan
privat), dari bentuknya ( hukum tertulis dan tidak
tertulis), dari tempat berlakunya ( hukum nasional,
hukum internasional dan hukum asing), dari waktu
berlakunya ( ius constitutum / saat ini, dan ius
constituendum/akan datang), dari cara
mempertahankannya ( hukum material/hukum
yang berisi perintah/larangan,dan hukum
formal/berisi tata cara untuk menyelesaikan
pelanggaran terhadap hukum material)

7.
Menganalisis peranan lembaga
peradilan
Macam-macam peradilan di Indonesia yaitu
Peradilan umum, peradilan tata usaha negara,
peradilan militer dan peradilan agama,
sedangkan tingkatan peradilan di Indonesia
yaitu Pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan
mahkamah agung.

8.
Menunjukkan sikap sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku
Hukum publik adalah hukum yang mengatur
hubungan antara negara dengan alat
perlengkapan negara, hubungan antara warga
negara dengan negara yang menyangkut
kepentingan umum seperti tata negara, hukum
administrasi negara, hukum pidana /penipuan
dll.

9.
Menganalisis upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
harus dilakukan oleh semua pihak, ada
beberapa macam korupsi yaitu korupsi
intelektual, etis, moral, waktu dan uang.

10.
Menganalisis upaya pemajuan ,
penghormatan dan penegakan HAM
Dalam penegakan HAM , kita tetap berpegang
pada rambu-rambu Pancasila, yaitu dalam
pelaksanaannya HAM harus menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban serta
selalu mendahulukan kewajiban daripada
hak.Serta HAM tidak dapat dilaksanakan
secara mutlak karena akan melanggar hak
orang lain.

11.
Menampilkan peran serta dalam upaya
pemajuan , penghormatan dan penegakan
HAM di Indonesia.
Dalam penegakan HAM , kita tetap berpegang pada rambu-rambu
Pancasila, yaitu dalam pelaksanaannya HAM harus menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban serta selalu mendahulukan
kewajiban daripada hak.Serta HAM tidak dapat dilaksanakan secara
mutlak karena akan melanggar hak orang lain.
Perkembangan pemaknaan HAM :
1.1.Hak-hak Asasi Pribadi (Hak-hak Asasi Pribadi (personal rightspersonal rights),),
2.2.Hak-hak Asasi Ekonomi (Hak-hak Asasi Ekonomi (property rightsproperty rights),),
3.3.Hak-hakHak-hak Asasi Politik (Asasi Politik (politicalpolitical rightsrights),),
4.4.Hak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum danHak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan (pemerintahan (rights of legal equalityrights of legal equality).).
5.5.Hak-hakHak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and cultural rightssocial and cultural rights),),
6.6.Hak-hakHak-hak Asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilanAsasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan
dan perlindungan (dan perlindungan (procedural rightsprocedural rights).).

12.
Mendiskripsikan instrumen hukum
dan peradilan internasional HAM
Dalam menangani kasus-kasus internasional,
maka hakim dapat berpedoman pada beberapa
sumber hukumnya yaitu : perjanjian
internasional, kebiasaan internasional, doctrin
internasional, yurisprudensi internasional, azas
hukum umum .

13.
Mendiskripsikan kedudukan warga negara
dan pewarganegaraan di Indonesia
Azas kewarganegaraan di Indonesia menurut
UU no 12/2006 meliputi azas kewarganegaraan
ius sanguinis, ius soli, azas kewarganegaraan
tunggal dan azas kewarganegaraan ganda
terbatas.

14.
Menganalisis persamaan kedudukan warga negara
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara
warga negara adalah warga yang ditetapkan
oleh suatu negara berdasarkan UU sebagai
warga negaranya.Sementara bukan warga
negara/orang asing adalah orang-orang yang
bukan sebagai warga suatu negara, perbedaan
keduanya adalah berbeda dalam hak dan
kewajibannya.

