STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SOLOK

1. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM
KB MENUJU KELUARGA SEJAHTERA
DI KABUPATEN SOLOK
Oleh Afrizal.SP.MM
1

2. Masalah Umum
• Masalah Umum dari menurunnya kualitas program kependudukan
dan keluarga berencana menuju keluarga sejahtera di Kabupaten
Solok adalah sebagai berikut :
1. Belum adanya komitmen politik yang kuat dalam upaya mendukung
berbagai kebijakan dalam pelaksanaan program KB hingga tingkat
lapangan.
2. Tidak adanya sinergitas program dan kegiatan antar instansi terkait
dalam pengentasan masalah kependudukan dan Keluarga
Berencana.
3. Pada tataran pelaksanaan di lapangan masyarakat kerap mendapat
informasi menyesatkan atau informasinya tidak sampai.
4. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB sebagai ujung tombak
pelaksanaan program di lapangan.
5. Rendahnya kualitas pelayanan karena kurangnya sarana dan
prasarana penunjang kegiatan.
2

3. Masalah Pokok
Pengendalian jumlah
penduduk untuk
meningkatkan
Kesejahteraan Keluarga.
3

4. Pengertian KEBIJAKAN PUBLIK
Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi
permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu ,
mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi
yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan
Negara dan Pembangunan.
Mustopadidjaja AR
4

5. Lanjutan …
Thomas R, Dye :
Public policy is whatever the Government chooses to do
or not to do.
Kebijakan publik bukan hanya kebijakan yang secara
sengaja dibuat, tetapi juga yang sengaja tak dibuat
oleh pemerintah, karena dianggap bahwa masyarakat
sudah mampu mengatur kepentingannya oleh
masyarakat sendiri.
5

6. MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
Meliputi :
1. Sistem Kebijakan Publik
2. Proses Pengelolaan Kebijakan
Publik.
3. Stratifikasi Kebijakan Publik.
6

7. MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
MANAJEMEN Alur Manajemen Kebijakan Publik
KEBIJAKAN
PUBLIK
SUATU PENGATURAN YANG DIPERLUKAN
TUJUAN YANG
UNTUK MERENCANAKAN KEGIATAN DITETAPKAN
FORMULASI
MEMANFAATKAN  EFEKTIIVITAS
SUMBER DAYA  EFISIENSI
IMPLEMENTASI
MEMANFAATKAN -INTERNAL
LINGKUNGAN -EKSTERNAL
EVALUASI HASIL
7

8. ICEBERG THEORY
ISSUE SIFAT TINDAKAN YANG
DILAKUKAN
INFORMASI MELALUI Reactive, cepat
MASS MEDIA MERUPAKAN mengambil tindakan
SUATU PERISTIWA YANG
EVENT untuk menyelesaikan
TERLIHAT DIPERMUKAAN
masalah.
BILA PERISTIWA KEJADIAN Responsif, bertindak
BERULANG AKAN TIMBUL
PATTERN
dengan melihat pola
POLA PRILAKU OF tingkah laku kejadian
BEHAVIOR yang berulang
PEMIKIRAN MENDALAM Generatif, bertindak
YG TAMPAK DIPERMUKAA SYSTEMIC setelah melihat struktur
SBG HASIL PERAN DARI permasalahan dan
STRUCTURE diselesaikan secara
POLA PERILAKU terstruktur pula.
DARI TKT PEMIKIRAN YG Fundamental, dari tingkat
PALING DLM KITA TEMUKAN pemikiran yang paling
STRUKTUR SISTEMIK dalam, ditemukan sistemik
PERMASALAHAN MODEL2 MENTAL MODEL permasalahan dan model
MENTAL INDIVIDU DAN ORG mental indivudu.
TEORI GUNUNG ES INI MENJADI DASAR UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK, KHUSUSNYA DINAMIKA LINGKUNGAN KEBIJAKAN.

9. Dinamika Proses KP
POLICY FORMULATION (AGENDA SETTING )
• James E. Anderson, mengemukakan proses
pembuatan kebijakan sbb:
DIKONVERSIKAN
PRIVATE PUBLIC ISSUE
PROBLEM PROBLEM
INSTITUTIONAL SYSTEMIC
AGENDA
AGENDA
9

10. ELEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
- Tokoh Masyarakat
LK - Partai Politik
(Lingkungan
- Instansi Pemerintah
Kebijakan)
- Kelompok Kepentingan
PK - Masyarakat
- Menteri
PK - Gubernur
(Pelaku - Bupati,
Kebijakan)
LK KP - Legislatif.
 Peraturan Perundang-undangan
KP
(Kebijakan
Publik)
KS
KS
(Kelompok • Masyarakat
Sasaran)
10

