1. MAKALAH
SEJARAH INDONESIA II
Tentang :
“ MASA ORDE LAMA (1959-1966) ”
Oleh:
Adizon
Riski Irwansyah
Hardelia Fitri
Dosen Pembimbing:
Dr. Danil Mahmud Chaniago
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM (SKI IV. A)
FAKULTAS ADAB dan HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
IMAM BONJOL PADANG
1435 H /2015 M

2. 2
BAB I
PENDAHULUAN
Semenjak Negara ini berdiri mulai tahun 1945, telah terdapat berbagai
pergantian kekuasaan dan pemimpin di negeri ini.berbagai corak kepemimpinan
telah tercatat di dalam lembaran-lembaran sejarah negeri ini dengan berbagai cirri
khas, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing.
Orde lama merupakan salah satu hal yang tidak bisa kita lewatkan ketika
kita berbicara tentang sejarah negeri ini. Orde lama dengan Soekarno sebagai
tokoh sentralnya telah mewarnai sejarah kekuasaan negeri ini. Orde lama
bukanlah nama asli dari pemerintahan ini. Soekarno tidak pernah mengadakan
bahwa pemerintahan yang ia pimpin tersebut sebagai orde lama, tetapi Soeharto
lah yang telah memberikan nama Orde Lama kepada pemerintahan yang dipimpin
oleh Soekarno tersebut.
Sebagai salah satu pihak yang pernah berkuasa di negeri ini, Orde Lama
telah banyak melakukan hal-hal yang bertujuan untuk memajukan dan
mensejahterakan masyarakat Indonesia dan berbagai kebijakan telah dikeluarkan
oleh pemerintah Orde Lama, terlepas dari berhasil atau tidaknya dari kebijakan-
kebijakan yang dilakukan oleh Orde Lama itu.
Oleh karena itu, di dalam makalah ini, penulis akan membahas tentang
pemerintah Orde Lama tersebut dengan melihat kepada sejarah dan kebijakan-
kebijakan yang dibuat oleh Orde Lama.

3. 3
BAB II
POKOK PEMBAHASAN
A. Masa Orde Lama (1959-1966)
Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masuk
dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat
penuh. Namun, perjalanan sejarah bangsa ini tidaklah selalu berjalan sesuai
dengan apa yang diharapkan, sebab banyak pengorbanan dan rintangan yang harus
dihadapi dan semua itu bahkan harus ditebus dengan harga yang sangat mahal. Di
samping itu, dalam sejarahnya bangsa Indonesia telah mengalami berbagai
perubahan asas, ideologi, dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Perubahan-perubahan sistem pemerintahan yang telah terjadi pada
masa awal-awal kemerdekaan bangsa ini, terkadang di satu sisi juga sering
mengancam dan membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa sistem pemerintahan Orde Lama sudah
menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah Indonesia, sebab bagaimanapun
sejarah Orde Lama ikut mengantarkan Indonesia hingga masa sekarang ini. Istilah
Orde Lama dalam sejarah bangsa Indonesia adalah masa-masa bangsa Indonesia
di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa Orde Lama berlangsung sejak
tahun 1959-1966. Dalam kurun waktu tersebut, bangsa Indonesia mengalami
beberapa kali pergantian sistem pemerintahan. Salah satu sistem pemerintahan
yang terkenal pada masa Orde Lama adalah “Demokrasi Terpimpin”. Ciri-ciri
yang membedakan dari sistem Demokrasi Terpimpin ini dengan sistem
sebelumnya adalah bergesernya sistem parlementer ke presidentil, artinya seluruh
kekuasaan dalam negara pada saat itu berada di tangan presiden1.
1
Carlton Clymer Rode, dkk., Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 484.