15.
Menghargai persamaan kedudukan warga
negara tanpa membedakan ras, agama, gender,
golongan , budaya dan suku.
Setiap negara demokrasi telah menjamin
adanya pengakuan terhadap HAM, sehingga
setiap orang dijamin memiliki hak dan
kedudukan yang sama tanpa membedakan ras,
agama, gender, golongan, budaya dan suku.

16.
Mendiskripsikan Supra Struktur dan
Infra Struktur politik di Indonesia
Pada umumnya dalam mekanisme sistem politik
yang demokratis, selalu akan memunculkan adanya
2 suasana/fenomena kehidupan politik, yaitu :
Supra Struktur dan Infra Struktur yang saling
berinteraklsi. Yang termasuk kedalam supra
struktur adalah MPR, Presiden, DPR, BPK,MA,DPD
dan Kydan MK dan yang termasuk kedalam Infra
Struktur yaitu Partai Politik,Golongan Kepentingan,
Golongan Penekan, alat komunikasi Politik dan
Tokoh Politik.

17.
Menampilkan peran serta dalam
sistem politik di Indonesia
Peran serta rakyat dalam negara demokrasi
terwujud dalam pemilihan umum,pemilu tahap
pertama digunakan untuk memilih wakil-wakil
rakyat yang terdiri dari DPR, DPD, DPRD
sementara tahap berikutnya digunakan untuk
memilih Presiden dan wakil/ kepala daerah.

18.
Menguraikan sistem pemerintahan
yang digunakan oleh negara Indonesia
menurut UUD 1945
Sistem Pemerintahan menurut UUD 1945
adalah sistem Presidensial / pasal 17 UUD 1945,
hal ini berarti menteri-mentri diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden serta presiden
sebagai kepala pemerintahan yang akan
memimpin kabinet.

19.
Membandingkan sistem pemerintahan
Indonesia berdasarkan UUD 1945
sebelum dan sesudah perubahan
Dalam sistem pemerintahan berdasarkan
UUD 1945 sesuadah amandemen,pasal 7
berbunyi Masa jabatan Presiden 5 tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali
masa periode, sementara menurut pasal 7 UUD
1945 sebelum amandemen dikatakan presiden
memegang jabatan 5 tahun dan sesudahnya
dapat dipilih kembali.

20.
kelebihan dan kekurangan pelaksanaan
sistem pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dari sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia adalah antara lain
program pemerintahan tidak terlantar,
sementara kekurangannya tidak jelas/tegasnya
pertanggungan jawab presiden.

21.
Mendiskripsikan pengertian budaya
politik
Pengertian dari macam-macam budaya politik
yaitu budaya politik parokial/budaya dimana
tingkat partisipasi sangat rendah, hal ini
dikarenakan minimnya pendidikan, budaya
politik kaula adalah budaya dimana tingkat
sosial dan ekonomi masyarakat relatif sudah
maju tapi masih bersifat pasif, budaya politik
partisipan yaitu tingkat budaya politik yang
memiliki tingkat kesadaran sangat tinggi.

22.
Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang
berkembang dalam masyarakat Indonesia
Tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat
Indonesia adalah :
•Tipe radikal yaitu sikap warga negara yang tidak puas dengan keadaan
yang ada serta menginginkan perubahan yang mendasar dan cepat,
tidak kompromi dan mau menang sendiri.
•Tipe moderat yaitu sikap masyarakat yang telah cukup puasdengan
keadaan yang ada dan bersedia maju tapi tidak menerima sepenuhnya
perubahan apalagi secara cepat,
•Tipe status quo yaitu sikap warga negara yang cukup puas dengan
keadaan yang ada dan ingin mempertahankan keadaan tersebut,
•Tipe konservatif yaitu sikap politik masyarakat yang sudah puas
dengan keadaan yang ada dan cendrung bertahan dari keadaan yang
ada,
•Tipe liberal yaitu sikap politik masyarakat yang berfikir bebas , ingin
maju,ingin perubahan yang cepat.

