Unit usaha pangan asal hewan diwajibkan untuk memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) berdasarkan persyaratan administrasi dan teknis. Pelaku usaha mengajukan permohonan NKV kepemerintah daerah, lalu dilakukan penilaian di unit usaha untuk memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum diterbitkannya sertifikat NKV. NKV bertujuan menjamin keamanan pangan asal hewan.

1. 1
SOSIALISASI NKV BAGI USAHA
PENGOLAHAN PRODUK PETERNAKAN
DAN MANFAATNYA

2. 2
N= NOMOR
K= KONTROL
V= VETERINER
Adalah Segala urusan yang berkaitan dengan hewan
dan penyakit

3. BEBERAPA praktekburukKASUSKEAMANANPANGAN ASALHEWAN
DAGING SAPI GLONGGONGAN
Modus baru : Penggunaan tawas

4. BEBERAPA praktekburukKASUSKEAMANANPANGAN ASALHEWAN
PEMALSUAN DAGING SAPI DENGAN DAGING CELENG

5. BEBERAPA praktekburukKASUSKEAMANANPANGAN ASALHEWAN
KARKAS AYAM
“BASAH”

6. 6
KARKAS AYAM “BASAH”
DAGING SAPI
GLONGGONGAN
PEMALSUAN DAGING SAPI
DENGAN DAGING CELENG
Daging sampah
Isu aktual

7. PENANGANAN
SUSU YANG
HIGIENIS

8. SUSU SEBAGAI
BAHAN MAKANAN SEMPURNA
Anak Hewan
Anak Manusia
Mikroorganisme
Nilai Gizi :
Tinggi
Lengkap
Mudah diserap
DISUKAI :



Patogen : milkborne diseases
Apatogen : kualitas susu turun



9. KUALITAS SUSU
Ditentukan antara
lain oleh
Komposisi susu
(jumlah zat gizi penting)
Status mikrobiologik
(jumlah dan jenis
mikroorganisme)
Komposisi susu segar tergantung:
Pakan
Masa Laktasi/Stadium Laktasi
Musim
Penyakit
Umur
Ras
Birahi

10. STATUS MIKROBIOLOGIK
Tergantung:
pra panen pemerahan pasca panen

11. JUMLAH MIKROBA DALAM SUSU
SUSU SEGAR HASIL OLAHANNYA
MEMPENGARUHI
DAYA TAHAN
TITIK KRITIS PENYEBAB MENINGKATNYA JUMLAH MIKROORGANISME
air kandang
alat ternak
pemerah

12. Peternakan TPS KUD IPS
PENANGANAN SUSU YANG HIGIENIS
transportasi transportasi transportasi
PETERNAKAN
Setelah Pemerahan segera keluarkan susu dari kandang
dan saring
Tempat bersih
Bebas bau, bebas hewan
Jauh dari kamar mandi dan WC, tidak ada jalan terbuka
langsung ke kamar mandi, WC dan kandang
Peralatan bersih
Segera didinginkan (< 6oC)







13. PEMERAHAN
Pemerahan
Higienis
Bersih, Sehat, Produksi Optimum
Pemerah Mencuci Tangan Sesering Mungkin
Pemerahan yang Baik dan Benar
Pemerahan Dua Jari vs Seluruh Jari (whole hand)
Penanganan Sebelum Pemerahan:
lantai, ternak, ambing dibersihkan
tempat makan dibersihkan
peralatan (terutama ember penampung) bersih
dan kering
1.
2.
3. 



14. PEMERAHAN …
Peralatan yang Tidak Dianjurkan
jerigen
ember plastik, gentong plastik
ember seng
Penggunaan Pelicin Dihindarkan
Teat Dipping setelah Pemerahan
tujuan menekan jumlah
mikroorganisme
1,5 – 2 jam setelah pemerahan, lubang puting susu
masih terbuka
4.
5.




