PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
RAKOR TKPK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 05 APRIL 2018
Muhammad Arif Tasrif
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden RI

2
TANTANGAN POKOK (1)
RPJMN menargetkan penurunan kemiskinan hingga 7-8%
tahun 2019 (2016: 10,70%). Tetapi penurunan tingkat
kemiskinan dan kerentanan masih cenderung melambat
(kemiskinan yang tersisa cenderung berciri kronis dan
secara geografis tersebar).
Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka
cukup terjaga. Tetapi ketimpangan antar kelompok
pendapatan masih sangat lebar: gini ratio sulit diturunkan
dan mencapai level tertinggi dalam 50 tahun terakhir.
Transfer dana dari pusat ke daerah terus meningkat, dari
Rp. 220 triliun (2006) hingga Rp. 770 triliun (2016). Tetapi
APBD yang diendapkan di perbankan masih sangat besar
(2016: Rp. 238 triliun)
TKPK sudah terbentuk di seluruh provinsi dan 92 persen
kabupaten/kota. Tetapi kinerja koordinasi dan
pengendalian program di daerah belum optimal.

3
Peningkatan
pemanfataan data
dalam perencanaan
kebijakan (evidence-
based policy making)
TANTANGAN POKOK (2)
• Peningkatan
pemahaman pengambil
kebijakan terkait
permasalahan dan
prinsip strategi
penanggulangan
kemiskinan
• Peningkatan kapasitas
analitik tim teknis TKPK
terkait perencanaan
program dan anggaran

4
Profil Kemiskinan, Kerentanan dan
Ketimpangan

5
Persentase penduduk
miskin Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah
tertinggi ke-8 antar
provinsi (2017)
KEMISKINAN (1)
32.06
18.28
16.46
15.96
15.31
15.31
15.1
13.43
9.55
9.27
NASIONAL - 10.12
NTB - 16.07
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2017
27.62
25.1
21.85
18.45
17.65
16.89
16.45
16.07
14.14
13.69
13.19
13.02
13.01
12.81
11.77
11.3
10.22
9.38
8.71
8.19
8.1
7.88
7.78
7.22
6.87
6.35
6.19
6.06
5.45
5.37
5.2
4.73
4.25
3.77
PAPUA
PABAR
NTT
MALUKU
GORONTALO
ACEH
BENGKULU
NTB
SULTENG
LAMPUNG
SUMSEL
YOGYAKARTA
JATENG
SULRA
JATIM
SULBAR
SUMUT
SULSEL
JABAR
JAMBI
SULUT
KALBAR
RIAU
KALTARA
SUMBAR
MALUT
KALTIM
KEPRI
BANTEN
KALTENG
BABEL
KALSEL
BALI
JAKARTA
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi - 2017
Persentase Penduduk
Miskin tertinggi di Provinsi
Nusa Tenggara Barat
adalah di Kab. Lombok
Utara, lebih dari tiga kali
lipat angka tersebut di
Kota Bima (2017)

6
Rata-rata Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan (%) vs Rata-rata Pertumbuhan
Eknomi (%)
Menurut Provinsi, Tahun 2010-2016
KEMISKINAN (2)

7
Secara rata-rata dalam
delapan tahun terakhir
penurunan persentase
penduduk miskin relatif
signifikan (0.72% per
tahun)
KEMISKINAN (3)
552,600
445,230 415,400 391,400 385,310 377,280 378,830 368,550
456,700
450,960
412,900 439,450 431,310 425,010 407,750
379,570
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Komposisi Penduduk Miskin (Kota-Desa)
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2017
Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin - Desa (Jiwa)
Sumber: BPS, diolah
28.16
23.42
21.65
20.28
19.17
18.40
17.55
16.23
16.78 16.99
15.41
16.32
15.52 15.18 14.82
14.06
21.58
19.67
18.02
17.25 17.05 17.10 16.48 16.07
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Komposisi Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan dengan Tingkat
Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2017
Persentase Penduduk Miskin - Kota (%) Persentase Penduduk Miskin - Desa (%)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Sumber: BPS, diolah

