SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 46
Baixar para ler offline
SUPERVISI TEKNIS APLIKASI
DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI SPAN DAN SAKTI
J a k a r t a , Juni 2 0 1 4
cmcspan
[Agenda]
1. Latar Belakang
2. Supervisi Teknis Aplikasi dalam Rangka SPAN dan
SAKTI
3. Metode Supervisi Teknis Aplikasi
4. Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi
5. Laporan Rekomendasi Hasil Supervisi, Tindak Lanjut
Rekomendasi, Action Plan, Pelaporan
Overview SPAN
Latar Belakang
Overview SPAN
LATAR BELAKANG
Penataan Organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
Implementasi SPAN
Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2013
Tentang Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Overview SPAN
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 151/PMK.01/2013 Tentang SOP
Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2013 Tentang Piloting
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Peraturan Dirjend Perbendaharaan Nomor Per-58/PB/2013 Tentang
Pengelolaan data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN
Surat Edran Nomor SE-56/SE/2013 Tentnag Alur Dokumen Pencairan Dana
melalui Pnerbitan SP2D/Daftar SP2D pada Saat Piloting SPAN
Struktur Organisasi Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan (PMK 169/PMK.01/2012)
Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Bagian Umum
Bidang Pembinaan
PelaksanaanAnggaran I
Bidang Pembinaan
PelaksanaanAnggaran II
Bidang Pembinaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Bidang Supervisi KPPN
Dan Kepatuhan Internal
Seksi Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran I A
Seksi Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran I B
Seksi Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran I C
Subbagian
Kepegawaian
Seksi Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran II A
Seksi Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran II B
Seksi Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran II C
Seksi Pembinaan
Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat
Seksi Analisa, Statistik
Dan Penyusunan
Laporan keuangan
Seksi Supervisi
Proses Bisnis
Seksi Supervisi
Teknis Aplikasi
Seksi
Kepatuhan Internal
Seksi Pembinaan
Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah
Subbagian
Keuangan
Subbagian
Tata Usaha dan
Rumahtangga
Subbagian
Penilaian Kinerja
Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
Seksi Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran I D
Kelompok Jabatan
Fungsional
Overview SPAN
Piloting I ( 2 Januari – 28 Februari 2014 )
Kantor Pusat DJPB , Kanwil Jakarta, KPPN Jakarta II, KPPN Jakarta VI, Satker BA 999
ROLL OUT I
Kanwil Banten (4 Sites)
Kanwil Jateng (16 Sites)
Kanwil NAD (8 Sites)
Kanwil SumBar (7 Sites)
Kanwil Riau (4 Sites)
Kanwil Jambi (6 Sites)
Kanwil SumSel (6 Sites)
Total :51 Sites (44 KPPN + 7 Kanwil)
ROLL OUT II
Kanwil Lampung (5 sites)
Kanwil Bengkulu (5 Sites)
Kanwil BaBel (3 Sites)
Kanwil Bali (4 Sites)
Kanwil NTB (5 Sites)
Kanwil KalBar (7 Sites)
Kanwil KalTeng (5 Sites)
Kanwil KalSel (6 Sites)
Kanwil KalTim (6 Sites)
Kanwil SulTengah (5 Sites)
Total : 51 Sites (41 KPPN + 10 Kanwil)
ROLL OUT III
Kanwil SulTenggara (5 Sites)
Kanwil Gorontalo (3 Sites)
Kanwil SulUt (5 Sites)
Kanwil Maluku (5 Sites)
Kanwil Maluku Utara (3 Sites)
Kanwil Papua (8 Sites)
Kanwil Kepri (3 Sites)
Kanwil SulBarat (3 Sites)
Kanwil Papua Barat (4 Sites)
KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta VII
Total : 41 Sites (32 KPPN + 9 Kanwil)
Piloting II A ( 3 – 28 Februari 2014)
Kanwil Jawa Barat (13 Sites), Kanwil DIY (4 Sites),Kanwil Jatim (16 Sites), KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta IV,
dan KPPN Jakarta V
Piloting II B ( 17 – 28 Februari 2014)
Kanwil SumUt (12 Sites), Kanwil NTT (7 Sites), Kanwil SulSel (10 Sites)
Implementasi SPAN
Ditunda
Overview SPANSupervisi Teknis Aplikasi
dalam Rangka SPAN dan SAKTI
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
Tugas :
Melaksanakan pembinaan proses bisnis,
supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis
operasional aplikasi pada KPPN, penilaian
kinerja dan pemenuhan standar tata kelola
KPPN, pemantauan pengendalian intern,
pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode
etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil
pengawasan, serta perumusan rekomendasi
perbaikan proses bisnis
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
Fungsi : • Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas
kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN;
• Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan
perbendaharaan;
• Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN;
• Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN;
• Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur
operasi aplikasi SPAN dan SAKTI;
• Monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung
SPAN dan SAKTI;
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
Fungsi :
(Cont’d) • Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi
SPAN dan SAKTI;
• Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan
pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor
Wilayah dan KPPN; dan
• Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan
tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi
perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah.
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
Seksi Supervisi Proses Bisnis
Seksi Supervisi Teknis Aplikasi
Seksi Kepatuhan Internal
Mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa
BUN pada KPPN, pelayanan perbendaharaan, dan penilaian kinerja KPPN serta
monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN
Mempunyai tugas melakukan pemantauan, supervisi,
implementasi, bimbingan teknis operasionalisasi, dan monitoring
standardisasi infrastruktur aplikasi pada KPPN
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan
risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak
lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan
proses bisnis dan laporan hasil penindakan kepatuhan internal KPPN
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal terdiri atas tiga Seksi, yaitu :
Supervisi Teknis Aplikasi
1
Supervisi
Implementasi
SPAN dan SAKTI
2
Supervisi
Standardisasi
Infrastruktur dan
SDM pendukung
SPAN dan SAKTI
3
Bimbingan Teknis
Operasionalisasi
SPAN, SAKTI dan
Aplikasi
Pendukung
Lainnya
Supervisi Teknis Aplikasi mencakup tiga bidang supervisi, meliputi:
6/6/2014 14
Konsep
Supervisi KPPN dalam rangka SPAN
Konsep Supervisi dalam SPAN :
Sifat Supervisi dilaksankan dalam rangka :
a. Menilai kinerja yaitu membandingkan apa yang
harus dilakukan dengan apa yang dilakukan.
b. Memberikan bimbingan tehnis;
c. Memfasilitasi dan melakukan pendampingan dlm
rangka perbaikan
Prinsip dasar Supervisi terdiri 3 hal :