11. SISTEM DAN PROSES KEBIJAKAN
PK
LK KP F
I
EK
KS
POLICY CYCLE
POLICY SYSTEM
STRUKTUR DAN DINAMIKA POLICY
LK = MENGHADAPKAN BERBAGAI SYSTEM
SUBSTANSI KEBIJAKAN YANG DI TERSEBUT MENANDAI/BERLANGSUNG
USUNG BERBAGAI STAKEHOLDERS PADA
KESELURUHAN TAHAPAN “POLICY CYCLE”
PK = YANG HARUS MERESPONS BERBAGAI
F = FORMULASI
MASALAH KEBIJAKAN TERDIRI DARI
I = IMPLEMENTASI
SEJUMLAH STAKEHOLDERS
EK= EVALUASI KINERJA
KS = KELOMPOK SASARAN
DALAM HUBUNGAN ITU PARA PEJABAT
PUBLIK HRS MEMPERHATIKAN POSISI DISAMPING DIMENSI TEKNIS
DAN KONDISI MENGANDUNG DIMENSI SOSIO POLITIS
[EK dilakukan dalam rangka pengawasan dan pertanggung jawaban
11

12. Teknik Perumusan Masalah (1)
William N. Dunn, 2000
META MASALAH
PENDEFINISIAN MASALAH
PENCARIAN MASALAH
SITUASI MASALAH MASALAH SUBSTANTIF
SPESIFIKASI MASALAH
PENGENALAN MASALAH
MASALAH FORMAL
12

13. Tujuh Langkah Formulasi Kebijakan - Mustopadidjaja AR
1. PENGKAJIAN PERSOALAN
MASALAH PERUMUSAN
KEBIJAKAN MASALAH
2. PENENTUAN TUJUAN
PERUMUSAN
3. ALTERNATIF KEBIJAKAN
MASA DEPAN
4. PENYUSUNAN MODEL PERAMALAN
KEBIJAKAN
5. PENETAPAN KRITERIA
6. PENILAIAN ALTERNATIF AKSI
REKOMENDASI
KEBIJAKAN
7. PERUMUSAN REKOMENDASI

14. TEKNIK METODE PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK
Langkah Pelaksanaan dan Pengendalian
Kebijakan Publik
 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan
 Pembentukan organisasi pelaksanaan
 Penyusunan program kerja
 Perincian program kerja
 Pelaporan secara berkala
Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan
14
Publik

15. Pengertian dan Prinsip Evaluasi Kebijakan
Bentuk Evaluasi
 Evaluasi Formatif : evaluasi yang dilakukan ketika
kebijakan/program sedang diimplementasikan dan apa kondisi
yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi.
 Evaluasi Sumatif : evaluasi yang dilakukan untuk mengukur
dampak kebijakan/program secara aktual terhadap
permasalahan.
Cara Pengukuran Kinerja
 Balanced Score Card
 Basic Production Model
 Cost Benefit Analysis
Evaluasi Kinerja Kebijakan 15

16. Teknik Pengukuran dalam Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard
Kondisi
Keuangan
Financial yang Kuat
Strength
Product
Kepuasan
Customer
Satisfaction
Pelanggan
Penyempur
Business Process naan
Improvement Proses
Internal
Pembelajar
an dan
Organization Learning Inovasi
Evaluasi Kinerja Kebijakan 16

17. Teknik Pengukuran dalam Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pengukuran Kinerja dengan Balance Scorecard
The Balanced Scorecard- Financial Perspective
Measures that Drive Goals Measures
Performance
The Customer Perspective- Maximize Value at Least Cost Cost-to-Spend Ratio
Core Measures Maximize Cost Savings Purchasing Influenced Savings
Timely Payments under prompt Delinquent Payment Penalties
Pay
Maximize Productivity Ratios
Customer Perspective
Internal Business Perspective
Goals Measures Employee Empowerment Perspective
Goals Measures
Timeliness On-Time Delivery as Goals Measures
Defined by the Acquisition Assessment of
Quality Works Force Self-Assessment
Customers Excellence Internal Quality
Quality Work Environment Quality of Work Environment System
Quality Quality of
as Defined by Employees
Product/Service as Accurate, Assessment of
Defined by the Executive Leadership Quality and Integrity of Timely and Management
Customer Leadership as Defined by Effective Data Information
Employees Collection Systems
Service/ Responsiveness as
Partnership Defined by the
Customers
Learning and Growth Perspective
Goals Measures
Meet Present Mission Self-Assessment for
Goals Continuous Improvement
Meet Future Mission Self-Assessment for
Goals Strategic/Tactical Planning
Evaluasi Kinerja Kebijakan 17