8
KEMISKINAN (4)
3.77
3.33
3.20
2.72
2.92
3.25
3.00
3.13
1.01
0.89 0.83
0.66 0.72
0.91
0.77
0.85
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2010 - 2017
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)
Sumber: BPS, diolah
5.65
4.58 4.40
3.60
3.90
2.68
3.03 3.00
2.41
2.80
2.34
2.09 2.22
2.76
2.31 2.32
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Kota (Indeks)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Desa (Indeks)
1.63
1.25 1.23
0.97
0.61
0.73 0.78 0.76
0.56
0.71
0.54
0.43 0.45
0.72
0.55 0.52
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota (Indeks)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa (Indeks)

9
Garis Kemiskinan (2010-2017)
Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan
Nasional : 8,22 %
Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan
Provinsi NTB : 6.45 %
Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan
Tertinggi Kab Lombok Barat : 6.43 %
Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan
Terrendah Kota Bima : 3.98 %
KEMISKINAN (5)
390,979
369,645
396,668
300,643
266,483
288,703
444,465
398,702
428,754
299,346
Kab.
Lombok
Barat
Kab.
Lombok
Tengah
Kab.
Lombok
Timur
Kab.
Sumbawa
Kab.
Dompu
Kab. Bima Kab.
Sumbawa
Barat
Kab.
Lombok
Utara
Kota
Mataram
Kota Bima
Garis Kemiskinan (Rp) Menurut Kabupaten
Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2017 Su`mber :BPS (Susenas)
211,726
243,729
259,520
292,951
312,328
344,809
361,990
387,160
215,576
242,831 248,758
278,514
297,907
314,238
333,996 345,341
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp)
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2010 - 2017
Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sumber :BPS
(Susenas)

10
KEMISKINAN (6)

11
Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Miskin
Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2015
KERENTANAN (1)
Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017

12
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (Makro)
dan Jumlah Penduduk menurut Desil 1-4 (Mikro),
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Desil 1
Desil 2
Desil 3
Desil 4
CIRI KEMISKINAN MIKRO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Total Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan
(Desil 1-4), Provinsi Nusa Tenggara Barat :
2.437.546 jiwa / 724.734 ruta.
Desil 1 : 1.116.324 jiwa / 282.124 ruta
Desil 2 : 573.171 jiwa / 182.529 ruta
Desil 3 : 428.056 jiwa / 149.281 ruta
Desil 4 : 319.995 jiwa / 110.800 ruta
Sumber: TNP2K dan Badan Pusat Statistik, 2015
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga:
Desil 1 : 3.96 jiwa/ruta
Desil 2 : 3.14 jiwa /ruta
Desil 3 : 2.87 jiwa /ruta
Desil 4 : 2.88 jiwa /ruta
1,116,324 802,290
573,171
428,056
319,995
Penduduk Miskin dan
Rentan (Desil 1-4)
Jumlah Penduduk
Miskin (2015)
Jumlah Penduduk Rentan NTB :
1.635.256 Jiwa
KERENTANAN (2)

13
Pertanian tanaman padi & palawija,
276584, 33%
Hortikultura, 30340, 4%
Perkebunan, 109831, 13%
Perikanan tangkap, 22675, 3%
Perikanan budidaya, 2704, 0%
Peternakan,
55441, 7%
Kehutanan/ pertanian lainnya, 7003,
1%
Pertambangan/ penggalian, 13332,
2% Industri pengolahan, 51870, 6%
Listrik dan gas, 1136, 0%
Bangunan/ konstruksi, 67083, 8%
Perdagangan, 81269, 10%
Hotel dan rumah makan, 7643, 1%
Transportasi dan pergudangan,
29657, 4%
Informasi & komunikasi, 537, 0%
Keuangan dan asuransi, 1332, 0%
Jasa Pendidikan, Kesehatan,
Kemasyarakatan, Pemerintahan &
Perorangan, 5890, 1%
Pemulung, 56232, 7%
Lainnya, 23501, 3%
Penduduk Desil 1-4 Menurut Jenis Mata Pencaharian
Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2015