a. Melihat atau mengobservasi apa yang dilakukan
dan hasil kerja yang dicapai oleh staf/karyawan
atau sekelompok staf/karyawan,
b. Menilai apakah kegiatan dan hasil kerja sesuai
dengan yang diharapkan (target ataupun
standar), dan
c. Memperbaiki kinerja
Elemen Supervisi :
a. Inspeksi (inspection) terhadap kegiatan dan hasil
kerja,
b. Evaluasi terhadap kinerja (performance
evaluation),
c. Memberikan persetujuan (approving) terhadap
apa yang dikerjakan, memberikan saran untuk
tindakan koreksi atau perbaikan melalui
bimbingan tehnis, fasilitasi dan pendampingan
Cakupan
Supervisi KPPN dalam rangka SPAN…cont’d
6/6/2014 15
Cakupan supervisi SKKI :
Supervisi proses bisnis KPPN meliputi :
a. Supervisi pelaksanaan tugas kuasa BUN;
b. Supervisi pelayanan perbendaharaan ;
c. Supervisi monitoring dan evaluasi tata kelola
KPPN
Supervisi Teknis Aplikasi meliputi :
a. Supervisi Implementasi SPAN dan SAKTI,
b. Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM
pendukung SPAN
c. Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN, SAKTI
dan aplikasi pendukung
Supervisi Kepatuhan Internal meliputi :
a. Penerapan siklus manajemen risiko di KPPN;
b. Pelaksanaan pemantauan pengendalian internal;
c. Pengelolaan pengaduan yang ada di KPPN
d. Kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai
e. Tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas
fungsional
6/6/2014 16
Langkah langkah Supervisi :
1. Menetapkan lingkup yang akan disupervisi
2. Menetapkan tujuan supervisi
3. Menetapkan apa dan siapa yang akan disupervisi
4. Menetapkan metoda dan instrumen supervisi
5. Menetapkan agenda dan waktu pelaksanaan supervisi
6. Melaksanakan supervisi
7. Menyampaikan hasil rekomendasi supervisi
8. Melaksanakan bimbingan tehnis, fasilitasi dan pendampingan untuk
meningkatkan/memperbaiki kinerja
9. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil supervisi
Langkah
Supervisi KPPN dalam rangka SPAN
Overview SPANMetode
Supervisi Teknis Aplikasi
Metode Teknik Supervisi Teknis Aplikasi
6/6/2014 18
Supervisi Teknis Aplikasi mengunakan pendekatan, konsep Business Continuity
Management System (BCMS) yaitu pola iteratif yang digunakan untuk menjaga
kontrol dan mengelola perbaikan secara berkesinambungan atas kegiatan
pelaksanaan Supervisi KPPN.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Supervisi, metode BCMS diadopsi menjadi
siklus kegiatan Plan-Do-Monitor & Evaluate(PDM) pada tahapan pelaksanaan
Supervisi
Plan
Do
Monitor
&
Evaluate
Plan berupa membuat perencanaan kegiatan Supervisi yang
akan dilaksanakan pada KPPN;
Do berupa pelaksanakan kegiatan supervisi untuk memperoleh
dan hasil kerja apakah telah sesuai dengan yang diharapkan
(target ataupun standar);
Monitoring & Evaluate berupa pengawasan dan evaluasi atas
kegiatan hasil supervisi dalam rangka perbaikan atas hasil
rekomendasi supervisi
MetodePDM
PLAN
Input
Process
Output
19
DO
Input
Process
Output
MONEV
Input
Process
Output
Output dari Plan akan menjadi
input awal bagi Do, dan
Output pada Do akan menjadi
input awal bagi Monev dan
Output Monev akan menjadi Input awal
bagi Plan
Metode Teknik
Supervisi …cont’d
Supervisi KPPN
Supervisi Proses
Bisnis
Supervisi Teknis
Aplikasi
Supervisi
Kepatuhan
Internal
6/6/2014 20
•Input
•Proses
•Output
Plan
•Input
•Proses
•Output
Do •Input
•Proses
•Output
Monev
•Input
•Proses
•Output
Plan
•Input
•Proses
•Ouput
Do •Input
•Proses
•Output
Monev
•Input
•Proses
•Output
Plan
•Input
•Proses
•Output
Do •Input
•Proses
•Output
Monev
Seksi PD
Seksi Bank
Seksi Vera
Seksi MSKI
Subbag Umum
Seksi PD
Seksi Bank
Seksi Vera
Seksi MSKI
Subbag Umum
Seksi PD
Seksi Bank
Seksi Vera
Seksi MSKI
Subbag Umum
Metode Teknik
Supervisi …cont’d
6/6/2014 21
CONTOH PENERAPAN METODE PDM
DALAM SUPERVISI TEKNIS APLIKASI
KPPN
Supervisi Teknis
Aplikasi Seksi
Perbendaharaan :
Pengujian
terhadap resume
tagihan (RT)
Plan Input menyiapkan bahan & informasi RT yang akan disupervisi
Proses mempelajari bahan2 RT yang disupervisi
Output menentukan rencana obyek RT dari Satker yang akan
menjadi bahan supervisi
Do Input Dari rencana yang disepakati maka yang perlu dilakukan
adalah menyiapkan data RT yang telah disepakati untuk
disupervisi
Proses melakukan penilaian pengujian RT:
review/persetujan/penolakan/kelengkapan RT
/kesesuaian hardcopy dan ADK
Output memberikan kesimpulan/rekomendasi penilaian terkait
pengujian RT pada seksi PD berdasarkan penerapan
proses bisnis dan peraturan tehnis yang berlaku
Monev Input Dari kesimpulan yang dihasilkan maka selanjutnya
memantau tindak lanjut rekomendasi atas pengujian RT
yang disupervisi
Proses Memberikan saran/bantuan penyelesaian rekomendasi
hasil supervisi
Output Memberikan informasi/masukan/laporan tindak lanjut
penyelesaian Rekomendasi hasil supervisi sbg bahan
penyempurnaan rencana supervisi RT berikutnya
Overview SPANProses Bisnis
Supervisi Teknis Aplikasi
Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi
1
• Supervisi
Implementasi
SPAN dan
SAKTI
2
• Supervisi
Standardisasi
Infrastruktur
dan SDM
pendukung
SPAN dan
SAKTI
3
• Bimbingan
Teknis
Operasionalisa
si SPAN, SAKTI
dan Aplikasi
Pendukung
Lainnya
Supervisi Teknis Aplikasi mencakup tiga bidang supervisi, meliputi:
Laporan
Supervisi
Pelaksanaan
Supervisi
• Modul SPAN
dan SAKTI
• Peraturan-
peraturan
• Aplikasi
Monitoring
• Aplikasi
Panduan
Satker
Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi (1)
Supervisi Implementasi SPAN & SAKTI
INPUT PROSES OUTPUT
SPAN SAKTI
Manajemen User
Subag Umum
Manajemen
Pembayaran
• Manajemen Kas
Seksi Bank/Pos
Seksi Pencairan Dana
Manajemen Komitmen
Manajemen Pembayaran
Seksi Vera
Manajemen Pelaporan
dan Buku Besar
1. Modul
Administrasi
2. Modul
Anggaran
3. Modul Aset
4. Modul
Bendahara
5. Modul
Komitmen
6. Modul
Persediaan
7. Modul
Pembayaraan
8. Modul GL dan
Pelaporan
Pelaksanaan
CSO
Seksi MSKI
Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi (2)
Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM
• Modul SPAN dan
SAKTI
• Peraturan-
peraturan
• Infrastruktur
• Aplikasi Monitoring
Infrastruktur
INPUT
Pelaksanaan
Supervisi
PROSES
Laporan
Supervisi
OUTPUT
Hardware Software Maintenance SDM
NO JENIS PERANGKAT SPESIFIKASI
1 PC Desktop  Lenovo Thinkcentre M71e
 Intel Core i3 2100 (3.1 GHz)
 2 GB DDR3 Memory
 250 GB 7200 RPM SATA HDD
 DVD-RW Optical Drive
 USB Fingerprint Keyboard and Optical Mouse
 18,5 inch LCD Monitor
2 Printer Multiple Sheet Impact  EPSON DLQ 3500
 Multiple Sheet, 24 Pin Dot Matrix Head
 A3 136 column size, 550 CPS (Column Per Second)
 Flatbed and Three Way Paper Handling (Front, Rear and
Top), Parallel and USB Interface
3 Network Printer Monochrome
Laser
 Lexmark E360
 A4 Size Monochrome Laser Printer
 Up to 33 PPM speed with Monochrome Printing
 400Mhz Processor
 64MB Memory expandable up to 320MB
 Up to 80,000 pages per month duty cycle
 Integrated 10/100 Base TX LAN Port
NO JENIS PERANGKAT SPESIFIKASI
