1. PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
Pusdiklat Industri

2. Penerapan SKKNI
(Permenakertrans No. 5 Tahun 2012)
Tindak lanjut SKKNI berupa penerapan pada:
 Pelatihan kerja pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Berbasis Kompetensi (Pendidikan Kejuruan, Vokasi dan
Diklat).
 Sertifikasi Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP).

3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Jenis-jenis LSP:
• LSP P-1, dibentuk oleh organisasi/perusahaan untuk
kepentingan organisasi/perusahaan itu sendiri.
• LSPP-2, dibentuk oleh organisasi/perusahaan yang
melakukan sertifikasi kompetensi terhadap karyawan
perusahaan lain yang menjadi supplier atau agen dari
organisasi/perusahaan dimaksud dalam rangka
menjamin mutu supply barang atau jasa.
• LSP P-3, dibentuk oleh asosiasi pengguna/
industri untuk kepentingan bersama (secara
nasional).

4. A. Persyaratan LSP
1. Lembaga Sertifikasi
2. Struktur Organisasi
3. Pengembangan dan Pemeliharaan Skema
Sertifikasi
4. Sistem Manajemen
5. Mengatur Subkontrak
6. Mengatur Sistem Rekaman
7. Menjaga Kerahasiaan
8. Menjaga Keamanan

5. Struktur Organisasi
 Independen dan tidak memihak dalam kaitannya dengan pemohon, calon dan profesi
yang disertifikasi, termasuk dengan pemilik dan pelanggannya dan harus mengambil
langkah yang dapat menjamin operasi yang layak.
 Memiliki dokumen legalitas hukum.
 Membentuk komite skema atau nama lain, yang harus bertanggung jawab dalam
pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi untuk setiap jenis sertifikasi yang
dipertimbangkan. Komite skema harus diwakili oleh pihak penting terkait secara
seimbang (tanpa ada pihak yang lebih mendominasi).
 Memiliki sumber keuangan yang diperlukan untuk operasi sistem sertifikasi dan untuk
membiayai pertanggunggugatan (liability) yang mungkin timbul.
 Tidak boleh menawarkan atau memberikan pelatihan atau membantu pihak lain dalam
penyiapan jasa tersebut (sertifikasi).
 Memperkerjakan personil permanen atau personil kontrak dalam jumlah yang memadai
dengan pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis dan pengalaman yang diperlukan
untuk melaksanakan fungsi sertifikasi sesuai dengan jenis, rentang dan volume
pekerjaan yang dilakukan di bawah tanggung jawab manajemen.

6. Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi
 LSP harus menetapkan metode dan mekanisme untuk digunakan dalam
mengevaluasi kompetensi calon dan harus menetapkan kebijakan dan
prosedur yang sesuai untuk pengembangan awal dan pemeliharaan
berkelanjutan dari metode dan mekanisme tersebut.
 LSP harus menetapkan suatu proses pengembangan dan pemeliharaan skema
sertifikasi yang mencakup kaji ulang dan validasi skema yang dilakukan oleh
komite skema.
 LSP harus mengevaluasi metode ujian calon. Penyelenggaraan ujian harus
jujur, absah dan dapat dipertanggungjawabkan. Minimum 1 (satu) tahun
sekali, metodologi dan prosedur yang tepat (seperti pengumpulan dan
pemeliharaan data statistik) harus ditetapkan untuk menegaskan kembali
kejujuran, keabsahan, kepercayaan dan kinerja umum setiap ujian dan semua
perbaikan perbedaan yang teridentifikasi.

7. Sistem Manajemen
 LSP harus menggunakan sistem manajemen yang didokumentasikan dan
mencakup semua persyaratan pedoman ini serta menjamin efektifitas
penerapan persyaratan tersebut.
 LSP harus menjamin bahwa:
a) sistem manajemen ditetapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman ini,
dan
b) sistem manajemennya dimengerti dan diterapkan pada semua tingkat
organisasi.
 LSP harus mempunyai sistem pengendalian dokumen dan audit internal serta
kaji ulang manajemen yang sudah diterapkan termasuk ketentuan untuk
perbaikan berkelanjutan, tindakan koreksi dan pencegahan.

8. Personil LSP
Asesor Kompetensi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan
kompeten untuk melaksanakan dan/atau menilai ujian.
Persyaratan Asesor Kompetensi
• Asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan LSP berdasarkan persyaratan
kompetensi yang berlaku dan dokumen relevan lainnya.
• Dalam proses pemilihan asesor yang ditugaskan untuk suatu ujian atau bagian dari
suatu ujian harus dijamin bahwa asesor kompetensi tersebut minimal:
a) mengerti skema sertifikasi yang relevan;
b) memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian
yang relevan;
c) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan diuji;
d) mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun tulisan dalam
bahasa yang digunakan dalam ujian, dan
e) bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian
(asesmen) dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif.
• Mengikuti Diklat Asesor Kompetensi

9. Asesor Lisensi adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk
melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu dalam
sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.
Terdiri atas : Asesor Kepala, Asesor dan Calon Asesor.
Persyaratan Asesor Lisensi
• Harus mengikuti dan lulus pelatihan Asesor lisensi.
• Keahlian/Pendidikan:
a) Pendidikan minimal D1 dan sederajat dengan pengalaman kerja
yang terkait dengan profesi antara 1-3 tahun
b) persyaratan & prosedur sertifikasi LSP
c) Memahami persyaratan & prosedur sertifikasi TUK dan LSP
cabang
d) Mengetahui persyaratan & prosedur lisensi
e) Mampu berkomunikasi, baik dalam tulisan maupun lisan.
• Memiliki pengalaman asesmen.