18. MODEL BSC UNTUK
SEKTOR PUBLIK
Perspektif Finansial
Tujuan, Ukuran Kinerja,Target dan
Langkah/Upaya
Perspektif Pelanggan Perspektif Proses Internal
Tujuan, Ukuran kinerja, Target
Visi & Tujuan, Ukuran kinerja,
dan Langkah/Upaya
Target dan Langkah / Upaya
Strategi
Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan
Tujuan, Ukuran kinerja, Target dan Langkah/Upaya

19. NO SKALA DERAJAT KINERJA
1 > 85 - SANGAT BERHASIL
100 (GREEN)
2 70 - 85 BERHASIL (GREEN)
3 55 - 70 KURANG BERHASIL
(YELLOW)
4 0 < 55 TIDAK BERHASIL (RED)

20. DASHBOARD
YELLOW
RED 55 GREEN
70
0 100
• Distop krn sdh selesai dan berhasil
GREEN
• Dilanjutkan
YELLOW : Dilanjutkan dgn perbaikan/perubahan program
RED : Dihentikan krn tdk berhasil

21. ICEBERG THEORY
ISSUE SIFAT TINDAKAN YANG
DILAKUKAN
Peristiwa Reactive; Optimalisasi
Tingginya Tingkat Pertumbuhan pelaksanaan Program
EVENT Kependudukan Dan
mengancam kesejahteraan
masyarakat. Keluarga Berncana
Pola Perilaku Responsif : Sosialisasi
Rendahnya Partisipasi PATTERN Pemakaian Alat
Masyarakat Dalam Pemakaian Kontrasepsi Jangka
Alat Kontrasepsi Jangka Panjang OF Panjang dan
BEHAVIOR Pemberdayaan
Perempuan.
Struktur Sistemik
Sinergi instansi Generative; Program
penanganan lintas sektoral
pemerintah blm efektif SYSTEMIC ttg kependudukan dan
STRUCTURE keluarga berencana.
Fundamental,; Kebijakan
Mental Model tentang Regulasi Tentang
• Persepsi banyak anak banyak MENTAL MODEL Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
rezeki
• Pernikahan usia muda

22. PROSES AGENDA SETTING
Policy-issues
Private Problem Public Problem
• Peningkatan
kesadaran
Rendahnya masyarakat utk ber-
Tingginya KB
Tingkat Tingkat • Penyeimbangan
Pertumbuhan Kesejahteraan jumlah lapangan kerja
Penduduk Keluarga dgn angka angkatan
kerja
Institutional Agenda System Agenda
Regulasi Tentang
Perkembangan • Peningkatan Peran
serta Stake Holder
Kependudukan dan
dan Masyarakat.
Pembangunan Keluarga

23. ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN PK :
LK : STAKEHOLDERS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN
1. Pemerintah Kabupaten
- Tokoh Masyarakat 2. Badan KB PP
3. Instansi Terkait.
- Akademisi PELAKU 4. Pemerintah Kecamatan.
- Partai Politik KEBIJAKAN 5. Pemerintah Nagari/Desa.
- Instansi Pemerintah PELAKSANA KEBIJAKAN
1. LSM Peduli kependudukan
- Kelompok Kepentingan
2. Pengamat & pemerhati
- Masyarakat (Akseptor KB, dll) kependudukan
-Etnis tertentu 3. Keluarga sasaran
4. Kelompok Akseptor KB Posyandu.
KEBIJAKAN 5. Kelompok
LINGKUNGAN PUBLIK
KEBIJAKAN
KP :
LK :Masalah-Masalah 1. UU No. 52 Tahun 2009
1. Program KB blm efektif Tentang Perkembangan
2. Pemanfaatan Posyandu blm optimal
3. Tenaga penyuluh blm memadai
KELOMPOK Kependudukan dan
4. Program Desa Siaga blm merata SASARAN Pembangunan Keluarga
5. Penyebaran lapangan pekerjaan blm KEBIJAKAN 2. UU Nomor 32/2004 yang
merata Berkeadilantentang
6. Akses Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Pemerintah Daerah
dan KB belum memadai KS : 3. Inpres No. 3 Tahun 2010
7. Sinergitas antar instansi dan pihak lain • Pemerintah
yg terkait blm optimal
tentang Pembangunan
8. Program CSR blm opotimal
• Masyarakat usia
subur/produktif
• Masy di Daerah
Tertinggal/terpencil.
• Generasi Muda