4 Kabel dan Rak  Kabel UTP Category 6
 Wallmount Rack
5 Intranet Router Cisco 1921-SEC/K9
6 LAN Switch Cisco Catalyst WS-2960S-24TS-S
7 WAN Router Cisco 2911-SEC/K9
8 LAN Switch Switch Cisco Catalyst 2960G-24TC-L series
9 UPS - Untuk PC dan Printer 500 VA
- Untuk perangkat jaringan 650 VA
10 Voltase stabilizer Input voltage 220 v ± 10 v, 50-60 Hz
11 Suplai listrik Minimal 11 kva
12 Generator Listrik Sesuai kapasitas perangkat masing-masing kantor
13 AVR dan Grounding Listrik ≤ 4 v atau ≤ 5 ohm
14 Ruang Server - Temperatur ruangan ≤ 20derajat celsius
- Tidak ada rembesan atau tetesan air
- Tingkat kelembaban (humidity) -10 ~ 90%
Perangkat Software :
Perangkat lunak SPAN yang ter-install pada PC
KPPN adalah :
• Sistem operasi windows 7 profesional (32-bit
OS)
• Adobe Acrobat 9 standard
• Anti virus Trend Micro Office Scan
• Microsoft office 2010 (Officesuite)
• Winzip 15.5 (compress)
• TCO Stream Agent
Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi (3)
Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN dan SAKTI
•Peraturan-
Peraturan
• Modul SPAN dan
• SAKTI
• Infrastruktur
• Aplikasi Panduan
Satker
INPUT
• Inisiasi
• Koordinasi Tim
• Inventarisasi Kebutuhan
• Jenis & Waktu Bimtek
• Pelaksanaan Bimtek
PROSES
Laporan
Bimtek
OUTPUT
Overview SPAN
Laporan Rekomendasi
Hasil Supervisi,
Tindak Lanjut Rekomendasi,
Action Plan, Pelaporan
Isi RHS meliputi :
• Daftar Penilaian Kinerja dan
pelaksanaan kepatuhan
internal KPPN
• Matriks permasalahan
• Kesimpulan dan
rekomendasi hasil
supervisi
Kegiatan supervisi
dilaksanakan setiap
Semester
(2 x setahun)
Tim supervisi membuat
laporan RHS disampaikan
kepada Kepala Kanwil (10
hari) setelah kegiatan
supervisi berakhir.
Kepala Kanwil melakukan
pembahasan atas RHS
dalam satu forum
bersama dengan Tim
Supervisi
Pelaksanaan Supervisi & Laporan Rekomendasi
Hasil Supervisi
Pelaksanaan
Supervisi
Rekomendasi
Hasil Supervisi
(RHS)
Penyampaian
RHS
• KPPN menyampaikan tanggapan/konfirmasi/jawaban RHS paling lama 30 hr
• KPPN memberikan keterangan atas RHS yang belum dapt diselesaikan melebihi batas waktu
Periode Supervisi, Tindak lanjut RHS,Action
Plan,Monev, dan Pelaporan
I. Periode Supervisi dilaksanakan tiap Semester
Bulan
II. Ilustrasi tindak lanjut penyelesaian RHS
1 2 3 4 5 6
a. Bulan pertama = kegiatan supervisi
b. Tanggapan/jawaban/konfirmasi RHS (60 hari)
c. Telaah,pembahasan, usulan, rencana keg tindak lanjut RHS (30 hr)
d. Action , Bimtek,Sosialisasi, dll (30 hari)
e. Laporan penyelesaian RHS, Lap Semester
a
b
c d
e
Telaah, Action Plan, Pelaporan
Tim Supervisi :
Telaah
Supervisi
berupa :
• Tanggapan /konfirmasi/jawaban dari KPPN telah sesuai
hasil Rekomondasi
• KPPN belum menindak lanjuti hasil Rekomondasi supervisi
• KPPN tidak menindak lanjuti hasil rekomondasi supervisi
Action Plan
Pelaporan
• Tim supervisi membuat laporan hasil tindak lanjut penyelesaian RHS
• Laporan berupa Laporan Rekomendasi Penilaian Kinerja dan Kepatuhan
Internal KPPN
• Setiap semester Kanwil membuat Rekapitulasi Laporan Rekomendasi Penilaian
Kinerja dan kepatuhan internal KPPN untuk seluruh KPPN di wilayah kerjanya
Sosialisasi/workshop : untuk kebutuhan peningkatan pemahaman
proses bisnis dan pelaksanan kepatuhan internal
pada KPPN
 Bimbingan teknis : untuk peningkatan kemampuan teknis
pemahaman aplikasi yang ada di KPPN
 Pendampingan/fasilitasi : untuk bantuan bimbingan tekait kepatuhan
internal dan permasalahan tertentu
Pelaksanaan Supervisi &
Laporan Rekomendasi Hasil Supervisi
6/6/2014 35
• Kegiatan supervisi dilaksanakan setiap
Semester (2 x setahun)
• Hasil Supervisi berupa Rekomendasi Hasil
Supervisi (RHS)
• Isi RHS meliputi :
1. Daftar Penilaian Kinerja dan pelaksanaan kepatuhan
internal KPPN
2. Matriks permasalahan
3. Kesimpulan dan rekomendasi hasil supervisi
Pelaksanaan Supervisi &
Laporan Rekomendasi Hasil Supervisi (cont’d)
6/6/2014 36
• Tim supervisi membuat laporan RHS
disampaikan kepada Kepala Kanwil (10 hari)
setelah kegiatan supervisi berakhir
• Kepala Kanwil melakukan pembahasan atas
RHS dalam satu forum bersama dengan Tim
Supervisi
Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Supervisi (KPPN)
6/6/2014 37
• KPPN menyampaikan tanggapan/konfirmasi/jawaban RHS
paling lama 60 hr
• Kppn memberikan keterangan atas RHS yang blum dapt
diselesaikan melebihi batas waktu
Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil
Supervisi
6/6/2014 38
• KPPN menyampaikan
tanggapan/konfirmasi/jawaban RHS paling
lama 30 hr
• Kppn memberikan keterangan atas RHS yang
blum dapat diselesaikan melebihi batas waktu
• Tim supervisi melakukan telaah atas
tanggapan/jawaban KPPN
Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil
Supervisi (Cont’d)
6/6/2014 39
• Telaah tim supervisi berupa hasil telaah
bahwa :
a. Tanggapan /konfirmasi/jawaban dari KPPN telah sesuai hasil
Rekomondasi
b. Tanggapan /konfirmasi/jawaban dari KPPN belum sesuai hasil
Rekomondasi
c. KPPN belum menindak lanjuti hasil Rekomondasi supervisi
d. KPPN tidak menindak lanjuti hasil rekomondasi supervisi
Telaah tim supervisi disusun dalam bentuk :
Resume monitoring tindak lanjut RHS dan
disampaikan ke KPPN
Action Plan Tindak Lanjut RHS
• Tim supervisi dan KPPN melakukan
pembahasan atas RHS yang belum/tidak dapat
diselesaikan (BA Pembahasan)
• Tim supervisi menyampaikan usulan/ inisiatif
penyelesaian RHS berupa rencana tindakan :
a. Sosialisasi/workshop : untuk kebutuhan peningkatan pemahaman
proses bisnis dan pelaksanan kepatuhan internal pada KPPN
b. Bimbingan teknis : untuk peningkatan kemampuan teknis
pemahaman aplikasi yang ada di KPPN
c. Pendampingan/fasilitasi : untuk bantuan bimbingan tekait kepatuhan
internal dan permasalahan tertentu
6/6/2014 40
Action Plan Tindak Lanjut RHS
• Tim supervisi bersama KPPN merencanakan &
melakukan kegiatan perbaikan/penyelesaian
tindak lanjut RHS
• Tim supervisi dapat membantu keg tsb dng
atau tanpa bantuan Kantor pusat jika mampu
• Tim supervisi dapat mnyelenggarakan
kegiatan asistensi dalam volume yg lebih
luas/lingkup kanwil dgn bantuan kantor pusat
6/6/2014 41
Pelaporan
• Tim supervisi membuat laporan final hasil
tindak lanjut penyelesaian RHS
• Laporan berupa Laporan Rekomendasi
Penilaian Kinerja dan Kepatuhan Internal
KPPN
• Setiap semester Kanwil membuat Rekapitulasi
Laporan Rekomendasi Penilaian Kinerja dan
kepatuhan internal KPPN untuk seluruh KPPN
di wilayah kerjanya
6/6/2014 42
Overview SPANSOP
SISTEM PERBENDAHARAAN
DAN ANGGARAN NEGARA
SOP 1.4.2 +SOP
PDR
SOP Hasil Review I
Itjend 2012 Setelah
dilakukan Perbaikan
PIC Modul dan
beberapa SOP Baru
SOP Masukan ke II
dari Itjen
Versi 1.4.2 Ver 1.4.3 Ver 1.5
238 SOP
258 SOP
199 SOP
SOP PILOTING SPAN
Kep-
151/PB/2013
SOP Piloting
SPAN
Jumlah SOP SPAN
Kantor Vertikal
Per 151/PB/2013
4
50
57
8 Kanwil-PAPK
KPPN-Pencairan
Dana
KPPN-Bank
KPPN-Vera
12
49
36
13
6 3
RP
BC
PM
CM
GR
GL
Terima Kasih