10. B. Penyiapan dan Lisensi LSP
Pembentukan
1. Dilakukan oleh suatu Panitia Kerja yang dibentuk oleh atau
dengan dukungan Asosiasi Industri terkait.
2. Susunan Panitia Kerja terdiri atas Ketua, Sekretaris dan beberapa
orang anggota. Personil panitia mencakup unsur industri, asosiasi
profesi, instansi teknis terkait, dan unsur pakar.
3. Panitia kerja memiliki tugas yaitu:
a. Menyiapkan badan usaha (akta notaris - berkekuatan hukum)
b. Menyusun organisasi dan personil
c. Mendapatkan dukungan dari industri dan instansi terkait
4. Surat permohonan lisensi ditujukan kepada BNSP

11. Bentuk Organisasi
1. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah suatu lembaga yang dibentuk atas
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 yang pendiriannya
disahkan oleh Notaris, dan dengan demikian mempunyai kekuatan
hukum untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.
2. Organisasi LSP terdiri unsur pengarah (board) dan unsur pelaksana.
Unsur pengarah terdiri atas:
• Ketua merangkap anggota, dan
• Anggota (berasal dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri)
Unsur pelaksana minimal terdiri atas:
• Ketua (atau nama lainnya)
• Bagian administrasi
• Bidang Standardisasi
• Bidang Sertifikasi, dan
• Bidang Manajemen Mutu

12. Sarana dan Perangkat
1. LSP seharusnya memiliki kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu
2 tahun dan memliki sarana kerja yang memadai.
2. LSP harus memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan
yang diberikan kepada industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk
pendanaan organisasi.
3. LSP harus memiliki perangkat kerja yang meliputi:
a) Standar kompetensi,
b) Skema sertifikasi dan perangkat asessmen termasuk Materi Uji
Kompetensi
c) Tempat Uji Kompetensi,
d) Personil yang kompeten termasuk asesor kompetensi dan asesor
lisensi,
e) Sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi.

13. Fungsi LSP
1. Sebagai certificator (melaksanakan sertifikasi kompetensi):
a) Menyusun skema sertifikasi
b) Membuat perangkat asesmen
c) Menyediakan tenaga penguji (asesor)
d) Melakukan asesmen
e) Melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi
f) Menetapkan persyaratan TUK dan memverifikasi TUK
g) Memelihara kinerja asesor dan TUK
2. Sebagai developer (melakukan pemeliharaan dan pengembangan
standar kompetensi):
a) Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi industri
b) Mengembangkan standar kompetensi
c) Mengkaji ulang standar kompetensi
d) Mengembangkan pelayanan asesmen dan sertifikasi
e) Mengembangkan skema sertifikasi

14. Wewenang
1. Menetapkan biaya uji kompetensi,
2. Menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP,
3. Mencabut/membatalkan sertifikat kompetensi,
4. Memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melangggar aturan,
5. Mengusulkan standar kompetensi baru

15. Tata Cara Pemberian Lisensi
1. LSP mengajukan permohonan untuk mendapatkan lisensi dengan
melampirkan:
a) Dokumen organisasi sesuai yang disyaratkan,
b) Dokumen perangkat kerja sesuai yang disyaratkan
2. Penilaian terhadap kelayakan LSP pemohon dilakukan dalam 2 tahap:
a) Tahap pertama, dilakukan “adequacy audit” audit kecukupan yang
menilai aspek organisasi dan sistem melalui asesmen kesesuaian
dokumen terhadap persayaratan dan pedoman BNSP, serta
konfirmasi dukungan industri terkait.
b) Tahap kedua, asesmen kesesuaian dokumen dan sistem terhadap
persyaratan dan Pedoman BNSP serta kesesuaiannya terhadap
pelaksanaannya.
3. Pemberian lisensi disertai ketentuan yang mewajibkan LSP berlisensi
mempertahankan kelayakan organisasi dan kelayakan programnya.

16. Pengawasan & Sanksi
Pengawasan
1. LSP berlisensi wajib membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang
pelaksanaan sertifikasi dan program LSP kepada BNSP.
2. Laporan mencakup jumlah peserta uji kompetensi, jumlah yang lulus
dan belum lulus. Serta kegiatan lain sesuai program.
Sanksi
1. BNSP berwenang menjatuhkan sanksi kepada LSP berlisensi yang gagal
memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Proses pengenaan sanksi adalah melalui peringatan tertulis pertama,
kedua dan ketiga diterbitkan dalam selang waktu 1 (satu) bulan.
3. Bentuk sanksi yang diberikan berupa:
a) Pemberhentian sementara kegiatan LSP,
b) Pencabutan Lisensi.

17. C. Fasilitasi Pembentukan LSP P-3
1. Penyiapan Asesor Kompetensi melalui Diklat Asesor
Kompetensi (durasi 6 hari).
• Anggaran kegiatan Diklat
• Narasumber/Pengajar (dari BNSP)
• Peserta dari praktisi sesuai bidang SKKNI (20 orang) dan
wajib mampu menggunakan komputer
• Menghadirkan calon asesi jika praktek uji kompetensi
melalui simulasi
2. Penyiapan Asesor Lisensi melalui Diklat Asesor Lisensi (durasi
5 hari).
• Anggaran kegiatan Diklat
• Narasumber/Pengajar (dari BNSP)
• Peserta dari praktisi sesuai bidang SKKNI (20 orang) dan
wajib mampu menggunakan komputer

18. 3. Pembentukan Panitia Teknis
• Keanggotaan
4. Penyusunan dokumen pembentukan LSP oleh Panitia
Teknis
• Anggaran kegiatan Pendok
• Berupa rapat teknis / workshop 1 hari (+/- 3 kali
kegiatan)
• Narasumber pembimbing (dari BNSP)

19. Terima Kasih