Kementerian Kesehatan memainkan peran penting dalam kebijakan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba nasional melalui penyediaan layanan rehabilitasi medis di rumah sakit jiwa dan puskesmas, pengembangan peraturan terkait, serta dukungan terhadap pemerintah daerah. Kementerian ini juga membuat peraturan baru tentang pelaporan wajib bagi pecandu narkoba dan rehabilitasi medis.
Peranan Kementerian Kesehatan RI dalam Kebijakan Nasional Rehabilitasi Penyalahguna Napza
1. Peranan Kementerian
Kesehatan dalam Kebijakan
Nasional Rehabilitasi
Penyalahguna Napza
Dr. Supriyantoro, Sp P, MARS
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
2. Kerangka paparan
Peran Kemenkes dlm UU Narkotika No. 35/2009
Ketersediaan layanan rehabilitasi dalam
jajaran/dukungan Kemenkes
Rencana pengembangan layanan rehabilitasi
Peran Kemenkes dalam kendala otonomi daerah
Peraturan/Pedoman yang telah tersedia
Draft yang sedang disusun:
RPP Wajib Lapor & Permenkes Rehab Medis
4. Ketersediaan layanan rehabilitasi
dalam jajaran/dukungan Kemenkes
Rehabilitasi rawat inap, rawat jalan & detoksifikasi:
RSKO & 32 RSJ di 26 Provinsi (kecuali NTT, Papua Barat,
Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Banten,
Kepulauan Riau)
Program Terapi Rumatan Metadon (54 klinik di 12
Provinsi):
Tersedia di DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim,
Bali, Sulsel, Kalbar, Sumut, Sulsel, Kepulauan Riau
RSKO, 4 RSJ,12 RSU, 29 Puskesmas, 8 Lapas/ Rutan
Dalam proses penambahan klinik secara reguler
5. Rencana pengembangan layanan
rehabilitasi
Optimalisasi RSJ dalam penyediaan layanan rawat
inap (jangka pendek & panjang) & rawat jalan:
Ditetapkan sebagai layanan unggulan Napza
Optimalisasi RSU Prov / Kab / Kota yg memiliki unit
psikiatri dalam penyediaan layanan rawat jalan &
rawat inap jangka pendek
Peningkatan kapasitas RSU Prov / Kab / Kota tanpa
unit psikiatri dalam penyediaan layanan rawat jalan
& detoksifikasi
Peningkatan kapasitas Puskesmas Kecamatan
dalam penyediaan layanan rawat jalan &
detoksifikasi
6. Peran Kemenkes dalam kendala
otonomi daerah
Legislasi:
UU Narkotika No. 35/2009
PP Wajib Lapor pada fasilitas kesehatan
Permenkes Rehabilitasi Medis
Dukungan teknis:
Pedoman & Standar Pelayanan Minimal Gangguan
Penggunaan Napza
Penyusunan Modul Pelatihan
Pengembangan fasilitas di RSJ melalui APBN
Pelatihan & Fasilitasi in-house training
Supervisi, Monitoring, Evaluasi
7. Peraturan/Pedoman yang telah tersedia
Kep Menkes No. 996/MENKES/SK/VIII/2002
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan
Ketergantungan NAPZA
Kep Menkes No. 494/MENKES/SK/VII/2006 tentang
Penetapan RS dan Satelit Uji Coba serta Pedoman
Program Terapi Rumatan Metadon
Kep Menkes No. 486/MENKES/SK/IV/2007 tentang
Kebijakan & Rencana Strategi Penanggulangan
Penyalahgunaan NAPZA
8. Peraturan/Pedoman yang telah tersedia
(lanjt)
Kep Menkes No. 420/MENKES/SK/III/2010
tentang Pedoman Layanan Terapi &
Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan
Penggunaan NAPZA Berbasis Rumah Sakit
Kep Menkes No. 421/MENKES/SK/III/2010
tentang Standar Pelayanan Terapi &
Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA
Kep Menkes No. 422/MENKES/SK/III/2010
tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik
Gangguan Penggunaan NAPZA
9. Draft yang sedang disusun
RPP Wajib Lapor:
Sudah memperoleh disposisi Menkes & memohon izin
pada Presiden untuk proses harmonisasi lintas sektor
Permenkes Rehabilitasi Medis:
Sedang dalam tahap pemantapan internal Kemenkes
Penambahan beberapa pasal baru mengakomodasi SEMA
4/2010 dan rancangan Peraturan Bersama Kapolri –
Kepala BNN – Jaksa Agung – Menhukham – Menkes –
Mensos
Penyusunan kedua dokumen di atas melibatkan
lintas program dan lintas sektor (BNN – KPA –
Profesi – Dinas Kesehatan – LSM – Pecandu)
10. Garis Besar Draft RPP Wajib