14
133,783
89,207
56,718
45,613
40,204
26,603
25,010
8,489
3,251
1,762
LOMBOK TIMUR LOMBOK
TENGAH
BIMA SUMBAWA LOMBOK BARAT LOMBOK UTARA DOMPU SUMBAWA
BARAT
KOTA BIMA KOTA MATARAM
Penduduk Desil 1-4 dengan Mata Pencaharian Bidang Pertanian (Tanaman
Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2015

15
SEKOTONG
LEMBAR
GERUNG
LABU API
KEDIRI
KURIPAN
NARMADA
LINGSAR
GUNUNG SARI
BATU LAYAR
PRAYA BARAT
PRAYA BARAT DAYA
PUJUT
PRAYA TIMUR
JANAPRIA
KOPANG
PRAYA
PRAYA TENGAH
JONGGAT
PRINGGARATA
BATUKLIANG
BATUKLIANG UTARA
KERUAK
JEROWARU
SAKRA
SAKRA BARAT
SAKRA TIMUR
TERARA
MONTONG GADING
SIKUR
MASBAGIK
PRINGGASELA
SUKAMULIA
SURALAGA
SELONG
LABUHAN HAJI
PRINGGABAYA
SUELA
AIKMEL
WANASABA
SEMBALUN
SAMBELIA
LUNYUK
ORONG TELU
ALAS
ALAS BARAT
BUER
UTAN
RHEE
SUMBAWA
LABUHAN BADAS
UNTER IWES
MOYOHILIR
MOYO UTARA
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
12.00 22.00 32.00 42.00 52.00 62.00
Persentase
Penduduk
dengan
Matapencaharian
Pertanian
terhadap
total
desil
1-4
(%)
Persentase Desil 1 terhadap Total Desil 1-4 (%)
Persentase Desil 1 terhadap Total Desil 1-4 (%) Terhadap Persentase
Penduduk Mata Pencaharian Pertanian Desil 1 terhadap Total Desil 1-4
(%)
Menurut Kecamatan, Prov. NTB - 2015
Sumber : BDT

16
KETIMPANGAN (1)
0.40
0.36
0.35
0.36
0.38
0.37
0.36
0.37
0.38
0.41 0.41
0.41
0.41 0.41
0.40
0.39
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara
Barat dan Nasional, 2010-2017
NTB NASIONAL

17
KETIMPANGAN (2)

18

19
Profil Umum (APBD) Antar-Provinsi

20
PENGARUH BELANJA PUBLIK

21
Derajat otonomi fiskal ,
Ketergantungan terhadap
transfer dari pusat 

22
Ruang fiskal ,
Diskresi untuk mendanai
belanja prioritas 

23
Porsi belanja modal ,
Peluang pertumbuhan
ekonomi 

24
Porsi belanja pegawai
tidak langsung ,
Sumber pendanaan
program (belanja
modal dan barang-
jasa) 

25
Belanja Kesejahteraan :
APBD Fungsi Pendidikan,
Kesehatan, Perumahan dan
Fasilitas Umum serta APBD
Fungsi Perlindungan Sosial
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
58.00
60.00
62.00
64.00
66.00
68.00
70.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Belanja
Kesejahteraan
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase
Penduduk Miskin (%) dan Persentase Alokasi Belanja
Kesejahteraan (%)
Nusa Tenggara Barat - 2016
Sumber :BPS (Susenas)

26
31.77
7.85
13.50
5.42
9.81
9.29
21.79
9.67
14.34
5.50
2.75
6.86
8.72
12.75
6.02
6.21
11.77
15.05
30.45
14.13
18.91
17.51
8.14
14.79
16.48
15.16
10.58
19.33
23.25
22.14
37.28
38.08
31.39
29.99
Rasio Belanja APBD Terhadap PDRB Menurut Provinsi
Tahun 2016 (Harga Berlaku)
Sumber :BPS (Susenas)