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mpim 4. pelaporan pemantauan pengendalian utama
Mpim 4. pelaporan pemantauan pengendalian utamaMpim 4. pelaporan pemantauan pengendalian utama
Mpim 4. pelaporan pemantauan pengendalian utamaAhmad Abdul Haq
 
Anggaran-sektor-publik
 Anggaran-sektor-publik Anggaran-sektor-publik
Anggaran-sektor-publikRESTU AGUSTI
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022MEsatoAriq1
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
 
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPISutikno Tumingan
 
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Dadang Solihin
 
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...Sutikno Tumingan
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etikaMikhail Rasyid
 
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanTeknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
Pemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian internPemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian internAhmad Abdul Haq
 
3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan PencatatannyaSutikno Tumingan
 
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...infosanitasi
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 

Mais procurados (20)

Mpim 4. pelaporan pemantauan pengendalian utama
Mpim 4. pelaporan pemantauan pengendalian utamaMpim 4. pelaporan pemantauan pengendalian utama
Mpim 4. pelaporan pemantauan pengendalian utama
 
Anggaran-sektor-publik
 Anggaran-sektor-publik Anggaran-sektor-publik
Anggaran-sektor-publik
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022
 
Tata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkaklTata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkakl
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
3.11 Modul Pedoman Teknis SPIP Dokumentasi yang Baik atas SPI
 
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
 
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
3.9 Modul Pedoman Teknis SPIP Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Penca...
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Indikator kinerja utama
Indikator kinerja utamaIndikator kinerja utama
Indikator kinerja utama
 
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanTeknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
Bab 9
Bab 9Bab 9
Bab 9
 
Pemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian internPemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian intern
 
3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
3.10 Modul SPIP Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
 
