Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara (HAN) dan unsur-unsur negara hukum. HAN didefinisikan sebagai peraturan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah dalam menjalankan tugas negara. Unsur-unsur negara hukum meliputi pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, perlindungan HAM, dan pengawasan lembaga peradilan yang independen. Dokumen ini juga membahas perkembangan konsep

1. HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA (HAN)

2. Negara Hukum
 Sistem Hukum di dunia terdiri atas dua
yaitu anglo saxon dan eropa kontinental
 Secara embrionik gagasan negara hukum
telah dikemukakan oleh plato, ketika ia
menulis nomoi
 Gagasan plato ini semakin tegas ketika
didukung dengan muridnya dalam tulisan
buku politica

3. Terdapat tiga unsur
pemerintah yang
berkonstitusi
Pemerintahan
dilaksanakan untuk
kepentingan umum
Pemerintahan dilaksanakan
menurut hukum yang
berdasarkan pada
ketentuan-ketentuan umum,
bukan hukum yang dibuat
secara sewenang-wenang
mengesampingkan
konstitusi
Pemerintahan
berkonstitusi berarti
pemerintahan yang
dilaksanakan atas
kehendak rakyat, bukan
paksaan

4.  Konsep negara hukum (rule of law) dari A.V.
Dicey dengan unsur-unsur :
1. Supremasi aturan-aturan hukum, tidak
adanya kekuasaan sewenang-wenang
2. Equality before the law
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh
undang-undang serta putusan-putusan
pengadilan

5.  Abad ke 19 muncullah konsep negara hukum
(rechtsstaat) dari Freidrich Julius Stahl yang
diilhami dari pemikiran Immanuel Kant :
1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan yang
menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

6.  Pandangan sri soemantri terhadap perkembangan
konsepsi negara hukum dapat dilihat unsur-
unsurnya :
1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan
atas kedaulatan rakyat
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum
atau peraturan perundang-undangan
3. Adanya jaminan terhadap HAM
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

7. 5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan
yang bebas dan mandiri (lembaga ini tidak
berpihak dan tidak berada dibawah kekuasan
eksekutif)
6. Adanya peran nyata dari anggota-anggota
masyarakat atau warga negara untuk ikut serta
dalam pengawasan terhadap pemerintah
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat
menjamin pembagian yang merata sumber daya
yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara

8.  Perumusan unsur-unsur negara hukum
tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik,
terutama falsafah individualisme yang
bertumpu pada kebebasan individu dan
hanya dibatasi oleh kehendak bebas pihak
lain termasuk bebas dari kesewenangan-
wenangan penguasa

9.  model negara hukum seperti ungkapan Lord Acton
dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional
 Esensi dari negara berkonstitusi adalah
perlindungan terhadap hak asasi manusia
 Menurut Sri Soemantri tidak ada suatu negara tanpa
mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar
 Negara hukum identik dengan negara yang
berkonstitusi atau negara yang menjadikan
konstitusi sebagai aturan main kehidupan
kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakat

10. Negara Hukum Demokrasi
 Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan
kehilangan bentuk dan arah, sedangkan
hukum tanpa demokrasi akan kehilangan
makna
 Franz Magnis Suseno “demokrasi yang
bukan negara hukum bukan demokrasi
dalam arti sesungguhnya”

11.  J.B.J.M ten Berge menyebutkan prinsip negara
hukum dan prinsip demokrasi adalah:
1. Prinsip negara hukum
a. Asas legalitas
b. Perlindungan hak asasi manusia
c. Pemerintah terikat pada hukum
d. Monopoli paksaan pemerintah untuk
menjamin penegakan hukum
e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka

12. 2. Prinsip demokrasi
a. Perwakilan politik
b. Pertanggungjawaban politik
c. Pemencaran kewenangan
d. Pengawasan dan kontrol
e. Kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk
umum
f. Rakyat diberi kemunginan untuk mengajukan
keberatan

13.  Van wijk/willem konijnenbelt terkait prinsip
rechstaat dan prinsip demokasi
1. Prinsip-prinsip rechstaat
a. Pemerintah berdasarkan UU
b. Perhormatan HAM
c. Pembagian kekuasaan
d. Pengawasan lembaga kehakiman