15. PENYARINGAN
Titik kritis kontaminasi mikroorganisme
Sebaiknya di luar kandang
Langsung ditutup
lemak susu mudah menyerap bau
!!!
Alat penyaring bersih, ada cadangannya





16. PENDINGINAN
Prinsip : Susu yang keluar dari ambing selalu mengandung sejumlah
mikroorganisme
Mencegah mikroorganisme berkembangbiak (optimum: 20 – 37 oC)
Mempertahankan kesegaran susu
Suhu Ideal Susu : 0 – 4oC
Dangerous Zone : 5 – 60oC
Susu Keluar dari Ambing 36-37oC
Harus Cepat didinginkan < 6oC
Tanpa dukungan pendinginan dan rantai penyetoran susu
diperpendek, segala usaha sebelumnya tidak dapat menjamin
jumlah mikroorganisme dalam susu rendah

17. TRANSPORTASI
Memperpendek waktu antara Peternak ke TPS, KUD, IPS
Sebaiknya dilengkapi alat pendingin
tujuan: menghindari berkembangnya mikroorganisme
Kebersihan terutama yang berkontak langsung dengan susu
Hindari goncangan, susu cepat tengik
Setelah menyetor harus langsung dibersihkan, terutama bagian yang sulit
(pipa, tempat masuk dan keluarnya susu, Kan susu)






18. TEMPAT PENAMPUNGAN/
PENGUMPUL SUSU
Biasanya belum dilengkapi pendingin
Merupakan titik rawan kontaminasi mikroorganisme
Merupakan bak terbuka



yang terbaik : TPS dilengkapi alat pendingin
KOPERASI UNIT DESA (KUD)
Higiene peralatan di KUD mutlak
Panjangnya rantai penerimaan menyebabkan jumlah total
mikroorganisme meningkat pesat
Teknologi pendinginan dan memperpendek rantai penerimaan menjadi
alternatif yang baik
Hindari turunnya suhu susu secara lambat

19. INDUSTRI PENGOLAH SUSU
Penanganan susu mengikuti standar (nasional,
regional, internasional )
Prosedur penerimaan susu yang ketat dan lebih rinci
Pengawasan terhadap titik rawan (alat, manusia)
dalam rantai produksi dilakukan sesuai standar dan
menyeluruh
Titik kritis adalah post kontaminasi (kontaminasi
sekunder) setelah pengolahan





20. Penanganan
yang salah
akan
berakibat
Hasil olahan susu
sebagai sumber
penyakit
Kualitas hasil
olahan rendah,
harga jual rendah

21. 21
YANG MENGATUR

22. 22
Kegiatan penilaian pemenuhan
persyaratan kelayakan dasar
sistem jaminan keamanan
pangan dalam aspek higiene-
sanitasi pada unit usaha
pangan asal hewan yang
diterbitkan oleh instansi
berwenang di bidang
KESMAVET
SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER
(NKV)
Peraturan Menteri Pertanian No. 381/2005 tentang Pedoman
Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

23. 23
Pasal 60 ayat (1): Setiap orang yang memiliki Unit Usaha
Produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk
memperoleh NKV kepada Pemerintah Daerah Provinsi
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
Pasal 89 ayat (2): Sanksi pidana pidana penjara 1- 5 tahun,
dan/atau denda Rp. 150 juta – Rp. 1 M
Pasal 60 ayat (2): Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi
dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh
unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi
persyaratan nomor kontrol veteriner

24. 24
DASAR HUKUM. . . .
 Pasal 58 ayat (1): pengawasan dan pemeriksaan
produk hewan dalam rangka menjamin produk
hewan yang beredar aman, sehat, utuh, dan halal
 Pasal 58 ayat (4): produk hewan yang diproduksi di
dan/atau dimasukkan ke wilayah NKRI untuk
diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan
sertifikat halal
 Pasal 61 ayat (1) dan (2): pemotongan hewan yang
dagingnya diedarkan harus: a) dilakukan di RPH, b)
mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi
kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner, c) memperhatikan kaidah
agama dan unsur kepercayaan yang dianut
masyarakat

25. 25
• Hak-hak konsumen yang berkaitan dengan
keamanan pangan dilindungi melalui UU. No.
7/1996 tentang Pangan dan UU. No. 8/1999
tentang Perlindungan Konsumen.
• Pengawasan keamanan pangan asal hewan
diamanatkan dalam UU. No. 18/2009 tentang
Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
dan PP. No. 95/2012 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner.
A S U H (aman, sehat, utuh dan halal)