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 

Destaque

SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANAhmad Abdul Haq
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidAhmad Abdul Haq
 

Destaque (7)

Mengenal Lebih Jauh SPAN
Mengenal Lebih Jauh SPANMengenal Lebih Jauh SPAN
Mengenal Lebih Jauh SPAN
 
Span dan sakti alt
Span dan sakti altSpan dan sakti alt
Span dan sakti alt
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
Sakti for satker
Sakti for satkerSakti for satker
Sakti for satker
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 

Semelhante a Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI

Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalAhmad Abdul Haq
 
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
02 formulir isian self assessment level 2_2015_outputMohammad Syaiful
 
annualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfiadiputro
 
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaanMpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPMPresentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPMaliyudhi_h
 
Slide PK Maturitas SPIP New.pptx
Slide PK Maturitas SPIP New.pptxSlide PK Maturitas SPIP New.pptx
Slide PK Maturitas SPIP New.pptxwahyu hayat
 
Peraturan keputusan kepala-bpkp-tahun-2011-perka-1394
Peraturan keputusan kepala-bpkp-tahun-2011-perka-1394Peraturan keputusan kepala-bpkp-tahun-2011-perka-1394
Peraturan keputusan kepala-bpkp-tahun-2011-perka-1394Fur Kan
 
Materi Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaru
Materi Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaruMateri Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaru
Materi Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaruNourahSuzumieZea1
 
3 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 20153 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 2015Alwadiq Sahir
 
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IVPresentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IValiyudhi_h
 
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7Lhye Andromeda
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAZainul Ulum
 
4. A COPY RUNTUT TUGAS AUDIT INTERNAL.docx
4. A COPY RUNTUT TUGAS  AUDIT INTERNAL.docx4. A COPY RUNTUT TUGAS  AUDIT INTERNAL.docx
4. A COPY RUNTUT TUGAS AUDIT INTERNAL.docxSeptianiZebua
 
PENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
PENGELOLAAN KINERJA ASN.pptPENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
PENGELOLAAN KINERJA ASN.pptEstyRokhyani1
 
1 buku panduan_lkpd
1 buku panduan_lkpd1 buku panduan_lkpd
1 buku panduan_lkpdkunsu66
 
PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK PERGURUAN TINGGI
PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK PERGURUAN TINGGIPEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK PERGURUAN TINGGI
PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK PERGURUAN TINGGIGusmanArsyad1
 

Semelhante a Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI (20)

Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
 
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
02 formulir isian self assessment level 2_2015_output
 
annualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdf
 
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaanMpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan
 
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPMPresentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
Presentasi laporan akhir proyek perubahan diklat pim IV di PMPSDPM
 
Slide PK Maturitas SPIP New.pptx
Slide PK Maturitas SPIP New.pptxSlide PK Maturitas SPIP New.pptx
Slide PK Maturitas SPIP New.pptx
 
Peraturan keputusan kepala-bpkp-tahun-2011-perka-1394
Peraturan keputusan kepala-bpkp-tahun-2011-perka-1394Peraturan keputusan kepala-bpkp-tahun-2011-perka-1394
Peraturan keputusan kepala-bpkp-tahun-2011-perka-1394
 
Materi Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaru
Materi Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaruMateri Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaru
Materi Diklat Ahli Pertama 2024 JFA terbaru
 
3 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 20153 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 2015
 
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IVPresentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
 
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
Frame work mahsusi lidyawati (11150676) bab 7
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
 
Peer review
Peer reviewPeer review
Peer review
 
4. A COPY RUNTUT TUGAS AUDIT INTERNAL.docx
4. A COPY RUNTUT TUGAS  AUDIT INTERNAL.docx4. A COPY RUNTUT TUGAS  AUDIT INTERNAL.docx
4. A COPY RUNTUT TUGAS AUDIT INTERNAL.docx
 
PENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
PENGELOLAAN KINERJA ASN.pptPENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
PENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
 
1 buku panduan_lkpd
1 buku panduan_lkpd1 buku panduan_lkpd
1 buku panduan_lkpd
 
Pkpt 2018 itjenhub
Pkpt 2018 itjenhubPkpt 2018 itjenhub
Pkpt 2018 itjenhub
 
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran KeuanganPengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
 
PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK PERGURUAN TINGGI
PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK PERGURUAN TINGGIPEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK PERGURUAN TINGGI
PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK PERGURUAN TINGGI
 

