Permendagri nomor 39 tahun 2012 138 1
Seu SlideShare está sendo baixado.
×
Confira estes a seguir
Mais Conteúdo rRelacionado
Diapositivos para si (15)
Quem viu também gostou (20)
Semelhante a Hibah Bansos (20)
Mais recentes (20)
Hibah Bansos
- 1. Pekanbaru, Juni 2014
- 2. DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah; 2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan & Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring & Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Pemko Pekanbaru. 2
- 3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat (pasal 4 ayat 2) Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat (pasal 22 ayat 2)
- 4. 33 DEFINISI HIBAH pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹ obyek penerima kriteria tujuan
- 5. 44 Pemerintah : diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dlm daerah yang bersangkutan. Pemerintah : diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dlm daerah yang bersangkutan. Pemda Lainnya : diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Pemda Lainnya : diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Perusahaan Daerah : diberikan kepada BUMD dlm rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perusahaan Daerah : diberikan kepada BUMD dlm rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Masyarakat : diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dlm bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-prof. Masyarakat : diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dlm bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-prof. Organisasi Kemasyarakatan : diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Organisasi Kemasyarakatan : diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. PENERIM A HIBAH Ps 5&6 PENERIM A HIBAH Ps 5&6 ❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹ ❺❺
- 6. 55 Persyaratan Minimal Hibah Kepada Masy & Ormas (Ps 7) MasyarakatMasyarakat Organisasi KemasyarakatanOrganisasi Kemasyarakatan 1. Memiliki Kepengurusan Yang Jelas 2. Berkedudukan diwilayah administrasi PEMDA 1. Memiliki Kepengurusan Yang Jelas 2. Berkedudukan diwilayah administrasi PEMDA 1. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; 2. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan 3. memiliki sekretariat tetap 1. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; 2. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan 3. memiliki sekretariat tetap
- 7. 66 pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial ❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹ obyek penerima sifat tujuan (Pasal 23 A Permendagri 39/2012) • Bansos dalam bentuk uang terbagi menjadi 2 yaitu yang DAPAT DIRENCANAKAN dan yang TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN sebelumnya. • Besarnya anggaran Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya maksimal sejumlah bansos yang dapat direncanakan.
- 8. 77 KEJADIAN atau PERISTIWA yang dapat menimbulkan potensi terjadinya KERENTANAN SOSIAL KEJADIAN atau PERISTIWA yang dapat menimbulkan potensi terjadinya KERENTANAN SOSIAL yang ditanggung oleh INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK dan/atau MASYARAKAT yang ditanggung oleh INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK dan/atau MASYARAKAT yang JIKA TIDAK DIBERIKAN belanja bantuan sosial akan SEMAKIN TERPURUK dan TIDAK DAPAT HIDUP dlm KONDISI WAJAR. yang JIKA TIDAK DIBERIKAN belanja bantuan sosial akan SEMAKIN TERPURUK dan TIDAK DAPAT HIDUP dlm KONDISI WAJAR. sebagai DAMPAK KRISIS sosial, ekonomi, politik, FENOMENA ALAM dan BENCANA ALAM sebagai DAMPAK KRISIS sosial, ekonomi, politik, FENOMENA ALAM dan BENCANA ALAM
- 9. 88 hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial 1. memiliki identitas yang jelas; dan 2. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan 1. tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran 2. dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai lepas dari resiko sosial 1. rehabilitasi sosial; 2. perlindungan sosial; 3. pemberdayaan sosial; 4. jaminan sosial; 5. penanggulanga n kemiskinan; dan 6. penanggulanga n bencana. ❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹ Ps 22Ps 22 Selektif Memenuhi persyaratan Bersifat sementara (kecuali keadaan tertentu) Sesuai Tujuan Bansos
- 10. Keterangan: 1.KDH Kepala Daerah 2.TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah 3.SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah 4.KUA & PPAS Kebijakan Umum APBD & Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara 5.Bentuk Uang dianggarkan di PPKD, Bentuk Barang/Jasa dianggarkan di SKPD. 99 USULAN TERTULIS USULAN TERTULIS KDH Rancangan KUA & PPAS Rancangan KUA & PPAS SKPD RAPBD→APBDRAPBD→APBD DPA PPKD/SKPDDPA PPKD/SKPD KDH tunjuk SKPD terkait utk lakukan evaluasi Rekomendasi kepada KDH melalui TAPD TAPD berikan pertimbangan 1 2 3 4 5 TAPD
- 11. Titik Kritis – Penganggaran • Kepala Daerah (KDH) tidak menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas proposal hibah (Pasal 8 ayat 2 Permendagri 32/2011) • Kepala SKPD terkait tidak menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada KDH melalui TAPD atau rekomendasi yang disampaikan tidak berdasarkan hasil evaluasi atas proposal hibah (Pasal 8 ayat 3 Permendagri 32/2011) • TAPD tidak memberikan pertimbangan kepada KDH sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah (Pasal 8 ayat 4 Permendagri 32/2011)
- 12. Titik Kritis – Penganggaran (lanjutan) • KDH tidak mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima danbesaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran APBD – terutama hibah berupa barang/jasa (Pasal 11A ayat 1 Permendagri 32/2011) • KDH tidak mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (Pasal 30A ayat 1 Permendagri 39/2012)
- 13. Titik Kritis – Penganggaran (lanjutan) • Tim evaluasi SKPD proposal hibah /tidak mengetahui tata cara evaluasi proposal hibah/bantuan sosial • Contoh Evaluasi.xlsx
- 14. Daftar Risiko • Rekayasa pemohon hibah/bantuan sosial; bentuk proposal seragam; • Intervensi oleh pihak ketiga dalam pemberian hibah/bansos; • Penerima hibah/bansos tidak menyampaikan laporan penggunaan dana hibah/bansos kepada Kepala Daerah melalui PPKD/Kepala SKPD.