24. SITUASI MASALAH META MASALAH MASALAH SUBSTANTIF MASALAH FORMAL
• Pemerintah 1. Tingkat pendidikan rendah EKONOMI 1. Tidak
• Masyarakat usia 2. Komposisi gender tdk 1. Persepsi “banyak anak banyak adanya
subur/produktif seimbang rezeki” Kebijakan
• Masy di Daerah 3. Angka kelahiran tinggi 2. Distribusi tenaga penyuluh
Tertinggal/terpe 4. Angka kematian menurun tidak merata
tentang
ncil. 5. Nilai lokal utk pernikahan usia 3. Peningkatan jml Akseptor KB Perkemban
• Generasi Muda muda blm proporsional dg gan
6. Persepsi “banyak anak peningkatan jml penduduk Kependudu
banyak rezeki” SOSIAL DAN BUDAYA kan dan
7. Penggunaan alat kontrasepsi 1. Tingkat pendidikan rendah Pembangu
bertentangan dg keyakinan 2. Komposisi gender tdk nan
8. Distribusi tenaga penyuluh seimbang
tidak merata 3. .Angka kelahiran tinggi
Keluarga
9. Diskriminasi etnis tertentu 4. Angka kematian menurun 2. Sinergitas
10.Peningkatan jml Akseptor KB 5. Nilai lokal utk pernikahan usia penanganan
blm proporsional dg muda kependuduk
peningkatan jml penduduk 6. Penggunaan alat kontrasepsi an blm
11.ego sektoral penanganan bertentangan dg keyakinan optimal
kependudukan POLITIK
12.Pembangunan tdk merata / 1. Tidak adanya Kebijakan tentang
Masih adanya Daerah Perkembangan Kependudukan dan
Tertinggal dan Terpencil Pembangunan Keluarga
2. Sinergitas penanganan kependudukan blm
optimal
24

25. Hasil Analisis CLD
NO VARIABEL Nilai Rangking
1 Persepsi “banyak anak banyak rezeki” 4
2 Distribusi tenaga penyuluh tidak merata 0
3 Peningkatan jml Akseptor KB blm proporsional dg 0
peningkatan jml penduduk
4 Tingkat pendidikan rendah 2
5 Komposisi gender tdk seimbang 0
6 Angka kelahiran tinggi 10 III
7 Angka kematian menurun 9
8 Nilai lokal utk pernikahan usia muda 0
9 Nilai lokal utk pernikahan usia muda 10 III
10 Penggunaan alat kontrasepsi bertentangan dg keyakinan 0
11 Tidak adanya Kebijakan tentang Perkembangan 21 I
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
12 Pembangunan tdk merata 11 II

26. TAHAPAN PERUMUSAN MASALAH
(FORMULASI KEBIJAKAN-W.DUNN)
Meta Masalah
1. Tingkat pendidikan rendah
2. Komposisi gender tdk seimbang
3. Angka kelahiran tinggi
4. Angka kematian menurun Pendefinisian
Pencarian
5. Nilai lokal utk pernikahan usia muda Masalah
6. Persepsi “banyak anak banyak rezeki”
Masalah 7. Penggunaan alat kontrasepsi
bertentangan dg keyakinan
8. Distribusi tenaga penyuluh tidak
merata EKONOMI
9. Diskriminasi etnis tertentu 1. Persepsi “banyak anak
10. Peningkatan jml Akseptor KB blm banyak rezeki”
proporsional dg peningkatan jml 2. Distribusi tenaga penyuluh
penduduk tidak merata
11. ego sektoral penanganan 3. Peningkatan jml Akseptor KB
Tingginya kependudukan blm proporsional dg
Tingkat 12. Pembangunan tdk merata / Masih peningkatan jml penduduk
adanya Daerah Tertinggal dan SOSIAL DAN BUDAYA
Pertumbu SITUASI Terpencil 1. Tingkat pendidikan rendah
MASALAH
han 2. Komposisi gender tdk
seimbang
Penduduk MASALAH 3. .Angka kelahiran tinggi
SUBSTANTIF 4. Angka kematian menurun
5. Nilai lokal utk pernikahan usia
muda
MASALAH 6. Penggunaan alat kontrasepsi
FORMAL bertentangan dg keyakinan
POLITIK
1. Belum adanya Regulasi 1. .Diskriminasi etnis tertentu
Pengenalan Tentang Perkembangan 2. Ego sektoral penanganan
Masalah Kependudukan dan Spesifikasi kependudukan
Pembangunan Keluarga 3. Pembangunan tdk merata
Masalah
2. Sinergitas penanganan
kependudukan blm optimal