23.
Mendiskripsikan pentingnya sosialisasi
pengembangan budaya politik
Sosialisasi dalam mengembangkan budaya
politik dalam masyarakat demokratis sangatlah
penting sehingga perananmasyarakat dalam
kegiatan politik dapat dilakukan secara aktif,
untuk itu keberadaan partai politik sangat
berperan baik dalam fungsinga sebagai sarana
komunikasi, sosialisasi, pengatur konflik dan
rekruitmen politik

24.
Menampilkan peran serta budaya
politik partisipasi
Partisipasi politik adalah penetuan sikap dan
keterlibatan setiap individu dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara dalam rangka
mencapai cita-cita bangsa. Contoh budaya
politik partisipan dalam kehidupan negara
antara lain menjauhkan diri dari perbuatan
yang melanggar hukum, menciptakan disiplin,
menggunakan hak pilih aktif dan fasif,
bermusyawarah dalam penyelesaian masalah,
taat pada aturan yang berlaku dll.

25.
Mendiskripsikan pengertian dan pentingnya
keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara
• Pengertian keterbukaan adalah sebagai keadaan yang
memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat
diberikan dan didapatkan oleh masyarakat
luas.Keterbukaan sangat penting, karena dengan
keterbukaan itu suatu negara dapat menjawab segala
tantangan dan peluang yang ada.
• Pengertian keadilan yaitu tidak berat sebelah
/menempatkan segala sesuatu pada
tempatnya/kejujuran/keikhlasan / ketulusan.Dalam
pelaksanaan pembangunan, keterbukaan dan keadilan
sangat berperan, sehingga pembangunan yang ada
selalu berorientasi antara lain pada azas adil dan
merata.

26.
Menganalisis dampak
penyelenggaraan pemerintahan yang
tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparan cepat
atau lambat cendrung akan menuju ke
pemerintahan yang korup, otoriter atau
diktator, hal ini yang pernah dialami dalam
pemerintahan orde baru di Indonesia.

27.
Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
• Pengertian keterbukaan adalah sebagai keadaan yang
memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat
diberikan dan didapatkan oleh masyarakat
luas.Keterbukaan sangat penting, karena dengan
keterbukaan itu suatu negara dapat menjawab segala
tantangan dan peluang yang ada.
• Pengertian keadilan yaitu tidak berat sebelah
/menempatkan segala sesuatu pada
tempatnya/kejujuran/keikhlasan / ketulusan.Dalam
pelaksanaan pembangunan, keterbukaan dan keadilan
sangat berperan, sehingga pembangunan yang ada
selalu berorientasi antara lain pada azas adil dan
merata.

28.
Menguraikan fungsi dan peranan pers
dalam masyarakat yang demokratis
Fungsi pers menurut pasal 3 UU no 40/1999 adalah sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial serta lembaga
ekonomi.
Peranan pers menurut pasal 6 UU no 40/1999 yaitu :
•Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
•Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya
supermasi hukum, HAM serta menghormati kebhinnekaan
•Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang
tepat, akurat dan benar
•Melakukan pengawasan kritik,koreksi dan saran terhadap hal2
yang berkaitan dengan kepentingan umum/kebijakan publik
•Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

29.
Mendiskripsikan perkembangan pers
di Indonesia
Perkembangan pers di Indonesia terbagi dalam beberapa
tahap antara lain :
• Pada masa penjajahan ( Belanda dan Jepang )
• 1945 – 1950 pada tahap ini peran pers sebagai alat
mempertahankan kemerdekaan/patriotisme nasional
• 1950 – 1959 pers berperan sebagai pranata sosial dengan
sistem liberal
• 1959 – 1965 lahirnya pers terpimpin, dimana pers dijadikan
sebagai alat propaganda pemerintah
• 1966 – 1998 pers pancasila di era orde baru melalui UU no
11/1966 diganti dengan UU no 21/1982
• 1998 – sekarang pers Pancasila di era Revormasi melalui
UU no 40/1999