26. 26
Konsep “safe from
farm to table”
Good Farming Practices
Good Transportation Practices
Good Handling/
Slaughtering Practices
Good Distribution Practices
Good Manufacturing Practices
Good Retailing Practices
Good Catering Practices
Good Hygienic Practices (GHP)
Sistem Jaminan Keamanan Pangan
Penerapan higiene sanitasi

27. 27
Good Hygienic Practice (GHP)
Suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana
memproduksi atau menangani makanan agar
aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi
Lebih rinci dijabarkan
dalam Standard
Operating Procedures
(SOP)

28. 28
 GHP dapat diterapkan dalam mata rantai
penyediaan pangan asal hewan (PAH)
 Penerapan GHP pada penyediaan pangan
asal hewan  penting  PAH adalah
pangan mudah rusak (perishable food) dan
pangan berpotensi berbahaya (potentially
hazardous foods/PHF)
 Penerapan GHP pada penyediaan PAH 
konsep safe from farm to table atau
konsep aman dari peternakan sampai
dikonsumsi

29. RUANG LINGKUP
1. Pelaku usaha pangan asal hewan yang
wajib memiliki NKV
2. Persyaratan untuk memperoleh NKV
3. Tata cara memperoleh NKV
4. Kewajiban pencantuman NKV
5. Masa berlaku, perubahan dan
pencabutan NKV
6. Pembinaan
7. Pengawasan
Permentan No. 381/Kpts/OT.140/10/2005

30. Pelaku Usaha Pangan Asal
Hewan yang Wajib
Mendapatkan NKV
Rumah Pemotongan Hewan
Rumah Pemotongan Unggas
Rumah Pemotongan Babi
Usaha Budidaya Unggas Petelur
Usaha Pemasukan (Importir)
Usaha Pengeluaran
Perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia yang berusaha di bidang :

31. Usaha Distribusi dan atau Usaha Ritel :
Usaha Pengelolaan Gudang Pendingin (cold
storage)
Usaha Pengelolaan Toko/Kios Daging (meat shop)
Usaha Pengelolaan Unit Pendingin Susu
Usaha Pengemasan dan Pelabelan Telur
Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan :
Usaha Pengolahan Daging
Usaha Pasteurisasi Susu
Usaha Pengolahan Telur
1. Pelaku usaha…….

32. Persyaratan Untuk Memperoleh
NKV
2.2. Persyaratan Teknis
2.1. Persyaratan Administrasi

33. Persyaratan Untuk Memperoleh
NKV
Memiliki KTP/Akte Pendirian
Memiliki Surat Keterangan Domisili
Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memiliki Surat Izin HO (Hinder Ordonnantie)
2.1. Persyaratan Administrasi

34. 2. Persyaratan….
Memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL)/Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL) yang
khusus dipersyaratkan bagi unit usaha RPH, RPU, dan
Unit Pengolahan Pangan Asal Hewan
Memiliki bangunan, prasarana dan sarana usaha
yang memenuhi perysaratan teknis higiene-
sanitasi
Memiliki tenaga kerja teknis dan atau penanggung
jawab teknis yang mempunyai keahlian/ketrampilan
di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
Menerapkan proses penanganan dan atau pengolahan
yang higienis (Good Hygienic Practices)
Menerapkan cara budidaya unggas petelur yang baik
(Good Farming Practices)
2.2. Persyaratan Teknis

35. TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH NKV
Pimpinan unit usaha mengajukan permohonan (+ persyaratan
adm) ke Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Jawa Tengah, Cc. Dirjen Peternanak Hewan dan
Kesehatan Cq. Direktur Kesmavet dan Pascapanen.
1
2 Pemeriksaan dokumen (maksimum 30 hari kerja)
Kepala Dinas memberitahukan Pemohon, akan dilakukan penilaian
di unit usaha dalam waktu 7 hari kerja sejak terpenuhinya
persyaratan adm.
Tidak lengkap
Lengkap
3
4
Penilaian persyaratan teknis di unit usaha dilakukan oleh Tim
Auditor yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi
5 Rekomendasi Tim Auditor kepada Kepala Dinas Provinsi
Kepala Dinas Provinsi menerbitkan NKV dalam bentuk sertifikat
dalam waktu 14 hari kerja sejak terpenuhinya persyaratan teknis
dan atau tindakan koreksi7
Persyaratan teknis
terpenuhi
6
Kepala Dinas Provinsi menunda penerbitan NKV sampai
dipenuhinnya tindakan koreksi oleh pemohon
Persyaratan teknis tidak
terpenuhi (perlu tindakan
koreksi)
Pemohon melakukan tindakan koreksi seperti yang direkomendasikan