Mais de Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

Mais de Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI

  • 1. SUPERVISI TEKNIS APLIKASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SPAN DAN SAKTI J a k a r t a , Juni 2 0 1 4 cmcspan
  • 2. [Agenda] 1. Latar Belakang 2. Supervisi Teknis Aplikasi dalam Rangka SPAN dan SAKTI 3. Metode Supervisi Teknis Aplikasi 4. Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi 5. Laporan Rekomendasi Hasil Supervisi, Tindak Lanjut Rekomendasi, Action Plan, Pelaporan
  • 4. Overview SPAN LATAR BELAKANG Penataan Organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Implementasi SPAN Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2013 Tentang Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
  • 5. Overview SPAN Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 151/PMK.01/2013 Tentang SOP Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2013 Tentang Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Peraturan Dirjend Perbendaharaan Nomor Per-58/PB/2013 Tentang Pengelolaan data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN Surat Edran Nomor SE-56/SE/2013 Tentnag Alur Dokumen Pencairan Dana melalui Pnerbitan SP2D/Daftar SP2D pada Saat Piloting SPAN
  • 6. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (PMK 169/PMK.01/2012) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bagian Umum Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran I Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bidang Supervisi KPPN Dan Kepatuhan Internal Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C Subbagian Kepegawaian Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Seksi Analisa, Statistik Dan Penyusunan Laporan keuangan Seksi Supervisi Proses Bisnis Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Seksi Kepatuhan Internal Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Subbagian Keuangan Subbagian Tata Usaha dan Rumahtangga Subbagian Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D Kelompok Jabatan Fungsional
  • 7. Overview SPAN Piloting I ( 2 Januari – 28 Februari 2014 ) Kantor Pusat DJPB , Kanwil Jakarta, KPPN Jakarta II, KPPN Jakarta VI, Satker BA 999 ROLL OUT I Kanwil Banten (4 Sites) Kanwil Jateng (16 Sites) Kanwil NAD (8 Sites) Kanwil SumBar (7 Sites) Kanwil Riau (4 Sites) Kanwil Jambi (6 Sites) Kanwil SumSel (6 Sites) Total :51 Sites (44 KPPN + 7 Kanwil) ROLL OUT II Kanwil Lampung (5 sites) Kanwil Bengkulu (5 Sites) Kanwil BaBel (3 Sites) Kanwil Bali (4 Sites) Kanwil NTB (5 Sites) Kanwil KalBar (7 Sites) Kanwil KalTeng (5 Sites) Kanwil KalSel (6 Sites) Kanwil KalTim (6 Sites) Kanwil SulTengah (5 Sites) Total : 51 Sites (41 KPPN + 10 Kanwil) ROLL OUT III Kanwil SulTenggara (5 Sites) Kanwil Gorontalo (3 Sites) Kanwil SulUt (5 Sites) Kanwil Maluku (5 Sites) Kanwil Maluku Utara (3 Sites) Kanwil Papua (8 Sites) Kanwil Kepri (3 Sites) Kanwil SulBarat (3 Sites) Kanwil Papua Barat (4 Sites) KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta VII Total : 41 Sites (32 KPPN + 9 Kanwil) Piloting II A ( 3 – 28 Februari 2014) Kanwil Jawa Barat (13 Sites), Kanwil DIY (4 Sites),Kanwil Jatim (16 Sites), KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta V Piloting II B ( 17 – 28 Februari 2014) Kanwil SumUt (12 Sites), Kanwil NTT (7 Sites), Kanwil SulSel (10 Sites) Implementasi SPAN Ditunda
  • 8. Overview SPANSupervisi Teknis Aplikasi dalam Rangka SPAN dan SAKTI
  • 9. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Tugas : Melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis
  • 10. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Fungsi : • Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN; • Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan; • Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN; • Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN; • Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur operasi aplikasi SPAN dan SAKTI; • Monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan SAKTI;
  • 11. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Fungsi : (Cont’d) • Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi SPAN dan SAKTI; • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dan KPPN; dan • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah.
  • 12. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Seksi Supervisi Proses Bisnis Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Seksi Kepatuhan Internal Mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN pada KPPN, pelayanan perbendaharaan, dan penilaian kinerja KPPN serta monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN Mempunyai tugas melakukan pemantauan, supervisi, implementasi, bimbingan teknis operasionalisasi, dan monitoring standardisasi infrastruktur aplikasi pada KPPN Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan hasil penindakan kepatuhan internal KPPN Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal terdiri atas tiga Seksi, yaitu :
  • 13. Supervisi Teknis Aplikasi 1 Supervisi Implementasi SPAN dan SAKTI 2 Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan SAKTI 3 Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN, SAKTI dan Aplikasi Pendukung Lainnya Supervisi Teknis Aplikasi mencakup tiga bidang supervisi, meliputi:
  • 14. 6/6/2014 14 Konsep Supervisi KPPN dalam rangka SPAN Konsep Supervisi dalam SPAN : Sifat Supervisi dilaksankan dalam rangka : a. Menilai kinerja yaitu membandingkan apa yang harus dilakukan dengan apa yang dilakukan. b. Memberikan bimbingan tehnis; c. Memfasilitasi dan melakukan pendampingan dlm rangka perbaikan Prinsip dasar Supervisi terdiri 3 hal : a. Melihat atau mengobservasi apa yang dilakukan dan hasil kerja yang dicapai oleh staf/karyawan atau sekelompok staf/karyawan, b. Menilai apakah kegiatan dan hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan (target ataupun standar), dan c. Memperbaiki kinerja Elemen Supervisi : a. Inspeksi (inspection) terhadap kegiatan dan hasil kerja, b. Evaluasi terhadap kinerja (performance evaluation), c. Memberikan persetujuan (approving) terhadap apa yang dikerjakan, memberikan saran untuk tindakan koreksi atau perbaikan melalui bimbingan tehnis, fasilitasi dan pendampingan