14. 2. Prinsip demokrasi
a. Keputusan-keputusan penting (UU) diambil bersama-
sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan
pemilu
b. Hasil pemilihan umum diarahkan untuk mengisi DPR dan
pengisian pejabat-pejabat pemerintahan
c. Keterbukaan pemerintah
d. Siapapun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar)
oleh tindakan penguasa, (harus) diberi kesempatan untuk
membela
e. Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan
minoritas dan harus seminimal mungkin menghindari
ketidakbenaran dan ketidakadilan

15. Tugas Tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern
(welvaartstaat)
 Pentingnya pemencaran dan pemisahan kekuasaan
yang melahirkan teori pemencaran kekuasaan atau
pemisahaan kekuasaan (John Locke dan
Montesquie)
 Ajaran tentang negara kesejahteraan dianut banyak
negara setelah perang dunia kedua
 Menurut utrecht sejak negara turut serta secara aktif
dalam pergaulan kemasyarakatan, maka lapangan
pekerjaan pemerintah makin lama makin luas
 Administrasi negara diserahi kewajiban untuk
menyelenggarakan kesejahteraan umum

16.  Dalam istilah freis ermessen mengandung kewajiban
dan kekuasaan yang luas
 Nata Saputra “suatu kebebasan yang diberikan
kepada alat administrasi , yaitu kebebasan yang pada
asasnya memperkenankan alat administrasi negara
mengutakam keefektifan tercapainya tujuan
daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum
 Pemberiaan freis ermessen kepada pemerintah atau
administrasi negara mempunyai konsekuensi
tertentu dalam bidang legislatif

17.  Menurut utrech kekuasaan administrasi negara
dalam bidang legislatif meliputi :
1. Kewenangan untuk membuat peraturan atas
inisiatif sendiri
2. Kekuasaan administrasi negara untuk
membuat peraturan atas dasar delegasi
3. Droit function, yaitu kekuasaan adminitrasi
negara untuk menafsirkan sendiri berbagai
peraturan

18. Penyelenggaraan tugas tugas
pemerintahan berkaitan pula
dengan bentuk negara tertentu
(ex : negara kesatuan)
Sentralisasi Desentralisasi

19. Negara Hukum Indonesia
 Ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “negara
indonesia adalah negara hukum”
 Yang menganut desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan (pasal 18 ayat 1 UUD
1945)
 Sehingga sebagai negara hukum, setiap
*penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah
berdasarkan pada hukum yang berlaku*
 Merujuk dari tujuan negara indonesia yang
tercantum dalam alinea 4 pembukaan khususnya
“memajukan kesejahteraan umum”

20.  Karakterisitis konsep negara kesejahteraan adalah
adanya kewajiban pemerintah untuk mengupayakan
*kesejahteraan umum*
 Menurut bagir manan “dimensi sosial ekonomi dari
negara berdasarkan hukum adalah berupa kewajiban
negara atau pemerintah untuk menjamin dan
mewujudkan kesejahteraan sosial dalam suasana
sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
 Secara konstitusional terdapat dalam pasal 33 dan
34

21.  Merujuk dari unsur-unsur negara hukum,
ditemukan ketentuan-ketentuan dalam UUD yang
menunjukan bahwa bangsa indonesia menganut
negara hukum yang berasas desentralisasi dan
berorientasi kesejahteraan
1. Pengakuan dan perlindungan HAM (pasal 28 A-J)
2. Adanya pemencaran kekuasaan negara secara horizontal dan
vertikal (DPR pasal 19-22, Presiden pasal 4-15 dan
kekuasaan kehakiman pasal 24),(pasal 18 kewenangan
pemerintah daerah)
3. Prinsip kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat (2) )

22. 4. Penyelenggaraan negara dan pemerintah
berdasarkan atas hukum dan peraturan
perundang-undangan (pasal 1 ayat (3) )
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka
6. Pemilihan umum dilaksanakan secara periodik
(pasal 22E)
7. Tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas
tindakan pemerintah yang merugikan warga
negara

23. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi
Negara
Administrasi Negara
 Kata administrasi -> bahasa latin “administrate”
 Menurut KBBI administrasi berarti :
1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta
penetapan cara-caa penyelenggaraan pembinaan organisasi
2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
kebijakan serta mencapai tujuan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan
4. Kegiatan kantor dan tata usaha