36. Kewajiban Pencantuman
NKV
Setiap pelaku usaha yang telah memperoleh NKV wajib mencantumkan
nomor yang tercantum pada Sertifikat NKV :
Untuk daging : Stempel pada daging dan
atau label pada kemasannya
Untuk telur : Stempel pada kerabang dan
atau label pada kemasannya
Untuk susu : Label pada kemasannya

37. LEVEL/TINGKAT SERTIFIKAT NKV
Level I : Angka Kritis O (Kualifikasi ekspor)
Level II : Angka Kritis < 2 (Menuju kualifikasi
ekspor)
Level III : Angka Kritis < 3 (Kategori Cukup)

38. MANFAAT SETELAH MEMPEROLEH
SERTIFIKAT NKV
Level III :DITERIMA OLEH RITAIL , HOREKA YANG
MEMPERSYARATKAN PERUSAHAAN (PELAKU USAHA
BAHAN ASAL HEWAN) SUDAH MEMPEROLEH
SERTIFIKAT NKV
Level I : BISA EKSPORT KE NEGARA / DITERIMA OLEH
NEGARA YANG MEMPERSYARATKAN PELAKU USAHA
MEMPEROLEH SERTIFIKAT NKV
PELABELAN PADA PRODUK DI KEMASANAN

39. 39
Ruang Lingkup
Persyaratan yang harus dipenuhi:
1. Lingkungan Sarana Pengolahan
2. Bangunan dan Fasilitas
3. Peralatan
4. Kegiatan Kebersihan dan Sanitasi
5. Sistem Pengendalian Hama (pest control)
6. Higiene Karyawan/Higiene Personal
7. Proses Pendistribusian
8. Proses Lanjut
Ruang Lingkup GHP Unit Usaha Pangan Asal Hewan
(PAH): RPH, RPU, Cold Storage, Toko/Kios Daging, TPS,
IPS, Farm Telur, Unit Pengolah telur, Unit Pengolahan
Walet,

40. 40
Lingkungan Sarana Pengolahan
• Bebas polusi asap, debu, bau dan kontaminan lain
• Terdapat sumber listrik dan air (kualitas dan kuantitas
• Bebas banjir
• Bebas hama (sarang hama)
• Jauh dari tempat pembuangan sampah
• Jauh dari pemukiman padat dan kumuh
• Sarana jalan
• Sistem drainase baik dan terdapat sarana kebersihan
lingkungan

41. 41
Bangunan dan Fasilitas
Tata ruang/tata letak 
proses berjalan teratur
dan lancar, terhindar dari
kontaminasi /
kontaminasi silang
Ruang bersih dan ruang
kotor terpisah
Disain, konstruksi dan tata ruang (lay out)
disesuaikan dengan tujuan serta tidak mudah
dimasuki oleh hama.

42. 42
 Bangunan  kuat, mudah dipelihara,
dibersihkan dan didesinfeksi
 Cukup luas  alat, ruang gerak pekerja
 Lantai  kedap air, kuat, tidak licin, mudah
dibersihkan dan didesinfeksi
 Dinding  kedap air, tidak beracun, tidak
korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi
Bangunan dan Fasilitas . . .

43. 43
Bangunan dan Fasilitas . . .
 Langit-langit  tidak mudah
terkelupas, tidak terjadi akumulasi
kotoran dan kondensasi
 Sudut pertemuan lantai dan
dinding lengkung
 Sudut pertemuan dinding dan
dinding lengkung
 Pintu  tidak mudah korosif,
kedap air, tidak toksik, mencegah
masuknya hama

44. 44
Bangunan dan Fasilitas . . .
 Lampu penerangan 
berpelindung
 Intensitas cahaya:
220 luks/20 FC (ruang proses)
540 luks/ 50 FC (ruang inspeksi)
 Sirkulasi udara baik
 Aliran udara  dari daerah bersih ke daerah
kotor
 Pengatur suhu ruang (display suhu)