27. ALUR PEMBENTUKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
Fundamental
Regulasi Tentang
Mental Model
Perkembangan
ICEBERG Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
Proses Agenda Setting Singkron
antara
Private Public Sistem Institutional Fundamental
Issue Agenda Agenda
Problem Problem dan
Regulasi Tentang institutional
Perkembangan agenda
Kependudukan
dan Pembangunan
Keluarga
PK
Singkron
antara
Fundamental
LK Sistem KP dan
Kebijakan KP : institutional
1. UU No. 52 Tahun 2009 agenda dg
Tentang Perkembangan Kebijakan
1. Belum adanya KS
Regulasi.
Kependudukan dan Publik
Pembangunan Keluarga
2. Sinergitas
2. UU Nomor 32/2004 yang
penanganan Meta
Berkeadilantentang
kependudukan blm Masalah
Pemerintah Daerah Singkron antara
optimal
3. Inpres No. 3 Tahun 2010 Fundamental,
tentang Pembangunan institutional agenda,
Kebijakan Publik dan
Situasi Masalah Masalah Masalah Formal
Masalah Perumusan Masalah Substantif Formal selanjutnya
digunakan untuk
menentukan
Rekomendasi
Masalah
Formal CLD

28. 2.1. Pengkajian Persoalan dan Penentuan Tujuan
(Langkah 1 dan 2)
MASALAH FORMAL TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK
1.Belum adanya Regulasi Tujuan Jangka Pendek:
Tentang Perkembangan • Meningkatkan koordinasi
Kependudukan dan penanganan kependudukan
Pembangunan Keluarga Tujuan Jangka Panjang:
• Pertumbuhan penduduk
terkendali
2.Sinergitas penanganan Tujuan Jangka Pendek:
kependudukan blm optimal • Pelayanan Di Daerah
Tertinggal
Tujuan Jangka Panjang:
• Pemerataan Pembangunan28

29. 3. PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
PERUMUSAN ALTERNATIF
1. Belum adanya Regulasi Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga
2. Sinergitas penanganan kependudukan blm optimal
29

30. Langkah 4 : Rational Comprehensive Model
ALTERNATIF RAMALAN AKIBAT PERBANDING KEBIJAKAN
KEBIJAKAN AN RASIONAL
Tersedianya Terwujudnya Intended impact : Intended impact Rasional
Regulasi Tentang penanganan Pertumbuhan .> Unintended
Perkembangan kependudukan yang Penduduk Ideal impact :
Kependudukan terkendali Unintended
dan impact :
Pembangunan Beban anggaran
Keluarga Meningkat
Sinergitas Pengelolaan Intended inpact Intended impact > Rasional
penanganan Kependudukan Dan :Pengelolaan Unintended
kependudukan Keluarga Berencana Penduduk Tertip. impact :
Terintegrasi
blm optimal Unintended
impact :
Biaya Hidup
Meningkat

31. 5. Penentuan Kriteria Penilaian
NO KRITERIA DIMENSI
1 TECHNICAL FEASIBILITY EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN.
(30%)
2 ECONOMIC AND EFISIENSI (BIAYA DAN HASIL).
FINANCIAL FEASIBILITY.
(35%)
3 POLITICAL VIABILITY  ACCEPTABILITY.
(15%)  APPROPRIATENESS.
 RESPONSIVENESS.
 LEGAL SUITABILITY.
 EQUITY.
4 ADMINISTRATIVE DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN PADA
OPERABILITY KONTEKS SOSIAL, POLITIK, DAN
(20%) ADMINISTRASI YANG BERLAKU.
31

32. 6. Penilaian Alternatif Kebijakan
Alternatif Kebjkan
No Kriteria Penilaian Ket
Regulasi Tentang Sinergitas penanganan
Perkembangan kependudukan blm
Kependudukan dan optimal
Pembangunan Keluarga
1 TECHNICAL FEASIBILITY 4 x 20= 80 5 x 20 = 100
(30%)
2 ECONOMIC AND 5 x 35= 175 4 x 35 = 140
FINANCIAL FEASIBILITY
(35%)
3 POLITICAL VIABILITY 2 X 30 = 60 2 X 30 = 60
(15%)
4 ADMINISTRATIVE 3 X 15 = 45 3 X 15 = 45
OPERABILITY (20%)
Jumlah 360 345
Ranking I II
32

33. 7. Perumusan Rekomendasi Kebijakan
• Kebijakan :
a. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
dilakukan :
• Pembuatan Rancangan / Materi Kebijakan.
• Pembuatan Peraturan Bupati.
• Memasukan Dalam RKPD.
Prosedur penetapan kebijakan :
• Pengajuan Rancangan Perda Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Faktor pendukung utk menentukan rekomendasi :
• Undang-undang 52 Tentang 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Estimasi tingkat resiko kebijakan
• Ego sektoral instansi/lembaga pengelola kependudukan dan
Merubah perilaku / budaya Pembangunan Keluarga
33

34. 7. Perumusan Rekomendasi Kebijakan
• Kebijakan :
b. Sinergitas penanganan kependudukan.
Aksi yang akan dilakukan :
• Penyiapan Grand Design Sosialisasi.
• Penyiapan Materi Sosialisasi.
Prosedur penetapan kebijakan :
– Pengajuan usulan Kegiatan Pengelolalan Program KKB
Faktor pendukung utk menentukan rekomendasi :
– Bupati dan TAPD dan DPRD Kabupaten Bungo.
Estimasi tingkat resiko kebijakan
– Pemahaman SKPD Terkait dan Stak holder tentang Sinergitas
penanganan kependudukan
34