27
Sumber :BPS (Susenas)
10.19
12.68
14.35
15.65 15.86
14.20
15.05
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rasio Belanja APBD Terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2010-2016 (Harga Berlaku)

28
Profil Umum (APBD) Intra-Provinsi

29
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
58.00
60.00
62.00
64.00
66.00
68.00
70.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Belanja
Kesejahteraan
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Penduduk Miskin
(%) dan Persentase Alokasi Belanja Kesejahteraan (%)
Nusa Tenggara Barat - 2016
Sumber :BPS (Susenas)

30
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
13.00
18.00
23.00
28.00
33.00
38.00
43.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Ruang
Fiskal
(%)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Kemiskinan
(%) Terhadap Ruang Fiskal (%)
Nusa Tenggara Barat - 2016
Sumber :BPS (Susenas)

31
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Derajat
Otonomi
Fiskal
(%)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Kemiskinan (%)
Terhadap Derajat Otonomi Fiskal (%)
Nusa Tenggara Barat - 2016
Sumber :BPS (Susenas)

32
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Belanja
Modal
(%)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Kemiskinan
(%)
Nusa Tenggara Barat - 2016
Sumber :BPS (Susenas)

33
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
32.00
37.00
42.00
47.00
52.00
57.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Belanja
Pegawai
Tidak
Langsung
(%)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin
(%) dan Belanja Pegawai Tidak Langsung (%)
Nusa Tenggara Barat - 2016
Sumber :BPS (Susenas)

34
PERAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)

35
Peraturan Presiden No. 15
Tahun 2010 tentang
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan yang sudah
diperbarui dengan
Peraturan Presiden No. 96
Tahun 2015
•Dalam upaya meningkatkan
koordinasi penanggulangan
kemiskinan di tingkat Provinsi
dan Kabupaten/Kota, dibentuk
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan yang selanjutnya
disebut TKPK (Pasal 15)
Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 42 Tahun 2010
tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota
•Gubernur dalam melaksanakan percepatan
penanggulangan kemiskinan sebagaima
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1
membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1)
•Bupati/Walikota dalam melaksanakan
percepatan penanggulangan kemiskinan
sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1
membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7
Ayat 2)
PEMBENTUKAN TKPK: DASAR HUKUM

36
TUGAS TKPK
KOORDINASI
•Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar RPJMD di bidang
penanggulangan kemiskinan
•Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD
•Koordinasi SKPD dalam penyusunan RKPD
•Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renja SKPD
•Evaluasi perumusan dokumen rencana pembangunan daerah
bidang penanggulangan kemiskinan
PENGENDALIAN
•Pengendalian pemantauan terhadap pencapaian tujuan program
penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah
•Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program
penanggulangan kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi
pencapaian target, penyerapan dana dan kendala
•Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan secara periodik
•Pengendalian evaluasi pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan
•Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang
penanggulangan kemiskinan
•Penyiapan LP2KD kepada Kepala Daerah dan TNP2K
Program dan anggaran
daerah yang lebih sesuai
prioritas intervensi dan
prioritas wilayah
penanggulangan
kemiskinan
Informasi umpan balik
untuk perbaikan dan
pengembangan
pelaksanaan program
penanggulangan
kemiskinan di daerah
Permendagri 42/2010

37
PENENTU KEAKTIFAN TKPK
• Keberadaan tim teknis TKPK
sebagai focal-point adalah syarat
terpenting bagi keaktifan TKPK.
Kendalanya berkaitan dengan
mutasi PNS di daerah. Banyak
daerah mengharapkan sekretariat
TKPK didukung oleh tenaga-ahli
(Non-PNS)
• Kepemimpinan langsung kepala
daerah dan wakilnya juga sangat
penting. Ketidakharmonisan antara
keduanya menghambat realisasi
agenda TKPK.