4. 4
1. Kondisi Politik di Masa Orde Lama
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dalam masa Orde lama, ketegangan politik dalam negeri sudah mulai terasa,
terutama sejak Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
Dengan dikeluarkan Dekrit Presiden ini, maka sistem pemerintahan Indonseia
berganti dari sistem parlementer menjadi sistem Demokrasi Terpimpin. Secara
tidak langsung, isi dari Dekrit Presiden akan membawa Presiden menjadi seorang
diktator yang mana seluruh kekuasaan berada dalam satu tangan, yaitu Soekarno2.
Tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959,
dipersoalkan keabsahannya dari sudut yuridis konstitusi, sebab menurut UUDS
1950, Presiden tidak punya wewenang “memberlakukan” atau “tidak
memberlakukan” sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit.
Untuk lebih jelasnya bagaimana isi dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
tersebut, dapat kita lihat di bawah ini, yaitu sebagai berikut:
1) Menetapkan pembubaran konstituante
2) Menetapkan UUD 1945 diberlakukan kembali bagi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan
dekrit ini dab tidak berlaku lagi UUDS.
3) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditambah dengan utusan-
utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.
4) Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan
diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa lahirnya Dekrit Presiden
tersebut tidak terlepas dari pro dan kontra di kalangan anggota konstituante ketika
itu3. Dan menurut pemakalah, wajar saja apabila ada semacam kekhawatiran dan
2
Firdaus A.N., Dosa-dosa Politik (Orde Lama dan Orde Baru yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era
Reformasi), Jakarta: Al-Kautsar, 1999, hlm. 80.
3
Arsyad Maf’ul(Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar), Partai Politik Pada Masa Orde
Baru dan Orde Lama-pdf, hlm. 78.

5. 5
ketakutan yang muncul dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan isi Dekrit
Presiden tersebut. Sebab dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden artinya Soekarno
mengeluarkan penetapan-penetapan yang mengakibatkan kekuasaannya semakin
kuat.
Peranan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Masa Orde Lama
Sebelum kita membicarakan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta bagaimana
pula sepak terjangnya selama masa Orde Lama, ada baiknya kita juga melihat
partai-partai politik lain yang pernah mengisi panggung perpolitikan di Indonesia
pada masa Orde Lama.
Pasca kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem multi partai yang ditandai
dengan hadirnya 25 partai politik. Menjelang Pemilu tahun 1955 yang
berdasarkan demokrasi liberal, jumlah partai politik meningkat hingga berjumlah
29 partai politik. Namun, pada masa diberlakukannya Demokrasi Terpimpin,
sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7
tahun 1959 dan Penpres No. 13 tahun 1960 yang akhirnya menyisakan 10 partai
politik dengan empat partai besarnya yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Kembali kita kepada bagaimana peran Partai Komunis Indonsia (PKI) selama
masa orde lama, terutama dalam masa-masa demokrasi terpimpin yang ternyata
sangat banyak memberikan pengaruhnya dalam sejarah perkembangan bangsa ini.
Dalam suasana dikembalikannya negara ke UUD 1945 itu, Presiden Soekarno
bahkan mempertegas lagi pendirian dan konsepsinya. Penegasan itu terlihat pada
saat Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan yang berjudul “Penemuan
Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 19594. Oleh Presiden, pidato itu
kemudian diserahkan kepada Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
untuk dirumuskan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam
panitia kerja perumusan tersebut, yang menjadi pemimpinnya adalah seorang
ketua CC dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang paling terkenal yaitu D.N
4
Nugroho Notosusanto, Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969, Jakarta: PN BALAI PUSTAKA, 1985,
hlm. 3.

6. 6
Aidit. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Aidit untuk memasukkan program-
program Partai Komunis Indonesia (PKI) ke dalam GBHN yang terkenal dengan
nama Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol).
Dalam buku-buku sejarah politik Indonesia, Partai Komunis Indonesia pada
era orde lama pernah menjadi salah satu partai yang pengaruhnya cukup besar
dengan basis massanya mayoritas adalah berasal dari kaum buruh dan petani.
Bahkan dalam pemilu 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) memperoleh
kemenangan yang cukup berarti, yakni berhasil mengumpulkan enam juta suara
pemilih. Keberhasilan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam mengembangkan
pengaruh ideologinya pada saat itu tentu tidak terlepas dari peranan para
pemimpin-pemimpin partainya yang selalu memegang teguh persatuan dan
kesatuan dalam mewujudkan cita-cita partai5.
2. Kondisi Ekonomi Pada Masa Orde Lama
Kondisi perekonomian Indonesia pada Masa Orde Lama sangat buruk.
Kondisi ekonomi yang buruk ini merupakan dampak dari kondisi pemerintahan
yang masih belum stabil. setelah dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959, maka
sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sistem demokrasi Liberal kepada
sistem Demokrasi Terpimpin. Kehadiran dekrit presiden juga membawa pengaruh
kepada sistem perekonomian masyarakat pada waktu itu, setelah keluarnya dekrit
presiden sistem ekonomi di Indonesia lebih menjurus kepada sistem etatisme atau
dapat juga dikatakan sistem ekonomi komando yang merupakan salah satu sistem
perekonomian dimana segala kegiatan perekonomian diatur oleh negara.
Pemerintah Orde Lama tidaklah tinggal diam menghadapi kondisi ekonomi
masyarakat Indonesia yang belum stabil. pemerintah telah mengeluarkan berbagai
kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, namun sayangnya kebijakan-
kebijakan tersebut belum mampu memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat
Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kebijakan ekonomi yang pernah
dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut.
5
John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal (Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto), Jakarta: Hasta
Mitra, 2008, hlm. 201.