35. PELAKSANAAN & Pengendalian
Perda tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
NO LANGKAH OPERASIONALISASI
1 Sosialisasi 1. Sosialisasi Perda Kepada Sasaran Kebijakan Publik Tingkat
Kebijakan Kabupaten
2. Sosialisasi Perda Kepada Pelaksana Tingkat
Kecamatan.
3. Sosialisasi Kepada Petugas / Instisusi / Tokoh
Masyarakat Penyuluh lapangan Tingkat Desa/ Kelurahan
2 Membentuk Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi Perda.
Organisasi 1. Pengarah ; Bupati dan Wakil Bupati.
Pelaksana 2. Penangung Jawab ; Sekretaris Daerah.
3. Ketua Pelaksana : Assisten II Sekda Kab Bungo
4. Sekretaris ; Kepala Badan KB PP Kab. Solok.
5. Anggota : SPD /Stake Holder dan Organisasi Terkait
35

36. NO LANGKAH OPERASIONALISASI
3 Penyusunan 1. Koordinasi dan Konsultasi antar Instansi Terkait.
Program Kerja 2. Pemetaan Sumber Daya Lahan.
4 Rincian 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran .
Program Kerja 2. Pelaksanaan Kegiatan.
3. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
36

37. Rencana Jadwal Lakdal Tahun 2013
Waktu Bulan Ket
NO KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Persiapan
• Penyusunan Tim Kerja ( SC ) X
• Penyusunan Tim Teknis ( OC ) X
• Penyusunan Program Kerja X
• Penyiapan Sarana/Prasarana X
• Penyediaan Dana X
B PELAKSANAAN
• Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perda X x x x x x x x x
tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
C PENGENDALIAN
• Monitoring, evaluasi dan Pelaporan X

38. LAKDAL KEBIJAKAN
3. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN
PENYUSUNAN KP
• Instansi/pejabat terkait kurang
mendukung
• Pemrosesan peraturan lamban
• Anggaran terbatas
38

39. LAKDAL KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN MASALAH
• Langkah mengatasi masalah.
 Mengomunikasikan kpd pimpinan
instansi
 Pemberian inssentif kehadiran
 Pemberian anggaran yg mencukupi
39

40. 3. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN
Peraturan Daerah Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
• Sosialisasi belum tepat
sasaran
• Kurang didukung dana
• Instansi terkait kurang
mendukung
40

41. LAKDAL KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN MASALAH
• Langkah mengatasi masalah
– Seleksi target sosialisasi scr tepat
– Menyediakan anggaran yg cukup
– Mendorong partisipasi instansi
terkait
41

42. 3. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN
Perpres ttg Kemudahan Investasi di Wilayah
Potensial
• Sosialisasi belum tepat sasaran
• Kurang didukung dana
• Instansi terkait kurang mendukung
• Ekonomi biaya tinggi
• Kualitas SDM blm memenuhi kriteria yg
dibutuhkan investor
• Materi Perpres tdk sesuai dgn
kondisi daerah tertentu 42

43. PENANGGULANGAN MASALAH LAKDAL KEBIJAKAN
Pelaksanaan KP: Perpres ttg Kemudahan Investasi di Wilayah
Potensial
• Langkah mengatasi masalah
– Seleksi target sosialisasi scr tepat
– Menyediakan anggaran yg cukup
– Mendorong partisipasi instansi terkait
– Menghilangkan ekonomi biaya tinggi
– Meningkatkan mut SDM
– Program pelayanan prima
43

44. Evaluasi Kebijakan DIT 12
Evaluasi Howlet
Michael Kebijakan merupakan proses mendapatkan
gambaran tentang kebijakan publik dalam pelaksanaan baik
alat yang dipakai muapun tujuan yang diberikan
David Nachmias
Adalah sebagai tujuan sistematik, pengamatan empiris
tentang pengaruh kebijakan yang berjalan dan program
pemerintah yang telah ditentukan dalan sasaran berupa
tujuan-tujuan yang akan dicapai.
44

45. DIT 8 BAGAN ALIR PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
DIT 9
7 langkah DM &
AGENDA POLICY teknik perumusan
ICEBERG SETTING SYSTEM
LINGKUNGAN
KEBIJAKAN
indikasi aksi
PELAKU KEBIJAKAN
event reaktif
KELOMPOK
SASARAN
kaji
pola responsif
tujuan
struktur generatif
alternatif MONITORING
KEBIJAKAN
DATA/INFO
PUBLIK
model PENGUKURAN
Mental Funda
model mental kriteria
(BSC)
penilaian
rekomendasi
DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN FORMULASI IMPLEMENTASI EVALUASI
FEED BACK
DIMENSI SOSPOLEKBUD DIMENSI TEKNIS DIT 12
DIT 10 DIT 11

