O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN

6.451 visualizações

Publicada em

Publicada em: Governo e ONGs
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN

  1. 1. PENYALURAN DANA SP2D OLEH BANK OPERASIONAL I PUSAT PADA IMPLEMENTASI SPAN Direktorat Pengelolaan Kas Negara
  2. 2. DASAR HUKUM • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2013 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
  3. 3. Bank Operasional I Pusat • Bank Operasional I Pusat adalah bank operasional mitra Kuasa BUN Pusat yang merupakan bank pusat dari BO I dan tempat dibuka Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Non SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji, Rekening Retur Bank Operasional I Pusat SPAN, dan Rekening Retur Bank Operasional I Pusat Gaji.
  4. 4. KPPN Non SPAN Kuasa BUN Daerah KPPN SPAN Kuasa BUN Pusat BO I Daerah BO I Pusat Mitra Kerja Mitra Kerja
  5. 5. • Rekening pada Bank Operasional I Pusat terdiri dari:  RPKBUNP.span  RPKBUNP.gaji  RETUR RPKBUNP.span  RETUR RPKBUNP.gaji Masing-masing untuk 4 bank umum mitra Kuasa BUN Pusat
  6. 6. PENYALURAN DANA SP2D NON GAJI BULANAN DENGAN REKENING PENERIMA DI BANK OLEH BO I PUSAT SATKERKPPN SPAN DIT.PKN R-KUN BO I Pusat RPK-BUN-P.span Rek. RR.span Rek. Penerima Rek. Penerima 1 2 3 4 5.a 5.b 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  7. 7. SP2D_Reject
  8. 8. • Ketidakcukupan dana (Insufficient Fund ) untuk penyaluran SP2D di BO I Pusat • Gangguan teknis SP2D_Reject terjadi:
  9. 9. 1. Dalam hal terdapat SP2D_Reject (SP2D/SP2D-R yang dananya tidak dapat disalurkan pada tanggal SP2D/SP2D-R), BO I Pusat mengirimkan data SP2D_Reject tersebut ke Dit.PKN (Subdit RKN) melalui CMS_Portal. 2. Berdasarkan data SP2D_Reject yang disajikan oleh CMS_Portal, Subdit RKN menyampaikan kepada Subdit RKUN untuk melakukan penambahan dropping dana pada dropping dana pertama hari kerja berikutnya. 3. Setelah dilakukan dropping dana atas SP2D_Reject, Subdit RKN melakukan release data SP2D_Reject. 4. BO I Pusat menyalurkan dana SP2D_Reject yang telah di- release oleh Dit.PKN melalui CMS_Portal. Penyelesaian SP2D_Reject (melalui CMS_Portal BO I Pusat)
  10. 10. Alur SP2D-Reject
  11. 11. SP2D_Retur SPAN
  12. 12. PENYEBAB RETUR • Kesalahan Penulisan Nomor Rekening • Terdapat perbedaan antara Nomor dengan nama di rekening. • Rekening tidak aktif
  13. 13. LANGKAH – LANGKAH YANG DILAKUKAN OLEH DIT. PKN • Melakukan interface dalam hal data retur sudah benar dan masuk ke dalam Bank Statement pada keesokkan harinya. • Melakukan konfirmasi kepada BO I Pusat dalam hal terdapat “nomor transaksi” yang bukan merupakan nomor SP2D, untuk selanjutnya melakukan interface setelah mendapatkan nomor transaksi yang benar.
  14. 14. LANGKAH – LANGKAH YANG DILAKUKAN OLEH KPPN • Mengecek ada/tidaknya retur pada Modul PM • Memberitahukan satuan kerja yang bersangkutan apabila ada SP2D retur. • Memastikan kebenaran SPM perbaikan dari satuan kerja dengan melakukan pencocokan dengan surat pemberitahuan retur dari KPPN. • Menerbitkan SP2D-R
  15. 15. Penyaluran SP2D Gaji Induk pada Implementasi SPAN