7. 7
I. Pemerintahan Orde Lama untuk memperbaiki kondisi perekonomian
Indonesia telah melakukan Devaluasi. Devaluasi ialah suatu kebijakan
untuk memotong nilai mata uang dengan sengaja. Bahkan pemerintah orde
lama melakukan devaluasi ini sebanyak dua kali. Devaluasi pertama
dilakukan pada 25 agustus 1959. Pada waktu itu uang kertas pecahan
Rp.500 menjadi Rp.50, uang kertas pecahan Rp.1000 menjadi Rp.100, .
adapun devaluasi untuk kedua kalinya dilakukan pada tanggal 13
desember 1965. Pada masa ini uang pecahan Rp.1000 menjadi Rp.1.
II. Pembentukan deklarasi Ekonomi ( Dekon). Pemerintah Orde Lama
membentuk Deklarasi Ekonomi ini bertujuan untuk mengendalikan sistem
perekonomian dengan cara sistem komando, tetapi hal ini justru
menimbulkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia.
Kegagalan berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Orde Lama
tersebut semakin diperburuk dengan gagalnya pemerintah dalam mengatur
pengeluaran uang untuk negara. Pada masa itu keuangan negara banyak
dikeluarkan untuk proyek-proyek mercusuar dan konfrontasi dengan Malaysia.
3. Akhir dari Pemerintahan Orde Lama
Setelah memerintah selama kurang lebih selama delapan tahun, pemerintahan
Orde Lama harus berakhir dengan keguncangan politik yang terjadi pada tahun
1965. Keruntuhan Orde Lama sangat berkaitan dengan percobaan kudeta yang
dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Selama masa masa pemerintahan
orde lama, PKI memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Presiden Soekarno,
terlebih lagi setelah Soekarno menerapkan prinsip NASAKOM (nasionalis,
agama, dan komunis). Pemberontakan PKI yang lebih dikenal dengan G30S/PKI
ini sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia dan menyebabkan
terganggunya stabilitas nasional indonesia. Percobaan kudeta yang diduga
didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut ternyata membawa
perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia di
masa-masa selanjutnya.

8. 8
Situasi negara di ujung pemerintahan orde lama diwarnai oleh berbagai
kemelut di tingkat elit pemerintahan sendiri. Situasi kacau serta persaingan di
antara elit politik dan militer akhirnya memuncak pada peristiwa pembunuhan
enam orang Jendral pada tanggal 1 Oktober 1965. Dampak dari peristiwa
pembunuhan enam Jendral di Jakarta tersebut, pada akhirnya memicu munculnya
berbagai aksi protes serta unjuk rasa turun ke jalan yang dilakukan oleh
mahasiswa yang tergabung dari berbagai kesatuan aksi yang meminta agar PKI
segara dibubarkan.
Seperti yang sudah ditulis di awal, bahwa pasca percobaan kudeta 1965 oleh
PKI, terjadi berbagai aksi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia terutama di
Jakarta. Dan akhir dari bentuk aksi-aksi protes itu tepat pada tanggal 12 Januari
1966 para demonstrans yang tergabung dari berbagai kesatuan aksi menuntut agar
Presiden Soekarno memenuhi tuntutan-tuntutan rakyat yang terkenal dengan
TRITURA (Tiga Tuntuan Rakyat). Adapun tiga tuntutan rakyat itu adalah sebagai
berikut:
1) Bubarkan PKI
2) Perombakan Kabinet
3) Turunkan Harga Kebutuhan Pokok
Untuk memulihkan keadaan negara, akhirnya Soekarno memberikan
kewenangan dan mandat kepada Mayjen. Soeharto untuk memulihkan stabilitas
dan keamanan negara melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Di
bawah komando Mayjen Soeharto, pemulihkan keamanan dan kestabilan negara
dilakukan dengan aksi-aksi militer. Selain menangkap dan memenjarakan orang-
orang yang dianggap sebagai anggota PKI, upaya lain yang dilakukan oleh
Soeharto adalah membubarkan PKI dan melarang penyebaran paham-paham yang
berbau komunis6. Tindakan-tindakan yang ditempuh Soeharto dalam
melaksanakan tugasnya tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap kemajuan
kariernya, karena terbukti beberapa tahun kemudian ia berhasil terpilih sebagai
6
John Roosa, Ayu Ratih, Hilmar Farid, Tahun yang Tak Pernah Berakhir (Memahami Pengalaman Korban
65), Jakarta: ELSAM, 2004, hlm. 17.