30.
Menguraikan manfaat pers dalam kehidupan
masyarakat demokrasi di Indonesia
Peranan pers menurut pasal 6 UU no 40/1999 yaitu :
• Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
• Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong
terwujudnya supermasi hukum, HAM serta
menghormati kebhinnekaan
• Mengembangkan pendapat umum berdasarkan
informasi yang tepat, akurat dan benar
• Melakukan pengawasan kritik,koreksi dan saran
terhadap hal2 yang berkaitan dengan kepentingan
umum/kebijakan publik
• Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

31.
Mendiskripsikan pengertian , pentingnya dan
saran-saran hubungan internasional bagi suatu
bangsa.
Hubungan persahabatan dan kerjasama antar
bangsa yang didasari sikap saling menghormati dan
menguntungkan, Pada hakekatnya kerjasama
bertujuan :
•Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara
serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyatnya.
•Menciptakan saling pengertian antar bangsa
dalam membina dan menegakkan perdamaian
dunia.

32.
Menjelaskan tahap-tahap perjanjian
Internasional
Tahap-tahap dalam pembuatan suatu
perjanjian Internasional adalah :
• Perundingan ( Negotiation )
• Penandatanganan (Signature )
• Pengesahan ( Ratification )

33.
Menganalisis fungsi perwakilan
diplomatik
Fungsi perwakilan diplomatik antara lain :
• Mewakili negara pengirim di negara penerima
• Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga
negaranya di negara penerima
• Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara
penerima
• Memberikan keterangan tentang kondisi dan
perkembangan negara penerima, sesuai dengan UU
dan melapor pada pemerintah pengirim.
• Memelihara hubungan persahabatan antara kedua
negara.

34.
Mendiskripsikan pengertian dan
prinsip-prinsip budaya demokrasi
Pengertian demokrasi adalah berasal dari kata
demos/rakyat, kratos/pemerintahan, jadi
demokrasi adalah pemerintahan rakyat . Dalam
penerapannya demokrasi dapat dilaksanakan
secara langsung (rakyat dapat ikut secara
langsung menentukan jalannya pemerintahan/
dalam membuat kebijakan umum ) maupun
secara tidak langsung.

35.
Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat
madani
Ciri-ciri masyarakat madani antara lain :
• Mandiri/otonomy
• Swadaya/self supporting
• Sukarela/Voluntary
• Keswasembadaan/ self generating

36.
Menganalisis pelaksanaan demokrasi di
Indonesia sejak orla,orba dan revormasi
Dalam menerapkan pemerintahan demokrasi
di setiap era selalu ada kelebihan dan
kekurangannya, orde lama dengan
komunisnya,orde baru dengan KKN nya.

37.
Menampilkan prilaku budaya
demokrasi dalam kehidupan sehari-
hari
Prilaku dalam menerapkan budaya demokrasi
hendaknya sesuai dengan aturan yang berlaku
baik dalam bidang politik, sosial, budaya dan
pertahanan keamanan.

38.
Mendeskripsikan Pancasila sebagai
Ideologi terbuka
Maksud dari Pancasila sebagai Ideologi
terbuka adalah kita akan selalu menerima setiap
kemajuan yang ada dengan terlebih dahulu
disesuaikan dengan kepribadiannya .