24.  HAN merupakan bagian dari hukum publik
 Secara global HAN merupakan instrumen yuridis
yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif
terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan HAN
dapat digunakan oleh masyarakat untuk
mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari
pemerintah
Hukum Adminstrasi Administrasi = Pemerintah
Pemerintah = Eksekutif

25.  Menurut Bintoro Tjokroamidjojo :
 Adalah manajemen dan organisasi dari manusia-
manusia dan peralatannya guna mencapai
tujuan-tujuan pemerintah
 Menurut Sondang P. Siagian :
 Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh
seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara
dalam usaha mencapai tujuan negara

26.  Menurut Utrecht :
 Adalah gabungan jabatan-jabatan, aparat (alat)
administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah
melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah
 Menurut Bahsan Mustofa :
 Sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan
disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan
sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang
tidak diserahkan kepada badan pembuat UU dan badan
kehakiman

27. Keseluruhan aparatur
pemerintah yang melakukan
berbagai aktifitas atau tugas-
tugas negara selain tugas
pembuatan UU dan
pengadilan

28. Pemerintah atau Pemerintahan
 Pemerintahan  segala urusan yang
dilakukan oleh negara dalam
menyelenggarakan kesejahteraan
masyarakat dan kepentingan negara
 Pemerintah  organ/alat atau aparat yang
menjalankan pemerintahan

29.  Pemerintah sebagai kelengkapan negara dapat
diartikan secara luas dan secara sempit
 Pemerintah dalam arti luas
 Mencangkup semua alat kelengkapan negara
(eksekutif, legislatif dan yudisial) atau alat-alat
kelengkapan negara lainyang ertindak untuk dan
atas nama negara
 Pemerintah dalam arti sempit
 Hanya cabang eksekutif

30. Hukum Administrasi Negara
 Hukum administrasi negara adalah peraturan
hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan
antara warga negara dan pemerintahnya yang
menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. (R.
Abdoel Djamali).
 Hukum administrasi negara adalah keseluruhan
aturan hukum yang mengatur bagaimana negara
sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk
memenuhi tugasnya. (Kusumadi Poedjosewojo.)

31.  Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji
hubungan hukum istimewa yang diadakan, akan
kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka
yang khusus. (E. Utrecht.)
 Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan
yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang
diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan
tugasnya. (Van Apeldoorn.)
 Hukum administrasi negara adalah hukum yang
mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara
jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat.
(Djokosutono.)

32.  Oppen Hein mengatakan “ Hukum Administrasi Negara
adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan
yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah
apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya
yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata
Negara.”
 de La Bassecour Caan) bahwa yang dimaksud dengan
hukum administrasi Negara adalah, himpunan
peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka
Negara berfungsi. Maka peraturan-peraturan itu
mengatur hubungan-hubungan antara tiap-tiap warga
Negara dengan pemerintahannya.

33.  (Van Vollenhoven) HAN adalah suatu gabungan
ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang
tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan utu
menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya
oleh hukum tata Negara
 J.H.A. Logemann,) hukum administrasi Negara adalah,
hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-
jabatan satu dengan lainnya, serta hukum antara
jabatan-jabatan Negara itu dengan para warga
masyarakat.

34. Hukum
Administrasi
Negara
Aturan-aturan hukum yang
mengatur dengan cara bagaimana
alat-alat perlengkapan negara
melakukan tugas
Aturan-aturan hukum yang
mengatur hubungan hukum
antara perlengkapan
administrasi
negara/pemerintah dengan
warga

35. Hukum untuk mengatur pemerintah atau
penyelenggara pemerintahan, sebagian
dibuat atau berasal dari pemerintah, dan
hukum itu digunakan dalam mengatur
hubungan dengan pemerintah atau untuk
mempengaruhi terhadap tindakan
pemerintah
Hukum Administrasi Negara

36. Hukum Administrasi Ilmu Administrasi
Pengertian Pemerintahan Manajemen
Sifat Normatif Empiris
Ruang
Lingkup
Obyeknya adalah pemerintahan
yaitu kekuasaan untuk
memerintah
Mengatur tata laksana
pemerintahan. Jadi
menyangkut
manajemen dalam
pemeritahan
Istilah administrasi dalam IAN meliputi seluruh kegiatan
negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
Istilah administrasi dalam HAN hanya meliputi lapangan
bestuur (eksekutif).

37. Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara
 HAN berkenaan dengan kekuasaan eksekutif, tapi
pengertian eksekutif ini tidak sama dengan apa
yang dimaksud dalam konsep trias politika
 HAN dalam kepustakaan belanda disebut dengan
istilah “bestuurrecht” dengan unsur utama
“bestuur”
 Menurut Philipus M Hadjon “bestuur dirumuskan
sebagai lingkungan kekuasaan negara diluar
kekuasaan legislatif dan yudisial”

38.  Berbicara HAN maka berbicara tentang kekuasaan
Perintah dimana kekuasaanya bukan hanya bidang
legislasi namun bidang yudisial juga
 Kekuasaan pemerintah yang menjadi objek kajian Han
itu demikian luas
 Kesukaran menentukan ruang lingkup disebabkan :
a. HAN berkaitan dengan tindakan pemerintah yang tidak
semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam perturan
perundang-undangan
b. Pembuatan peraturan,keputusan dan instrumen yuridis
bidang administrasi tidak terletak pada satu lembaga
c. HAN berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-
tugas pemerintah dan kemasyarakatan, yang menyebabkan
pertumbuhan bidan HAN secara sektoral

39.  Utrech mengeluarkan pendapatnya dengan mengutip
pendapat A.M. Donner dimana HAN sukar dikodifikasikan
karena dua alasan :
1. Peraturan peraturan HAN berubah lebih cepat dan
sering secara mendadak, sedangkan peraturan-
peraturan privat dan pidana berubah secara berangsur-
angsur saja
2. Pembuat peraturan HAN tidak dalam satu tangan.
Diluar pembuat UU pusat hampir semua departemen
atau pemerintah daerah otonom membuat juga
peraturan HAN sehingga lapangan HAN sangat
beraneka ragam

40. Pembagian HAN Menurut Prajudi Atmosudirdjo :
A. HAN Heteronom
HAN yang bersumber pada UUD, TAP MPR dan
UU sebagai hukum yang mengatur seluk beluk
organisasi dan fungsi administrasi negara
B. HAN Otonom
HAN yang bersifat operasional yang diciptakan
pemerintah dan administrasi negara guna
melaksanakan fungsinya

41. Pembagian HAN Menurut Van Wijk/Willem
Konijnenbelt
A. HAN Umum (algemeen deel):
 Peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan
atau peraturan-peraturan dan prinsip- prinsip yg berlaku utk
semua bidan HAN.
B. HAN Khusus (bijzonder deel):
 Peraturan-peraturan yg berkaitan dgn bidang- bidang
tertentu, seperti peraturan tata ruang, kepegawaian,
pertanahan, perpajakan, dll.

42. Philipus M. Hadjon
 Ruang Lingkup HAN mencakup:
A. Instrumen bagi penguasa utk mengatur,
menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai
kepentingan masyarakat;
B. Mengatur cara-cara warga masyarakat berpartisipasi
dlm proses penyusunan dan pengendalian tsb;
C. Perlindungan hukum bagi warga masyarakat;
D. Menyusun dasar-dasar bagi perlaksanaan tata
pemerintahan yg baik.

43.  HAN adalah hukum yang berkenaan dengan
pemerintah (dalam arti sempit) dimana cakupannya
secara garis besar mengatur tentang :
1. Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang
publik
2. Kewenangan pemerintahan (mengatur dari mana, dengan
cara apa, bagaimana pemerintah menggunakan
kewenangannya)
3. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau
penggunaan kewenangan pemerintah itu
4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi dalam bidang
pemerintahan

44. FUNGSI HAN
Menurut Bradley dan
Ewing
Mengatur
hubungan
antara badan-
badan publik
dengan individu
atau badan
hukum privat
Mengatur
hubungan antara
badan-badan
publik
HAN menjadikan
tugas-tugas
pemerintah dapat
dijalankan

45. FUNGSI HAN
Menjamin
Keadilan
Hukum
Menjamin
Kepastian
Hukum
Berfungsi
Ganda
UkuranPedoman