  16. 16. 1. Dengan diimplementasikannya SPAN pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN, terjadi perubahan mekanisme penyaluran dana SP2D Gaji Induk. 2. Penyaluran dana SP2D yang semula dilakukan oleh BO II mitra kerja KPPN (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN) dilakukan secara terpusat melalui BO I Pusat_BRI, BO I Pusat_Mandiri, BO I Pusat_Bank BNI, dan BO I Pusat_Bank BTN. 3. Penyaluran dana SP2D yang dilakukan oleh BO II mitra kerja KPPN (selain bank tersebut pada angka 2) tetap dilakukan oleh BO II mitra kerja KPPN berkenaan).
  17. 17. SATKERKPPN SPAN DIT.PKN R-KUN BO I Pusat RPK-BUN-P.gaji Rek. RR.gaji Rek. Penerim a Rek. Penerim a 1 2 3 4 5.a 5.b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PENYALURAN DANA SP2D GAJI BULANAN DENGAN REKENING PENERIMA DI BANK BO I PUSAT OLEH BO I PUSAT
  18. 18. SATKERKPPN SPAN DIT.PKN R-KUN Rek. Pos/BO II Rek. Penerima 1 2 4 6.b 6.a 6.c 7 11 PENYALURAN DANA SP2D GAJI BULANAN DENGAN REKENING PENERIMA DI BANK DI LUAR BO I PUSAT BO II 3 Rek. Penerima 8 9 Rek. rr.Pos/BO II 5 8 9 10 12
  19. 19. Permasalahan pada Penyaluran SP2D Gaji Induk pada Implementasi SPAN • Dropping dana pembayaran gaji dari RKUN yang belum masuk ke BO II • Pembayaran Gaji yang terbayar 2 kali (double pembayaran) • Gaji yang belum terbayar pada tanggal pembayaran
  20. 20. LANGKAH – LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN OLEH KPPN • Memantau pengiriman dropping dana dari RKUN ke BO II dengan berkoordinasi dengan BO II setempat. • Memastikan kebenaran dalam pemilihan “pay group” pembayaran gaji
  21. 21. Pembagian Kewenangan Penyaluran SP2D Melalui Mekanisme Overbooking, BI-RTGS, SKN-BI oleh BO I Pusat pada Implementasi SPAN
  22. 22. LATAR BELAKANG • Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-54/PB/2014 tentang Penunjukan Bank Operasional I Pusat sebagai Penyalur Dana SP2D dan SPT dalam rangka Implementasi SPAN, telah diatur mengenai kewenangan penyaluran dana melalui mekanisme overbooking, BI-RTGS, maupun SKN-BI pada pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. • Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1780/PB/2014 ditetapkan bahwa pemberlakuan kepdirjen dimaksud berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 April 2014.
  23. 23. PEMBAGIAN WILAYAH BTN BNI BRI MANDIRI KPPN Jakarta II KPPN Jakarta III KPPN Jakarta IV KPPN Jakarta I KPPN Kh P & H KPPN Jakarta V KPPN Jakarta VI KPPN Jakarta VII Prov. Sumut Prov. Jateng Prov. Jatim Prov. Jabar Prov. Papua Prov. NTT Prov. Aceh Prov. Sulsel Prov. Kalbar Prov. DIY Prov. Sulbar Prov. NTB Prov. Jambi Prov. Sumsel Prov. Kalsel Prov. Kaltim Prov. Sumbar Prov. Kalteng Prov. Sulteng Prov. Sultra Prov. Gorontalo Prov. Papua Barat Prov. Riau Prov. Banten Prov. Bali Prov. Lampung Prov. Malut Prov. Kepri Prov. Babel Prov. Bengkulu Prov. Maluku Prov. Sulut
  24. 24. HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 April 2014 • BO I Pusat melaksanakan mekanisme overbooking di semua wilayah • BO I Pusat melaksanakan mekanisme BI-RTGS dan SKN-BI sesuai pembagian pada kepdirjen dimaksud di atas. • Apabila salah satu BO I Pusat mengalami gangguan sistem, penyaluran dana SP2D dan SPT melalui sistem BI-RTGS dan SKN-BI digantikan oleh BO I Pusat lainnya
  25. 25. RETUR