38
KOMPONEN ANALISIS
MENENTUKAN
PRIORITAS
RUMAHTANGGA
SASARAN
MENENTUKAN
PRIORITAS
WILAYAH
MENENTUKAN
PRIORITAS
INTERVENSI
MENENTUKAN
PRIORITAS
MASALAH
MENILAI
RELEVANSI
APBD
•Posisi relatif
•Perkembangan antarwaktu
•Efektivitas
•Relevansi perkembangan
•Perubahan akibat intervensi
•Pemenuhan SPM
•Keterkaitan perubahan hasil
dan perubahan akibat
intervensi
•Kuadran wilayah menurut
kombinasi indikator
•Pemetaan desa
•Relevansi karakteristik
rumah-tangga
•Pendapatan (Derajat
Otonomi Fiskal dan Ruang
Fiskal)
•Belanja Menurut Program
•Belanja Menurut Mata-
Anggaran
•Belanja Menurut Pelaksana
Program
•Belanja Menurut Sumber
Pendanaan

39
Permendagri 42/2010

40
MENGAPA PERLU SPKD?

41
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONDISI UMUM DAERAH
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS INTERVENSI DAN PRIORITAS WILAYAH
BAB V RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS APBD
BAB VI KAJIULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI
BAB VII ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH
BAB VIII SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
BAB IX PENUTUP
SISTEMATIKA SPKD

42
MASALAH KEMISKINAN KONSUMSI, 2016
Bidang Kemiskinan Ekonomi
ASPEK YANG DIANALISIS
Posisi Relatif Perkembangan
Antar-Waktu Efektivitas Relevansi
INDIKATOR
UTAMA
Persentase
penduduk miskin
(%)
1 2 3 4
Jumlah penduduk
miskin (Jiwa)
5 6 7 8
Indeks Kedalaman
Kemiskinan
9 10 11 12
Indeks Keparahan
Kemiskinan
13 14 15 16

43
Posisi relatif
•Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir
lebih baik, sama atau lebih buruk daripada
capaian di tingkat provinsi dan nasional?
•Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih
baik, sama atau lebih buruk daripada indikator
kinerja/target RPJMD?
Perkembangan
antar-waktu
•Apakah capaian di tahun terakhir itu lebih baik,
sama atau lebih buruk daripada capaian tahun-
tahun sebelumnya, terutama dalam tiga hingga
lima tahun terakhir?
•Apakah capaian indikator dari tahun ke tahun
selama periode yang dimaksud mengalami
fluktuasi atau konsisten membaik, sama atau
memburuk?
PERTANYAAN ANALISIS

44
Efektivitas
•Apakah perubahan capaian indikator secara
keseluruhan dalam periode yang dianalisis
menunjukkan perbaikan, sama, atau
memburuk?
•Apakah perubahan capaian indikator antar-
tahun dalam periode yang dimaksud
mengalami percepatan, tetap, atau
perlambatan?
Relevansi
•Apakah kecenderungan perubahan yang terjadi
di tingkat kabupaten/kota sejalan dengan yang
terjadi di tingkat provinsi/nasional?
Keterkaitan
•Apakah perubahan dalam suatu indikator
didukung oleh perubahan dalam indikator lain
yang secara teoretis atau empiris berkaitan?
PERTANYAAN ANALISIS

45
PENARGETAN BERBASIS WILAYAH DAN
RUMAHTANGGA

46

47

48

49

50

51

52

53

54
54
Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan
kondisi pasangan tidak bekerja.
Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima
KPS
PENENTUAN RUMAH TANGGA PENERIMA PROGRAM

55
HARAPAN KEPADA TKPK
• Pemantapan kapasitas tim teknis dalam analisis dan
perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis data.
• Penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD).
• Penajaman substansi materi Rakor TKPK di daerah.
• Advokasi untuk peningkatan relevansi anggaran SKPD
untuk penanggulangan kemiskinan.

56
Terima kasih