46. KRITERIA EVALUASI
• Efektifitas
• Efisiensi
• Kecukupan
• Pemerataan
• Responsivitas
• Ketepatan
46

47. TEKNIK PENGUKURAN
DALAM EVALUASI KINERJA
Pengukuran Kinerja dengan Balance Scorecard.
• Pengukuran kinerja yang komprehensif dan efektif
dapat dilakukan dengan menggunakan metode
Balanced Scorecard.
• Pengukuran dilakukan terhadap empat perspektif
tolok ukur kinerja.
Keuangan
Kepuasan pelanggan.
Penyempurnaan proses internal.
Pembelajaran dan inovasi/pertumbuhan.
47

48. TEKNIK PENGUKURAN DALAM EVALUASI KINERJA
THE BALANCED SCORECARD-MEASURES THAT DRIVE PERFORMANCE
THE CUSTOMER PERSPECTIVE-CORE MEASURES
Financial Perspective
Goals Measures
Maximize Value at Least Cost Cost-to-Spend Ratio
Maximize Cost Savings Purchasing Influenced Savings
Timely Payments under prompt Delinquent Payment Penalties
Pay
Maximize Productivity Ratios
Customer Perspective
Internal Business Perspective
Goals Measures Employee Empowerment Perspective
Goals Measures
Timeliness On-Time Delivery as Goals Measures
Defined by the Acquisition Assessment of
Customers Quality Works Force Self-Assessment Excellence Internal
Quality
Quality Quality of Quality Work Environment Quality of Work Environment
System
Product/Service as as Defined by Employees
Defined by the Accurate, Assessment of
Customer Executive Leadership Quality and Integrity of
Timely and Management
Leadership as Defined by
Effective Data Information
Service/ Responsiveness as Employees
Collection Systems
Partnership Defined by the
Customers
Learning and Growth Perspective
Goals Measures
Meet Present Mission Self-Assessment for
Goals Continuous Improvement
Meet Future Mission Self-Assessment for
Goals Strategic/Tactical 48
Planning

49. TEKNIK PENGUKURAN DALAM EVALUASI KINERJA
THE BALANCED SCORECARD-MEASURES THAT DRIVE PERFORMANCE
THE CUSTOMER PERSPECTIVE-CORE MEASURES
Financial Perspective
Goals Measures
Maximize Value at Least Cost Cost-to-Spend Ratio
Maximize Cost Savings Purchasing Influenced Savings
Timely Payments under prompt Delinquent Payment Penalties
Pay
Maximize Productivity Ratios
Customer Perspective
Internal Business Perspective
Goals Measures Employee Empowerment Perspective
Goals Measures
Timeliness On-Time Delivery as Goals Measures
Defined by the Acquisition Assessment of
Customers Quality Works Force Self-Assessment Excellence Internal
Quality
Quality Quality of Quality Work Environment Quality of Work Environment
System
Product/Service as as Defined by Employees
Defined by the Accurate, Assessment of
Customer Executive Leadership Quality and Integrity of
Timely and Management
Leadership as Defined by
Effective Data Information
Service/ Responsiveness as Employees
Collection Systems
Partnership Defined by the
Customers
Learning and Growth Perspective
Goals Measures
Meet Present Mission Self-Assessment for
Goals Continuous Improvement
Meet Future Mission Self-Assessment for
Goals Strategic/Tactical 49
Planning

50. 2. BALANCED SCORECARD (BSC)
• Menurut Atkinson, BSC adalah :
Suatu sistem pengukuran dan manajemen yang memandang kinerja suatu
unit bisnis dari 4 perspektif :
- keuangan,
- pelanggan,
- proses bisnis internal,
- pembelajaran dan pertumbuhan

51. PRINSIP BSC SBG SISTEM MANAJEMEN TERFOKUS PADA STRATEJI
(Norton & Kaplan, 2000)
1. Mentransformasikan strateji menjadi tindakan
operasional
2. Merapikan dan mengkaitkan organisasi dengan
dengan strateji
3. Mengupayakan strateji menjadi pekerjaan dan
memperhatikan staf/karyawan
4. Memberlakukan strateji sebagai proses yang
berkesinambungan
5. Melakukan perubahan lewat kepemimpinan
eksekutif.