  26. 26. DASAR HUKUM • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2012 tentang Tata Cara Penyelesaian dan penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). • Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 11354/PB/2011 tanggal 9 Desember 2011 • Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 4066/PB/2012 tanggal 7 Mei 2012 • Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 1754/PB/2014 tanggal 14 Maret 2014
  27. 27. JENIS RETUR • Dana Retur yang sudah disetor ke Rekening Kas Negara dan tidak dimintakan kembali pembayarannya. • Dana Retur yang sudah disetor ke Rekening Kas Negara dan akan dimintakan kembali pembayarannya • Dana Retur TAYL yang masih berada di Rekening rr dan tidak dimintakan kembali pembayarannya • Dana Retur yang masih berada di Rekening rr dan akan dimintakan kembali pembayarannya
  28. 28. Dana Retur yang sudah disetor ke Rekening Kas Negara dan tidak dimintakan kembali pembayarannya • KPPN agar melakukan jurnal koreksi pada neraca dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4066/PB/2012 tanggal 7 Mei 2012 Akun Uraian Debet Kredit 212191 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya XXXXXXXX 311111 SAL XXXXXXXX
  29. 29. Dana Retur yang sudah disetor ke Rekening Kas Negara dan akan dimintakan kembali pembayarannya • Subbagian Umum mengajukan permohonan penerbitan SKTB atas dasar SPPK dari Satker dengan melampirkan SPTJM dan dokumen pendukungnya kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. • Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerbitkan SKTB setelah melakukan pengujian atas kebenaran permohonan dimaksud dan menyampaikan SKTB kepada Seksi bank/Giro Pos dan Subbagian Umum • Berdasarkan SKTB, Seksi Bank/Giro Pos menerbitkan konsep SKP4 dan mengajukannya kepada Kepala KPPN untuk ditetapkan.
  30. 30. • Kepala KPPN menetapkan dan menyampaikan SKP4 ke Sub Bagian • Subbagian Umum menerbitkan SPM Pengembalian atas beban Bagian Anggaran BUN (BA.999.99) dengan KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah. • Seksi Pencairan Dana melakukan pengujian atas SPM Pengembalian dimaksud dan menerbitkan SP2D atas beban BO I Lanjutan………………
  31. 31. Dana Retur TAYL yang masih berada di Rekening rr dan tidak dimintakan kembali pembayarannya • KPPN dapat langsung melakukan penyetoran dana retur SP2D dari Rekening rr ke Rekening Kas Negara sepanjang telah menerima permohonan penyetoran dan SPTJM dari KPA satker bersangkutan. • KPPN melaporkan ke Direktorat PKN atas dana Retur SP2D yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara
  32. 32. Dana Retur yang yang masih berada di Rekening rr dan akan dimintakan kembali pembayarannya • KPPN menerbitkan Surat Ralat SP2D berdasarkan surat ralat dari Kuasa PA/PP-SPM (atas Kuasa PA)/Satker. • Selanjutnya KPPN menyampaikan Surat Ralat SP2D dimaksud kepada BO I/BO II/BO III paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat ralat dari Kuasa PA/PP-SPM (atas Kuasa PA)/Satker.
  33. 33. LAIN - LAIN • Sesuai temuan BPK, saldo rekening rr berbeda dengan data detail SP2D Retur • KPPN diminta untuk selalu memastikan saldo retur di rekening rr sama dengan data detail SP2D retur.
  34. 34. TERIMA KASIH

×