Lapor
Pengaturan wajib lapor pecandu Narkotika ditujukan
untuk:
Memenuhi hak pecandu dlm mendapatkan pengobatan
dan/atau perawatan melalui rehab medis dan rehab sosial
Memberikan bahan info resmi bagi Pemerintah dalam
menetapkan kebijakan di bidang penanggulangan
penyalahgunaan Narkotika
Wajib lapor dilakukan oleh pecandu yg sudah cukup
umur atau keluarganya; dan orangtua atau wali
pecandu yg belum cukup umur
11. Garis Besar Draft RPP Wajib
Lapor
Wajib lapor dilakukan pada fasilitas
kesehatan / lembaga rehab sosial yg
ditetapkan Menkes & Mensos
Persyaratan ketenagaan penerima wajib
lapor memenuhi kualifikasi minimum yg
ditetapkan
Tata laksana wajib lapor: skrining, asesmen
& penyusunan rencana terapi
12. Garis Besar Draft RPP Wajib
Lapor
Penggunaan data mengikuti peraturan
perundangan & memperhatikan asas
konfidensialitas
Pelaporan data wajib lapor meliputi
rekapitulasi data demografis dan klinis
Pembiayaan wajib lapor dibebankan pd
Pemerintah / Pemda
13. Draft Permenkes Rehab Medis
Rehabilitasi medis pecandu Narkotika
diselenggarakan pada Fasilitas Kesehatan
yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan
masukan dari Kepala Daerah
Rehab medis dapat dilakukan pada lembaga
rehabilitasi medis tertentu (instansi
pemerintah daerah atau klinik) yang
mendapat izin dari Menteri
14. Draft Permenkes Rehab Medis
Rehabilitasi medis dilaksanakan dg cara yang
dpt dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dg
memperhatikan aspek kesehatan & tidak
melanggar HAM
Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan
melalui rawat jalan dan/atau rawat inap
sesuai dengan rencana terapi yg telah
disusun
15. Draft Permenkes Rehab Medis
Pemulihan Pecandu Narkotika yang
diselenggarakan melalui pendekatan
keagamaan dan tradisional harus
bekerjasama dengan lembaga rehabilitasi
medis
Fasilitas rehabilitasi medis yang tidak mampu
memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh
pecandu Narkotika harus melakukan rujukan
16. Draft Permenkes Rehab Medis
Pemerintah bertanggung jawab atas biaya
pelaksanaan rehabilitasi medis pecandu
Narkotika yang tidak mampu sesuai
peraturan perundang-undangan:
Upaya untuk memasukkan populasi pecandu
secara keseluruhan pada sistem Jamkesmas
Potensi pemanfaatan Satuan Biaya Khusus
(SBK) untuk pembiayaan
17. Draft Permenkes Rehab Medis
Terpidana pecandu Narkotika yg diputuskan untuk
menjalani rehab medis mengikuti ketentuan
prosedur tetap pelaksanaan rehab medis yg berlaku:
Perlu dilakukan asesmen oleh Psikiater / Ahli Adiksi yg
ditunjuk utk memberi masukan pada Hakim atas lamanya
program rehab yg harus dijalani
Rehab dimulai dg program rawat inap selama 3 (tiga)
bulan untuk kepentingan asesmen lanjutan, serta
penatalaksanaan medis untuk gangguan fisik dan
mentalnya.
18. Draft Permenkes Rehab Medis
Lanjutan terhadap Terpidana:
Pelaksanaan rehabilitasi dilanjutkan dengan program rawat
inap jangka panjang atau dialihkan pada program rawat jalan
Pelaksanaan rehabilitasi lanjutan dengan program rawat jalan
hanya dapat dilaksanakan untuk terpidana dengan pola
penggunaan rekreasional atas jenis narkotika amfetamin,
ganja dan benzodiazepin, dan/atau berusia di bawah 18
tahun
Pelaksanaan rehabilitasi lanjutan yang dilakukan dengan
rawat jalan mewajibkan terpidana untuk datang pada lembaga
rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan
pemeriksaan urin sewaktu-waktu
19. Draft Permenkes Rehab Medis
Tersangkapecandu Narkotika yg dititipkan
untuk menjalani rehab medis selagi
menunggu proses persidangan:
Dilakukan asesmen oleh tim rehab medis sesuai
prosedur tetap proses asesmen
Dilakukan proses penatalaksanaan rehabilitasi
medis sesuai prosedur tetap yang berlaku
Lamanya penitipan berlangsung hingga proses
pengadilan selesai dijalankan dan tersangka
memperoleh putusan pengadilan