52. TUJUAN PENGGUNAAN BSC
a. Memperjelas dan menterjemahkan visi dan
strategi organisasi ke dalam 4 perspektif
b. Mengkomunikasikan dan menghubungkan
tujuan strategis dengan indikator
c. Merencanakan, menyiapkan target, dan
menyesuaikan inisiatif strategis
d. Meningkatkan umpan balik untuk pengambilan
keputusan strategis dan proses pembelajaran.

53. EMPAT PERSPEKTIF DALAM BSC
a. Kepuasan Pelanggan :
Bagaimana pelanggan melihat kita dan bagaimana kita melihat mereka ?
b. Proses internal :
Dalam proses apakah kita unggul dalam memenuhi harapan pelanggan?
c. Pembelajaran dan pertumbuhan :
Dapatkah organisasi meningkatkan dan menciptakan nilai dalam melayani
pelanggan?
d. Perspektif keuangan :
Bagaimana kinerja keuangan dilihat oleh stakeholders

54. FINANSIAL
Meningkatkan efisiensi
(anggaran, fasilitas)
PELANGGAN
Meningkatkan kepuasan pelanggan
INDIKATOR KINERJA KUNCI
KEY PERFORMANCE INDICATOR
(KPI) PROSES INTERNAL
Meningkatkan kinerja
proses pelayanan
PEMBELAJARAN DAN
PERTUMBUHAN
Meningkatkan kompetensi dan
Kepuasan Internal
(karyawan & manajemen)

55. MODEL BSC UNTUK
SEKTOR PUBLIK
Perspektif Finansial
Tujuan, Ukuran Kinerja,Target dan
Langkah/Upaya
Perspektif Pelanggan Perspektif Proses Internal
Tujuan, Ukuran kinerja, Target
Visi & Tujuan, Ukuran kinerja,
dan Langkah/Upaya
Target dan Langkah / Upaya
Strategi
Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan
Tujuan, Ukuran kinerja, Target dan Langkah/Upaya

56. PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD
KOND SI KEU
KEPUASAN VISI, MISI, NILAI DAN
STRATEGI PROSES INTERNAL
INVESTOR
PEMBELAJARAN DAN
PERTUMBUHAN

57. BALANCED SCORECARD
(Sektor Bisnis)
Kondisi Keuangan
Financial yang kuat
Strength.
Kepuasan
Customer Satisfaction Pelanggan
Penyempurnaan
Business Internal Process Proses Internal
Pembelajaran &
Organization Learning &Growth Pertumbuhan

58. Balanced Scorecard sektor Publik
Kepuasan
Customer INVESTOR DN & LN
Satisfaction
Penyempurnaan
Internal Process Proses Internal
Pembelajaran &
Learning & Growth Pertumbuhan
KONDISI KEU
Financial (ANGGARAN)

59. PERSPEKTIF BOBOT TARGET REALISA SKOR
PERSPEK (%) SI (R/TxB)
TIF (%)
KEPUASAN MASYARAKAT
• Meningkatnya Kesejahtraan (20) 100 70 16
Masyarakat
• Menurunna Angka Pernikahan Dini (15) 100 90 12
PENYEMPURNAAN PROSES INTERNAL
• Sosialisasi Perda. (15) 100 90 13,5
• Gerakan Pembangunan (15) 100 90 13,5
Kependudukan dan KB
PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN
• Meningkatkan Kopetensi Penyuluh (15 ) 100 85 12,5
KB
• Melengkapi Sarana dan Prasarana (10 ) 100 85 8,5
Penyuluh KB
KONDISI KEUANGAN (ANGGARAN)
• Penyediaan Anggaran Dari APBD (7,5 ) 100 100 7,5
• Peran Serta Swasta. Dan Masyarakat ( 2.5 ) 100 100 2,5
TOTAL 100 86,50%

60. NO SKALA DERAJAT KINERJA
1 > 85 - 100 SANGAT BERHASIL
(GREEN)
2 70 - 85 BERHASIL (GREEN)
3 55 - 70 KURANG BERHASIL
(YELLOW)
4 0 < 55 TIDAK BERHASIL (RED)

61. DASHBOARD
YELLOW 86,50
RED 55 GREEN
70
Score: 86,50 0 100

62. 10
KESIMPULAN
DARI HASIL EVALUASI BERDASARKAN BALANCED
SCORECARD DIPEROLEH CAPAIAN SEBESAR 86,50%
BERARTI TINGKAT KEBERHASILAN KEBIJAKAN INI
DINILAI SANGAT BERHASIL.

63. REKOMENDASI
11
WALAUPUN TELAH SANGAT BERHASIL, PERLU PENINGKATAN
KINERJA KEBIJAKAN TERUTAMA MELALUI PENINGKATAN
REALISASI DARI:
• PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN
(LEARNING & GROWTH)
• KEPUASAN MASYARAKAT

64. 64