9. 9
Presiden Indonesia untuk menggantikan Soekarno melalui Pemilu pada tahun
1968.
Dengan jatuhnya rezim Soekarno, maka secara otomatis berakhir pula masa-
masa pemerintahan Orde Lama (1959-1966) dan berganti dengan masa
pemerintahan Orde Baru (1968-1998) dengan Soeharto menjabat sebagai Presiden
Indonesia yang kedua.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari sepanjang uraian di atas, dapatlah pemakalah menarik suatu kesimpulan,
bahwa masa pemerintahan Orde Lama berlangsung kurang lebih selama tujuh
tahun yaitu dimulai dari tahun 1959-1966 dengan Soekarno sebagai Presiden.
Selama masa Orde Lama tersebut, Soekarno memberlakukan sistem pemerintahan
Demokrasi Terpimpin, di mana segala kekuasaan secara mutlak berada di satu
tangan yaitu Presiden Soekarno.
Konflik di kalangan para elit politik yang terjadi selama masa pemerintahan
Orde Lama tersebut ternyata berujung dengan percobaan kudeta yang terjadi pada
tanggal 30 September 1965 yang diduga dilakukan oleh PKI. Peristiwa penculikan
dan pembunuhan enam orang Jenderal seakan-akan juga menjadi rangkaian yang
tidak bisa dipisahkan dari percobaan kudeta tersebut. Dengan ditunjuknya Mayjen
Soeharto untuk memulihkan keamanan dan kesetabilam negara pasca percobaan
kudeta, maka kekuasaan pemerintahan Orde Lama sudah mulai meredup dan pada
tahun 1968 Soeharto menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia.

10. 10
B. Kritik dan Saran
Pemakalah sangat menyadari bahwasanya tulisan dalam makalah ini masih
jauh dari kata sempurna, oleh karena itu disaran kepada pembaca agar dapat
membaca juga buku referensi lain agar lebih dapat memahami lebih dalam lagi
materi yang ada dalam makalah ini.
Selain itu, seandainya dalam penulisan makalah ini ada terdapat kesalahan,
baik secara penulisan maupun isi materi, kami mohon maaf.
Daftar Pustaka:
- Rode, Clymer, Carlton., dkk. 2013, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Rajawali
Pers.
- A.N, Firdaus. 1999, Dosa-dosa Politik (Orde Lama dan Orde Baru yang
Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi), Jakarta: Al-Kautsar.
- Maf’ul, Arsyad., (Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar),
Partai Politik Pada Masa Orde Baru dan Orde Lama-pdf.
- Nugroho Notosusanto, Nugroho. 1985, Tercapainya Konsensus Nasional
1966-1969, Jakarta: PN BALAI PUSTAKA.
- Roosa, John. 2008, Dalih Pembunuhan Massal (Gerakan 30 September dan
Kudeta Soeharto), Jakarta: Hasta Mitra.
- Roosa, John., Ratih Ayu., Farid, Hilmar. 2004, Tahun-tahun yang Tak Pernah
Berakhir (Memahami Pengalaman Korban 65), Jakarta: ELSAM.