- 15. Solusi atas Risiko • SOP Pemberian Hibah Bansos; • Audit oleh Inspektorat atas pemberian hibah/bansos yang diragukan/berisiko tinggi; • SKPD menagih laporan penerima hibah/bansos menagih laporan penggunaan dana hibah/bansos kepada penerima hibah/bansos
- 16. *Pengadaan B/J untuk dihibahkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan ttg pengadaan B/J 1010 Hibah dlm Bentuk Uang ↓ DPA-PPKD ↓ Keputusan KDH Penetapan Daftar Penerima Hibah ↓ Penandatangan NPHD ↓ Penyalurah dengan mekanisme LS (setelah seluruh persyaratan dipenuhi) Hibah dlm Bentuk Barang/Jasa ↓ DPA-SKPD ↓ Keputusan KDH Penetapan Daftar Penerima Hibah ↓ Penandatangan NPHD ↓ Penyerahan kepada Penerima Hibah (setelah seluruh persyaratan dipenuhi)
- 17. 1111 SUBSTANSI MINIMAL DALAM NPHD (Pasal 13)
- 18. *Pengadaan Barang oleh SKPD sesuai Peraturan ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1212 Ps 31-33Ps 31-33 BENTUK UANG (DPA-PPKD) BENTUK BARANG (DPA-SKPD) KEPUTUSAN KDH TTG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANSOS MEKANISME LS (SD 5JT BISA GU/TU) DISERTAI KUITANSI DISERAHKAN KEPADA PENERIMA DISERTAI BA SERAH TERIMA BARANG
- 19. 1212 Ps 32 ayat (2a)Ps 32 ayat (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasioleh SKPD terkait.
- 20. 1)Laporan penggunaan hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 2)Bukti-bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. 1313 PEMDA 1.Usulan dari calon penerima hibah; 2.SK KDH tentang penetapan daftar penerima hibah; 3.NPHD; 4.Pakta integritas dari penerima hibah; dan 5.Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. PEMDA 1.Usulan dari calon penerima hibah; 2.SK KDH tentang penetapan daftar penerima hibah; 3.NPHD; 4.Pakta integritas dari penerima hibah; dan 5.Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. PENERIMA (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material. (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a) laporan penggunaan hibah; b) SPTB yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan PENERIMA (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material. (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a) laporan penggunaan hibah; b) SPTB yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
- 21. 1)Laporan penggunaan bansos disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 2)Bukti-bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima bansos selaku obyek pemeriksaan. 1414 PEMDA 1.Usulan dari calon penerima bansos; 2.SK KDH tentang penetapan daftar penerima hibah; 3.Pakta integritas dari penerima bansos; dan 4.Bukti transfer uang/Bukti serah terima barang PEMDA 1.Usulan dari calon penerima bansos; 2.SK KDH tentang penetapan daftar penerima hibah; 3.Pakta integritas dari penerima bansos; dan 4.Bukti transfer uang/Bukti serah terima barang PENERIMA (1) Penerima bansos bertanggungjawab scr formal dan material. (2) Pertanggungjawaban penerima bansos meliputi: a) laporan penggunaan bansos; b) SPTB yang menyatakan bahwa dana telah digunakan sesuai usulan; dan c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan PENERIMA (1) Penerima bansos bertanggungjawab scr formal dan material. (2) Pertanggungjawaban penerima bansos meliputi: a) laporan penggunaan bansos; b) SPTB yang menyatakan bahwa dana telah digunakan sesuai usulan; dan c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
- 22. 1515 DALAM BENTUK UANGDALAM BENTUK UANG DALAM BENTUK BARANGDALAM BENTUK BARANG ❶❶ ❷❷ menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait
- 23. 1616 ❶ SKPD TERKAIT LAKUKAN MONEV HIBAH/BANSOS ❷ HASILNYA LAPORKAN KDH DENGAN TEMBUSAN INSPEKTORAT ❸ TIDAK SESUAI DENGAN USULAN YANG TELAH DISETUJUI, PENERIMA HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL YANG BERSANGKUTAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Ps 40-41Ps 40-41