45. 45
Ketersediaan Air
 Di setiap unit usaha daging harus tersedia air dalam
jumlah cukup dan berkualitas
 Air untuk pengolahan (bahan baku, pencuci produk,
es)  sesuai baku mutu air bersih
 Air untuk keperluan lain (pemadam api, boiler) 
pipa terpisah
 Penyediaan air (water supply)  cukup; disediakan
bak penampung

46. 46
Peralatan
 Mudah dipelihara, mudah dibersihkan dan disanitasi
 Mudah dibongkar-pasang
 Bahan  kuat, tidak korosif, tidak toksik
 Penempatan  sesuai alur proses, teratur, pekerjaan
mudah dan nyaman
 Peralatan  dilengkapi dengan penunjuk ukuran
(timbangan, termometer, dll.)

47. 47
Fasilitas air panas (+54oC s/d
+82oC) dan bertekanan
Sistem pembuangan limbah
cair  dirancang tidak
mencemari sumber air bersih
dan makanan
Fasilitas pencuci/pembersih
 untuk makanan berbeda
dengan untuk
peralatan/perlengkapan
Kegiatan Kebersihan dan
Sanitasi

48. 48
 Fasilitas higiene karyawan  menjamin kebersihan
karyawan dan menghindari pencemaran terhadap
makanan:
Sarana cuci tangan  air bersih, air hangat, sabun,
sanitizer, pengering (tissue), tempat sampah tertutup
Tempat ganti pakaian karyawan dan locker
Toilet bersih, terawat dan mencukupi
Kegiatan Kebersihan dan Sanitasi . . .

49. 49
Pengendalian Hama
Hama (tikus, burung, kelelawar, serangga dan
hama lain)  dicegah bersarang/masuk dalam
bangunan unit usaha Daging (RPH/RPU, kios
daging, cold storage, tempat pengolahan
daging)

50. Lokasi :
1. Sesuai RUTR, administrasi dan teknis
2. Bebas dari pencemaran
3. Daerah bebas banjir
4. Sistem ventilasi dan saluran pembuangan
yang baik
Sanitasi Lingkungan :
1. Sumber air (mutu, pengujian di lab. 1x/thn)
2. Pembuangan kotoran (UKL/UPL)
Ruang Lingkup GHP..

51. Pekerja yang menangani PAH dan
olahannya harus menjaga
kesehatan, kebersihan diri dan
kebiasaan hidup bersih

52. 52
Kebersihan Diri
Pekerja yang menangani Pangan
harus menjaga kebersihan diri
(mandi, cuci rambut)
Memakai pakaian kerja, penutup
kepala, sepatu bot, penutup hidung
dan mulut yang bersih
Luka harus tertutup dengan plester
kedap air
Kuku pendek dan senantiasa bersih
Kerap mencuci tangan

53. Penulisan NKV
Terdiri dari rangkaian huruf dan angka yang menunjukan
jenis usaha, lokasi dan nomor urut registrasi. Contoh :
RPU 327601-005
Nomor urut registrasi
Kode Statistik Kec. Sawangan
Kode Statistik Kab. Depok
Kode Statistik Prop. Jawa Barat
Kode Huruf Jenis Usaha

54. 5.1. Masa Berlaku NKV
Selama unit usaha melakukan kegiatan proses
produksi, penanganan dan atau pengolahan
sepanjang masih memenuhi persyaratan
higiene-sanitasi
Masa Berlaku, Perubahan, dan
Pencabutan NKV
5.2. Perubahan NKV
Apabila terjadi perubahan pengelola usaha dan nama unit
usaha
Perubahan lokasi tempat usaha sepanjang masih berada
dalam wilayah propinsi yang sama
Adanya permohonan dari pemilik unit usaha

55. 5. Masa Berlaku….
5.3. Pencabutan NKV
Permintaan pemohon
Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6
Ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan proses
produksi, penanganan dan atau pengolahan
Unit usaha tidak lagi melakukan kegiatan usahanya
selama 6 (enam) bulan berturut-turut
Unit usaha dinyatakan pailit
Berpindah lokasi ke wilayah propinsi yang berbeda
Adanya rekomendasi dari Dirjen Peternakan
berdasarkan hasil verifikasi dan surveilans Tim Auditor
Direktorat Jenderal Peternakan
NKV dapat dicabut oleh Kepala Dinas Propinsi dalam hal :