  • 15. Cakupan Supervisi KPPN dalam rangka SPAN…cont’d 6/6/2014 15 Cakupan supervisi SKKI : Supervisi proses bisnis KPPN meliputi : a. Supervisi pelaksanaan tugas kuasa BUN; b. Supervisi pelayanan perbendaharaan ; c. Supervisi monitoring dan evaluasi tata kelola KPPN Supervisi Teknis Aplikasi meliputi : a. Supervisi Implementasi SPAN dan SAKTI, b. Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM pendukung SPAN c. Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN, SAKTI dan aplikasi pendukung Supervisi Kepatuhan Internal meliputi : a. Penerapan siklus manajemen risiko di KPPN; b. Pelaksanaan pemantauan pengendalian internal; c. Pengelolaan pengaduan yang ada di KPPN d. Kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai e. Tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional
  • 16. 6/6/2014 16 Langkah langkah Supervisi : 1. Menetapkan lingkup yang akan disupervisi 2. Menetapkan tujuan supervisi 3. Menetapkan apa dan siapa yang akan disupervisi 4. Menetapkan metoda dan instrumen supervisi 5. Menetapkan agenda dan waktu pelaksanaan supervisi 6. Melaksanakan supervisi 7. Menyampaikan hasil rekomendasi supervisi 8. Melaksanakan bimbingan tehnis, fasilitasi dan pendampingan untuk meningkatkan/memperbaiki kinerja 9. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil supervisi Langkah Supervisi KPPN dalam rangka SPAN
  • 18. Metode Teknik Supervisi Teknis Aplikasi 6/6/2014 18 Supervisi Teknis Aplikasi mengunakan pendekatan, konsep Business Continuity Management System (BCMS) yaitu pola iteratif yang digunakan untuk menjaga kontrol dan mengelola perbaikan secara berkesinambungan atas kegiatan pelaksanaan Supervisi KPPN. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Supervisi, metode BCMS diadopsi menjadi siklus kegiatan Plan-Do-Monitor & Evaluate(PDM) pada tahapan pelaksanaan Supervisi Plan Do Monitor & Evaluate Plan berupa membuat perencanaan kegiatan Supervisi yang akan dilaksanakan pada KPPN; Do berupa pelaksanakan kegiatan supervisi untuk memperoleh dan hasil kerja apakah telah sesuai dengan yang diharapkan (target ataupun standar); Monitoring & Evaluate berupa pengawasan dan evaluasi atas kegiatan hasil supervisi dalam rangka perbaikan atas hasil rekomendasi supervisi
  • 19. MetodePDM PLAN Input Process Output 19 DO Input Process Output MONEV Input Process Output Output dari Plan akan menjadi input awal bagi Do, dan Output pada Do akan menjadi input awal bagi Monev dan Output Monev akan menjadi Input awal bagi Plan Metode Teknik Supervisi …cont’d
  • 20. Supervisi KPPN Supervisi Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi Supervisi Kepatuhan Internal 6/6/2014 20 •Input •Proses •Output Plan •Input •Proses •Output Do •Input •Proses •Output Monev •Input •Proses •Output Plan •Input •Proses •Ouput Do •Input •Proses •Output Monev •Input •Proses •Output Plan •Input •Proses •Output Do •Input •Proses •Output Monev Seksi PD Seksi Bank Seksi Vera Seksi MSKI Subbag Umum Seksi PD Seksi Bank Seksi Vera Seksi MSKI Subbag Umum Seksi PD Seksi Bank Seksi Vera Seksi MSKI Subbag Umum Metode Teknik Supervisi …cont’d
  • 21. 6/6/2014 21 CONTOH PENERAPAN METODE PDM DALAM SUPERVISI TEKNIS APLIKASI KPPN
  • 22. Supervisi Teknis Aplikasi Seksi Perbendaharaan : Pengujian terhadap resume tagihan (RT) Plan Input menyiapkan bahan & informasi RT yang akan disupervisi Proses mempelajari bahan2 RT yang disupervisi Output menentukan rencana obyek RT dari Satker yang akan menjadi bahan supervisi Do Input Dari rencana yang disepakati maka yang perlu dilakukan adalah menyiapkan data RT yang telah disepakati untuk disupervisi Proses melakukan penilaian pengujian RT: review/persetujan/penolakan/kelengkapan RT /kesesuaian hardcopy dan ADK Output memberikan kesimpulan/rekomendasi penilaian terkait pengujian RT pada seksi PD berdasarkan penerapan proses bisnis dan peraturan tehnis yang berlaku Monev Input Dari kesimpulan yang dihasilkan maka selanjutnya memantau tindak lanjut rekomendasi atas pengujian RT yang disupervisi Proses Memberikan saran/bantuan penyelesaian rekomendasi hasil supervisi Output Memberikan informasi/masukan/laporan tindak lanjut penyelesaian Rekomendasi hasil supervisi sbg bahan penyempurnaan rencana supervisi RT berikutnya
  • 24. Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi 1 • Supervisi Implementasi SPAN dan SAKTI 2 • Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan SAKTI 3 • Bimbingan Teknis Operasionalisa si SPAN, SAKTI dan Aplikasi Pendukung Lainnya Supervisi Teknis Aplikasi mencakup tiga bidang supervisi, meliputi:
  • 25. Laporan Supervisi Pelaksanaan Supervisi • Modul SPAN dan SAKTI • Peraturan- peraturan • Aplikasi Monitoring • Aplikasi Panduan Satker Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi (1) Supervisi Implementasi SPAN & SAKTI INPUT PROSES OUTPUT SPAN SAKTI Manajemen User Subag Umum Manajemen Pembayaran • Manajemen Kas Seksi Bank/Pos Seksi Pencairan Dana Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran Seksi Vera Manajemen Pelaporan dan Buku Besar 1. Modul Administrasi 2. Modul Anggaran 3. Modul Aset 4. Modul Bendahara 5. Modul Komitmen 6. Modul Persediaan 7. Modul Pembayaraan 8. Modul GL dan Pelaporan Pelaksanaan CSO Seksi MSKI
  • 26. Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi (2) Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM • Modul SPAN dan SAKTI • Peraturan- peraturan • Infrastruktur • Aplikasi Monitoring Infrastruktur INPUT Pelaksanaan Supervisi PROSES Laporan Supervisi OUTPUT Hardware Software Maintenance SDM
  • 27. NO JENIS PERANGKAT SPESIFIKASI 1 PC Desktop  Lenovo Thinkcentre M71e  Intel Core i3 2100 (3.1 GHz)  2 GB DDR3 Memory  250 GB 7200 RPM SATA HDD  DVD-RW Optical Drive  USB Fingerprint Keyboard and Optical Mouse  18,5 inch LCD Monitor 2 Printer Multiple Sheet Impact  EPSON DLQ 3500  Multiple Sheet, 24 Pin Dot Matrix Head  A3 136 column size, 550 CPS (Column Per Second)  Flatbed and Three Way Paper Handling (Front, Rear and Top), Parallel and USB Interface 3 Network Printer Monochrome Laser  Lexmark E360  A4 Size Monochrome Laser Printer  Up to 33 PPM speed with Monochrome Printing  400Mhz Processor  64MB Memory expandable up to 320MB  Up to 80,000 pages per month duty cycle  Integrated 10/100 Base TX LAN Port
  • 28. NO JENIS PERANGKAT SPESIFIKASI 4 Kabel dan Rak  Kabel UTP Category 6  Wallmount Rack 5 Intranet Router Cisco 1921-SEC/K9 6 LAN Switch Cisco Catalyst WS-2960S-24TS-S 7 WAN Router Cisco 2911-SEC/K9 8 LAN Switch Switch Cisco Catalyst 2960G-24TC-L series 9 UPS - Untuk PC dan Printer 500 VA - Untuk perangkat jaringan 650 VA 10 Voltase stabilizer Input voltage 220 v ± 10 v, 50-60 Hz 11 Suplai listrik Minimal 11 kva 12 Generator Listrik Sesuai kapasitas perangkat masing-masing kantor 13 AVR dan Grounding Listrik ≤ 4 v atau ≤ 5 ohm 14 Ruang Server - Temperatur ruangan ≤ 20derajat celsius - Tidak ada rembesan atau tetesan air - Tingkat kelembaban (humidity) -10 ~ 90%