39.
Menganalisis Pancasila sebagai
sumber nilai dan paradigma
pembangunan
Pancasila sebagai sumber nilai maksudnya
bahwa pancasila memiliki nilai-nilai kehidupan
dalam berbagai hal, Pancasila sebagai
paradigma pembangunan maksudnya
kerangka /acuan kita dalam pembangunan tidak
terlepas dari pancasila

40.
Menampilkan sikap positif terhadap
pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila digunakan sebagai dasar negara
untuk mengatur pemerintahan dan mengatur
penyelenggaraan negara

41.
Pentingnya hubungan Internasional
Menjelaskan penggolongan perjanjian
internasional
Materi : Perjanjian internasional dapat
digolongkan antara perjanjian bilateral dan
multilateral

42.
Menganalisis perbedaan fungsi perwakilan
diplomatik dan perwakilan konsuler
• perwakilan diplomatik berwenang mewakili
negaranya di negara penerima, konsuler tidak
bisa
• Perwakilan diplomatik bertempat di ibu kota
negara , perwakilan konsuler ada di kota
besar.

43.
Mengkaji peran organisasi
internasional
Peranan organisasi internasional dalam rangka
menciptakan perdamaian dunia

44.
Menghargai kerja sama internasional
Tujuan dibentuknya organisasi internasional
adalah mengurangi ketegangan antara blok
barat dan blok timur, merupakan wadah
perjuangan bagi bangsa-bangsa yang ingin
merdeka, mempererat hubungan antar bangsa,
menyelesaikan sengketa secara damai.

45.
Dampak globalisasi
Faktor penentu yang dapat mendukung
bangsa di era globalisasi sehingga mampu
memberi kemajuan hidup bagi bangsa tersebut
antara lain kemajuan transportasi, komunikasi
dan informasi

46.
Pengaruh globalisasi terhadap
kehidupan
Dampak negatif globalisasi adalah
• Keguncangan budaya/cultural shock misalnya
dalam cara makan, bergaul dan bekerja
• Ketimpangan budaya/cultural lag, contoh daya
beli kendaraan tinggi tapi tidak diimbangi oleh
tata cara berkendaraan
• Pergeseran nilai-nilai budaya yang berdampak
anomi/kebingungan, budaya luar yang silih
berganti masuk, sementara kita juga punya
budaya sendiri, misalnya yang menyangkut 3 F

47.
menunjukkan sikap selektif terhadap
pengaruh globalisasi
Upaya kita terhadap adanya era globalisasi yaitu :
• Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
• Selalu waspada/tidak lengah untuk selalu
mengamalkan Pancasila
• Memelihara budaya sendiri dengan tetap terbuka
pada budaya lain yang sesuai dengan kepribadian
bangsa
• Meningkatkan kualitas produk dalam
negeri/teknologi,pendidikan
• Memiliki etos kerja tinggi , wawasan yang luas.

48.
sistem hukum dan peradilan
internasional
Sumber hukum Internasional adalah :
• Perjanjian Internasional
• Doktrin Internasional
• Yurisprudensi Internasional
• Kebiasaan Internasional
• Azas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
Jenis-jenis kejahatan berat menurut statuta mahkamah internasional :Jenis-jenis kejahatan berat menurut statuta mahkamah internasional :
 Kejahatan GenosidaKejahatan Genosida
 Kejahatan terhadap kemanusiaanKejahatan terhadap kemanusiaan
 Kejahatan perangKejahatan perang
 Kejahatan agresiKejahatan agresi

49.
penyebab timbulnya sengketa
internasional
Salah satu penyebab timbulnya sengketa
adalah bilamana salah satu negara sudah tidak
lagi menghormati perjanjian internasional yang
ada/ disepakati, maka dalam hal ini mahkamah
internasional dapat berperan untuk
menyelesaikannya dengan tetap berpegang
pada ketentuan Internasional

50.
Menghargai putusan mahkamah
internasional
Salah satu peran dari Mahkamah Internasional
adalah mendamaikan pihak-pihak yang sedang
bersengketa, bila mana suatu negara tidak dapat
menyelesaikan masalahnya dengan negara lain (
dalam hal ini terjadi perang ) maka pihak yang
berperang tetap perlu menghormati aturan
yang ada ( kode etiknya )antara lain, tidak boleh
merusak kota yang berpenduduk/di bom, palang
merah , tawanan yang luka harus mendapat
perawatan dsb.