56. 5. Masa Berlaku….
Prosedur Pencabutan NKV :
Peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut selang
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
Peringatan dilakukan atas dasar laporan tertulis dari Tim
Auditor yang melakukan surveilans
Pencabutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah peringatan tertulis terakhir
Pencabutan NKV atas dasar rekomendasi dari Direktur
Jenderal Peternakan berdasarkan hasil verifikasi dan
surveilans Tim Auditor Direktorat Jenderal Peternakan,
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah diberi peringatan tertulis.
Unit usaha yang dicabut NKV nya diumumkan dalam
media massa.

57. Pembinaan
1. Pelaku usaha yang belum dapat diberikan NKV dilakukan
pembinaan paling lama 5 (lima) tahun oleh Dinas
Kabupaten/Kota sampai terpenuhinya persyaratan higiene-
sanitasi, selanjutnya wajib memiliki NKV.
2. Dinas Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan
mengikuti ketentuan dalam Pedoman Pembinaan seperti
tercantum pada lampiran IV Peraturan ini.

58. Pengawasan
Pengawasan dilakukan melalui sitem pelaporan, surveilans
dan verifikasi
Berdasarkan laporan hasil surveilans, Kepala Dinas Propinsi :
a. Bila terjadi penyimpangan, memberi peringatan dan atau
pencabutan (pasal 14)
b. Bila terjadi pemindahan lokasi di wilayah propinsi yang sama,
melakukan perubahan NKV (pasal 13)
c. Bila terjadi pemindahan lokasi di wilayah propinsi yang
berbeda, melakukan pencabutan NKV (pasal 14)

62. Hasil Audit
Unit Usaha LEVEL I LEVEL II LEVEL III LEVEL IV
RPH/RPU/RPB MN : 0
MY : 0
SR : 0
KT : 0
MN : < 7
MY : < 8
SR : < 5
KT : 0
MN : NA
MY : < 15
SR : <10
KT : < 4
MN : NA
MY : NA
SR : NA
KT : > 4
Tempat
pengolahan
Daging
MN : 0
MY : 0
SR : 0
KT : 0
MN : < 5
MY : < 8
SR : < 4
KT : <2
MN : NA
MY : <16
SR : < 8
KT : < 3
MN : NA
MY : NA
SR : NA
KT : > 3
Cold Storage MN : 0
MY : 0
SR : 0
KT : 0
MN : NA
MY : < 5
SR : < 5
KT : < 2
MN : NA
MY : < 9
SR : < 7
KT : < 3
MN : NA
MY : NA
SR : NA
KT : > 3
Kios Daging MN : NA
MY : 0
SR : 0
KT : 0
MN : NA
MY : < 3
SR : < 4
KT : < 2
MN : NA
MY : < 5
SR : < 7
KT : < 3
MN : NA
MY : NA
SR : NA
KT : > 3

63. Bab XII. Sanksi Administratif
Pasal 85 ayat 2
Terkait Pasal 58 ayat 5 ; Pasal 59 ayat 2
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa :
a. Peringatan tertulis
b. Penghentian sementara kegiatan, produksi
dan/atau peredaran
c. Pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan
obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk
hewan dari peredaran
d. Pencabutan izin, atau
e. Pengenaan denda

64. Bab XIII. Ketentuan Pidana
Pasal 89
1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran batas
tindakan mengeluarkan dan/atau memasukkan
hewan, produk hewan atau media pembawa penyakit
hewan lainnya ke dalam wilayah NKRI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Pasal 58 ayat (5)
dan pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp 150 juta,- dan paling
banyak 1, 5 Milyar

65. Bab XIII. Ketentuan Pidana
Pasal 89
2. Setiap orang yang melakukan pelanggaranbatas
tindakan mengeluarkan dan/atau memasukkan
hewan, produk hewan atau media pembawa penyakit
hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah
tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (5), pasal 59 ayat (5) dan pasal 60
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 150 juta,- dan paling banyak
Rp 1 Milyar

66. Bab XIII. Ketentuan Pidana
Pasal 89
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
tahun dan paling lama 9 tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp 3 Milyar dan paling banyak Rp 9 Milyar

67. Matur Nuwun