  • 29. Perangkat Software : Perangkat lunak SPAN yang ter-install pada PC KPPN adalah : • Sistem operasi windows 7 profesional (32-bit OS) • Adobe Acrobat 9 standard • Anti virus Trend Micro Office Scan • Microsoft office 2010 (Officesuite) • Winzip 15.5 (compress) • TCO Stream Agent
  • 30. Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi (3) Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN dan SAKTI •Peraturan- Peraturan • Modul SPAN dan • SAKTI • Infrastruktur • Aplikasi Panduan Satker INPUT • Inisiasi • Koordinasi Tim • Inventarisasi Kebutuhan • Jenis & Waktu Bimtek • Pelaksanaan Bimtek PROSES Laporan Bimtek OUTPUT
  • 31. Overview SPAN Laporan Rekomendasi Hasil Supervisi, Tindak Lanjut Rekomendasi, Action Plan, Pelaporan
  • 32. Isi RHS meliputi : • Daftar Penilaian Kinerja dan pelaksanaan kepatuhan internal KPPN • Matriks permasalahan • Kesimpulan dan rekomendasi hasil supervisi Kegiatan supervisi dilaksanakan setiap Semester (2 x setahun) Tim supervisi membuat laporan RHS disampaikan kepada Kepala Kanwil (10 hari) setelah kegiatan supervisi berakhir. Kepala Kanwil melakukan pembahasan atas RHS dalam satu forum bersama dengan Tim Supervisi Pelaksanaan Supervisi & Laporan Rekomendasi Hasil Supervisi Pelaksanaan Supervisi Rekomendasi Hasil Supervisi (RHS) Penyampaian RHS • KPPN menyampaikan tanggapan/konfirmasi/jawaban RHS paling lama 30 hr • KPPN memberikan keterangan atas RHS yang belum dapt diselesaikan melebihi batas waktu
  • 33. Periode Supervisi, Tindak lanjut RHS,Action Plan,Monev, dan Pelaporan I. Periode Supervisi dilaksanakan tiap Semester Bulan II. Ilustrasi tindak lanjut penyelesaian RHS 1 2 3 4 5 6 a. Bulan pertama = kegiatan supervisi b. Tanggapan/jawaban/konfirmasi RHS (60 hari) c. Telaah,pembahasan, usulan, rencana keg tindak lanjut RHS (30 hr) d. Action , Bimtek,Sosialisasi, dll (30 hari) e. Laporan penyelesaian RHS, Lap Semester a b c d e
  • 34. Telaah, Action Plan, Pelaporan Tim Supervisi : Telaah Supervisi berupa : • Tanggapan /konfirmasi/jawaban dari KPPN telah sesuai hasil Rekomondasi • KPPN belum menindak lanjuti hasil Rekomondasi supervisi • KPPN tidak menindak lanjuti hasil rekomondasi supervisi Action Plan Pelaporan • Tim supervisi membuat laporan hasil tindak lanjut penyelesaian RHS • Laporan berupa Laporan Rekomendasi Penilaian Kinerja dan Kepatuhan Internal KPPN • Setiap semester Kanwil membuat Rekapitulasi Laporan Rekomendasi Penilaian Kinerja dan kepatuhan internal KPPN untuk seluruh KPPN di wilayah kerjanya Sosialisasi/workshop : untuk kebutuhan peningkatan pemahaman proses bisnis dan pelaksanan kepatuhan internal pada KPPN  Bimbingan teknis : untuk peningkatan kemampuan teknis pemahaman aplikasi yang ada di KPPN  Pendampingan/fasilitasi : untuk bantuan bimbingan tekait kepatuhan internal dan permasalahan tertentu
  • 35. Pelaksanaan Supervisi & Laporan Rekomendasi Hasil Supervisi 6/6/2014 35 • Kegiatan supervisi dilaksanakan setiap Semester (2 x setahun) • Hasil Supervisi berupa Rekomendasi Hasil Supervisi (RHS) • Isi RHS meliputi : 1. Daftar Penilaian Kinerja dan pelaksanaan kepatuhan internal KPPN 2. Matriks permasalahan 3. Kesimpulan dan rekomendasi hasil supervisi
  • 36. Pelaksanaan Supervisi & Laporan Rekomendasi Hasil Supervisi (cont’d) 6/6/2014 36 • Tim supervisi membuat laporan RHS disampaikan kepada Kepala Kanwil (10 hari) setelah kegiatan supervisi berakhir • Kepala Kanwil melakukan pembahasan atas RHS dalam satu forum bersama dengan Tim Supervisi
  • 37. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Supervisi (KPPN) 6/6/2014 37 • KPPN menyampaikan tanggapan/konfirmasi/jawaban RHS paling lama 60 hr • Kppn memberikan keterangan atas RHS yang blum dapt diselesaikan melebihi batas waktu
  • 38. Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Supervisi 6/6/2014 38 • KPPN menyampaikan tanggapan/konfirmasi/jawaban RHS paling lama 30 hr • Kppn memberikan keterangan atas RHS yang blum dapat diselesaikan melebihi batas waktu • Tim supervisi melakukan telaah atas tanggapan/jawaban KPPN
  • 39. Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Supervisi (Cont’d) 6/6/2014 39 • Telaah tim supervisi berupa hasil telaah bahwa : a. Tanggapan /konfirmasi/jawaban dari KPPN telah sesuai hasil Rekomondasi b. Tanggapan /konfirmasi/jawaban dari KPPN belum sesuai hasil Rekomondasi c. KPPN belum menindak lanjuti hasil Rekomondasi supervisi d. KPPN tidak menindak lanjuti hasil rekomondasi supervisi Telaah tim supervisi disusun dalam bentuk : Resume monitoring tindak lanjut RHS dan disampaikan ke KPPN
  • 40. Action Plan Tindak Lanjut RHS • Tim supervisi dan KPPN melakukan pembahasan atas RHS yang belum/tidak dapat diselesaikan (BA Pembahasan) • Tim supervisi menyampaikan usulan/ inisiatif penyelesaian RHS berupa rencana tindakan : a. Sosialisasi/workshop : untuk kebutuhan peningkatan pemahaman proses bisnis dan pelaksanan kepatuhan internal pada KPPN b. Bimbingan teknis : untuk peningkatan kemampuan teknis pemahaman aplikasi yang ada di KPPN c. Pendampingan/fasilitasi : untuk bantuan bimbingan tekait kepatuhan internal dan permasalahan tertentu 6/6/2014 40
  • 41. Action Plan Tindak Lanjut RHS • Tim supervisi bersama KPPN merencanakan & melakukan kegiatan perbaikan/penyelesaian tindak lanjut RHS • Tim supervisi dapat membantu keg tsb dng atau tanpa bantuan Kantor pusat jika mampu • Tim supervisi dapat mnyelenggarakan kegiatan asistensi dalam volume yg lebih luas/lingkup kanwil dgn bantuan kantor pusat 6/6/2014 41
  • 42. Pelaporan • Tim supervisi membuat laporan final hasil tindak lanjut penyelesaian RHS • Laporan berupa Laporan Rekomendasi Penilaian Kinerja dan Kepatuhan Internal KPPN • Setiap semester Kanwil membuat Rekapitulasi Laporan Rekomendasi Penilaian Kinerja dan kepatuhan internal KPPN untuk seluruh KPPN di wilayah kerjanya 6/6/2014 42
  • 44. SOP 1.4.2 +SOP PDR SOP Hasil Review I Itjend 2012 Setelah dilakukan Perbaikan PIC Modul dan beberapa SOP Baru SOP Masukan ke II dari Itjen Versi 1.4.2 Ver 1.4.3 Ver 1.5 238 SOP 258 SOP 199 SOP SOP PILOTING SPAN Kep- 151/PB/2013 SOP Piloting SPAN
  • 45. Jumlah SOP SPAN Kantor Vertikal Per 151/PB/2013 4 50 57 8 Kanwil-PAPK KPPN-Pencairan Dana KPPN-Bank KPPN-Vera 12 49 36 13 6 3 RP BC PM CM GR GL